Transcript Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan
Pasal 21
MEKANISME POTONG/PUNGUT
PEMOTONG
(Witholder)
MEMBAYAR
YANG DIPOTONG
(Subjek Pajak)
Penerima Penghasilan
Pemberi Hasil
OBJEK PEMOTONGAN
BUKAN OBJEK
Psl 4 (1) & (2) UU PPh
Psl 4 (3) UU PPh
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
* POTONG/PUNGUT
* SETOR
* LAPOR
SSP
Bukti
Potong
SPT MASA
OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21/26
PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22
PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
PEMOTONGAN
PPh
PASAL 4 AYAT (2)
PENGERTIAN PPh PASAL 21/26
PAJAK PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN
- JASA DAN KEGIATAN , YG DILAKUKAN WP ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA :
-GAJI
- UPAH
-UANG PENSIUN
- HONORARIUM
-TUNJANGAN,
- KOMISI, FEE, UANG HADIR
- BONUS, THR
- HADIAH DAN PENGHARGAAN
- PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN
WP DN
WP LN
PPh PASAL 21
PPh PASAL 26
PEMOTONG PPh PASAL 21
PEMOTONG
PEMBERI
KERJA
ORANG PRIBADI
BADAN
(TERMASUK BUT)
BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
(TERMASUK INSTANSI/LEMBAGA PEMERINTAH LAINNYA,
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA, KEDUBES RI DI LUAR NEGERI)
DANA PENSIUN, PT. TASPEN, PT. ASTEK,
PENYELENGGARA JAMSOSTEK
PENYELENGGARA KEGIATAN TERMASUK BADAN PEMERINTAH,
ORGANISASI YG BERSIFAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL, PERKUMPULAN,
ORANG PRIBADI SERTA LEMBAGA LAINNYA YG MENYELENGGARAKAN
KEGIATAN
TIDAK WAJIB MELAKUKAN PEMOTONG PPh PASAL 21
BUKAN PEMOTONG
KANTOR PERWAKILAN NEGARA ASING
ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN RI SEBAGAI BUKAN SUBJEK PAJAK
PEMBERI KERJA ORANG PRIBADI YG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA
ATAU PEKERJAAN BEBAS YG SEMATA-MATA MEMPERKERJAKAN
ORANG PRIBADI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN RUMAH TANGGA
ATAU PEKERJAAN BUKAN DALAM RANGKA MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
PENERIMA PENGHASILAN YANG
DIPOTONG PPh PASAL 21/26
PENERIMA PENGHASILAN
PEGAWAI
PEGAWAI TETAP*
PEGAWAI TIDAK TETAP
BUKAN PEGAWAI
PESERTA KEGIATAN
TENAGA AHLI, SENIMAN, ARTIS, PEMBAWA ACARA,
OLARAGAWAN, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENGARANG, PENELITI, PENERJEMAH, AGEN IKLAN,
PENGAWAS/PENGELOLA PROYEK, PEMBAWA PESAN,
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN, PETUGAS
DINAS LUAR ASURANSI, DISTRIBUTOR PERUSAHAAN
MULTILEVEL MARKETING/DIRECT SELLING
PENERIMA PESANGON, PENSIUN ATAU UANG MANFAAT
PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA
*PEGAWAI TETAP : PEGAWAI YG MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN DLM JUMLAH TERTENTU SECARA
TERATUR, TERMASUK ANGGOTA DEWAN KOMISARIS & ANGGOTA DEWAN PENGAWAS YG SECARA TERATUR
TERUS MENERUS IKUT MENGELOLA KEGIATAN PERUSAHAAN SECARA LANGSUNG, SERTA PEGAWAI YG
BEKERJA BERDASARKAN KONTRAK UTK SUATU JANGKA
WAKTU TERTENTU SEPANJANG PEGAWAI YANG
Dit.P2Humas
BERSANGKUTAN BEKERJA PENUH (FULL TIME) DLM PEKERJAAN TERSEBUT.
7
TIDAK TERMASUK PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21/26
TIDAK TERMASUK
PENERIMA PENGHASILAN
PEJABAT PERWAKILAN
DIPLOMATIK/KONSULAT ATAU
PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING
TERMASUK ORANG-ORANG YANG
DIPERBANTUKAN & BERTEMPAT
TINGGAL BERSAMA MEREKA
• BUKAN WNI
• TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH
PENGHASILAN LAIN DI LUAR
JABATANNYA DI INDONESIA
• NEGARA YBS. MEMBERIKAN
PERLAKUAN TIMBAL BALIK
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH
MENKEU YAITU KMK. NO.
574/KMK.04/2000 SBG.MANA TELAH
DIUBAH DGN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NO. 215/PMK.03/2008
WNI YG BEKERJA
SBG OFFICIAL
BADAN
INTERNASIONAL
DARI
PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA
(PBB)
• BUKAN WNI
• TIDAK MENJALANKAN USAHA/
KEGIATAN/PEKERJAAN LAIN
UNTUK MEMPEROLEH
PENGHASILAN DI INDONESIA
TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
LAIN DI LUAR
SBG OFFICIAL
PENGHASILAN YANG DIPOTONG
PPh PASAL 21/26
PENGHASILAN
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TERATUR
DITERIMA/DIPEROLEH SECARA TIDAK TERATUR
BERUPA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN,UPAH BULANAN,
UPAH SATUAN, DAN UPAH BORONGAN
BERUPA UANG PESANGON , UANG MANFAAT PENSIUN,
JAMINAN/TUNJANGAN HARI TUA, DAN PEMBAYARAN
LAIN SEJENIS
BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, UANG SAKU, UANG SAKU,
UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH ATAU
PENGHARGAAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN,
DAN IMBALAN SEJENIS DENGAN NAMA APAPUN
TERMASUK PEMBERIAN DLM BENTUK NATURA/KENIKMATAN YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WAJIB PAJAK
ATAU WAJIB PAJAK YG DIKENAKAN PPH YG BERSIFAT FINAL DAN YG DIKENAKAN PPh BERDASARKAN
Dit.P2Humas
NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS (DEEMED PROFIT)
9
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN
YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN
SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,
ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK
APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA
ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/
LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU
SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG
DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI
LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM
NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA
BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA
Dit.P2Humas
10
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PENGHASILAN BRUTO
PEGAWAI TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP*
PENERIMA PENSIUN
GAJI, TUNJANGAN
TERKAIT DGN GAJI
UANG PENSIUN
BULANAN,TUNJANGAN
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH.
BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN (HANYA UTK
PEGAWAI TETAP)
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.BRUTO MAKSIMAL
Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00
PENGHASILAN
NETO
TARIF PS.17 UU PPh
*YANG
PENGHASILAN
NYA DIBAYAR
SECARA
BULANAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
DIKURANGI
BUKAN PEGAWAI
HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE DGN SYARAT
PUNYA NPWP & HANYA
MENERIMA PENGHASILAN
DARI 1 PEMBERI KERJA
PESERTA KEGIATAN
UANG SAKU, UANG
REPRESENTASI, UANG
RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN
PENGHARGAAN
D
I
K
U
R
A
N
G
I
PTKP
PENGHASILAN KENA PAJAK
(dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh)
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
PTKP BARU
Mulai 1-1-2009
SETAHUN
(Rp)
SEBULAN
(Rp)
UNTUK DIRI PEGAWAI (TK/-)
15.840.000,-
1.320.000,-
UNTUK DIRI PEGAWAI YG KAWIN/NIKAH (K/-)
17.160.000,-
1.430.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 1
TANGGUNGAN (K/1)
18.480.000,-
1.540.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 2
TANGGUNGAN (K/2)
19.800.000,-
1.650.000,-
UNTUK PEGAWAI YG KAWIN & MEMILIKI 3
TANGGUNGAN (K/3)
21.120.000,-
1.760.000,-
PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN
•TAMBAHAN PTKP UTK WAJIB PAJAK KAWIN DAN SETIAP TANGGUNGAN SEBESAR Rp 1.320.000
•PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER,
•PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN
TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS
PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
HANYA UTK DIRI
SENDIRI, YAITU
RP 15.840.000,00
SETAHUN
STATUS KAWIN,
SUAMI TDK MENERIMA/
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI
SENDIRI
- STATUS KAWIN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
STATUS TIDAK
KAWIN
- UTK DIRI
SENDIRI
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI
PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI
TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh)
Lapisan Penghasilan
NO
Tarif
1.
S.d. Rp 50.000.000,-
5%
2.
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,-
30%
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP, PENERIMA PENSIUN BERKALA
& PEGAWAI TIDAK TETAP YG MENERIMA IMBALAN
BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN)
PERHITUNGAN SETIAP MASA
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG DIPEROLEH SELAMA 1 TAHUN
(PENGHASILAN TERATUR + TDK TERATUR)
PERHITUNGAN MASA PAJAK AKHIR
(BULAN DESEMBER)
PPh Ps.21 atas
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN * : 5% DARI PENGH.
BRUTO MAKS
Rp 6.000.000,-/ THN ATAU
Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN
PENGHASILAN TETAP
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI
PENGH.BRUTO MAKSIMAL
Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00/BULAN
SELURUH PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN ATAU
BAGIAN TAHUN PAJAK
D
I
K
U
R
A
N
G
I
PENGHASILAN NETO
DIKURANGI : PTKP
PPh Ps.21 YG TELAH DIPOTONG
PADA MASA-MASA SEBELUMNYA
DLM BAGIAN TAHUN PAJAK YBS
PENGHASILAN KENA PAJAK
DIBAGI 12
TARIF PS.17 UU PPh
*BIAYA JABATAN
HANYA UTK PEGAWAI TETAP
Penghitungan PPh Pasal 21
Tiap Masa/Bulan
PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN
YG BERSIFAT TERATUR DALAM
1 BULAN (Contoh Bulan Januari)
- GAJI KEHORMATAN
- GAJI
- TUNJANGAN YG TERKAIT
- UANG PENSIUN
- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKALI 12
DIKURANGI:
- BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp
6.000.000,-/THN
ATAU Rp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP
DIKURANGI:
BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO
(UANG PENSIUN)
MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU
Rp 200.000,00
PENGHASILAN NETO
Contoh untuk Gaji + Tunjangan
Bulan Januari
Rp3.500.000,-
Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,-
(5%xRp42.000.000)+Rp600.000)=
Rp2.100.000+Rp600.000 =
Rp2.700.000
Rp39.300.000,-
DIKURANGI
PTKP
PENGHASILAN KENA PAJAK
X TARIF PS.17 UU PPh
12
- Rp15.840.000
Rp23.460.000
Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000
12
12 16
Rp97.750 = PPh bln Januari
Penghitungan PPh Pasal 21
Masa Pajak Terakhir
PPh Pasal 21
terutang atas seluruh
Penghasilan Kena Pajak
selama 1 Tahun atau bagian
tahun pajak
PPh Pasal 21
Yg telah dipotong pada
masa-masa sebelumnya
dalam tahun pajak ybs
PPh Pasal 21
Masa Pajak Terakhir
Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan
terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000)
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x
(Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000]
– Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000
+Rp600.000 +Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000
X
5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250
Rp 1.075.250*
Dit.P2Humas
*Rp97.750/BULAN X 11
Rp169.000
Penghitungan PPh Pasal 21
Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur
PPh Pasal 21
Terutang atas seluruh
Penghasilan atas jumlah yg
teratur x 12 + jumlah
penghasilan tdk teratur
PPh Pasal 21
Yg terutang atas
penghasilan teratur x 12
PPh Pasal 21
Masa Pajak Terakhir
Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar
Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x
(Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] –
Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000
+Rp600.000 +Rp15.840.000)=
Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000
X
5% = Rp24.885.000 =
Rp1.244.250
Rp 1.173.000*
*lihat contoh penghit.tiap
masa (teratur)
hl.17
Dit.P2Humas
Rp169.000
DASAR PENGHITUNGAN
PPh Ps. 21
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
PEGAWAI TETAP
WP DALAM NEGERI
SEJAK AWAL
TAHUN
MULAI BEKERJA SETELAH BULAN
JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG
SEBELUMNYA BEKERJA PADA
PEMBERI KERJA LAINNYA
JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH
DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM
TIDAK
DISETAHUNKAN
CONTOH :
SI A KERJA MULAI BLN JULI
DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT
MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21
ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN
+IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP
X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN
SETELAH PERMULAAN
TAHUN PAJAK
MULAI BEKERJA
DALAM TAHUN
BERJALAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
YG DISETAHUNKAN
CONTOH :
SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL
Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh
PSL 21 SELAM 6 BLN :(Rp 10 jt-[(BIAYA
JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x
12) - PTKP X TARIF PSL 17 : 6 BLN
Penghitungan PPh Pasal 21
Tdk termasuk
Honorarium atau
Komisi yg diterima
Penjaja barang &
Petugas dinas luar
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN
UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR HARIAN
TIDAK LEBIH DARI
Rp 150.000,-
LEBIH DARI
Rp 150.000,DIKURANGI
Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG
PPh Ps.21
DIPOTONG PPh
TARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHI
Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
DIKURANGI
PTKP HARIAN SEBENARNYA +
TARIF 5%
PKP
JIKA PENGHASILAN
KUMULATIF DLM
1 BLN < Rp 6.000.000
JIKA PENGHASILAN
TARIF Psl 17 KUMULATIF DLM
Iuran Jaminan Hari Tua/
Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,
bila diwajibkan
1 BLN > Rp 6.000.000
Dit.P2Humas DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21
YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WP TDK
MEMILIKI
NPWP MAKA
TARIFNYA 20%
LEBIH TINGGI
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,
TENAGA HARIAN LEPAS
PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :
UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK
Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00
PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00
JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH
TINGGI SEHINGGA MENJADI :
5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00
Penghitungan PPh Pasal 21
ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,
SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
DIBAYAR BULANAN
DIKURANGI PTKP SEBULAN
PKP SEBULAN
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PKP DISETAHUNKAN
X
TARIF PPh Ps.17
PPh SETAHUN
PPh SEBULAN
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN
Polan (belum menikah) pada bulan Juli 2009 bekerja selama 11 hari kerja
pada sebagai upah harian pada penambahan ruang SD Negeri 007 Jakarta
Utara dengan menerima upah sebesar Rp140.000,00 per hari.

PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan per hari
Batas penghasilan bruto yang tidak
dikenakan PPh atas upah
Sehingga tidak terutang PPh Pasal 21
Rp140.000,00
Rp150.000,00
Pada hari ke-10 dalam bulan Juli (bulan yg sama), Polan telah menerima
penghasilan
melebihi
Rp1.320.000,00,
yaitu
Rp140.000,00
x
10
=
Rp1.400.000,00. Maka PPh Pasal 21 atas penghasilan Polan dihitung sebagai
berikut:


PPh Pasal 21 terutang:
Penghasilan 10 hari
PTKP 10 hari
10 x (Rp15.840.000,00/360)
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 yg harus dipotong pada hari-10
( 5% x Rp960.000,00)
Rp1.400.000,00
Rp 440.000,00
Rp 960.000,00
Rp
48.000,00
Apabila Polan juga mendapat upah yg jumlahnya sama pada hari ke-11
maka Pasal 21 yang terutang :
11 x Rp140.000,00
Rp1.540.000,00
PTKP 11 hari
{11 x (Rp15.840.000,00/360)}
Rp 484.000,00
Penghasilan harian terutang PPh Pasal 21
Rp1.056.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp1.056.000,00)
Rp52.800,00
PPh Pasal 21 yg sudah dipotong s.d hari ke-10
Rp48.000,00 PPh Pasal 21 harus dipotong pada hari ke-11
Rp4.800,00
Apabila Polan tidak memiliki
NPWP, maka akan dipotong Bendahara 23
Dit.P2Humas
20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6%
TENAGA AHLI YG
MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS
(BUKAN PEGAWAI)
- PENGACARA
- AKUNTAN
- ARSITEK
- DOKTER
TERDIRI DARI :
- KONSULTAN
- NOTARIS
- PENILAI
- AKTUARIS
MENERIMA PENGHASILAN BERUPA
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 ADALAH
50% DARI JUMLAH
PENGHASILAN BRUTO
DIPOTONG PPH PS.21
DENGAN TARIF PASAL 17
DARI DASAR PENGENAAN &
PEMOTONGAN PPh PASAL 21
JIKA WP TDK Dit.P2Humas
MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
Contoh 1
dr. Slamet Taramandi (tenaga ahli), menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21
5% x (50% x Rp10.000.000) =
5% x
(Rp5.000.000) = Rp250.000
PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh dari Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21
Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP
5% x (50% x Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,5% x
(Rp5.000.000) x 120% = Rp300.000,-
Contoh 2
Benny Ganteng SH, LLM (memiliki NPWP) menerima honorarium sebagai pengacara sebesar
Rp100.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x (50% x Rp100.000.000) =
5% x
(Rp50.000.000)
= Rp2.500.000
25
IMBALAN KEPADA BUKAN PEGAWAI
YANG TIDAK MEMILIKI NPWP ATAU
DIBAYARKAN TIDAK BERKESINAMBUNGAN*
HONORARIUM, KOMISI, FEE,
DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN APAPUN
DITERIMA
BUKAN PEGAWAI
• SENIMAN, OLAHRAGAWAN;
• PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR,
• PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH;
• PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,
KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA
TELEKOMUNIKASI,,
ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL
• AGEN IKLAN;
• PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK;
• PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI,
PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP
MAKA
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
• ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN,
PELATIHAN & MAGANG DLL;
• PEMBAWA PESANAN/PENEMU
LANGGANAN/PERANTARA
• DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL
MARKETING ATAU DIRECT SELLING
• PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI YG TDK
BERSTATUS SBG PEGAWAI;
• PENJAJA BARANG DAGANGAN YG TDK BERSTATUS
PEGAWAI; DAN/ATAU
• PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
LAINNYA
DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN
TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO
* JIKA MEMILIKI NPWP ATAU
IMBALAN YG DIBERIKAN
BERKESINAMBUNGAN 26
MAKA LIHAT KETENTUAN
PADA HALAMAN 12
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21
Contoh 1
Benny adalah penyanyi menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000,- atas
Penghitungan PPh Pasal 21
5% x Rp10.000.000) = Rp500.000,Jika Benny tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
(5% x 120%) x Rp10.000.000,- = Rp600.000
Contoh 2
Polan adalah pelawak menerima honorarium sebesar Rp50.000.000,Penghitungan PPh Pasal 21 :
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000,Jika Polam tidak memiliki NPWP, penghitungan PPh Pasal 21 :
(5% x 120) x Rp50.000.000 = Rp3.000.000
KETENTUAN LAIN UNTUK BUKAN PEGAWAI
DOKTER (BUKAN PEGAWAI)
YG MELAKUKAN PRAKTIK
DI RUMAH SAKIT/KLINIK
BUKAN PEGAWAI
SELAIN TENAGA AHLI,
YG MEMPERKERJAKAN
ORANG LAIN SBG PEGAWAINYA
MENERIMA
MENERIMA
HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE
HONORARIUM,
KOMISI DAN FEE
PENGHASILAN BRUTO =
PENGHASILAN BRUTO =
JUMLAH BRUTO PEMBAYARAN
DIKURANGI BAGIAN GAJI/UPAH
PEGAWAI YG DIPERKERJAKAN
DI DALAM
KONTRAK
DIPISAHKAN
BIAYA
BAGIAN GAJI/
UPAH TSB
JUMLAH BRUTO JASA DOKTER
YG DIBAYARKAN PASIEN MELALUI
RUMAH SAKIT / KLINIK
SEBELUM DIPOTONG
BIAYA-BIAYA ATAU BAGI HASIL
KETENTUAN LAIN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
PEJABAT NEGARA, PNS,
ANGGOTA TNI, ANGGOTA
POLRI, & PENSIUNANNYA
PEGAWAI
MENERIMA
MENERIMA
PENGHASILAN YG
BERSUMBER APBN/APBD
DIATUR
DALAM
KETENTUAN
KHUSUS
UANG PESANGON, UANG
MANFAAT PENSIUN,
TUNJANGAN HARI TUA,
JAMINAN HARI TUA,
YG DIBAYARKAN SEKALIGUS
KETENTUAN TARIF DAN KREDIT PAJAK
PENGHASILAN
DITERIMA
DITERIMA
PEGAWAI TETAP/
PENERIMA PENSIUNAN
YG TIDAK MEMILIKI NPWP
BUKAN PEGAWAI
YG TIDAK MEMILIKI NPWP
TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PEGAWAI TETAP/
PENERIMA PENSIUNAN
MENDAFTARKAN DIRI SEBELUM
MASA DESEMBER DLM TAHUN
KALENDER YBS
SELISIH PENGENAAN
TARIF 20% LEBIH TINGGI
DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL.21 UTK BLN
SELANJUTNYA
TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA NORMAL
DAPAT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK
YBS, TIDAK TERMASUK SELISIH PENGENAAN
TARIF 20% LEBH TINGGI YG TELAH DIPERHITUNGKAN
Dit.P2Humas
PADA BULAN SELANJUTNYA
TERUTANG PPh PASAL 21
TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
BUKAN PEGAWAI YG TIDAK
MEMILIKI NPWP DAFTARKAN
DIRI DLM TAHUN KALENDER YBS
DAPAT DIKREDITKAN
DALAM SPT TAHUNAN UNTUK
TAHUN PAJAK YBS
KETENTUAN TARIF 20% LEBIH
TINGGI TIDAK BERLAKU
30
ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 21 YG BERSIFAT FINAL
ORANG PRIBADI
STATUS WP LUAR NEGERI
PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH
DARI PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
DIPOTONG PPh PSL 26
TARIF : 20% atau Berdasarkan P3B
DARI PENGHASILAN BRUTO
BERSIFAT FINAL
JIKA BERUBAH STATUS
MENJADI WP DLM NEGERI
TIDAK FINAL
PENGHASILAN YANG DITERIMA
DALAM MATA UANG ASING
PENGHITUNGAN PPh PSL 21/26
BERDASARKAN KURS YG DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN
SECARA BERKALA (TIAP MINGGU)
KEWAJIBAN
PEMOTONG PPh PASAL 21
MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP
MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG
SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL
MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2
PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU
PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN
CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB
DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG
TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN
PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA
MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26
MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN
PEMOTONGAN PAJAK
MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK
KEWAJIBAN PENERIMA
PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21
MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN
KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI
MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA
SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN
APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,
PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA
KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELU
MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 21/26
TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SSP KE :
- BANK PERSEPSI, ATAU
- KANTOR POS GIRO
PALING LAMA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA*
*Ketentuan ini juga berlaku bagi
Wajib Pajak dengan Kriteria
Tertentu yg diijinkanmelaporkan
beberapa masa pajak dalam satu
SPT Masa
DITANGGUNG PEMERINTAH
TDK ADA
PENYETORAN
BILA JATUH PADA
HARI LIBUR PENYETORAN
PADA HARI
KERJA BERIKUTNYA
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26
DITANGGUNG
PEMERINTAH
TIDAK
DITANGGUNG PEMERINTAH
DGN SPT MASA PPh
PASAL 21
KE KPP/KP2KP
MELAPORKAN PENGHITUNGAN
PPh PSL 21
DLM DAFTAR TERSENDIRI
PALING LAMA 20 HARI
SETELAH
MASA PAJAK BERAKHIR*
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
KPP/KP2KP
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak
dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah
berakhirnya masa pajak terakhir.
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 21/26 BAGI WP BADAN
YG MEMPUNYAI BEBERAPA CABANG
PELAPORAN
DENGAN SPT MASA
PPh PASAL 21/26
KE KPP DI TEMPAT KEDUDUKAN
ATAU USAHA DILAKUKAN (LOKASI)
PALING LAMA20 HARI
SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR*
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PADA HARI KERJA
SEBELUMNYA
*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa
masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama
20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.
Contoh Formulir PPh Ps.21 Yg Harus Buat & Dilaporkan
ke KPP mulai Masa Juli 2009 (Perdirjen Nomor : 32/PJ/2009)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
Lampiran II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: PER-32/PJ/2009
Tanggal: 25 Mei 2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : ………………………………………
N P W P
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
No.
Perubahan
-
-
-
-
(3)
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
BerNPWP)
Tarif
PPh yang Terutang
(Rp)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
1.
-
(2)
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
11.
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
12.
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
…………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
…………………., ……………………. 20 …….
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan
sebagai kredit pajak dalam Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang
Pribadi.
2.
Pemotong Pajak
N P W P
:
N a m a
:
-
-
(5)
-
-
-
Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila
diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan
F.1.1.33.01
(4)
cap
.........................................................
(6)
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)
NOMOR : ………………………………………
Perubahan
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
-
-
-
(2)
-
-
(3)
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1)
1.
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
Uang Pesangon, Uang
Tebusan Pensiun, Tunjangan
Hari Tua/Jaminan Hari Tua
yang dibayarkan sekaligus.
Honor & Imbalan lain yang
dibebankan kepada APBN
atau APBD yang diterima
oleh PNS, Anggota TNI/
POLRI dan Pensiunan.
JUMLAH
Terbilang : …………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
…………………., ……………………. 20 …….
Pemotong Pajak
NPWP
:
Nama
:
Perhatian :
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas bukan merupakan kredit
pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan benar.
-
-
-
-
(4)
(5)
-
Tanda tangan, nama dan cap
.........................................................
(6)
F.1.1.33.02
Dit.P2Humas
39
39
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (TIDAK FINAL)
Masa Pajak
(Bulan/Tahun)
/
Bukti Pemotongan
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
2
0
Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong
(6)
(7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perubahan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Dit.P2Humas
40
40
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR BUKTI
PEMOTONGAN
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU
PASAL 26 (FINAL)
Bukti Pemotongan
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
Masa Pajak
(Bulan/Tahun)
/
2
0
Jumlah Objek
PPh Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
PPh Pasal
21dan/atau
Pasal 26 yang
Dipotong
(6)
(7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Perubahan
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Jumlah
Halaman ke
dari
halaman
Dit.P2Humas
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
41
41
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
x
SPT Masa
Pajak Penghasilan
Pasal 21 dan/atau Pasal 26
SPT Normal
SPT Pembetulan Ke-____
For m ulir ini digunak an untuk m e lapor k an
k e w ajiban Pe m otongan Pajak Pe nghas ilan Pas al
21 dan/atau Pas al 26
Tahun Kalender
20
Formulir
1721
(Bulan/Tahun)
Masa Pajak
/
2
0
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
Perubahan
1
NPWP
2
Nama WP
3
Alamat
4
No mo r
T elepo n
-
5
A lam at
Em ail
Bagian B – Objek Pajak
No
G o l o ng a n P e ne r i ma
P e ng ha s i l a n
J uml a h
P e ne r i ma
P e ng ha s i l a n
J uml a h
P e ng ha s i l a n B r ut o
(Rp)
J uml a h
P a j a k T e r ut a ng
(Rp)
(2 )
(3 )
(4 )
(5)
(1)
6
Pegaw ai Tetap
7
Penerima Pensiun Berkala
8
Pegaw ai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9
Distributor MLM
10
Petugas Dinas Luar A suransi
11
Penjaja Barang Dagangan
12
Tenaga A hli
13
A nggota Dew an Komisaris atau Dew an Pengaw as yang
tidak Merangkap sebagai Pegaw ai Tetap
14
Mantan Pegaw ai yang Menerima Jasa Produksi,
Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15
Pegaw ai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16
Peserta Kegiatan
17
Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang
Bersif at Berkesinambungan
18
Bukan Pegaw ai yang Menerima Penghasilan yang Tidak
Bersif at Berkesinambungan
19
Pegaw ai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar
Negeri
20
Jumlah Bagian B
(Penjumlahan Angka 6 s.d. 19)
21
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November
(Diisi hanya pada Masa Pajak Desemb er)
22
23
STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak)
Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari:
Masa Pajak
1
2
3
4
5
6
7
Tahun Kalender
8
9
10
24
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20
–
11
12
angka 24)
25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
25b. Penyetoran dengan SSP
J ik a SP T P em betulan, m ak a dilanjutk an k e angka 26 dan 27
26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan
(merupakan pindahan dari Bagian B A ngka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25
28
Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
Dit.P2Humas
–
angka 26)
Tahun
42
Bagian C – Objek Pajak – Final
No
G o l o ng a n P e ne r i ma
P e ng ha s i l a n
J uml a h
P e ne r i ma
P e ng ha s i l a n
J uml a h
P e ng ha s i l a n B r ut o
(Rp)
J uml a h
P a j a k T e r ut a ng
(Rp)
(2 )
(3 )
(4 )
(5)
(1)
29
P enerim a Uang P es ango n, Uang M anfaat P ens iun, T unjangan
H ari T ua at au J am inan H ari T ua, dan P em bayaran Lain
Sejenis yang D ibayark an Sek aligus
30
P ejabat N egara, P egawai N egeri Sipil, A nggo t a T N I/ P OLR I
dan P ens iunan yang M enerim a H o no rarium dan Im balan Lain
yang D ibebankan Kepada Keuangan N egara/D aerah
31
J um lah B agian C
(P enjum lahan A ngk a 29 s .d 30)
Bagian D – Lampiran
a) Surat Setoran Pajak ____ lembar
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21
DTP
d) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Tidak Final
e) Daf tar Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Final
g) Formulir 1721 – II
h) Daf tar Biaya untuk Wajib Pajak yang
Tidak Wajib Menyampaikan SPT
Tahunan PPh Badan (Di sa mpa i k a n
ha nya pa da M a sa P a j a k
(D isampaikan hanya
pada M asa P ajak
t erjadi perubahan P egawai T et ap)
c) Surat Kuasa Khusus/Surat
Keterangan Kematian
f ) Formulir 1721 – I
(Di sa mpa i k a n ha nya pa da M a sa
P a j a k Desember )
i)
Bagian E – Pernyataan dan T anda T angan
Perubahan
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahw a apa yang telah saya beritahukan di atas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
PEMOTONG PA JA K (PIMPINA N)
Kuasa Wajib Pajak
Diisi ole h Pe tuga s
SPT Masa Diterima:
Langsung dari W P
Nama
Melalui Pos
NPWP
Tanda Tangan
Tanggal (dd/mm/yyyy)
____/_____/____
Tang g al (d d / mm/ yyyy)
Tand a Tang an
___/___/_____
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh
Da la m ketentua n ba ru ini, ta rif pemotonga n PPh Pa s a l 21 a da la h denga n mengguna ka n ta rif Pa s a l 17 a ya t (1) huruf a UU PPh a ta s pengha s ila n ya ng diterima oleh:
1.
Pega wa i teta p.
2.
Penerima pens iun ya ng diba ya rka n s eca ra bula na n.
3.
Pega wa i tida k teta p a ta u tena ga kerja lepa s ya ng diba ya rka n s eca ra bula na n.
4.
Pega wa i tida k teta p a ta u tena ga kerja lepa s berupa upa h ha ria n, upa h minggua n, upa h s a tua n, upa h boronga n da n ua ng s a ku ha ria n ya ng tida k
diba ya rka n s eca ra bula na n.
5.
Buka n pega wa i ya ng menerima pemba ya ra n ya ng bers ifa t tida k berkes ina mbunga n.
6.
Pes erta kegia ta n s etia p ka li menerima pemba ya ra n ya ng bers ifa t utuh da n tida k dipeca h.
7.
Buka n pega wa i ya ng menerima imba la n ya ng berkes ina mbunga n.
8.
Anggota dewa n komis a ris a ta u dewa n penga wa s ya ng tida k mera ngka p s eba ga i pega wa i teta p ya ng menerima a ta u memperoleh honora rium a ta u
imba la n ya ng bers ifa t tida k tera tur.
9.
Ma nta n pega wa i ya ng menerima a ta u memperoleh ja s a produks i, ta ntiem, gra tifika s i, bonus a ta u imba la n la in ya ng bers ifa t tida k tera tur.
10. Pes erta progra m pens iun ya ng bers ta tus s eba ga i pega wa i ya ng mela kuka n pena rika n Da na Pens iun.
(Pa s a l 13, 14, 15 da n 16 PMK 252/PMK.03/2008)
PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI
PTKP Ba gi ora ng priba di buka n Pega wa i s eperti petuga s dina s lua r a s ura ns i ya ng tida k bers ta tus s eba ga i pega wa i, dis tributor MLM a ta u direct s elling, penja ja ba ra ng
da ga nga n ya ng tida k bers ta tus pega wa i a ta u penerima pengha s ila n la innya ya ng menerima pengh
Sya ra t ba gi penerima pengha s ila n buka n pega wa i untuk menda pa tka n pengura nga n PTKP ya itu ora ng priba di buka n pega wa i penerima pengha s ila n ters ebut ha rus
memiliki NPWP (untuk wa nita ka win, ma ka s ua minya ha rus memiliki NPWP) da n memberika n fotokopi ka rtu NPW
BIAYA JABATAN
Bia ya Ja ba ta n diteta pka n s ebes a r 5% da ri pengha s ila n bruto denga n jumla h s etinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 s eta hun a ta u Rp 500.000,00 s ebula n.
Bia ya Pens iun diteta pka n s ebes a r 5% da ri pengha s ila n bruto denga n jumla h s etinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 s eta hun a ta u Rp 200.000,00 s ebula n.
(Pa s a l 1 PMK 250/PMK.03/2008)
BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21
Ba ta s pengha s ila n bruto ya ng diterima a ta u diperoleh pega wa i ha ria n, minggua n da n pega wa i tida k teta p la innya s a mpa i denga n jumla h Rp 150.000,00 s eha ri tida k
dipotong PPh Pa s a l 21. Na mun ketentua n ini tida k berla ku jika pengha s ila n bruto ini tela h melebih
PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP
Dit.P2Humas
Ata s pengha s ila n ya ng diba ya rka n kepa da pega wa i da n buka n pega wa i ya ng tida k memiliki NPWP, dikena ka n Pemotonga n PPh Pa s a l 21 denga n ta rif ya ng lebih tinggi
20% da ripa da ta rif ya ng ditera pka n da la m PPh Pa s a l 21, s ehingga jumla h PPh ya ng dipotong ta rifnya
43
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
A.
1721 - I
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
UNTUK PEGAW AI TETAP DAN
PENERIMA PENSIUN BERKALA
Tahun Kalender
2
0
DAFTAR PEGAW AI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA
MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
No
NPW P
Na ma W a jib Pa ja k
Pe ngha sila n Bruto
(Rupia h)
PPh Pa sa l 21
da n/a ta u Pa sa l 26
Te ruta ng
(Rupia h)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A1.
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
B.
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang
Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP …….
C.
Jumlah (A1 + B)
Orang
Dit.P2Humas
44
Contoh Formulir yg dilampirkan hanya pada masa Desember
1721 - II
Departemen
Keuangan RI
DAFT AR PERUBAHAN
PEGAWAI T ET AP
Direktorat
Jenderal
Pajak
A.
M ASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
/
2
0
Pegawai Tetap yang Keluar
No
NPW P
Na ma W a jib Pa ja k
Pe ngha sila n
Bruto
(Rupia h)
PPh Pa sa l 21
Da n/Ata u Pa sa l
26 Te ruta ng
(Rupia h)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
B.
Pegawai Tetap yang Masuk
Sta tus Ka rya w a n
No
NPW P
Na ma W a jib Pa ja k
(1)
(2)
(3)
(TK, K,
K/I, PH,
HB)
Jum lah
Tanggungan
(4)
(5)
1.
2.
3.
4.
5.
C.
Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
No
NPW P
Ta ngga l
Te rda fta r
Na ma W a jib Pa ja k
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
3.
4.
5.
Halaman ke
dari
halaman
Dit.P2Humas
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
45
Contoh Formulir Yang Wajib Dilampirkan Untuk Laporan Pertama
Atau Hanya Pada Masa Juli 2009 untuk Yang Sudah Pernah Melapor
Departemen
Keuangan RI
Direktorat
Jenderal
Pajak
DAFTAR PEGAWAI
TETAP/PENERIMA PENSIUN
BERKALA
1721 - T
MASA PAJAK
(Bulan/Tahun )
/
2
0
Status Karyaw an
No
(1)
NPWP*
(2)
Nama Wajib Pajak
(3)
PH, HB)
Jum lah
Tanggungan
(4)
(5)
(TK, K, K/I,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Dit.P2Humas
* Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan
46
Contoh Surat Setoran Pajak (SSP) yang Baru
Hanya diisi
Dlm transaksi
Pengalihan hak
Atas tanah dan
Atau bangunan
Dan Kegiatan
Membangun
sendiri
SURAT SETORAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
1
LEMBAR
(SSP)
Untuk Arsip Wajib Pajak
:
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
ALAMAT WP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
NOP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
:
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak
Jan
Feb
Mar
Uraian Pembayaran :
……………………………………………...……………………………….
……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
Apr
Mei
Masa Pajak
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Perubahan
Jumlah Pembayaran
: …………………………………………………………………………….…………………………………….
Diisi dengan rupiah penuh
Terbilang : ………………………………….……………………………………………...…………………………...……………………………………………………………………
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….…….……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal ……………………………………………
Wajib Pajak/Penyetor
………………………………..
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………….
,
Tanggal ……………...………….
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas :
…………………………………………..
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
F.2.0.32.01