Transcript Perhitungan PPh 21

Perhitungan PPh 21
Definisi
• adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah,
honorarium,
tunjangan,
dan
pembayaran lain yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan atau
jabatan, jasa, dan kegiatan.
Pemotong PPh Pasal 21
• Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan
badan.
• Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun
Daerah
• Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT
ASABRI.
• Perusahaan dan bentuk usaha tetap.
• Yayasan,
lembaga, kepanitia-an, asosiasi,
perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial
politik dan organisasi lainnya serta organisasi
internasional yang telah ditentukan berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan.
• Penyelenggara kegiatan
Penerima penghasilan yang
dipotong PPh Pasal 21
• Pegawai tetap.
• Tenaga
lepas
(seniman,
olahragawan,
penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek,
peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi),
distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.
• Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk
orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima
Tabungan
• Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
• Penerima honorarium.
• Penerima upah.
• Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter,
Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
Penerima Penghasilan yang
tidak dipotong PPh Pasal 21
• Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau
pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang
yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja
pada dan bertempat tinggal bersama mereka,
dengan syarat:
- bukan warga negara Indonesia dan
- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya
tersebut serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
• Pejabat perwakilan organisasi internasional yang
ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan
sepanjang bukan warga negara Indonesia dan
tidak menjalankan usaha
atau kegiatan atau
pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di
Indonesia.
Komponen Perhitungan
Pajak Penghasilan
Penghasilan Bruto
Semua kenikmatan yang diterima seperti Gaji,
Bonus, THR, uang Pensiun
PTKP
Pendapatan Tidak Kena Pajak, pengurangan yang
berdasarkan jumlah tanggungan keluarga
Biaya Jabatan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
250/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008.
5 % dari gaji bruto. maksimum 6.000.000,pertahun atau Rp 500.000,- (sebulan)
Sedangkan biaya pensiun sekarang adalah
Rp2.400.000,- setahun atau Rp200.000,- sebulan.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
Mulai 1 Januari 2009
Pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan
sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena
pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak
di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Mulai Berlaku 1 Januari 2009:
Diri Sendiri
Rp. 15,84 juta
Tambahan WP Kawin
Rp. 1,32 juta
Tambahan Istri Bekerja
Rp. 15,84 juta
Tambahan Tanggungan
Rp. 1,32 juta
PTKP
Keterangan
Wajib Pajak
Kawin
Tanggungan
Jumlah PTKP
TK
15.840.000
-
-
15.840.000
K/0
15.840.000
1.320.000
-
17.160.000
K/1
15.840.000
1.320.000
1.320.000
18.480.000
K/2
15.840.000
1.320.000
2.640.000
19.800.000
K/3
15.840.000
1.320.000
3.960.000
21.120.000
TK/1
15.840.000
1.320.000
17.160.000
TK/2
15.840.000
2.640.000
18.480.000
TK/3
15.840.000
3.960.000
19.800.000
Tarif Pasal 17 Undang-undang
Pajak Penghasilan adalah:
Tarif
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
0 s/d Rp 50.000.000
5%
Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000
15 %
Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000
25%
> Rp 500.000.000
30%
Contoh menghitung PPh 21
• Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari
sejak 1 Januari 2007. la memperoleh
gaji beserta
tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp. 5.400.000
dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 250.000
sebulan. saefudin menikah tetapi belum punya
anak.Penghitungan PPh Ps. 21