Transcript PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pertemuan 3

Matakuliah
Tahun
Versi
: A0572/ Perpajakan
: 2005
: Revisi 1
Pertemuan 3
PAJAK
PENGHASILAN
(PPh)
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Mahasiswa dapat Menjelaskan Subjek dan
Objek Pajak Penghasilan, Biaya Fiskal,
PTKP dan Tarif Pajak yang berlaku.
2
Outline Materi
•
•
•
•
•
•
Definisi
Subjek dan Bukan Subjek Pajak
Oejek dan bukan Objek Pajak
Jenis-jenis Pajak Penghasilan
PTKP
Tarif Pajak
3
PAJAK PENGHASILAN
• Dasar Hukum
– UU No. 7 Tahun 1984 diperbaharui dengan
– UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
(PPh)
4
DEFINISI
(UU PPh pasal 4 ayat (1))
•
Objek Pajak adalah Penghasilan.
•
Penghasilan: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yg dpt dipakai utk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
•
Asas pajak penghasilan adalah Global Taxation, artinya bahwa setiap
akhir tahun pajak, setiap wajib pajak wajib menghitung kembali total
keseluruhan penghasilan dari berbagai sumber untuk dihitung besarnya
pajak yang seharusnya terutang.
•
Subjek Pajak Penghasilan:
– Dalam Negeri: Orang Probadi, Badan, Warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan menggantikan yang berhak.
– Luar Negeri: Orang Pribadi dan Badan.
– Bentuk Usaha Tetap.
5
BUKAN SUBJEK PAJAK
(UU PPh pasal 3)
• Bukan Subjek Pajak:
– Badan perwakilan negara asing termasuk
pejabat diplomatik, konsulat, dan pejabat lain.
Syaratnya adalah asas resiprokal (timbal
balik).
– Organisasi Internasional termasuk pejabat
organisasi internasional (ditetapkan dengan
keputusan Menteri Keuangan). Syaratnya
Indonesia sebagai anggota organisasi
tersebut serta tidak menjalankan kegiatan
usaha.
6
OBJEK PAJAK
• Objek pajak adalah PENGHASILAN.
• Penghasilan adalah:
–
–
–
–
Tambahan kemampuan ekonomis yg diterima WP
Berasal dari Indonesia maupun luar negeri
Dapat dipakai untuk konsumsi atau
Menambah harta kekayaan WP dengan nama dan bentuk
apapun.
7
BUKAN OBJEK PAJAK
(UU PPh pasal 4 (3))
• Bantuan, sumbangan, zakat yang diterima oleh BAZIS.
• Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah satu derajat,
badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil, koperasi
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
• Warisan.
• Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
• Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa dalam bentuk natura/kenikmatan dari wajib pajak atau
pemerintah.
• Pembayaran dari perusahaan asuransi kpd orang pribadi
sehubungan dgn asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna,
dan asuransi beasiswa.
• Iuran yg diterima dana pensiun yg pendiriannya ditetapkan oleh
MenKeu.
• Penghasilan dari modal yang ditanam oleh dana pensiun tersebut
diatas.
8
BUKAN OBJEK PAJAK (Cont…)
(UU PPh pasal 4 (3))
• Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sbg WP
dalam negeri, koperasi, BUMN/D dr penyertaan modal badan usaha
di Indonesia:
– Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
– Menerima dividen minimal 25% dari jumlah modal yang disetor dan
harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
• Bagian laba yg diterima anggota perusahaan komanditer (CV) yg
modal-nya tdk terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan,
firma, dan kongsi.
• Bunga obligasi yang diterima reksadana 5 tahun pertama.
• Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura yang didirikan
dan menjalankan usaha di Indonesia, dengan syarat badan
pasangannya:
– Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yg menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
– Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
9
BIAYA FISKAL & KOMERSIAL
• Biaya Fiskal adalah biaya yang pengakuan dan
penyusunannya berdasarkan undang undang
perpajakan dan untuk keperluan perpajakan
• Biaya Komersial adalah biaya yang pengakuan
dan penyusunanannya sesuai dengan PSAK dan
untuk keperluan manajemen, pemegang saham
atau untuk umum.
10
KOMPENSASI KERUGIAN
• Apabila penghasilan bruto dari Wajib Pajak
dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap setelah
dilakukan pengurangan sesuai dengan
pengeluaran yang diperolehkan dalam biaya
fiskal didapat kerugian maka kerugian tersebut
dapat dikompensasikan dengan laba fiskal
selama 5 tahun berturut-turut dimulai sesjak
tahun pajak berikutnya sesuai tahun terjadinya
kerugian.
11
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
• Untuk menghitung besarnya Penghasilan
Kena Pajak (PKP) dari Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri, penghasilan
netonya dikurangi dengan jumlah PTKP.
12
Besarnya PTKP Sebelum tgl 1 Jan 2005
• Rp.2.880.000,- untuk diri WP pribadi.
• Rp.1.440.000,- tambahan untuk WP yang kawin.
• Rp.2.880.000,- tambahan untuk WP yang istrinya
menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan
yang digabung dengan penghasilannya.
• Rp.1.440.000,- tambahan untuk setiap keluarga sedarah
dan semenda dalam garis keturunan lurus dan anak
angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
13
BESARNYA PTKP SAAT INI
• Rp.12.000.000,- untuk diri WP pribadi.
• Rp.1.200.000,- tambahan untuk WP yang kawin.
• Rp.12.000.000,- tambahan untuk WP yang
istrinya menerima penghasilan atau memperoleh
penghasilan yang digabung dengan
penghasilannya.
• Rp.1.200.000,- tambahan untuk setiap keluarga
sedarah dan semenda dalam garis keturunan
lurus dan anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang
untuk setiap keluarga.
14
TARIF PAJAK (Pasal 17)
• Ada 2 jenis tarif pajak yang dikenakan
terhadap WP yaitu:
– Tarif pajak untuk WP Pribadi dalam negeri
– Tarif pajak untuk WP Badan.
15
TARIF PAJAK Untuk WP PRIBADI
Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP):
• Sampai dengan Rp.25 juta
5%
• Diatas Rp.25 juta – Rp.50 juta
10%
• Diatas Rp.50 juta – Rp.100 juta 15%
• Diatas Rp.100 juta – Rp.200 juta 25%
• Diatas Rp.200 juta
35%
16
TARIF PAJAK Untuk WP BADAN
Atas Penghasilan Kena Pajak (PKP):
• Sampai dengan Rp.50 juta
10%
• Diatas Rp.50 juta – Rp.100 juta 15%
• Diatas Rp.100 juta
30%
17
CARA MENGHITUNG PAJAK
• WP Badan
– PKP x tarif pasal 17
• WP Pribadi
– Penghasilan Neto – PTKP = PKP
– PKP x tarif pasal 17
• Untuk keperluan penghitungan PPh yang
terutang, PKP dibulatkan kebawah hingga ribuan
penuh.
18
JENIS-JENIS PAJAK PENGHASILAN
• PPh psl. 4 (2)
• PPh psl. 24
• PPh psl. 21
• PPh psl. 25
PPh
• PPh psl. 22
• PPh psl. 26
• PPh psl. 23
• PPh psl. 29
19