Transcript penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri pph pasal 21

PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
PPH PASAL 21
Mazda Eko Sri Tjahjono
MULAI DAN BERAKHIRNYA
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
MULAI
- SAAT DILAHIRKAN
- BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA SELAMA
LEBIH DARI 183 HARI SELAMA 12 BULAN
BERAKHIR
- SAAT MENINGGAL DUNIA
- MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMA-LAMANYA
PASAL 2A Ayat (1), (2), (3), (4),(5),& (6)
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
PASAL 3
PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN
KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI
NEGARA ASING DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN
KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL
BERSAMA-SAMA MEREKA DENGAN SYARAT :
- BUKAN WNI DAN,
- TIDAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH
PENGHASILAN LAIN DILUAR JABATANNYA, DAN
- NEGARA YANG BERSANGKUTAN MEMBERIKAN
PERLAKUAN TIMBAL BALIK (AZAS RECIPROCAL)
 PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
SEBAGAIMANA DIMAKSUD HURUF C, DENGAN SYARAT :
BUKAN WNI DAN DAN TIDAK MENJALANKAN USAHA, KEGIATAN,ATAU
PEKERJAAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI
INDONESIA. (ditetapkan dg Kep.MK).
OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
1. SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG DITERIMA
ATAU DIPEROLEH SECARA RUTIN MAUPUN TIDAK RUTIN:
YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KONSUMSI
ATAU MENAMBAH KEKAYAAN WAJIB PAJAK
DENGAN NAMA DAN DLM BENTUK APAPUN TERMASUK :
PENGGANTIAN ATAU IMBALAN BERKENAAN DENGAN PEKER
JAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH TERIMA
SUK GAJI, UPAH, TUNJANGAN, HONORORARIUM, KOMISI,
BONUS, GRATIFIKASI, UANG PENSIUN, ATAU IMBALAN
DALAM BENTUK LAINNYA, KECUALI DITENTUKAN LAIN
DALAM UNDANG-UNDANG INI.
YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH :
BANTUAN/SUMBANGAN, TERMASUK ZAKAT YANG
DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT ATAU LEMBA
GA AMIL ZAKAT YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN
OLEH PEMERINTAH DAN PARA PENERIMA ZAKAT
YANG BERHAK ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN
SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YANG
DIAKUI DI INDONESIA, YANG DITERIMA OLEH
LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK DAN DI
SAHKAN OLEH PEMERIMTAH DAN YANG DITERIMA
OLEH PENERIMA SUMBANGAN YANG BERHAK,
YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN ATAU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN
YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH :
HARTA HIBAHAN YANG DITERIMA OLEH
KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS
KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT,
BADAN KEAGAMAAN, BADAN PENDIDIKAN
BADAN SOSIAL, TERMASUK YAYASAN,KOPERASI,
ATAU ORANG PRIBADI, YANG MENJALANKAN
USAHA MIKRO DAN KECIL YANG KETENTUANNYA
DIATUR DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK ADA
HUBUNGAN USAHA, PEKERJAAN KEPEMILIKAN,
ATAU PENGUASAAN DIANTARA PIHAK-PIHAK
YANG BERSANGKUTAN.
YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK ADALAH :
PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DG :
1. ASURANSI KESEHATAN
2. ASURANSI KECELAKAAN
3. ASURANSI JIWA
4. ASURANSI DWI GUNA
5. ASURANSI BEA SISWA
PENGELUARAN DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA
1. PENGELUARAN-PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUBUNGAN
LANGSUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN UNTUK :
MENDAPATKAN
MENAGIH
MEMELIHARA
PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK
2. PENGELUARAN-PENGELUARAN UNTUK 3M PENGHASILANNYA YG
BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK, ATAU YG PENGHASILANNYA
DIKENAKAN PPh. FINAL, TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI
BIAYA
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO WP OP DALAM NEGERI

BIAYA JABATAN
Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya
Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap
Atau Pensiunan. Berdasarkan ketentuan ini
besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% dari
penghasilan bruto dengan maksimal setahun
adalah Rp6.000.000,- atau Rp500.000,- sebulan.
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO WP OP DALAM NEGERI

BIAYA PENSIUN
Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto untuk penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima uang
pensiu yang dibayarkan secara berkala ditetapkan
sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggitingginya Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp.
200.000,00 sebulan.
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO WP OP DALAM NEGERI


Iuran Pensiun atau Tunjangan Hari Tua yang
dibayarkan oleh Wajib pajak sepanjang tidak
dibayakan oleh pemberi kerja.
Premi asuransi yang ditanggung oleh wajib pajak,
sepanjang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja.
KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
SEBAGAI
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI
DIBERIKAN PENGURANGAN
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Psl 7
PASAL 6 Ayat (3)
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
P
A
S
A
L
7
A
y
a
t
(1)
(2)
(3)
Rp 15.840.000.
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Rp 1.320.000.Rp 15.840.000.
TAMBAHAN UNTUK WAJIB KAWIN (ISTERI)
TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YANG
PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN SUAMI SEPERTI DIMAKSUD
PASAL 8 Ayat (1)
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KE
LUARGA SEDARAH DAN KELUARGA SEMEN
DA GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPE
NUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG UNTUK SETI
AP KELUARGA
Rp. 1.320.000.MULAI TAHUN
PAJAK 2009
PENERAPAN PTKP
-AWAL TAHUN PAJAK , ATAU
-AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK
PENYESUAIAN BESARNYA PTKP SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DIATAS DITETAPKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
SETELAH DIKONSULTASIKAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT.
Contoh Penerapan PTKP

WP belum menikah
 WP
OP
Jumlah PTKP

Rp.15.840.000
WP menikah mempunyai 1 tanggungan
 WP
OP
 Menikah
 1 tanggungan
Jumlah PTKP
Rp. 15.840.000
Rp. 1.320.000
Rp. 1.320.000
Rp. 18.480.000
TARIF PAJAK
LAPISAN PKP
• Rp. 0 s/d Rp 50.000.000.
• Rp 50 juta s/d Rp 250 juta
• DIATAS Rp 250 juta s/d Rp 500 juta
• DIATAS Rp 500 juta Dikenakan
TARIP PAJAK
5%
15%
25%
30%
CONTOH PENERAPAN TARIF
1. WP A (ORANG PRIBADI) PENGHASILAN KENA KENA PAJAK
Rp 600.000.000.
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG :
- s/d Rp 50.000.000.5% = Rp 2.500.000.- Rp 200.000.000.15% = Rp 30.000.000.
- Rp 250.000.000.25% = Rp 62.500.000.- Rp 100.000.000.30% = Rp 30.000.000.JUMLAH
= Rp 125.000.000.
Yang terutang dalam sebulan adalah :
Rp.125.000.000 : 12 = Rp.10.416.666,66
Perhitungan PPH Pasal 21
Penghasilan yang diterima seluruhnya
Penghasilan Bruto
Dikurangi:
Biaya-biaya yang diperbolehkan
Penghasilan Netto
Penghasilan Netto disetahunkan
PTKP
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Rp. XXX
Rp. XXX
(Rp. XXX)
Rp. XXX
Rp. XXX
(Rp. XXX)
Rp. XXX
Contoh Kasus

Tuan Rahmat bekerja di sebuah perusahaan swasta
di Jakarta. Dalam sebulan ia menerima gaji pokok
sebesar Rp.1.750.000. Selain itu ia juga menerima
tunjangan berupa: tunjangan jabatan Rp.300.000
dan tunjangan transpot Rp.35.000/hari. Ia sudah
menikah dan mempunyai 1 anak. Selain itu ia juga
harus menanggung seorang mertua.

Gaji pokok
Rp. 1.750.000

Tunjangan Jabatan
Rp. 300.000

Tunjangan Transpot (26xRp35.000)
Rp. 910.000
Penghasilan Bruto
Rp. 2.960.000

Dikurangi:


Biaya jabatan (5%xRp.2.960.000)
(Rp.148.000)
Penghasilan Netto
Rp. 2.812.000
Penghasilan Netto disetahunkan
Rp. 33.744.000
PTKP

WP OP
Rp. 15.840.000

Menikah
Rp. 1.320.000

Tanggungan (2)
Rp. 2.640.000
Jumlah PTKP


(Rp. 19.800.000)
Penghasilan Kena Pajak
Rp. 13.944.000
Tarif Pajak

5% x Rp. 13.944.000
Rp. 697.200

Pajak yang terutang
Rp. 697.200

Pajak yang terutang dalam sebulan Rp. 697.200 : 12 = Rp.58.100
Penyelesaian 1




Gaji pokok
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Transpot (26xRp35.000)
Penghasilan Bruto
Dikurangi:
 Biaya jabatan (5%xRp.2.960.000)
Penghasilan Netto
Penghasilan Netto disetahunkan
Rp. 1.750.000
Rp. 300.000
Rp. 910.000
Rp. 2.960.000
(Rp.148.000)
Rp. 2.812.000
Rp.33.744.000
Penyelesaian 2

Penghasilan Netto disetahunkan
PTKP
 WP OP
Rp. 15.840.000
 Menikah
Rp. 1.320.000
 Tanggungan (2)
Rp. 2.640.000
Jumlah PTKP
 Penghasilan Kena Pajak
Rp. 33.744.000
(Rp. 19.800.000)
Rp. 13.944.000
Penyelesaian 3




Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
 5% x Rp. 13.944.000
Rp. 13.944.000
Rp. 697.200
Pajak yang terutang dalam setahun Rp. 697.200
Pajak yang terutang dalam sebulan
Rp. 697.200 : 12 = Rp.58.100
Penghasilan Tidak Rutin


Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak
tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian,
upah mingguan, upah borongan, atau upah yang
dibayarkan secara bulanan
Dengan ketentuan:
Jumlah penghasilan yang melebihi Rp.150.000
dalam sehari, sepanjang penghasilan kumulatif
yang diterima belum melebihi Rp.1.320.000 dalam
sebulan.
Pengecualian


Tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas
penghasilan yang belum melebihi Rp.150.000
dalam sehari.
Dilakukan pemotongan PPh pasal 21 atas
penghasilan yang melebihi Rp.1.320.000 dalam
sebulan, maka jumlah pengurangnya adalah PTKP
harian sebenarnya (dibagi 360)
Contoh Kasus

Tuan Rahmat menerima pekerjaan borongan
berupa dekorasi ruangan kantor. Pekerjaan
tersebut dapat diselesaikan selama 4 hari.
Besarnya PPh pasal 21 yang dipotong bila:
 Menerima pembayaran sebesar Rp. 500.000
 Menerima pembayaran sebesar Rp. 1.000.000
Penyelesaian


Rp.500.000 ÷ 4
= Rp.125.000 (tidak dipotong)
Rp.1.000.000 ÷ 4
= Rp.250.000 (dipotong)
PPh Pasal 21 yang dipotong
 5% x ((250.000x4)-(150.000x4))= Rp.20.000 (4 hari)
Atau
 5% x (250.000-150.000)
= Rp.5.000/hari
Contoh Kasus

Tuan Rahmat menerima pekerjaan borongan
berupa desain interior ruangan kantor. Untuk
pekerjaan tersebut ia mendapat upah sebesar
Rp.200.000/ hari. Besarnya PPh pasal 21 yang
dipotong pada:
 Hari ke-6
 Hari ke-10
Penyelesaian

Pajak yang dipotong pada hari ke-6

5% x (Rp.1.200.000 – Rp.900.000)

Pajak yang dipotong pada hari ke-10

Penghasilan 10 hari
=Rp.15.000
=Rp.2.000.000
PTKP

WP OP
15.840.000x10/360
Penghasilan Kena Pajak

Tarif pajak

5% x Rp.1.560.000

Diperhitungkan kembali

=(Rp.440.000)
=Rp.1.560.000
=Rp.78.000

PPh pasal 21 selama 10 hari
=Rp.78.000

PPh yg dipotong pada hari ke-6
=(Rp.15.000)
PPh yg masih harus dipotong
=Rp.63.000
Bukan Pegawai



Untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas, terdiri dari : pengacara, akuntan, arsitek,
dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
Imbalan yang diterima oleh bukan pegawai
berupa: honorarium, komisi, fee, dan imbalan
lainnya sehubungan dengan pekerjaan dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
Dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto
Tarif Pajak x (50%xpenghasilan bruto)
Kasus

Tuan Rahmat bekerja sebagai arsitek. Ia menerima
pekerjaan berupa pembuatan maket gedung
perkantoran senilai Rp.20.000.000. PPh pasal 21
yang dipotong adalah :
5% x (50%xRp.20.000.000)
5% x Rp.10.000.000
=Rp.500.000
PPh pasal 21 sebesar Rp.500.000
Bukan pegawai








Seniman
Olahragawan
Penasehat
Penceramah / narasumber
Pengarang
Peserta perlombaan
Penerima uang saku, dsb
PPh pasal 21 dipotong atas penghasilan yang diterima dan
diperhitungkan dengan tarif pajak pasal 17
Kasus



Tuan Rahmat memenangi perlombaan (kejuaraan)
dengan hadiah Rp.200.000.000. maka PPh pasal
21 yang dipotong adalah :
5% x Rp. 50.000.000
15% x Rp.150.000.000
Pph yang harus dipotong
=Rp. 2.500.000
=Rp.22.500.000
=Rp.28.000.000