Transcript Mekanisme Pembayaran Pajak

M. Khoirul Anam, M.Ag
Perencana Kankemenag Kab. Lamongan
Sekaran, 25 Maret 2014
EFA Movement
(The Education For All) Movement
 The Education For All (EFA) Movement: adalah satu
komitmen gerakan bersama yang diluncurkan oleh
masyarakat dunia peduli pendidikan untuk
menyediakan pendidikan dasar (basic education)
untuk semua anak usia sekolah
 EFA mulai diwujudkan dalam Forum Pendidikan
Dunia (the World Education Forum) di Dakar pada thn
2000
 Dalam
forum
tersebut,
164
negara
telah
menandatangani kesepakatan untuk mencapai 6
(enam) sasaran EFA yang akan dicapai pada tahun
2015
 Lanjutkan....
Lanjutan…
 Salah satu dari 6 sasaran EFA adalah:
Memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak,
khususnya anak perempuan, anak-anak dalam
keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnis
minoritas, memiliki akses untuk mengikuti dan
menamatkan pendidikan dasar, gratis dan wajib
dengan kualitas yang baik
UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang
berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar
 Pasal 34 ayat 2: pemerintah dan pemerintah daerah
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal
pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya
 Ayat 3: bahwa wajib belajar merupakan tanggung
jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga
pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat
 Lanjutkan…..
Lanjutan….
 Kementerian Agama yang menangani pendidikan




Madrasah dan Pesantren memiliki tanggung jawab
untuk melaksanakan amanat UU tersebut
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimulai
sejak bulan Juli 2005
Dan program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih
awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di
Dakar
Pada tahun 2005 APK SD telah mencapai 11,5% dan
MI/PPS Ula telah berkontribusi di dalamnya sebesar
12,44%. Sedangkan APK SMP, pada tahun 2009 telah
mencapai 98,11% dan MTs/PPs Wustha telah
berkontribusi di dalamnya sebesar 21,97%
Lanjutan….
Lanjutan
 Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah
melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan
orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju
peningkatan kualitas madrasah
Artinya:
Sebelum tahun 2009 program BOS menitikberatkan
pada bagaimana memperluas akses agar semua dapat
mencapai target wajar 9 tahun, maka sejak tahun 2009
selain perluasan akses juga meningkatkan kulaitas
pendidikan
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Reformasi pengelolaan keuangan negara telah
dilaksanakan melalui paket Undang-undang yang
terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang
petunjuk Teknis Penggunaan Dana dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2014
Oleh karena itu semua pengelolaan Dana BOS adalah
TRANSPARAN, AKUNTABEL & AUDITABLE
PERPAJAKAN
 Transaksi ≤ Rp 250.000,- tidak bermeterai,
 Transaksi antara Rp 250.000,- s/d Rp 1.000.000,-
meterai Rp 3.000, Transaksi >Rp 1.000.000,- meterai Rp 6.000, Pembelian segala jenis barang dari dana BOS
dibebaskan dari PPh pasal 22 (negeri dan
swasta)
 Pembelanjaan barang di atas 1 juta dikenakan
PPN 10%
PPh Honorarium Kegiatan
 Kegiatan
penerimaan
siswa
baru,
kesiswaan,
pengembangan profesi guru, dan penyusunan laporan BOS
yang menggunakan dana untuk honorarium dikenakan
pajak
 Setiap honor kegiatan dikenakan PPh Pasal 21:
 PNS gol. IV sebesar 15% dari bruto
 PNS gol. III sebesar 5% dari bruto
 Non PNS sebesar 5% dari bruto
 PNS gol. II tidak dikenakan PPh 21
PPh Honorarium Bulanan
 Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap
(GTT), Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak
Tetap (PTT), untuk jumlah sebulan sampai dengan Rp
2.025.000,- tidak terhutang PPh Pasal 21
 Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan
menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan
sebagai berikut:
 i. Penghasilan sebulan
 ii. Penghasilan netto setahun (x 12)
 iii. Dikurangi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) *)
 iv. Penghasilan Kena Pajak
 v. PPh Pasal 21 setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst
 vi. PPh Pasal 21 sebulan (:12) XX
Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
 *) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
adalah:
 a. Status sendiri Rp 24,3 juta
 b. Tambahan status kawin Rp 2,025 juta
 c. Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @
Rp 2,025 juta
CONTOH PERHITUNGAN
Honor GTT/PTT
Seorang guru tidak tetap di madrasah A memperoleh honor
bulanan sebesar Rp. 2.500.000,- perbulan, dia memiliki
istri tapi belum memiliki anak, maka perhitungan PPh
Pasal 21 adalah sbb:
1) Penghasilan sebulan
Rp. 2.500.000,2) Penghasilan netto setahun (x12)
Rp. 30.000.000,3) Dikurangi PTKP
a. Guru non PNS
Rp. 24.300.000,b. Istri
Rp. 2.025.000,Jumlah PTKP
Rp. 26.325.000,4) Penghasilan Kena Pajak
Rp. 30.000.000,- – Rp. 26.325.000,- = Rp. 3.675.000,5) PPh Pasal 21 setahun (5% x Rp.3.675.000,- = Rp. 183.750,-)
6) PPh Pasal 21 sebulan (Rp. 183.750,-:12) Rp. 15.313,-/bulan
PPh Honor Tenaga
Perawatan / Pemeliharaan Sekolah
 Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal
penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari
<Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal
penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari
>Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jumlah
sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut
merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto
MAP (AKUN)
KODE JENIS PAJAK DAN SETORAN
 PPN
Kode AKUN / MAP : 411211
Kode Jenis Setoran : 100
 PPh Pasal 21
Kode AKUN / MAP : 411121
(Masa)
Kode Jenis Setoran : 100
(Tahunan) Kode Jenis Setoran : 200
SEKIAN
TERIMA KASIH