Transcript Pajak Penghasilan Pasal 21 - rozathohiri

1
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21
http://rozathohiri.wordpress.com
PENGERTIAN
2
PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
upah,
honorarium,
tunjangan
dan
pembayaran lain dengan nama dan bentuk
apapun yang diterima oleh wajib pajak
orang pribadi dalam negeri sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan
kegiatan.
http://rozathohiri.wordpress.com
UNSUR – UNSUR PPH PASAL 21
3
Wajib Pajak
Pemotong Pajak
Obyek Pajak
Tarif Pajak
http://rozathohiri.wordpress.com
SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21
4
 Pejabat Negara
 Pegawai Negeri Sipil
 Pegawai Tetap
 Pegawai dengan status WP Luar Negeri
 Pegawai Lepas
 Penerima Pensiun
 Penerima Honorarium
 Penerima Upah
http://rozathohiri.wordpress.com
BUKAN SUBJEK PAJAK PPH PASAL 21
5
 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat
atau pejabat lain dari negara asing
 Pejabat perwakilan organisasi internasional
sebagaimana dimaksud dalam keputusan
Menteri Keuangan No. 611/KMK.04/1994
sepanjang bukan warga negara Indonesia dan
tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain
http://rozathohiri.wordpress.com
PEMOTONG PPH PASAL 21
6
 Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT
baik induk maupun cabang
 Bendaharawan pemerintah pusat
Instansi, Departemen, KBRI, dll
 Dana
Pensiun,
PT.
TASPEN,
JAMSOSTEK, THT
 BUMN/ BUMD
 Yayasan,
lembaga, kepanitiaan,
organisasi
http://rozathohiri.wordpress.com
/daerah,
ASTEK,
asosiasi,
BUKAN PEMOTONG PPH PASAL 21
7
Perwakilan Diplomatik seperti
kedutaan besar negara sahabat
Badan
/
Organisasi
Internasional seperti organisasi
PBB
http://rozathohiri.wordpress.com
OBJEK PPH PASAL 21
8
 Penghasilan Teratur
 Penghasilan Tidak Teratur
 Upah harian, mingguan, satuan & borongan
 Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
 Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll
 Honorarium dengan nama dan bentuk apapun
 Imbalan dengan nama dan bentuk apapun
 Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib
pajak
http://rozathohiri.wordpress.com
BUKAN OBJEK PPH PASAL 21
9
 Pembayaran oleh perusahaan asuransi
 Penerimaan dalam bentuk Natura
 Iuran pensiun & THT yang dibayar pemberi kerja
 Natura yang diberikan oleh pemerintah
 Kenikmatan Pajak yang ditanggung pemberi kerja
 Zakat/Sumbangan yang diterima oleh orang pribadi
yang berhak dari badan atau lembaga yg disahkan
pemerintah
http://rozathohiri.wordpress.com
PENGURANG PENGHASILAN
10
1. Biaya Jabatan , khusus untuk Peg. Tetap:
-Tanpa melihat memiliki jabatan atau
tidak
-Besarnya 5% dari Penghasilan Bruto
maksimum Rp.6.000.000 setahun atau
Rp 500.000 sebulan.
http://rozathohiri.wordpress.com
PENGURANG PENGHASILAN
11
2.Iuran Pensiun dan THT
- Yang dibayar pegawai
- Yayasan dana pensiun yang di
setujui
menteri
keuangan
Jumlahnya tidak dibatasi
http://rozathohiri.wordpress.com
BIAYA PENSIUN
12
Khusus untuk
penerima pensiun
berkala atau bulanan:
Besarnya 5% dari uang pensiun
maksimum Rp.2.400.000 setahun
atau Rp 200.000 sebulan.
http://rozathohiri.wordpress.com
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
13
Menurut
keadaan wajib pajak
tanggal 1 Januari /awal tahun,
khususnya WPDN
Keadaan pada saat datang ke
Indonesia khusus WNA
http://rozathohiri.wordpress.com
NILAI PTKP TAHUN 2009 KE ATAS
14
 WP sendiri
 Status Kawin
 Istri berpenghasilan
 Tanggunan Mak 3 orang

PTKP
untuk
istri
berpenghasilan
tidak
digunakan untuk menghitung
PPh 21 . PTKP ini khusus
untuk menghitung bagi wajib
pajak orang pribadi yang
istrinya berpenghasilan yang
wajib menyampaikan SPT
Tahunan
http://rozathohiri.wordpress.com
Rp

Rp

Rp
 @ Rp

15.840.000/tahun
1.320.000/tahun
15.840.000/tahun
1.320.000/tahun
TARIF PPH PASAL 21
15
Perhitungan pph pasal 21 berdasarkan Pasal
17 UU No.36 Tahun 2008 sebagai berikut:
 5% penghasilan 0 s/d Rp 50 juta
 15% penghasilan Rp 50 juta s/d Rp 250 juta
 25% penghasilan Rp 250 juta s/d 500 juta
 30% penghasilan diatas Rp 500 juta
http://rozathohiri.wordpress.com
TARIF PASAL 17 DIKENAKAN ATAS
16
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari :
 1. Pegawai tetap
 2. Penerima pensiun berkala
 3. Pegawai tidak tetap
 4. Pemagang, calon pegawai
 5. Kegiatan Multilevel marketing
http://rozathohiri.wordpress.com
TARIF PASAL 17 DIKENAKAN ATAS
17
Penghasilan Bruto dari :
 1. Honorarium,
uang saku, hadiah penghargaan,
komisi, dll.
 2. Honorarium anggota dewan komisaris/ pengawas
tidak merangkap peg. Tetap
 3. Jasa produksi, tantiem, bonus yang diterima mantan
pegawai
 4. Penarikan dana pensiun iuran pasti
 5. Pembayaran lain : pemain musik, olahragawan dll
http://rozathohiri.wordpress.com
PPH PASAL 21 FINAL
18
1. Atas uang pesangon,uang tebusan pensiun
yang dibayar oleh dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh MenKeu,
dan Tunjangan hari Tua atau jaminan Hari
Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan
penyelenggara.
http://rozathohiri.wordpress.com
PPH PASAL 21 FINAL
19




Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa
Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut:
sebesar 0% (nol persen)atas penghasilan bruto sampai dengan
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
sebesar 15% (lima belas persen) atas penghasilan bruto di atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasiian bruto
di atas Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
http://rozathohiri.wordpress.com
PPH PASAL 21 FINAL
20
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan
berupa Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari
Tua, atau Jaminan Hari Tua ditentukan sebagai
berikut:
 sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto
sampai dengan Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta
rupiah:
 sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di
atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
http://rozathohiri.wordpress.com
PPH PASAL 21 FINAL
21
2. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan
atas penghasilan bruto berupa honorarium yang
diterima oleh Pejabat Negara,PNS,TNI,POLRI
yang sumbernya berasal dari keuangan negara
atau keuangan daerah,kecuali yang dibayarkan
kepada PNS golongan IID kebawah dan anggota
TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu
ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke
bawah
http://rozathohiri.wordpress.com
PPH PASAL 21 FINAL
22
3.Tenaga ahli dikenakan tarif sebesar 15% x
Perkiraan Penghasilan Netto (50%),
sehingga didapatkan tarif efektif adalah
sebesar 7,5%.
Tenaga ahli terdiri dari: Pengacara,
Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Penilai,
Aktuaris, Konsultan Hukum dan Konsultan
Pajak.
http://rozathohiri.wordpress.com
JAMSOSTEK
23
















Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Kelompok I
: 0.24% x Upah sebulan
Kelompok II
: 0.54% x Upah sebulan
Kelompok III : 0.89% x Upah sebulan
Kelompok IV
: 1.27% x Upah sebulan
Kelompok V
: 1.74% x Upah sebulan
Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK)
Kawin :6% x Upah sebulan (maks. Rp.1.000.000)
Bujang :3% x Upah sebulan (maks. Rp.1.000.000)
Jaminan Kematian (JK)
0.3% x upah sebulan
JKK,JPK dan JK menambah penghasilan
Jaminan Hari Tua (JHT)
Dibayar Perusahaan
:3.7% x Upah sebulan
Dibayar Karyawan
:2% x Upah sebulan
Jaminan Hari Tua yang dibayar karyawan mengurangi penghasilan Bruto
http://rozathohiri.wordpress.com