Pertemuan 6 PPh PASAL 22,23,24,25,26 & 29 Matakuliah

Download Report

Transcript Pertemuan 6 PPh PASAL 22,23,24,25,26 & 29 Matakuliah

Matakuliah
Tahun
Versi
: A0572/ Perpajakan
: 2005
: Revisi 1
Pertemuan 6
PPh PASAL
22,23,24,25,26 & 29
1
Learning Outcomes
Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa
akan mampu :
• Menjelaskan objek PPh Pasal
22,23,24,25,26 dan 29
2
Materi
•
•
•
•
•
•
PPh Pasal 22
PPh Pasal 23
PPh Pasal 24
PPh Pasal 25
PPh Pasal 26
PPh Pasal 29
3
PPh PASAL 22
PPh Pasal 22 adalah Pajak yang dipungut oleh
Bendaharawan Pemerintah baik pusat maupun
daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga negara lainnya berkenaan dengan:
– Pembayaran atas penyerahan barang
– Kegiatan impor
– Kegaitan usaha dibidang lainnya
4
PEMUNGUT PPh PASAL 22
• Bank Devisa dan Dirjen Bea Cukai atas Impor barang.
• Dirjen Anggaran, Bendaharawan Pemerintah (Pusat dan
Daerah)
• BUMN, BUMD
• Badan Usaha yang bergerak di bidang Industri semen,
rokok, kertas, baja dan otomotif yang ditunjukan oleh
Kepala KPP
• Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina yang
bergerak di bidang BBM.
• Industri dan Eksportir yang bergerak di sektor
Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan yang
berhubungan dengan Pedagang Pengumpul.
5
TARIF PPh PASAL 22
• Atas Kegiatan Impor:
– Importir yang punya API :
• 2,5 % X Nilai Impor
– Importir tidak punya API :
• 7,5 % X Nilai Impor
– Barang yang tidak bertuan :
• 7,5% X Nilai Impor
• Nilai Impor = Harga CIF + Bea Masuk
6
TARIF PPh PASAL 22 (Cont…)
• Tarif 1,5% dari harga pembelian dikenakan atas:
– Pembelian barang yang dananya berasal APBN atau APBD
• Tarif 0,45% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas:
– Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau
lebih di dalam negeri.
• Tarif 0,15% dari Harga Bandrol (bersifat Final) dikenakan atas:
– Penjualan hasil produksi industri rokok dalam negeri
• Tarif 0,1% dari DPP PPN dikenakan atas:
– Penjualan Hasil Produksi industri kertas di dalam negeri.
7
TARIF PPh PASAL 22 (Cont…)
• Tarif 0,25% dari DPP PPN dikenakan atas:
– Penjuala hasil produksi industri semen di dalam
negeri. (yang dikecualikan adalah penjualan oleh PT
Indocement, PT Semen Cibinong, PT Semen
Nusantara kepada distributor utama/tunggalnya).
• Tarif 0,3% dari DPP PPN dikenakan atas:
– Penjualan hasil produksi industri baja di dalam negeri
• Tarif 0,5% dari Harga Pembelian dikenakan atas:
– Pembelian Bahan-bahan untuk keperluan industri
atau Ekspor oleh Industri yang bergerak dalam sektor
Perhutanan, Perkebunan, Pertanian dan Perikan dari
Pedagang Pengumpul.
8
TARIF PPh PASAL 22 (Cont…)
• Tarif 0,3% dari Penjualan dikenakan atas:
– Penebusan Premium, solar, pertamak oleh SPBU swasta kepada
Pertamina dan Badan Usaha sejenis Pertamina.
• Tarif 0,25% dari Penjualan dikenakan atas:
– Penebusan Premium, solar, pertamak oleh SPBU Pertamina.
• Tarif 0,3% dari penjualan dikenakan atas:
– Penjualan minyak tanah, gas, LPG dan pelunas oleh Pertamina.
• PPh 22 yang dipungut oleh Pertamina bersifat Final bila pembelinya
adalah SPBU/Penyalur/Agennya sedangkan bila pembelinya adalah
pemakai lainnya (pabrik) merupakan kredit pajak bagi pabrik tsb.
9
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22
• Impor barang dan atau penyerahan barang yg berdasarkan Kep. Dirjen
Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas
(SKB) PPh pasal 22.
• Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk.
• Impor sementara jika akan di ekspor kembali.
• Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000 dan tdk merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
• Pembayaran utk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/
PDAM, dan benda pos.
• Atas impor emas batangan yang akan diproses utk menghasilkan barang
perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB.
• Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN.
• Re-impor barang-barang yang telah diekspor untuk tujuan perbaikan,
pengerjaan dan pengujian.
10
PPh PASAL 23
11
PPh PASAL 23
Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP dalam negeri dan
BUT dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan
kegiatan selain yang dipotong sesuai ps. 21 yang terdiri dari:
• Dividen,
• Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan pengembalian utang,
• Royalti,
• Hadiah dan penghargaan selain yang diatur ps. 21,
• Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi,
• Imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, selain yang diatur ps. 21,
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta.
12
PEMOTONG PPh PASAL 23
•
•
•
•
•
•
Badan Pemerintah.
Subjek Pajak Dalam Negeri.
Penyelenggara Kegiatan.
Badan Usaha Tetap (BUT)
Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.
Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh
Kepala KPP.
13
BUKAN OBJEK PPh PASAL 23
• Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank.
• Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna
usaha dengan hak opsi.
• Dividen atau bagian laba yg diterima atau diperoleh perseroan terbatas
sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yg sejenis,
BUMN/D, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan
bertempat kedudukan di Indonesia.
• Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana.
• Penghasilan yg diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura
berupa bagian laba dari badan usaha pasangan yang didirikan dan
menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dgn syarat:
– Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan usaha
disektor yg ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
– Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
• SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
14
• Bunga simpanan koperasi yang tidak melebihi batas sesuai KMK.
TARIF PPh PASAL 23
•
•
•
•
Tarif 15% atas Dividen
Tarif 15% atas bunga simpanan anggota koperasi.
Tarif 15% atas royalti yang dibayarkan.
Tarif 15% atas hadiah perlombaan atau adu
ketangkasan.
• Tarif 15% X Perkiraan Penghasilan Neto X Bruto
dikenakan atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan
dengan harta.
• Tarif 15% X Perkiraan Penghasilan Neto X Bruto atas
imbalan sehubungan dengan Jasa Tehnik, Jasa
Manajemen, Jasa Konsultan Hukum, Jasa Konsultan
Pajak dan Jasa lainnya.
• Tarif 20% atas bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto
SBI.
15
PPh PASAL 24
16
PPh PASAL 24
Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar
negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak
penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan WP
dalam negeri.
dengan syarat:
Batas maksimum kredit pajak diambil terendah dari 3 unsur/
perhitungan berikut ini:
– Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri.
– Penghasilan luar negeri : Seluruh penghasilan Kena Pajak) X
PPh atas seluruh Penghasilan yang dikenakan tarif Pasal 17
– Jumlah Pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena
pajak (dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil
daripada penghasilan luar negeri).
17
PENGGABUNGAN PENGHASILAN
• Penggabungan penghasilan yagn berasal dari luar negeri
dilakukan sbb:
– Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan
dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan (accrual
basis)
– Penggabungan penghasilannya lainnya dilakukan
dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut
(cash basis)
– Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat
2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan
dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan.
18
BATAS MAKSIMUM KREDIT PAJAK UNTUK SETIAP
NEGARA
• Apabila penghasilan luar negeri berasal dari
beberapa negara maka penghitungan batas
maksimum kredit dilakukan untuk masingmasing negara.
• Setiap negara diberlakukan batas maksimum
yang berbeda-beda sesuai keputusan Menteri
Keuangan.
19
20
PPh PASAL 25
21
PPh PASAL 25
Angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh WP setiap bulan, dikurangi
PPh yang telah di bayar sesuai ps. 21, ps. 22, ps. 23, dan ps. 24
Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi WP baru dihitung berdasarkan
jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 bulan.
22
FISKAL LUAR NEGERI
Fiskal luar negeri adalah pajak penghasilan yang
dibayar oleh orang pribadi yang melakukan perjalanan
ke luar negeri.
Fiskal luar negeri ini dapat dikreditkan pada SPT Tahunan
orang pribadi yang melakukan perjalanan tersebut.
23
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMBAYARAN FISKAL
• Bukan merupakan Warga Negara Indonesia
• WNI tetapi memiliki izin menetap di negara lain.
• Orang pribadi lain sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
TARIF FISKAL
Bila ke luar negeri dengan pesawat udara Rp.1.000.000,Bila ke luar negeri dengan kapal laut Rp.500.000,Bila ke luar negeri dengan daratan Rp.250.000,-
24
PPh PASAL 26
25
PPh PASAL 26
PPh Pasal 26 dikenakan terhadap WP luar negeri (orang
pribadi maupun badan) selain BUT yang menerima atau
memperoleh penghasilan di Indonesia.
Objek Pajak PPh Pasal 26
•Dividen.
•Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang.
•Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta.
•Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
•Hadiah dan penghargaan.
•Pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
•Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
•Premi asuransi termasuk premi reasuransi.
•Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu BUT, kecuali
penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
26
TARIF PPh PASAL 26
•
•
20% X Penghasilan Bruto, atas:
– Dividen.
– Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian utang.
– Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta.
– Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
– Hadiah dan penghargaan.
– Pensiun dan pembayaran berkala lainnya
(Penghasilan Bruto X Perkiraan Penghasilan Neto ) X 20%, atas:
– Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia.
– Premi asuransi termasuk premi reasuransi.
• (PKP – PPh Terutang) X 20%, atas:
– Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh suatu BUT,
kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia
27
PPh PASAL 29
28
PPh PASAL 29
• PPh Pasal 29 adalah hasil perhitungan pajak terutang
selama tahun pajak dikurangi dengan angsuran pajak
penghasilan yang telah dilakukan selama tahun pajak,
untuk WP orang pribadi maupun badan.
• Dilakukan pada saat pengisian SPT Tahunan PPh
Perorangan dan SPT Tahunan PPh Badan.
• Pembayaran PPh Pasal 29 dilakukan paling lambat
tanggal 25 Maret tahun berikutnya setelah tahun pajak
pembuatan SPT Tahunan.
End
29