Transcript Document 9651796

Matakuliah
Tahun
: LAB Perpajakan
: 2009
Pertemuan 7
PPh pasal 4 ayat (2), 22, 23 dan 24
Kerjakan Soal-Soal Berikut Ini di
Buku Praktikum Anda:
– Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
(Buku 2 hal 26)
– Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23/26 (Buku 2
hal 25)
– Menghitung Pajak-Pajak Yang Dipotong/Dipungut
Pihak Lain dan Dibayar/Terutang di Luar Negeri
Tahun 2008
•
•
•
Bina Nusantara University
PPh Pasal 22 (Buku 2 hal 49)
PPh Pasal 23 dan 4 Ayat (2) (Buku 2 hal 50)
PPh Pasal 24 (Kredit Pajak Luar Negeri) (Buku 2 hal 51)
3
PPh 4 ayat (2)
Bina Nusantara University
4
PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto
SBI
• Objek Pemotongan
– Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan
serta Sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima
atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan
diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di
Indonesia.
• Tarif Pemotongan
– Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap
– Pajak Final 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) yang berlaku
terhadap wajib pajak luar negeri.
Bina Nusantara University
5
PPh atas Penghasilan dari
Diperdagangkan di Bursa Efek
Obligasi
yang
• Objek Pemotongan
– Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa
bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek
dan atau yang dilaporkan dibursa efek dikenakan pemotongan
PPh yang bersifat final kecuali bagi wajib pajak tertentu.
• Siapakah Pemotong Pajak ?
1. Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku
agen pembayaran atas bunga dengan kupon pada saat jatuh
tempo bunga/obligasi dan atas diskonto dengan kupon/obligasi.
2. Perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara atas
bunga dan diskonto pada saat transaksi.
3. Perusahaan efek, Bank, Dana Pensiun dan Reksadana selaku
pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara atas bunga
dan diskonto obligasi pada saat jatuh tempo.
Bina Nusantara University
6
PPh atas Penghasilan dari Obligasi
Diperdagangkan di Bursa Efek (Lanjt)
yang
• Tarif Pemotongan
No Objek Pemotongan
Penerima
1. Bunga Obligasi
1. WP DN & BUT
dengan kupon
2. WP LN
2. Diskonto Obligasi
dengan kupon
1. WP DN & BUT
2. WP LN
3. Diskonto Obligasi
Tanpa bunga
1. WP DN & BUT
2. WP LN
Bina Nusantara University
Tarif
20 %
20 % atau
tarif
berdasarkan
P3B
20 %
20 % atau
tarif
berdasarkan
P3B
Dasar Tarif
Jumlah Bruto
bunga sesuai
dengan masa
kepemilikan
obligasi
Selisih lebih
harga jual atau
nilai nominal di
atas harga
perolehan
obligasi, tidak
termasuk bunga
berjalan
Selisih lebih
20 %
harga jual atau
20 % atau
nilai nominal di
tarif
berdasarkan atas harga
perolehan
P3B
obligasi.
7
Contoh Perhitungan
• PT Mawar Merah pada 1 Juni 2008 menerbitkan obligasi dengan
kupon yang jangka waktunya 5 tahun. Nilai nominal Rp.
10.000.000,- Bunga tetap 16 % per tahun, jatuh tempo bunga
setiap tangal 30 Juni dan 31 Desember.Saat penerbitan perdana,
PT Anggrek Biru membeli 10 lembar obligasi dengan harga di
bawah nilai nominal (discount), yaitu sebesar Rp. 9.000.000,/lembar
• Penghitungan bunga dan PPh final yang terutang oleh PT Anggrek
Biru pada saat jatuh tempo bunga 31 Desember adalah,
– Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,-) x 10 = Rp.
8.000.000,– PPh Final
= 20% x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.600.000,• (dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen
pembayar)
Bina Nusantara University
8
PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan
• Siapakah Pemotong Pajak ?
1. Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah
(PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan
konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan
pembukuan;yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam
negeri.
• Tarif Pajak
– Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak badan atau BUT,
PPh yang terutang sebesar 6% dari jumlah bruto nilai persewaan.
– Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak orang pribadi,
PPh yang terutang sebesar 10% dari jumlah bruto nilai
persewaan.
Bina Nusantara University
9
Contoh:
• PT Nakula menyewa sebuah ruko dari Tuan
Bambang untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa
sebesar Rp40.000.000.• PPh Pasal 4 ayat 2 dipotong oleh PT Nakula adalah:
– 10% x Rp40.000.000.- = Rp4.000.000.-
Bina Nusantara University
10
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi
• Berdasarkan PP No. 51 tahun 2008, berikut adalah beberapa
pengertian terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi:
• Jasa Konstruksi
– Adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi,
dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi
• Pekerjaan konstruksi
– adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan
yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal,
elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau
bentuk fisik lain.
Bina Nusantara University
11
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
• Perencanaan Konstruksi
– adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam
bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
• Pelaksanaan Konstruksi
– adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa
konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya
untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk
bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya
pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi
layanan dalam model penggabungan perencanaan,
pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement
and construction) serta model penggabungan perencanaan12
dan pembangunan (design and build).
Bina Nusantara University
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
• Pengawasan konstruksi
– adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan
sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan
diserahterimakan.
• Penyedia Jasa
– adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap,
yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi
baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan
pengawas konstruksi maupun sub-subnya.
• Nilai Kontrak Jasa Konstruksi
– adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi
secara keseluruhan.
Bina Nusantara University
13
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
•
Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah
sebagai berikut:
a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha;
c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan
oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b;
d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
memiliki kualifikasi usaha; dan
e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau
Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
tidak memiliki kualifikasi usaha.
Bina Nusantara University
14
PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt)
• Pajak Penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa
konstruksi ini:
1. dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran,
dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong
pajak; atau
2. disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal
pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.
Bina Nusantara University
15
PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas
Undian
• Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara
undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan
dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri
dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai
undian..
• Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan
SSP secara kolektif selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya.
• Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas
hadiah undian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya
setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian
tersebut.
Bina Nusantara University
16
Contoh:
• PT Anantasena dalam rangka mempromosikan
produk barunya menyelenggarakan undian dengan
hadiah berupa uang tunai senilai Rp100.000.000.• PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT
Anantasena adalah:
– 25% x Rp100.000.000.- = Rp25.000.000.-
Bina Nusantara University
17
Peraturan Terkait:
• Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan
Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
– Peraturan Pemerintah - 131 Tahun 2000
• Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan
Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
– Keputusan Menteri Keuangan - 51/KMK.04/2001
• Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi
Penjualan Saham Di Bursa Efek
– Peraturan Pemerintah - 41 Tahun 1994
• Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
– Peraturan Pemerintah - 14 Tahun 1997
Bina Nusantara University
18
Peraturan Terkait (Lanjt):
• PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
– Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No.
120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002
Bina Nusantara University
19
Peraturan Terkait (Lanjt):
• PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
– Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan
Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No.
120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002
• PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi
– Peraturan Pemerintah No. 51 TAHUN 2008
• PPh Final atas Hadiah Undian
– Peraturan Pemerintah No. 132 TAHUN 2000
Bina Nusantara University
20
PPh Pasal 22
Bina Nusantara University
21
PPh 22
Merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam
tahun berjalan yang dipungut oleh:
– Bendaharawan pemerintah baik pusat maupun
daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan
lembaga-lembaga Negara lainnya sehubungan
dengan pembayaran atas penyerahan barang;
– Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah
maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
Bina Nusantara University
22
Pemungut Pajak
Pemungut PPh Pasal 22 adalah:
– Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor
barang.
– Direktorat Jenderal Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah
baik Pusat dan Daerah.
– BUMN dan BUMD.
– BI, BPPN (sekarang PT PPA), BULOG, Telkom, PLN, PT Garuda
Indonesia, PT Krakatau Steel, Pertamina dan bank-bank BUMN.
– Badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok,
kertas, baja dan otomotif, atas penjualan produksinya.
– Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan,
perkebunan, pertanian dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau
ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Bina Nusantara University
23
Objek Pemungutan PPh Pasal 22
Objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah:
– Impor barang
– Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Ditjen
Anggaran & Bendaharawan Pemerintah baik Pusat dan Daerah
– Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN
dan BUMD
– Penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilakukan badan
usaha yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas,
baja dan otomotif
– Pembelian bahan-abhan untuk keperluan industri dan eksportir
yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian
dan perikanan yang ditunjuk oleh KPP atas pembelian bahanbahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari
pedagang pengumpul.
Bina Nusantara University
24
Objek Pemungutan Dikecualikan dari PPh 22
YANG DIKECUALIKAN dari PPh Pasal 22 adalah:
– Impor barang dan atau penyerahan barang yang
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan tiadk terutang Pajak Penghasilan.
– Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.
– Dalam hal impor semetnara jika pada waktu impornya
nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
.
Bina Nusantara University
25
Cara Menghitung PPh Pasal 22
YANG DIKECUALIKAN dari PPh Pasal 22 adalah:
– Impor barang dan atau penyerahan barang yang
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan tiadk terutang Pajak Penghasilan.
– Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.
– Dalam hal impor semetnara jika pada waktu impornya
nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
.
Bina Nusantara University
26
Konsep umum penghitungan PPh – 22
Yang
Menggunakan
Angka
Pengenal
Importir (API)
PPh Pasal 22 =
2,5% x Nilai
Impor
Bina Nusantara University
Yang Tidak
Menggunakan
Angka
Pengenal
Importir (API)
PPh Pasal 22 =
7,5% x Nilai
Impor
Yang Tidak
dikuasai
PPh Pasal 22 =
7,5% x Harga
Jual Lelang
Nilai Impor dihitung sebesar: Cost Insurance and Freight (CIF)+bea
masuk + pungutan pabeanan lainnya
27
Konsep umum penghitungan PPh – 22
Pembelian
Barang Yang
Dibiayai
APBN/APBD
Penjualan Hasil
Produksi
Industri
Otomotif di DN
Penjualan
Hasil
Produksi
Industri
Rokok di DN
PPh Pasal 22 =
PPh Pasal 22 =
PPh Pasal 22
(Final) =
1,5% x Harga
Pembelian
0,45 % x DPP
PPN
0,15% x Harga
Bandrol
Bina Nusantara University
DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
28
Konsep umum penghitungan PPh – 22
Penjualan
Hasil Produksi
Industri
Kertas di
Dalam Negeri
PPh Pasal 22 =
0,1% x DPP
PPN
Penjualan Hasil
Produksi
Industri Semen
di Dalam Negeri
PPh Pasal 22 =
0,25 % x DPP
PPN
Penjualan
Hasil
Produksi
Industri Baja
di Dalam
Negeri
PPh Pasal 22 =
0,3% x DPP
PPN
DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Bina Nusantara University
29
Konsep umum penghitungan PPh – 22
Penjualan
Hasil
Produksi
Industri
Kertas di
Dalam
Negeri
PPh Pasal 22 =
0,1% x DPP
PPN
Penjualan
Hasil
Produksi
Industri
Semen di
Dalam
Negeri
Penjualan
Hasil
Produksi
Industri Baja
di Dalam
Negeri
PPh Pasal 22 =
PPh Pasal 22 =
0,25 % x DPP
PPN
0,3% x DPP
PPN
Bina Nusantara University
DPP PPN = Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Pembelian
Bahanbahan
untuk
keperluan
industri
atau ekspor
PPh Pasal 22
= 0,5% x
harga
pembelian
30
Cara Menghitung PPh Pasal 22
Contoh 1:
PT Marshanda memiliki nomor API, melakukan impor dari
Amerika Serikat dengan perincian sebagai berikut:
Harga komputer (cost):
US$20.000
Asuransi (insurance):
US$1.000
Biaya angkut (freight):
US4.000
Harga Pabean
US$25.000
Pungutan:
-Bea Masuk 20%
US$5.000
-Bea Masuk Tambahan 10%
US$2.500
NILAI IMPOR
US$32.500
Berapa PPh 22 yang harus dibayar?
Bina Nusantara University
31
Cara Menghitung PPh Pasal 22
JAWAB:
Apabila pada tanggal impor (sesuai dokumen
impor: Pemberitahuan Impor Barang) nilai kurs
US$1.00 = Rp10.000, maka:
– Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32.500 x
Rp10.000 = Rp325.000.000
– PPh Pasal 22 yang harus dipungut: Rp325.000.000 x
2,5% = Rp8.125.000
Bina Nusantara University
32
Cara Menghitung PPh Pasal 22
Contoh 2:
Seperti nomor 1 di atas, akan tetapi PT
Marshanda tidak memiliki nomor API, maka
perhitungan PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:
- Dasar pengenaan PPh Pasal 22: US$ 32.500 x
Rp10.000 = Rp325.000.000
- PPh Pasal 22 yang harus dipungut: Rp325.000.000 x
7,5% = Rp24.375.000
Bina Nusantara University
33
Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 22 bagi WP
tidak ber-NPWP
– Lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Bina Nusantara University
34
PPh Pasal 23
Bina Nusantara University
35
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
• Dividen
• Bunga, termasuk premium, diskonto atau imbalan
sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
• Royalti
• Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh
Pasal 21
• Bunga simpanan yang dibayar oleh koperasi
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain yang
telah dipotong PPh Pasal 21
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta
Bina Nusantara University
36
Pengecualian
Objek Pemotongan PPh Pasal 23
• penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
• sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa
guna usaha dengan hak opsi;
• dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh
huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) UU PPh;
• bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I
UU PPh;
• sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggotanya;
• penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas
jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman
37
dan/atau pembiayaan yang diatur dengan PMK
Bina Nusantara University
Dasar Pemotongan
• Ada 2 dasar pemotongan yaitu:
– Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
•
•
•
•
Dividen
Bunga (trmsk, premium, diskonto & imbalan pengemb. Hutang)
Royalti
Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong sebagaimana
dimaksud pasal 21
– Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan
berupa
• Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta
• Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi,
konsultan dan jasa lain selain yang telah dopotong sbgm
dimaksud pasal 21
Bina Nusantara University
38
Tarif Pemotongan PPh 23
Dividen, Bunga,
Royalti dan Hadiah &
Penghargaan
Sewa dan
Penghasilan Lain
Penggunaan Harta
Penggunaan harta
khusus angkutan darat
Sewa sehubungan
penggunaan harta
PPh Pasal 23 =
15% x Penghasilan
Bruto
Bina Nusantara University
PPh Pasal 23 =
PPh Pasal 23 =
2%* x 10% x Bruto
2%* x 30% x
Bruto
* UU PPh 17/2000 mengenakan tarif 15%
39
Tarif Pemotongan PPh 23
Imbalan Sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen,
Konsultan Hukum, Konsultan Pajak dan Jasa Lain
PPh Pasal 23 = 2%*xPerkiraan Penghasilan Netto x Bruto
Jasa Teknik, Manajemen,
Konsultansi dst
Jasa pengawasan dan
perencanaan konstruksi
Penghasilan netto = 30%
x jumlah imbalan jasa di
luar PPN
Penghasilan netto =
26,67% x jumlah imbalan
jasa di luar PPN
Bina Nusantara University
Jasa kebersihan,
pembasmian hama, reklame,
katering
Penghasilan netto =
10% x jumlah imbalan
jasa di luar PPN
* UU PPh 17/2000 mengenakan tarif 15%
40
Peraturan Terkait Dengan Jasa-Jasa Lainnya
•28 Mar 2002: Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 170/PJ./2002
–JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1 HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
•18 Apr 1996: Peraturan Pemerintah - 29 TAHUN 1996
–PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
•10 Jul 1995: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.313/1995
–PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT
•2 Sep 1997: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/1997
–PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI
PPh PASAL 23 NOMOR 10)
•12 Jul 2002: Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.31/2002
–PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN
Bina Nusantara University
41
Cara Menghitung PPh Pasal 23
Contoh 1:
PT Semarak Artha membayarkan dividen kepada Tn.
Mariano Siregar pada bulan Juli 2009 sebesar
Rp20.000.000,PPh Pasal 23 yang dipotong PT Semarak Artha adalah:
15% x Rp20.000.000.- = Rp3.000.000.Contoh 2:
CV. Berdikari membayar royalti atas pemakaian merk Ayam
Bakar “Mbah Jinggo” sebesar Rp30.000.000.PPh Pasal 23 yang dipotong CV Berdikari adalah:
15% x Rp30.000.000.- = Rp4.500.000.Bina Nusantara University
42
Cara Menghitung PPh Pasal 23
Contoh 3:
PT. Anggrek Bulan menyewa sebuah mobil dari tuan
Budiono dengan nilai sewa Rp10.000.000.-.
PPh yang dipotong PT. Anggrek Bulan adalah:
2% x 10% x Rp10.000.000.- = Rp20.000.Contoh 4:
CV. Melati Berduri menyewa sebuah komputer pada UD.
Komputika selama enam bulan dengan nilai sewa
Rp25.000.000.PPh yang dipotong CV. Melati Berduri adalah:
2% x 30% x Rp25.000.000.- = Rp150.000.Bina Nusantara University
43
Tarif Pemotongan/Pemungutan PPh 23 bagi
WP tidak ber-NPWP
• Lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan
terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan
Nomor Pokok Wajib Pajak
Bina Nusantara University
44
PPh Pasal 26
Bina Nusantara University
45
Objek Pajak Penghasilan Pasal 26
• Penghasilan yang menjadi objek PPH pasal 26 adalah:
– dividen;
– bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang;
– royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
– imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
hadiah dan penghargaan;
– pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
– premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
– keuntungan karena pembebasan utang.
Bina Nusantara University
46
Tarif Pajak dan Penerapannya
1. PPh Pasal 26 = Penghasilan Bruto x 20%
Atas penghasilan berupa:
a. dividen;
b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan
dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
hadiah dan penghargaan;
e. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
f. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
g. keuntungan karena pembebasan utang.
Bina Nusantara University
47
Tarif Pajak dan Penerapannya
2. PPh Pasal 26 = (Penghasilan Bruto x Perkiraan
penghasilan netto) x 20%
Atas penghasilan berupa:
a. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia
b. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi
c. penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c)
UU PPh
Bina Nusantara University
48
Tarif Pajak dan Penerapannya
3. PPh Pasal 26 = (PKP – PPh terutang) x 20%
Atas penghasilan berupa:
a. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak
Penghasilan dari suatu BUT di Indonesia, kecuali
ditanamkan kembali di Indonesia.
Bina Nusantara University
49
Syarat Penanaman Kembali
a. Penanaman
kembali
dilakukan
dalam
bentuk
penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan
dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau
peserta pendiri,
b. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak
berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak
berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya
penghasilan tersebut, dan
c. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali
tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun
sesudah perusahaan tempat penanaman dilakkan
berproduksi komersial.
Bina Nusantara University
50
Sifat Pemotongan
 Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final, kecuali:
 Pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau
kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia
yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan BUT di
Indonesia.
 Pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam
PPh Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat,
sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta
atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
 pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status
menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk us aha tetap.
Bina Nusantara University
51
Pemotong Pajak
 Pemotong pajak berdasarkan ketentuan pasal
26 wajib dilakukan oleh:





Badan pemerintah
Subjek pajak dalam negeri
Penyelenggara kegiatan
Bentuk Usaha Tetap
Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang
melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar
negeri selain BUT di Indonesia
Bina Nusantara University
52
Contoh Penghitungan Pemotongan PPh 26
 Andrew Thornley adalah karyawan asing pada
perusahaan PT Dinamika Consulting. Andrew
bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Andrew
sudah beristri, dan mempunyai seorang anak.
Dalam bulan Desember 2009, Andrew
memperoleh gaji US$5000 sebulan. Kurs yang
berlaku adalah Rp6.500.- per US$ 1.
 Hitunglah PPh Pasal 26 untuk Andrew
Bina Nusantara University
53
Contoh Penghitungan Pemotongan PPh 26
Jawaban:
 Penghasilan bruto berupa gaji sebulan
 5.000 x Rp6.500.- = Rp32.500.000.-
 Penerapan Tarif:
 20% x Rp32.500.000.- = Rp6.500.000.-
 Maka PPh pasal 26 atas gaji Andrew bulan
Desember 2009 adalah Rp6.500.000.-
Bina Nusantara University
54
TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN?
Bina Nusantara University
55