Transcript userfiles/BAHAN AJAR HUKUM ACARA PIDANA(7).ppt

Oleh :
HAMONANGAN ALBARIANSYAH, SH., MH
Ref : http://hamonangan.unsri.ac.id
http://acarapidana.bphn.go.id
University of
SRIWIJAYA
Faculty of Law
“MAHASISWA = KESADARAN BELAJAR PADA DIRI SENDIRI”




BILA ANDA TERLAMBAT DATANG SILAHKAN LANGSUNG
MASUK KELAS DAN DUDUKLAH DENGAN TENANG
SILAHKAN BERTANYA LANGSUNG BILA ANDA ADA
PERTANYAAN, WALAUPUN DI SESI AKHIR ADA WAKTU
DIBERIKAN
KETUA KELAS BERTANGGUNG JAWAB PADA PERSIAPAN
RUANG BELAJAR (MIKROFON, LCD PROJECTOR, ABSENSI
KELAS, KOORDINATOR PERKULIAHAN)
KOMPONEN NILAI :
• TUGAS + UTS + UAS + ABSENSI

TUGAS “COPY-PASTE” = “0”

NITIP KK, PEMALSUAN PARAF DOSEN, UJIAN CURANG =
“D”
File
monang
•
Target belajar HAPID :
– Mahasiswa memahami HUKUM ACARA PIDANA yang
merupakan sistem peradilan pidana di Indonesia yang
berlaku
– Mahasiswa memahami BEKERJANYA aparat penegak
hukum dalam sistem peradilan pidana.
Manfaat belajar HAPID :
– Skill dasar menjadi polisi, jaksa, hakim, advokat, konsultan
hukum
Teaching Plan / SAP HAPID
Penyelenggaraan Peradilan Pidana (PP)
◦ Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana
Perkembangan Hukum Acara Pidana di Indonesia
◦ Masa IR (Inlandsch Reglement) & HIR (Het Herriene
indonesisch Reglement)
◦ Masa pendudukan Jepang dan pasca kemerdekaan
◦ Pembentukan KUHAP menurut UU No.1 (DRT)
tahun 1951
Pengertian Hukum Acara Pidana
◦ Pengertian, tujuan, fungsi, asas, & pihak yang
terlibat


Tahapan Pemeriksaan dalam Hukum Acara Pidana
◦ Proses penyelidikan dan Penyidikan
◦ Tindakan Lain :
◦ Penangkapan
◦ Penahanan
◦ Penggeledahan
◦ Penyitaan
◦ Praperadilan
◦ Pemeriksaan Alat Bukti
◦ Penyelesaian dan penghentian Penyidikan
◦ perkara koneksitas
◦ Peran Advokat
Perihal Penuntutan
◦ Lembaga penuntut umum, tugas dan wewenang
◦ Surat dakwaan,
◦ Penggabungan, penghentian, penyampingan,
penutupan perkara
◦ pengajuan perkara ke Pengadilan
•
Perihal Persidangan :
• Kompetensi Pengadilan
• Pemeriksaan Persidangan
• Pembuktian
• Putusan Hakim
• Pidana & Pemidanaan
• Upaya Hukum
File
monang
Hubungan mereka...?
• Hukum Pidana --- Hukum Acara Pidana
Fakta pada diri mereka masing-masing..!!
•Hukum Pidana = Aturan mengenai Perbuatan
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Hukum
Pidana Materill/substantive)
•Hukum Acara Pidana = mengenai bagaimana cara /
prosedur untuk menuntut orang yang disangka
melakukan pelanggaran hukum pidana (hukum
Pidana formal).
Kesimpulan dari hubungan mereka berdua..???
Hukum Materill – Hukum Formil
Pendapat Ahli
 De Bos Kamper :
◦ Sejumlah asas dan peraturan per-UU-an
◦ Yang mengatur bilamana UU Hukum Pidana dilanggar
◦ Negara dapat melaksanakan hak nya untuk
mempidana

Simon :
◦ Norma yang mengatur bagaimana negara dengan
alat-alat perlengkapan nya ;
◦ Mempergunakan hak nya untuk memidana

Seminar hukum Nasional ke-1, 1963 :
◦ Norma hukum berwujud wewenang yang diberikan
kepada negara
◦ Untuk bertindak apabila ada persangkaan
bahwasanya hukum pidana dilanggar
Tujuan :
 Untuk mencari dan mendapatkan kebenaran
materill (mendekati), yaitu kebenaran yang
selengkap-lengkap nya dari suatu perkara
pidana dengan menerapkan ketentuan acara
pidana secara jujur dan tepat
 Sehingga diperoleh pelaku yang dapat
didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum
pidana
 Untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan
putusan dari pengadilan apakah pelaku
tersebut dapat dipersalahkan dan dimintai
pertanggungjawaban pidana nya.

Sebagai pedoman bagi negara (melalui perangkat
kekuasaan yudikatif) dalam proses mengungkap
kebenaran dari suatu pelanggaran tindak pidana.
Para pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana :
1.
Setiap orang (sebagai saksi atau saksi ahli)
2.
Pejabat penyidik atau penyelidik (Polisi, & PPNS)
3.
Pejabat Penuntut Umum (Jaksa)
4.
Pejabat eksekusi pidana (hakim,petugas LP)
5.
Penasehat hukum (advokat/pengacara)
 Kenapa
Hukum Acara Pidana Butuh Bantuan
ilmu pengetahuan lain,..?
 Karena Hukum Acara Pidana bertugas
mengungkap kebenaran yg selengkapnya)
 Misal nya :
• Logika, psikologis, kriminologi, viktimologi, psikiatri,
forensik,Teknologi Informatika
•
Logika, berfikir dengan akal :
– sebab-akibat, aksi-reaksi,hipotesis-antitesis
– Bermanfaat dalam persangkaan,
– menghubungkan beberapa fakta dan data
– Orientasi – Hipotesis – verifikasi
•
•
•
Psikologi, ilmu tentang perilaku
memperlakuakan psikis pelaku,korban
secara lebih tepat.
Kriminalistik, informasi yang berdasarkan
pada bukti-bukti yang diungkap oleh ilmu
pengetahuan lain (forensik, toksiologi,
balistik, datcyloscopie)
Kriminology, ilmu tentang sebab kejahatan
dan penanggulangannya
Pengertian Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) :
 Sistem peradilan pidana adalah himpunan lembaga dan proses yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk mengontrol kejahatan dan
memberikan hukuman pada mereka yang melanggar hukum.
Tidak ada sistem peradilan pidana, tetapi banyak yang sama.
Bagaimana sistem peradilan pidana bekerja di setiap daerah
tergantung pada yurisdiksi yang bertanggung jawab: kota, daerah,
bentuk negara, sistem pemerintahan.
 Dimana Yurisdiksi yang berbeda memiliki hukum yang berbeda,
lembaga, dan cara mengelola proses peradilan pidana
Komponen sistem peradilan pidana
Kebanyakan sistem peradilan pidana memiliki lima
komponen : Penegak hukum Polisi, penuntutan, pengacara,
pengadilan, dan koreksi, masing-masing memainkan peran
kunci dalam proses peradilan pidana.
Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum mengambil laporan atas
kejahatan yang terjadi di wilayah mereka. Petugas menyelidiki kejahatan
dan mengumpulkan dan melindungi bukti. Aparat penegak hukum dapat
menangkap pelaku, memberikan kesaksian selama proses pengadilan, dan
melakukan investigasi tindak lanjut jika diperlukan.
Penuntutan: Jaksa pengacara yang mewakili negara bagian atau federal
pemerintah (bukan korban) di seluruh pengadilan proses dari penampilan
pertama terdakwa di pengadilan sampai terdakwa dibebaskan atau
dihukum. Jaksa meninjau bukti yang dibawa oleh penegak hukum untuk
memutuskan apakah akan mengajukan dakwaan atau menjatuhkan kasus ini.
Korban dapat menghubungi kantor kejaksaan untuk mengetahui jaksa
bertanggung jawab atas kasus mereka, untuk menginformasikan jaksa jika
pengacara telah menghubungi victim2, dan untuk mencari informasi lain
tentang kasus ini.
pengacara : membela terdakwa terhadap kasus nya yang disewa oleh
terdakwa atau (untuk terdakwa yang tidak mampu pengacara) mereka
ditugaskan oleh pengadilan. Sementara jaksa mewakili negara, pengacara
pembela mewakili terdakwa.
Pengadilan: Pengadilan dijalankan oleh hakim, yang berperan untuk
memastikan hukum diikuti dan mengawasi apa yang terjadi di
pengadilan. Mereka memutuskan apakah akan melepaskan pelanggar
sebelum sidang. Hakim menerima atau menolak perjanjian pembelaan,
mengawasi uji coba, dan vonis ihukum pelanggar.
Koreksi: Koreksi petugas mengawasi pelaku dihukum ketika mereka
berada di penjara, penjara, atau di masyarakat masa percobaan atau
pembebasan bersyarat. Di beberapa komunitas, petugas koreksi
menyiapkan laporan pra-hukuman dengan informasi latar belakang yang
luas tentang pelaku untuk membantu hakim memutuskan hukuman.
Tugas petugas koreksi adalah untuk memastikan fasilitas yang
memegang pelaku yang aman dan aman. Mereka mengawasi tahanan
sehari-hari tahanan. Mereka juga mengawasi proses rilis untuk
narapidana dan kadang-kadang memberitahu korban perubahan status
pelaku
INQUISITOIR (abad 13 s/d pertengahan abad 19)  Crime Control Model
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Meneliti peristiwa tindak pidana
Identifikasi terhadap pelaku
Pelaku ditangkap
Pemeriksaan pelaku, saksi dilakukan secara terpisah
Pemeriksaan pelaku di tempat terasing, komunikasi dengan pihak lain &
keluarga tidak diizinkan
Perbuatan yang dituduhkan terhadap pelaku tidak diberitahukan
Tujuan pemeriksaan hanyalah pengakuan melalui cara penyiksaan
(torture).
Hasil pemeriksaan diserahkan pada pengadilan, hakim hanya memeriksa
berdasarkan berkas hasil pemeriksaan penyidik tanpa pengembangan
lebih lanjut
Terdakwa tidak dihadirkan di depan sidang dan sidang tertutup tanpa
pembela
Berlaku asas Presumption of Guilt
Ciri-ciri model Inquisitoir :
1.
2.
3.
Proses singkat dan sederhana
Lembaga Penyiksaan merupakan hal yang harus ada
Berpotensi terjadi pelanggaran HAM
The Mixed Type (ACCUSATOIR)  Due Process Model (DPM)
1.
Pemeriksaan pelaku dilakukan pejabat yang tidak memihak yang
ditunjuk untuk menyelidiki dan melaksanakan pengumpulan buktibukti
2.
Pengumpulan barang bukti dilakukan dan dihadiri oleh oara pihak
yang terlibat perkara (tersangka, terdakwa & jaksa)
3.
Tersangka yang diperiksa mempunyai hak untuk tidak menjawab
pertanyaan pemeriksa
4.
Tersangka/terdakwa dapat didampingi penasehat hukum nya
5.
Terdakwa/tersangka memperoleh hak untuk meneliti kembali
berkas perkara
6.
Peradilan dilakukan secara terbuka, para pihak mempunyai hak yang
sama mengajukan argumen dan semua alat bukti yang dikumpulkan
diuji kembali kebenaran nya
7.
Hakim berkewajiban mengupas semua permasalahan yang relevan
dengan surat dakwaan dan memperhatikan alat bukti lain
8.
Berlaku asas Presumption of Innocence
Alasan DPM muncul :
Kurang nya perlindungan hak-hak individual dan pembatasan
kekuasaan dalam penyelnggaraan peradilan pidana untuk
mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter
penegak hukum.
John Grifiths, Family Model (model kekeluargaan)




Sebagai reaksi dari Model Herbert Packer (CCM &
DPM)
Herbert mendasarkan pada pemikiran tentang
hubungan negara dengan individu dalam proses
kriminal,dimana pelaku kejahatan dianggap musuh
masyarakat.(enemy of society)  Battle model
Tujuan dari penyelenggaraan PP model Herbert
adalah mengasingkan pelaku dari masyarakat (exile
function of punishment)
Model Peny.PP Herbert mengkondisikan
pertentangan kepentingan individu dengan negara
yang tidak dapat dipertemukan kembali
(irreconcilable disharmony of interest)




Cinta kasih/nurani sesama manusia atas dasar
kepentingan yang saling menguntungkan (mutually
supportive and a state of love)
Tidak ada pertentangan kepentingan yang tidak bisa
diselaraskan
Masyarakat tidak dapat diperbaiki / dinetralisasi dari
kejahatan selama kita masih mempertimbangkan
kepentingan dalam memahami kejahatan dan penjahat.
Tujuan peny.PP adalah mengingatkan, mengendalikan
dan membina perilaku “si pelaku” (capacity for selfcontrol)
Note :
Metode ini telah diaplikasikan di Belanda
Baca juga ttg sistem peradilan adat
Karakteristik nya :
 Sistem Pendidikan dari Penegak Hukum
◦ Seleksi hakim, jaksa & pengacara dilakukan oleh organisasi
pengacara yang ditunjuk pemerintah
◦ Setelah dinyatakan lulus seleksi, jaksa, hakim, pengacara masuk
pada pendidikan yang sama dan dikoordinasikan oleh mahkamah
agung Jepang.
◦ Disiplin yang tinggi dan terorganisir dengan baik


Tujuan peny.PP adalah Seitmitsu Shiho “keadilan yang
tepat” (Precise Justice), artinya efisien, cepat dan adil
Penghapusan “Guilty Plea” dalam sistem Jury sebagaimana
CCM dan DPM, dikarenakan prinsip tersebut merupakan
“Keadilan orang awam”( Layman Justice)

Partisipasi Masyarakat yang tinggi
◦ Masyarakatnya yang menghargai penegak hukum
nya

Indikator Keberhasilan :
◦ Jumlah kasus yang terungkap oleh polisi yang
tinggi, masyarakat tidak takut melaporkan setiap
kejahatan  prestasi aparat yang bagus
◦ Keberhasilan pengadilan dalam penyelesaian
perkara  kualitas kerja polisi-jaksa-hakim
◦ Tingkat Penundaan Penuntutan, jaksa dapat
melakukan diskresi (wewenang untuk tidak
meneruskan perkara). Syarat diskresi :
 Faktor pribadi dan motif si pelaku terkait umur, karakter, dll
 Daya pencegah umum dari pidana, terkait berat-ringannya
kejahatan
 Daya pencegah khusus dari pidana,pertimbangan tidak hanya
norma hukum, melainkan keseluruhan politik kriminal.
 Pemidanaan (sentencing)
• prinsip rehabilitasi pembinaan (recovery),
sehingga ancaman kejahatan di jepang sangat
rendah (< 6 tahun).
• Berpedoman pada standar yang diminta jaksa
dalam penuntutan terhadap terdakwa
(Requesting Penalty).
• Penuntutan oleh jaksa disertai dengan
riwayat sosial si pelaku.
 Residivis
Rate)
relatif rendah (Reconviction
-----*m*-----
SISTEM PERADILAN PIDANA di INDONESIA
PERKARA
KEPOLISIAN
KEJAKSAAN
HAKIM
BAPAS
Tujuan :
PENCEGAHAN KEJAHATAN (Shock Teraphy)
RESOSIALISASI PELAKU KEJAHATAN (Recovery)
KESEJAHTERAAN SOSIAL (Social Walfare)
Note :
Sistem = Rangkaian bagian/unsur/komponen, yang saling berhubungan satu
sama lain secara fungsional, untuk mencapai satu tujuan yang sama
Tujuan Pembelajaran :
 Mahasiswa mampu memahami dan
menganalisa berbagai perkembangan
aspek hukum Indonesia.
 Mahasiswa memahami kaidah-kaidah
serta institusi hukum yang ada pada
masa lalu dan sekarang.







1838  Belanda merdeka dari Prancis
1747  VOC telah membuat aturan sendiri bagi Hindia
Belanda
Penerapan Asas Konkordansi, pro (legisme)-kontra
GubJen. Rochussen :
Suatu keharusan untuk membuat peraturan pengadilan
yang terpisah bagi masing-masing golongan penduduk,
dikarenakan perbedaan kecerdasan, dan Bumiputera
membutuhkan peraturan yang lebih sederhana.
Hindia Belanda dalam posisi dijajah,memudahkan urusan
hukum di wilayah jajahan.
Apabila ditemukan kesulitan dilapangan dalam
menerapkan aturan, maka reglemen itulah yang harus
tunduk pada kenyataan.
 Inlandsch
Reglement (IR) berlaku sejak 1
Mei 1848 sebagai hukum acara pidana dan
perdata bagi Bumiputera  Landraad
 Reglement op de Strafvordering (RR) dan
Reglement op de Rechsvordering (RS)
bagi Gol.Eropa  Raad Van Justitie.
Hoggerecht
RVJ
Landraad
Tujuan perubahan IR menjadi HIR :
 Agar penyesuaian peraturan IR dengan
peraturan yang berlaku bagi orang
eropa, dengan mempertahankan sifat
kesederhanaan dari acara yang berlaku
bagi Landraad
 Kenyataan nya IR dan HIR masih
diterapkan bersamaan. Bandung,
Batavia, Semarang, Malang (HIR), IR di
kota-kota lain
 Institusi Pengadilan terbagi dua
•
•
•
•
•
•
Indonesia
DistrictgerechtResidentigerecht
-Regentschapgerecht
Justitie
Landraad
Hooggerechtshof
Raad Van Justitie
Hooggerechtshof
Eropa
Raad Van





UU No.14 tahun 1942, putusan hakim, surat
pemeriksaan, surat resmi yang belum
ditandatangani tidak berlaku, sedangkan yang
sudah berlaku tetap dan sudah
ditandatangani tapi belum diumumkan
dianggap sah.
Landraad  Tihoon Hooin (PN)
Landgerecht  Keizai Hooin (P.Kepolisian)
Regentschpsgerecht  Ken Hooin
(P.Kabupaten)
Districtsgerecht  Gun Hooin (P.
Kewedanaan)
 Raad
Van Justitie  Kootoo Hooin (PT)
 Hooggerechtshof  Saikon Hooin (MA)
Jepang menghapus Dualisme pengadilan


Maksud pembentukan : mengadakan unifikasi susunan
kekuasaan dan acara semua Pengadilan Negeri dan Tinggi
yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 102 UUDS
Berisikan 20 Pasal, Aturan Peralihan 4 hal :
◦ Penghapusan beberapa Pengadilan pada masa invasi
Belanda & Jepang.
◦ Penghapusan pengadilan Swapraja /keresidenan dan
pengadilan adat
◦ Melanjutkan pengadilan agama dan peradilan desa
◦ Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di
tempat dimana dihapuskan nya pengadilan negara
(Landregerecht), serta pembentukan Pengadilan
Tinggi di Makasar dan pemindahan pengadilan Tinggi
Jogya dan Bukit Tinggi ke Surabaya dan Medan
Kesimpulan mengenai Sejarah Hukum Acara Pidana,yaitu :



Dengan penghapusan institusi-institusi
tersebut, PN saja yang berkuasa memeriksa
perkara pidana dan perdata pada tingkat
pertama.
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan
hukum acara pidana di lingkungan peradilan
umum, (sebelum KUHAP) adalah Reglement
Indonesia (HIR) staatsblad No.44 tahun 1941
Tanggal 31 Desember 1981 UU No.76 tahun
1981 Ttg Hukum Acara Pidana diundangkan
dalam lembar negara No.3209 menggantikan
Dasar Hukum Acara Pidana UU DRT No.1 tahun
1951.
File
monang
 Dirintis
tahun 1965  Draft RUU  DPR
 Tahun 1967  Panitia pembentukan 
Dep.Kehakiman
 Tahun 1968  Seminar Hukum Nasional
 LPHN
 Tahun 1973  menghasilkan naskah RUU
HAPID  Kejaksaan Agung, Dep.Hankam,
dan Dep.Kehakiman
1.
2.
3.
4.
•
•
•
•
Penyidikan dan Penyelidikan ;
Koordinasi, Pengawasan dan Pemberian petunjuk oleh
Jaksa kepada Penyidik ;
Hakim Pengawas
Pemberi Bantuan Hukum
Tahun 1979  Sampai dengan penyempurnaan Draft
RUU ke V disampaikan kepada DPR-RI
Tahun 1979-1980  sidang pembahasan RUU tsb,
menghasilkan 13 kesepakatan pendapat
23 September 1981  pendapat akhir
fraksi
31 Desember 1981  disahkan menjadi UU
Hak Terdakwa / Tersangka
- Asas Praduga Tidak Bersalah
- Beban pembuktian pada PU
- Diberitahu hal yang didakwa,menyiapkan pembelaan, memp.juru Bahasa, dll
(Pasal 50 s/d 58 KUHAP)
Bantuan Hukum pada setiap Tingkatan
- Menunjuk dan berkomunuikasi dengan penasehat hukum nya
- Pengadaan pensehat hukum oleh negara bagi yang tidak mampu
- Privasi atas segala informasi yang diberikan kepada penasehat hukum nya
Penangkapan dan Penahanan
- Mensyaratkan Dasar Menurut Hukum dan Dasar Menurut Keperluan
- Masa waktu penahanan : Penyidik : 20 hari + 40 hari, PU : 20 hari + 30 hari ,
hakim : 30 hari + 30 hari ; Banding : 30+2x30 hari, kasasi : 50+2x50 hari
Rehabilitasi dan Ganti Kerugian
-
Sebagai jaminan terhadap tersangka/terdakwa yang dikenakan
penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan hukum
Ganti kerugian material/uang, rehabilitasi berupa putusan hakim
Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian
- Gugatan ganti kerugian dari korban tindak oidana yang sifatnya
perdata berupa kerugian meterial bagi korban
- Efisiensi dan efektifitas waktu dan biaya perkara
Upaya-upaya Hukum
- Upaya hukum biasa (perlawanan (verzet), banding maupun kasasi)
- Upaya hukum luar biasa ( kasasi demi kepentingan hukum & Peninjauan
Kembali terhadap putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap
(Herzeining))
-
Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh
orang-orang yang termasuk Pengadilan umum dan
pengadilan militer.
- Team tetap gabungan berupa :
Penyidik-Polisi Militer-penyidik militer
- Pada dasarnya perkara koneksitas diperiksa dan diadili
di Pengadilan Militer, namun dapat dilakukan oleh
peradilan umum dengan catatan hakim anggota peradilan
berasal dari militer dan umum secara berimbang
Pengawasan Pelaksanaan Putusan pengadilan
- Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)
- Pengawasan Perkembangan Prilaku Narapidana di LP
File
monang
•
Pemeriksaan :
– Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang
pertama kali dilakukan oleh polisi, baik sebagai
penyelidik maupun penyidik, atas adanya dugaan
telah dilanggar nya hukum pidana materill
– Pemeriksaan di sidang Pengadilan adalah
pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan
apakah seseorang yang diduga melakukan tindak
pidana dapat dipidana atau tidak.
 Penyelidikan
adalah serangkaian tindakan
untuk mencari dan menemukan suatu
peristiwa yang diduga tindak pidana guna
menentukan dapat atau tidak nya
dilakukan penyidikan.
 Waktu 1 x 24 jam
 Tujuan penyelidikan adalah :
• untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa
yang sesungguhnya telah terjadi ;
• bertugas membuat berita acara serta laporan
yang nantinya merupakan dasar permulaan
penyidikan.



Penyidikan (osporing, pengusutan) adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu
untuk mencari serta mengumpulkan keterangan, buktibukti, guna mengungkap tentang tindak pidana yang
terjadi dan menemukan tersangkanya.
(see Pasal.1 butir 2 KUHAP)
Keterangan meliputi :
◦ Tindak apa yang telah dilakukan
◦ Kapan dan dimana tindak tersebut dilakukan
◦ Dengan apa dan bagaimana tindak tersebut dilakukan
◦ Mengapa (motif) tindak tersebut dilakukan dan siapa
pembuat.
Penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian integral
sistematis dari tindakan lain berupa penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyerahan
berkas kepada penuntut umum (+Penetapan status
penahanan, lihat putusan MK)
•
•
Penyelidik adalah setiap pejabat polisi
(Pasal 4 KUHAP)
Wewenang Penyelidik (Pasal 5 KUHAP) :
– Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidana
– Mencari keterangan & barang bukti
– Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan
menanyakan memeriksa tanda pengenal diri.
– Mengadakan “tindakan lain” menurut hukum yang
bertanggung jawab.
Tidak bertentangan dengan aturan hukum
 Selaras dengan kewajiban hukum, tindakan
tersebut patut, menghormati HAM dan
masuk akal dalam lingkungan jabatan nya


Atas perintah penyidik, penyelidik dapat :
◦ Melakukan penangkapan, peneriksaan dan
penyitaan surat, mengambil sidik jari, mempotret
dan membuat laporan hasil penyelidikan kepada
penyidik.
•
Pasal 6 KUHAP, Penyidik adalah:
– Pejabat Polisi RI ( > Pembantu Letnan Dua atau
Komandan Sektor Kepolisian berpangkat
Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua yang
karena jabatan nya adalah penyidik)
– Pejabat PPNS yang diberi wewenang oleh UU (
Pengatur Muda tingkat I atau Gol.II/b)
•
Wewenang Penyidik (Pasal 7 KUHAP),
antara lain melakukan tindakan pertama
di tempat kejadian & penghentian
penyidikan,
Persangkaan atau pengetahuan telah
terjadi suatu tindak pidana dari 2 sumber :
1. Tertangkap tangan (ontdekking op
heterdaad) :

◦ Pada waktu sedang melakukan tindak pidana
◦ Sesudah setlah beberapa saat tindak pidana
◦ Sesaat setelah diserukan oleh khalayak ramai
sebagai pelaku

Penyelidik dapat bertindak tanpa perintah
penyidik
2. Di Luar Tertangkap Tangan, informasi
diperoleh dari :
• Laporan, pemberitahuan oleh seseorang karena
hak atau kewajiban nya kepada pejabat
berwenang tentang telah, sedang, atau diduga
akan terjadi tindak pidana
• Pengaduan, pemberitahuan yang disertai
permintaan untuk menindak menurut hukum
seseorang merugikan nya
• Pengetahuan sendiri penyelidik atau penyidik
No
Laporan
Pengaduan
1
Pemberitahuan
Pemberitahuan +Permintaan
2
Delik Biasa
Delik Aduan (Hanya orang
yang berkepentingan)
3
Laporan tidak
dapat dicabut
Pengaduan dapat dicabut
4
Tidak sertamerta
sebagai dasar
penangkapan
Langsung dapat dijadikan
sebagai dasar penangkapan




Penangkapan = Pengekangan sementara waktu
kebebasan tersangka, apabila terdapat cukup
bukti, untuk kepentingan penyidikan
Masa waktu 1 x 24 jam (Pasal 19 KUHAP)
Tertangkap tangan tanpa perlu surat perintah
(Pasal 18 KUHAP)
Penahanan adalah :
◦ penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu
oleh penyidik/ penuntut umum/hakim,
◦ dengan suatu surat penetapan dan
◦ menurut cara yang diatur dalam undang-undang.





Penangkapan & Penahanan = membatasi atau
mengambil kemerdekaan bergerak yang
merupakan salah satu HAM
“Penangkapan & penahanan seperti Pedang
yang memenggal kedua belah pihak” Van
Bemmelen
Sehingga aparat hukum harus bersikap hatihati dan penuh tanggung jawab secara yuridis
dan moral sebelum mengambil kebijakan ini,
karena kemungkinan orang yang tersangka
tidak bersalah
Maka dari itu aparat hukum harus dilandasi
keyakinan adanya Presumption of Guilt.
Didukung bukti-bukti permulaan yang
kuat.(Psal.17 KUHAP)
Apabila masih ada keraguan tentang
kesalahan tersangka, maka harus dipilih
tindakan yang meringankan, yaitu tidak
menahan tersangka (asas in de bio pro reo).

Pelaksanaan dilakukan oleh penyidik polisi berdasarkan
bukti permulaan yang cukup.
◦ Bukti permulaan yang cukup ialah bukti awal untuk
menduga adanya TP & tersangka sebagai
pelakunya

Dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan
kepada tersangka surat perintah penangkapan yang :
◦ mencantumkan identitas tersangka ;
◦ menyebutkan alasan penangkapan ;
◦ uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan
◦ tempat dia diperiksa


salinan surat perintah penangkapan HARUS diberikan
kepada keluarganya SEGERA setelah penangkapan dan
penahanan dilakukan.
Konsekuensinya bila tidak terpenuhi Pasal 21 ayat 4 tsb,
penahanan tersebut tidak sah menurut UU serta
tersangka/ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian.

Mr. W.A.FL. Winckel,
◦ Gronden van Rechtmatigheid (pertimbangan hukum)
◦ Gronden van Noodzakelijkeheid (pertimbangan
kepentingan)

Prof. Moeljatno, SH berdasarkan KUHAP
◦ Syarat objektif
 Tindak pidana diancam > 5 tahun
 Tindak Pidana yang diatur khusus walaupun ancaman hukuman nya
< 5 tahun
◦ Syarat Subjektif
 Mencegah tersangka melarikan diri
 Mencegah tersangka menghilangkan barang bukti
 Mencegah tersangka mengulangi tindak pidana lanjutan
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik
berwenang melakukan penahanan
 Untuk kepentingan penuntutan, JPU
berwenang melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan
 Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim
di sidang pengadilan dengan
penetapannya berwenang melakukan
penahanan.

See Pasal 20 dan 21 (1)-(4) KUHAP
Aparat
Penahanan
Perpanjangan
Jumlah
Penyidik
(Ps.24 KUHAP)
20 Hari
40 Hari
60 Hari
Jaksa
(Ps.25 KUHAP)
20 Hari
30 Hari
50 Hari
Hakim
(Ps.26 KUHAP)
30 Hari
60 Hari
90 Hari
Jenis- jenis Penahanan (Pasal 22 KUHAP) :
a. Penahanan Rumah Tahanan Negara
b. Penahanan Kota (wajib lapor diri),
c. Penahanan Rumah (wajib lapor diri)
•
•
•
•
•
Masa penangkapan dan atau penahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ( Pasal 22 ayat 4 KUHAP),
bersifat imperatif.
Untuk tahanan kota = 1/5 dari jumlah
lamanya waktu penahanan.min.
Untuk tahanan rumah/RS = 1/3 dari jumlah
lamanya waktu penahanan.
Kota – rumah, min 5 hari
Rumah – rutan, min 3 hari
File
monang






Hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan
Dengan surat perintah untuk tindakan tersebut
Untuk mencari benda yang patut diduga ada pada
badannya, pakaian atau dibawa nya untuk disita.
Untuk penggeledahan rumah harus dilakukan dengan
surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat oleh
penyidik.
Bila penggeledahan dilakukan oleh penyelidik, maka
harus ada surat perintah untuk itu dari penyidik
Disertai dengan 2 orang saksi bila penghuni menyetujui
nya, bila penghuni menolak atau tidak hadir dalam
penggeledahan tsb, kepala lingkungan wajib hadir dalam
proses penggeledahan.



Penyidik membuat berita acara tentang jalan
nya dan hasil penggeledahan, dibacakan
kepada yang bersangkutan serta
ditandatangani oleh penyidik,
tersangka/keluarga pemilik rumah/ketua
lingkungan/saksi.
Bila tersangka/keluarga tidak mau
menandatangani,dicatat dalam berita acara di
sertai alasan nya (126 KUHAP)
Keadaan mendesak  penyidik dapat
melakukan penggeledahan (Pasal 34 KUHAP) :
◦ Pada halaman rumah tersangka dan yang ada diatas nya.
◦ Di tempat tindak pidana dilakukan
◦ Di tempat penginapan dan tempat umum lain nya



Penyidik tidak diperkenankan
memeriksa/menyita surat, buku, tulisan lain
yang tidak merupakan benda yang
berhubungan dengan tindak pidana
bersangkutan
Apabila diketemukan benda yang diduga telah
dipergunakan/berhubungan untuk melakukan
tindak pidana, maka penyidik wajib melapor
kepada ketua PN setempat guna memperoleh
persetujuan
Penyidik tidak diperkenankan memasuki
ruangan selama proses upacara keagamaan,
sidang pengadilan, sidang MPR/DPRD kecuali
dalam hal tertangkap tangan (Pasal 35
KUHAP)
Penyitaan adalah :
 Serangkaian tindakan penyidik
 Untuk mengambil alih dan/atau menyimpan
 Dibawah penguasaan nya
 Benda bergerak-tidak bergerak, berwujud-tidak
berwujud
 Untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,
penuntutan dan peradilan
 Bersifat sementara, bila tidak digunakan lagi
dikembalikan kepada pemiliknya
 Dengan izin ketua Pengadilan Negeri
 Sitaan di simpan di kantor polisi,jaksa,pengadilan,bank
pemerintah, atau tempat semula barang tersebut disita
Perampasan adalah :
• Tindakan pengambialihan barang dari
pemiliknya
• Dengan tujuan mencabut hak milik atas
barang tersebut
Bersifat selama nya
• Untuk dipergunakan bagi kepentingan
negara
• Untuk dimusnahkan atau dirusak sampai
tidak dapat dipergunakan lagi
• Merupakan pidana tambahan




Benda atau tagihan tersangka/terdakwa sebagian
atau seluruh nya yang diduga diperoleh dari hasil
tindak pidana
Benda yang digunakan langsung untuk melakukan
tindak pidana dan/atau mempunyai hubungan langsung
Benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak
pidana
Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan
Catatan :
Prosedur sama dengan proses penangkapan & penahanan
•
•
•
Pemeriksaan terhadap surat yang tidak
langsung mempunyai hubungan dengan tindak
pidana yang diperiksa, akan tetapi dicurigai
dengan alasan kuat.
Untuk hal itu penyidik dengan izin tertulis
dari Ketua Pengadilan Negeri berhak
membuka, memeriksa, dan menyita surat
yang dikirimkan melalui kantor pos,
pengangkutan dengan tanda terima
Apabila setelah diperiksa tidak terdapat
hubungan dengan tindak pidana, maka surat
tersebut dikembalikan rapi dengan catatan”
telah dibuka penyidik” tanggal dan tanda
tangan penyidik, dicatat dalam berita acara.


Penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka
tentang hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum atau
wajib didampingi pensehat hukum (Pasal 144 KUHAP)
Wajib didamping penasehat hukum :
◦ Perkara yang ancaman > 15 tahun
◦ Perkara yang ancaman hukuman mati
◦ Tersangka tidak mampu, perkara yang ancaman > 5 tahun, < 15
tahun



Penasehat hukum mengikuti jalan nya pemeriksaan
(melihat dan mendengar)
Kejahatan terhadap keamanan negara, pensehat hukum
hanya boleh hdir tetapi tidak dapat mendengarkan
pemeriksaan.(see.Pasal 115 KUHAP).
1 x 24 jam, tersangka yang ditahan harus segera
dilakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP)




Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri,
lihat sendiri, dan ia alami sendiri (see Pasal 184 KUHAP
tentang alat bukti yang sah)
Dipanggil untuk datang sebagai saksi (dipanggil penyidik
(Pasal 216 KUHAP) dan/atau hadir di pengadilan (Pasal
224 KUHAP)) adalah kewajiban, bila ditolak dikenakan
pidana.
Kemajuan teknologi menghadirkan silent witness yang
dapat lebih dipercaya kebenaran nya
Kelemahan saksi hidup :
• Kecakapan pancaindera
• Kemampuan mengingat suatu peristiwa
• Kemampuan menceritakan kembali mind record
 Sehingga
penyidik dituntut bukan hanya
cerdas, pandai dan ahli melainkan juga
kesabaran, kebijaksanaan & pengetahuan
tentang manusia
 Keterangan saksi diperiksa tersendiri,
namun dapat juga dipertemukan
(confrontatie)
 Saksi tidak boleh dipaksa menandatangani
berita acara, penyidik cukup mencatatkan
didalam berita acara dengan menyebutkan
alasan nya (Pasal 118 KUHAP).
•
•
•
Pasal 120 KUHAP, bila dianggap perlu,
penyidik dapat meminta bantuan orang ahli
(misal.dokter forensik untuk bedah mayat,
psikologi)
Untuk kepengtingan outopsi, penyidik wajib
memperoleh izin dari pihak keluarga
Lewat 2 hari atau pihak yang perlu
diberitahu tidak diketemukan, penyidik
dapat mengirimkan mayat tersebut untuk
dilakukan outopsi ke Rumah sakit (Pasal 134
KUHAP)

Penyidikan dikatakan selesai bila :
• Dalam waktu 7 hari setelah penuntut umum menerima hasil penyelidikan &
penyidikan ada pemberitahuan dari penuntut umum (Pasal 138 KUHAP)
• Penuntut Umum mempelajari hasil penyidikan & menelitinya apakah sudah
lengkap atau tidak
• Meneliti adalah tindakan PU dalam mempersiapkan penuntutan, telah
memenuhi syarat pembuktian dan telah sesuai objek dan orang dalam berkas
perkara
• Dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara
kepada penyidik (Pasal 110 ayat 4 KUHAP)

Penyelidikan & penyidikan dihentikan bila :
•
•
•
•
menurut pendapat penyidik tidak terdapat cukup alat bukti, atau
peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana, atau
penyidikan dihentikan demi hukum.
Dengan diterbitkan nya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dan
memberitahukan kepada jaksa, tersangka dan keluarganya.
File
monang





Sebelum adanya suatu kekuasaan sentral untuk melakukan
tugas peradilan, cara penuntutan terbuka (accusatoir
murni) dilakukan langsung secara perseorangan dari pihak
yang dirugikan
Proses pidana dan perdata menjadi satu
Sehingga penuntutan kesalahan seseorang menjadi sulit
karena yang bersangkutan memperoleh kesempatan
menghilangkan barang bukti, Kerapkali tuntutan pidana
tidak dilakukan karena takut terhadap pembalasan dendam
atau tidak mampu mengungkapkan kebenaran
Oleh karena itu tuntutan pidana diserahkan kepada badan
negara khusus diadakan (Openbaar Ministrie) sebagai
Penuntut Umum
Sejak saat itu tuntutan pidana tidak lagi merupakan
persoalan pribadi, tetapi persoalan kepentingan umum
Lembaga Penuntutan
 Berasal dari negara Prancis  Belanda  Indonesia
(Asas Konkordansi)
 Belanda  Wetbook van Strafvoerdering (KUHAP
Hindia Belanda 1838)
Tugas & wewenang Penuntut Umum :
 Dasar hukum nya UU Pokok Kejaksaan No.15 tahun 1961.
see juga UU Kejaksaan Terbaru
 Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang
mempunyai wewenang, antara lain :
 Menerima & memeriksa berkas perkara penyidikan dari
penyidik
 Membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke
pengadilan
 Melakukan penuntutan, menutup perkara demi
kepentingan hukum, melaksanakan penetapan hakim


PU yakin hasil penyidikan telah dapat
diajukan di sidang pengadilan  membuat
surat dakwaan
Surat Dakwaan adalah :
◦ suatu surat atau akte
◦ Memuat perumusan dari tindak pidana yang
didakwakan
◦ Yang sementara dapat disimpulkan dari hasil
penyidikan dari penyidik
◦ Yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan
pemeriksaan perkara & menentukan batas-batas bagi
pemeriksaan hakim di sidang pengadilan
◦ Mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batasan
tersebut


Tujuan Surat Dakwaan merupakan alasanalasan yang menjadi dasar penuntutan suatu
peristiwa pidana, terhadap terdakwa karena
telah melanggar peraturan hukum pidana pada
suatu saat dan tempat tertentu yang eksplisit
dan individual.
Syarat-syarat surat dakwaan (Pasal 143 ayat
2 KUHAP) :
a. syarat formal, harus disebut nama lengkap,
tempat tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangsaan, agama, pekerjaan & alamat
b. syarat material, uraian lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebutkan waktu & tempat tindak pidana
dilakukan (tempus et locus delictie).
Nederburg : 2 macam pembatalan, yaitu :
1. Pembatalan formal (formele nietigheid)
2. Pembatalan yang hakiki (wezenlijke
nietigheid)
•
1.
2.
Keterangan :
Pembatalan yang disebabkan karena tidak
memenuhi syarat mutlak (harus ada) yang
ditentukan oleh undang-undang, apabila tidak
terpenuhi maka BATAL DEMI HUKUM
Pembatalan menurut penilaian hakim sendiri,
karen atidak terpenuhi nya syarat yang
esensial. Misal nya dakwaan kabur/tidak jelas
(obscuri libelli). DAPAT DIBATALKAN
Dua syarat yang harus terpenuhi dalam surat
dakwaan, yaitu :
☺harus mendeskripsikan apa yang senyata nya terjadi
☻dalam deskripsi tersebut harus tersurat uraian dari
rumusan delik serta unsur yuridis tindak pidana yang
didakwakan
Misal : Pencurian (Pasal 362 KUHAP)
Barang siapa mengambil suatu barang, sebagian atau
seluruhnya, merupakan milik orang lain, dengan maksud
untuk memiliki dengan melawan hukum
Apabila salah satu unsur tidak terbukti,maka hakim harus
memutuskan bebas dari tuntutan hukum (ontslag van
rechtsvervolging)








Riwayat singkat mengenai latar belakang,
kondisi ,hubungan tersangka, korban, dan pihak
lainnya
Perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa
Bagaimana caranya ia melakukannya
Upaya-upaya yang telah dipergunakan dalam
pelaksanaannya
Terhadap siapa tindak pidana tsb ditujukan
Bagaimana sifat & keadaan orang yang telah
menjadi korban
Bagaimanakah sifat dari terdakwa sendiri
Objek dari delik pidana,…dst…








Menentukan kompetensi pengadilan (Pasal 84
KUHAP)
Mengemukakan Alibi (pembelaan)
Tindak pidana  peraturan hukum sudah ada,
perubahan,penggantian
Tindak Pidana  Persyaratan umur
Berhubungan dengan kedaluarsa delik
Dapat dipidananya suatu perbuatan
disyaratkan, (misalnya waktu perang, keadaan
terpaksa)
Penentuan adanya residivis
Menentukan berat-ringan nya hukuman
berdasarkan situasi (misalnya : malamsiang,biasa-bencana,orang lain-hub.darah)
File
monang


Dakwaan Tunggal
◦ Terdakwa didakwa satu delik pidana
◦ Perkara pidana yang sifatnya sederhana
◦ Konsekuensi nya bila tidak terbukti, terdakwa
dibebaskan
◦ Hakim menolak tuntutan jaksa berdasarkan asas nebis
in idem (Pasal 76 KUHAP)
Dakwaan Alternatif
◦ Terdakwa didakwa lebih dari satu delik pidana, tetapi
hakekatnya terdakwa hanya didakwa satu tindak pidana
saja
◦ Biasanya penuntut umum masih meragukan jenis tindak
pidana nya (misal.pencurian-penggelapan, pembelianpenadahan)



Dakwaan Subsidair (berlapis)
• Sama hal nya dengan dakwaan Alternatif
• Penyusunan urutan dakwaan adalah ancaman hukuman terberat
dan seterus nya sampai pada dakwaan yang ringan (primersubsidair-lebih subsidair)
• Hakim memeriksa dakwaan primer dahulu, bila tidak terbukti
melanjutkan pada dakwaan subsidair,.dst…
Dakwaan Komulatif
• Terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus
• Tindak pidana tersebut harus dibuktikan keseluruhannya,
sebab tindak pidana tsb merupakan tindak pidana yang berdiri
sendiri
• Oleh karena itu hakim harus memutuskan terbukti atau
tidaknya setiap dakwaan satu demi satu
• Sehingga jika terbukti dakwaan tsb, maka dakwaan lain nya
harus dibuktikan lagi, dan sebaliknya.
Dakwaan Campuran
• Bentuk gabungan dakwaan komulatif dengan dakwaan
alternatif/dakwaan subsidair
 Umum
nya tiap-tiap perkara diajukan
sendiri-sendiri di persidangan.
 Namun PU dapat melakukan
penggabungan perkara dalam satu surat
dakwaan (voeging) atau pemisahan
perkara (splitsing)
Kapan JPU dapat melakujkan veoging ?
(Pasal 141 KUHAP)

Bilamana PU menerima berkas perkara dalam hal :
◦ Beberapa Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama &
kepentingan pemeriksaaan tidak menjadi halangan
penggabungannya.
(misal : deelneming/penyertaan. perampokan oleh beberapa orang)
◦ Beberapa tindak pidana yang berhubungan satu sama lain (oleh
beberapa orang yang saling terkait).
(misal : perampokan dilakukan lebih dari satu rumah, oleh pelaku yang
sama, dalam waktu yang berlainan)
◦ Beberapa tindak pidana yang tidak berhubungan satu dengan lain,
akan tetapi tindak pidana yang satu dengan lain nya ada hubungan
nya, bila dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan.
(misal : concursus/perbarengan. perampokan-perampasan senjata api
aparat-penembakan warga-perampasan mobil untuk melarikan diri)
Dasar Hukumnya :
 Wewenang penuntut umum adalah perbuatan untuk
menutup perkara demi kepentin
 gan hukum (Pasal 14 h KUHAP)Penghentian Penuntutan
(Pasal 140 (2) a KUHAP
 Mengenyampingkan perkara untuk kepentingan umum
(Pasal 46 (1) c KUHAP)
UU /KUHAP tidak mendefinisikan secara tegas maksud
pengertian tersebut, sehingga digunakan interpretasi.
(misal.otentik, gramatikal, logis, sistematis,historical, dst…)
Penuntutan = tindakan PU melimpahkan perkaran ke PN dengan maksud
agar suatu perkara diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan.
Menghentikan Penuntutan ialah dimana PU (jaksa) telah melakukan
kewajiban diatas, namun tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
nya sendiri bukan merupakan tindak pidana. Sehingga PU mencabut
penuntutan nya.
Penghentian Penuntutan ialah tindakan menutup perkara dilakukan
sebelum PU melakukan penuntutan demi kepentingan hukum
Mengenyampingkan Perkara ialah perkara tidak dilimpahkan ke PN
untuk diadili dikarenakan PU menilai terdapat kurang nya bukti atau
jaksa berpendapat bahwa adalah lebih tepat apabila perkara tsb
diselesaikan menurut hukum perdata atau jika penuntutan tsb
mendatangkan kerugian yang lebih bear daripada mendatangkan
keuntungan, bagi pribadi tersangka dan/atau masyarakat.(asas
oportunitas)
Tujuan asas opurtunitas adalah memperlunak asas legalitas (kewajiban
untuk menuntut setiap orang yang melanggar hukum, jika bukti-bukti
dapat diajukan)

Perkara Rol (Pemeriksaan Cepat)
• Tindak Pidana Ringan (Tipiring) & penghinaan ringan
 Ancaman hukuman kurungan < 3 bulan
 Hakim tunggal dalam persidangan
 Tidak dapat dimintakan banding, kecuali hakim menjatuhkan pidana
perampasan kemerdekaan
 Sumpah / janji tidak wajib (Pasal 208 KUHAP)
 Perkara yang diterima pengadilan harus segera disidang pada hari itu
juga.
• Lalu Lintas
Pelanggaran lalu lintas tertentu (Pasal 211 KUHAP)
Tidak diperlukan BAP
Terdakwa dapat diwakili kehadirannya dipersidangan
Putusan dapat diluar hadirnya terdakwa (vonnis bij verstek)
Terdakwa dapat melakukan perlawanan (verzet) apabila putusan berupa
perampasan kemerdekaan, verzet otomatis verstek gugur.
 Benda sitaa dikembalikan kepada yang paliing berhak setelah putusan
dijatuhkan, jika perindana telah memenuhi amar putusan.







Perkara Sumair (singkat)
• Menurut PU pembuktian nya mudah
• Penerapan hukum nya mudah dan sifat nya sederhana (Pasal 203
KUHAP)
• Putusan hakim dicatat (tidak dibuat tersendiri) dalam berita
acara sidang\
• Hakim membuat surat yang membuat amar putusan
Perkara Biasa
• Pembuktiannya sulit
• Diajukan PU dengan surat pelimpahan perkara (Pasal 143 KUHAP)
• Surat Pelimpahan Perkara berisikan ;
 Surat dakwaan, berkas perkara, permintaan agar pengadilan
segera mengadili
 Salinan nya diberikan kepada terdakwa/penasehat
hukumnya,penasehat hukum penyidik

Praperadilan = suatu wewenang pengadilan untuk
memeriksa dan memutuskan tentang :
◦ Sah atau tidak nya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan, atau penghentian penuntutan (kecuali penyampingan
perkara untuk kep.umumoleh jaksa agung)
◦ Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
◦ Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat bukti
◦ Ganti kerugian oleh tersangka /ahli waris atas penangkapan atau
penahanan yang tidak disetai alasan berdasarkan UU atau
kekeliruan penerapan hukum

Putusan praperadilan sedapat mungkin diajukan sebelum
perkaranya diperiksa pengadilanan sidang praperadilan
harus dibuat seperti pemeriksaan singkat (sumir), bila
lewat,otomatis dinyatakan gugur. (Pasal 82 ayat 1
KUHAP)

Amar putusan hakim dalam sidang
praperadilan :
◦ Segera harus dibebaskan nya tersangka
◦ Wajib dilanjutkan penyidikan atau penuntuitan
terhadap tersangka
◦ Besarnya ganti kerugian atau rehabilitas yang
diberikan
◦ Segera dikembalikan benda yang disita tidak termasuk
alat pembuktian kepada tersangka atau pihak yang
tersita.

Terhadap putusan praperadilan tidak dapat
dimintakan banding, kecuali terhdap putusan
yang menetapkan “tidak sah nya penghentian
penyidikan atau penuntutan” atas itu dapat
dimintakan banding.

2 macam kekuasaan mengadili, yaitu :
◦ Kompetensi absolut, kewenangan mengadili hanya pada
pengadilan tertentu
◦ Kompetensi relatif, kewenangan pembagian kekuasaan
pengadilan yang sama.

KUHAP menganut asas personalitas aktif (asas
kebangsaan) dan personalitas pasif (asas perlindungan)
◦ Personalitas aktif (Pasal 5 & 7 KUHAP) : UU Pidana yang
berlaku di suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap
Warga negara nya dimanapun berada (LN)
◦ Personalitas pasif Pasal 4 & 8 KUHAP) : UU pidana suatu
negara tidak tergantung dimana pelaku telah melakukan tindak
pidana, melainkan pada kepentingan hukum yang dilakukan ybs.
•
Ganti kerugian seperti apa dalam KUHAP
(Pasal 95 KUHAP) ?
– Ganti Kerugian karena tindakan lain
– Tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena
kekeliruan orang/hukum yang menerapkannya
•
Tindakan lain,..?
– Tindakan upaya paksa (dwangmiddel) berupa
pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan
barang bukti maupun surat
– Yang dilakukan secara melawan hukum
– Oleh aparat pelaksana hukum
– Sehingga menimbulkan kerugian material
 Pasal
98-104 KUHAP. Penggabungan
Perkara Pidana-Perdata untuk penggganti
Kerugian.
Perkara nya tidak
diajukan ke Pengadilan
Tidak semua terdakwa
yang diputus lepas atau
bebas wajib diberikan
ganti
kerugian/rehabilitasi
Perkara nya diajukan
ke pengadilan
Pertimbangan Hakim
- Tidak terdapat cukup bukti
- Terdapat cukup bukti
- peristiwa tsb bukan tindak pidana
- peristiwa tsb tindak pidana
Di periksa dan di putus oleh
praperadilan
Di periksa dan di putus oleh hakim
yang telah mengadili perkara tsb

Kepmen Depkeu RI No.983/KMK.01/1983
ttg Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian
◦ Ganti kerugian yang dimaksud adalah
sebagaimana Pasal 95 KUHAP

Persyaratan :
◦ Yang berhak adalah orang atau ahli warisnya Yang
oleh pengadilan dikabulkan permohonannya untuk
memperoleh ganti kerugian
◦ Dengan melampirkan penetapan pengadilan+ ketua PN
setempat mengajukat permohonan penyediaan dana
kepada menteri kehakiman c/q sekjen dep.kehakiman.
Pasal 1 butir 23 KUHAP :
 Rehabilitasi adalah :
• Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan
haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat
martabatnya
• Yang diberikan pada tingkat penyidikan,
penuntutan atau peradilan
• karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili
tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
karena kekeliruan mengenai orang atau hukum
yang diterapkan menurut cara-cara yang diatur
dalam UU ini
Ketua PN
Surat penetapan PN dan
Permohonan penyediaan dana
Menteri Kehakiman c.q Sekjen
mengajukan penerbitan SKO
MenKeu c.q Dirjen Anggaran
menerbitkan SKO
SKO diserahkan
kepada ketua PN setempat
Melalui KPN disertai SPP
Ketua PN setempat menerbitkan SPM
+ salinan penetapan untuk pemohon
4 macam sikap para pihak dalam persidangan
Pidana :
1.
Terdakwa sikapnya , bebas mengambil sikap
untuk membela kepentingan nya dalam
sidang.
2. Pembela, bersandarkan pada kepentingan si
terdakwa, akan tetapi ia harus objektif
mencari kebenaran.
3. Penuntut Umum, bersandarkan kepada
kepentingan negara dan masyarakat secara
objektif
4. Hakim, segala sudut kepentingan terdakwa,
korban, negara harus diperhatikan oleh
hakim
 Dasar
pemeriksaan di pengadilan ialah
surat dakwaan PU (Pasal 143 KUHAP)
 Pasal 84 KUHAP :
• PN berwenang mengadili perkara tindak pidana
yang dilakukan dalam daerah hukum nya (forum
delicti commissi)
 Sehingga
ketua PN dapat menetapkan :
• PN berwenang mengadili  menunjuk hakim dan
menetapkan hari sidang
• PN tidak berwenang mengadili  dgn surat
penetapan menyerahkan surat pelimpahan perkara
ke Pn lain yng dianggap berwenang dengan
alasannya, surat pelimpahan perkara dikembalikan
lagi ke PU ybs.
•
•
•
•
Ketua PN menunjuk hakim yang akan
memeriksa perkara
Majelis hakim (min.3 org) yang ditunjuk
menetapkan hari sidang, memanggil
terdakwa & saksi
Sidang lengkap (majelis hakim, PU, panitera,
juru sumpah) dipimpin hakim ketua sidang
dengan menyatakan “..sidang terbuka untuk
umum..”
Pengecualian bila terdakwa nya anak-anak
atau perkara kesusilaan,”..sidang dilakukan
tertutup..”
Terdakwa
Hadir
Sidang dilanjutkan
hakim
Tdk Hadir
Hakim meneliti Dipanggil sah
alasannya
Dipanggil tdk sah
hakim
Datang
Tidak
Datang
Memeriksa identitas
Meminta trdakwa fokus
Meminta PU mbacakan
Surat dakwaan
Dipanggil
lagi 2x
Sidang ditunda
Meminta trdakwa
dihadirkan
- Terdakwa memahami
Dakwaan
- PU menjelaskan
kembali dakwaan
Sudag dipahami
Tanpa pemeriksaan
sidang
Kehadiran terdakwa pada perkaranya bukan suatu hak, melainkan kewajiban
Terdakwa dihadirkan
secara paksa
(Pasal 154 ayat 4)
Eksepsi
- Diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok
- Diajukan pada sidang pertama
- Bertujuan menghemat tenaga,waktu bersidang
File
monang
Eksepsi
Alasan mengajukan eksepsi :
- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
- Surat dakwaan tidak dapat diterima
- Surat dakwaan harus dibatalkan
Menolak eksepsi
Pertimbangan &
keputusan hakim
Eksepsi diputus setelah perkara selesai diperiksa
Menerima eksepsi
Perlawanan JPU
Penunjukan PN yg berwenang
Penetapan pembatalan putusan PN
 Diajukan
kepada ketua PT c/q ketua PN
 Diajukan + 7 hari setelah diterima
penetapan
 Lewat waktu tsb, maka berakibat batalnya
perlawanan
 7 hari setelah diterima nya berkas
perlawanan, PN wajib meneruskan nya
kepada PT
 14 hari kemudian PT, wajib mengeluarkan
surat penetapan PT berisikan menguatkan
perlawanan atau menolak perlawanan
Pasal 157 KUHAP  kewajiban untuk
mengundurkan diri :
1. Hakim  mempunyai hub.keluarga sedarah
atau semenda sampai drajat ketiga,
hub.suami-istri meski pun sudah bercerai
dengan salah seorang hakim anggota,PU atau
panitera
2. Hakim Ketua Sidang, hakim anggota,
PU,panitera  mempunyai hub.keluarga
sedarah atau semenda sampai drajat ketiga,
hub.suami-istri meski pun sudah bercerai
dengan terdakwa atau penasehat hukum
Mengundurkan diri = diganti susunan nya
Apabila susunan tidak diganti sedangkan
perkara sudah diputus, maka perkara wajib
diadili ulang dengan susunan hakim yang lain
 Untuk
keperluan sidang, hakim ketua
membuka sidang dengan
menyatakan”sidang terbuka untuk umum”
 Pengecualian bila terdakwa nya anak-anak
atau kasus kesusilaan sidang dinyatakan
tertutup
-
-
Saksi yang hadir dicegah jangan ada
pertemuan sebelum memberikan ket.dalam
sidang.  agar tidak saling mempengaruhi
Pemeriksaan saksi Pasal 160 (1) b KUHAP :
- Korban yang menjadi saksi
- Saksi yang meringankan / memberatkan
- Kesaksian terdakwa
Pasal 160 (2) : hal yg ditanyakan hakim ketua
sidang adalah identitas dan hub.dengan
terdakwa.
Pasal 160 (3) : saksi wajib mengangkat sumpah
Menurut agamanya masing-masing
Ket.saksi yang dibawah sumpah yang
mempunyai nilai pembuktian dan dapat
mengikat hakim





Pemeriksan terhadap saksi tetap dilaksanakan
Hakim dengan surat penetapan dapat mengenakan sandera
selama 14 hari di rutan negara (Pasal 161 ayat 1 KUHAP)
Apabila tenggat waktu 14 hari berlalu,saksi tetap tidak
mau disumpah,maka ket.yg diberikan merupakan ket.yg
dapat menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 ayat 2
KUHAP)
Dengan kata lain, ket.saksi/ahli tsb mempunyai kekuatan
pembuktian yang sama dengan keterangan dibawah sumpah
Penyumpahan saksi ;
• Dilakukan sebelum saksi memberikan keterangan di pengadilan
(Promisoris,secara sanggup akan berbicara benar)
• Dilakukan setelah saksi selesai memberikan keterangan
(Assertoris, menetapkan kebenaran pembicaraan yang lalu)
 Saksi dibawah sumpah
• Apabila tidak dapat hadir (misal: meninggal,domisili
jauh) pada sidang lanjutan,maka keterangan saksi
ini mempunyai nilai yang sama dengan ket.saksi di
depan sidang pengadilan.
 Saksi yang tidak disumpah
• Ket.saksi hanya merupakan ket.tambahan yang
berarti keterangan tsb tidak dapat mengikat hakim
karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian.





Semua orang dapat menjadi saksi
Saksi adalah orang yang memberikan keterangan tentang
suatu perkara pidana berdasarkan apa yang ia lihat, yang
ia dengar & ia alami.(Pasal 1 butir 26 KUHAP)
KUHAP tidak mengakui ket.testimoni de audito
Menjadi saksi adalah kewajiban setiap orang  menolak
akan mendapatkan sanksi hukum
3 kelompok orang yang dikecualikan dari kewajiban
menjadi saksi, yaitu :
• Mereka yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
(Pasal 168 KUHAP)
• Mereka yang karena jabatan/pekerjaan yang mewajibkan
menyimpan rahasia.hakim yang menilainya.
• Mereka yang mutlak tidak dapat menjadi saksi, anak dibawah umur
dan belum menikah serta sakit jiwa/ingatan.
•
•
Sumpah saksi : “..memberikan keterangan yang
benar tidak lain dari yang sebenarnya..”
Kesaksian palsu :
– Hakim memperingatkan
– Hakim karena jabatan atau permintaan terdakwa dapat
memerintahkan saksi agar dituntut atas dakwaaan
melakukan sumpah palsu
– Panitera membuat berita acaranya,untuk selanjutkan
dikenakan ancaman pidana berdasarkan Pasal 242
KUHAP)
•
•
Terdakwa yang tidak mau menjawab
pertanyaan tidak ada sanksi pidana nya (Pasal
175 KUHAP)
Tanya-jawab hakim dan terdakwa hanya
terbatas pada identitas dan isi surat dakwaan
 hakim memeriksa para saksi  barulah
terdakwa didengar secara tanya-jawab.






Terdakwa …?
Terdakwa & saksi tidak dapat berbahasa indonesia ..? 
Pengadilan menunjuk seorang juru bahasa sebagai
penghubung antara jaksa, hakim dan terdakwa
Juru bahasa harus disumpah
Pasal 77 KUHAP, seorang tidak dapat menjadi saksi tidak
dapat pula menjadi juru bahasa
Terdakwa / saksi bisu, tuli, tidak dapat menulis …? 
pengadilan mengangkat seseorang yang dapat
berkomunikasi dengan mereka
Namun apabila saksi / terdakwa ybs dapat menulis, maka
pemeriksaan akan dilakukan secara tertulis. Semua nya
harus dibacakan di depan sidang (Pasal 178 KUHAP)
•
•
•
•
Ahli ..?
Pasal 179 ayat 1 KUHAP ; seorang wajib
memberikan keterangan ahli demi keadilan
Yang dimaksud dengan ahli adalah ahli
forensik, dokter, ahli lain nya
Keterangan ahli adalah
– informasi oleh seorang yang mewakili keahlian
khusus
– tentang yang diperlukan untuk membuat terang
suatu perkara pidana
– guna kepentingan pemeriksaan
•
Barang Bukti adalah :
– Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk
melakukan tindak pidana atau
– Barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana
– Barang-barang yang disita oleh penyidik
– Untuk dijadikan sebagai bukti di persidangan
•
•
Barang bukti diberi nomor sesuai nomor
perkara, disegel, dan hanya dapat dibuka
di hakim di persidangan
Barang tersebut diperlihatkan kepada
terdakwa dan menanyakan apakah dia
kenal dengan barang tersebut.(Pasal 181
ayat 1 KUHAP)
 Pemeriksaan
terhadap diri terdakwa dan
saksi cukup, maka kepada penuntut umum
dipersilahkan menyampaikan tuntutan
pidana nya.
 JPU menguraikan segala sesuatu selama
berlangsungnya pemeriksaan apakah
dakwaan nya terbukti atau tidak
Diagram Alir Tuntutan Perkara
Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa
JPU membacakan
tuntutan pidana
Pembelaan
(Pledoi)
JPU memberikan
jawaban atas Pledoi
(Replik)
Tersangka menjawab
Replik (Duplik)
Tuntutan Pidana, Pledoi, Replik dan Duplik
Hakim ketua majelis
Salinan nya
diberikan kepada
para pihak
•
•
•
•
Apabila pemeriksaan dianggap selesai,
hakim ketua sidang menyatakan bahwa
pemeriksaan selesai dan dinyatakan
ditutup
Pemeriksaan yang telah ditutup dapat
dibuka kembali atas kewanangan hakim
ataupun permintaan JPU/terdakwa dengan
menyebutkan alasan-alasannya
Dimaksudkan untuk menampung data-data
tambahan sebagai bahan musyawarah
hakim.
Musyawarah Hakim. ?



Dilakukan tanpa kehadiran JPU,terdakwa/penasehat
hukum serta hadirin
Musyawarah untuk mengambil keputusan (Pasal 183
KUHAP ayat 2)
Musyawarah didasarkan pada :
• surat dakwaan, dan
• segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan

Cara musyawarah nya :
• Hakim ketua mengajukan pertanyaan kepada hakim termuda dahulu
dst hingga hakim yang tertua disertai dengan alasannya. hakim
ketua giliran terakhir.

Cara pengambilan keputusan :
• Mufakat ;
• Suara terbanyak ;
• Putusan dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan
terdakwa
 Pelaksanaan
pengambilan keputusan
dicatat dalam buku himpunan putusan
pengadilan (vonis) bersifat rahasia (Pasal
182 ayat 7 KUHAP).
 Pasal 196 KUHAP, putusan (vonis)
disampaikan dengan hadirnya terdakwa,
kecuali ditentukan lain oleh UU.
 Apabila terdakwa > 1 orang, maka putusan
diucapkan di hadapan terdakwa yang hadir.
Dakwaan  Pembuktian
> Tujuan nya :
untuk memperoleh kepastian bahwa apa
yang didakwakan JPU dalam Surat
Dakwaan
kepada terdakwa adalah benar.
> Dengan cara memeriksa :
# mengenai apakah peristiwa/perbuatan
tertentu sungguh pernah terjadi
Mengenai
# mengapa peristiwa tsb tejadi (motif)
Maka dari itu pemeriksaan terdiri dari :
 Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat
di
terima oleh panca indera ;
 memberikan keterangan tentang peristiwaperistiwa yang telah diterima tersebut ;
 Mengggunakan pikiran logis.
Manfaat dengan adanya pembuktian tersebut :
 hakim dapat menggambarkan dalam pikiran nya
apa yang sebenarnya terjadi ;
 sehingga memperoleh keyakinan tentang hal
tersebut ;
 meskipun ia tidak
melihat/mendengar/merasakan sendiri.
•
Teori Keyakinan
– Hakim mendasari keputusan hanya dengan
keyakinan/perasaan nya semata & kesan pribadi
– Tanpa terikat oleh aturan hukum tertentu
– Hakim tidak wajib mengemukakan alasan hukum
yang dipakai dalam memutuskan.
– Hakim bebas menunjuk alat bukti dalam
persidangan, termasuk upaya pembuktian yang sulit
diterima oleh akal (mis.mistik)
– Banyak terdapat dalam sistem peradilan juri atau
pengadilan distrik sebelum KUHAP.
•
Positive- Wettelijk Theory
– Alat bukti yang dapat diajukan di persidangan
ditentukan oleh undang-undang
– Hakim harus & berwenang untuk menetapkan
terbukti atau tidaknya suatu perkara yang
diperiksanya, walaupun berangkali hakim sendiri
belum yakin atas kebenaran putusannya itu.
– Apabila hal tsb diatas terjadi, hakim akan
mengambil putusan yang sejajar. Artinya bahwa
putusannya itu harus berbunyi tentang sesuatu
yang tidak dapat dibuktikan adanya
– Misal 2 saksi disumpah mengatakan seseorang itu
salah, maka hakim harus menjatuhkan putusan
bersalah walaupun hakim sendiri tidak yakin.
 Negative-Wettelijk Theorie
• Positive wettelijk theory + keyakinan hakim yang
didapat dari alat bukti
• Terdapat dalam Pasal 183 KUHAP
 “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya duat alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suau
tindakan pidana benar-benar terjadi dan bawha
terdakwalah yang bersalah melakukannya”
 Negatif
maksudnya ialah walaupun dalam
suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai
UU, maka hakim belum boleh menjatuhkan
hukuman sebelum memperoleh keyakinan
tentang kesalahan terdakwa.
 Vrije
Bewijs Theorie / Conviction
Raissonee (Pembuktian Bebas)
• Ditentukan bahwa hakim dalam menyebutkan
alasan-alasan mengambil keputusan sama sekali
tidak terikat pada penyebutan alat bukti yang
telah diatur dalam UU
• Alat dan cara pembuktian tidak sebutkan dalam UU
• Melainkan hakim secara bebas diperkenankan
memakai alat bukti lain, asalkan semua itu
berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut
logika
 Note
: see stufenbau theory

Alat Pembuktian (bewijsmiddel) ;

Penguraian Pembuktian (bewijsvoering) ;

Kekuatan Pembuktian (bewijskracht) ;

Dasar Pembuktian (bewijsgrond) ;
• Benda & lisan :
 alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana
 Hasil yang diperoleh dari tindak pidana
 Ket. Saksi
• Cara-cara menggunakan alat-alat bukti dalam T.Pidana
• Keterikatan hakim pada alat bukti  See Pasal 184 KUHAP
• Keadaan yang dialami yang diterangkannya dalam kesaksian
disebut Dasar Pembuktian

Beban Pembuktian (bewijslast).
• Mengenai siapakah yang mempunyai beban untuk membuktikan
mengenai unsur-unsur tindak pidana
• Pasal 66 KUHAP “..tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian..”
• Merupakan wujud konkret asas “presumption of innocent

Keterangan Saksi
• Syarat formil :
 Ket.seorang saksi dianggap sah bila diberikan dibawah sumpah (Pasal 160 ayat 3).
Ket.saksi yang tidak disumpah tidak merupakan alat bukti, hanya sebagai
tambahan ket.biasa (Pasal 185 ayat 7).
 Ket.seorang saksi tidak cukup menyatakan seseorang bersalah terhadap
perbuatan yang didakwa padanya (Pasal 185 ayat 2). (Unus Testis nullus
testis/een getuige is geen getuige)
• Syarat Materill
 Ket.saksi sebagai alat bukti apabila keterangan tsb dinyatakan di sidang
pengadilan, mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia alami sendiri
 Kesaksian testimonium de audito tidak diakui sebagai alat bukti yang sah

Keterangan Ahli
• ahli, yang ditanya mengenai sesuatu soal, hanye mengemukakan
pendapatnya tanpa melakukan suatu pemeriksaan.
• Saksi ahli (getuige deskundige), yang ditanya mengenai suatu perkara,
melakukan pemeriksaan “saksi diam” atau barang bukti dan mengemukakan
pendapatnya berdasarkan hasil pemeriksaan.
• Untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan

Surat (Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP)
Surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan
sumpah, yaitu :
• berita acara dan surat surat resmi dalam bentuk resmi yang di
buat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapan
nya, mengenai keadaan yang didengar, dilihat, dialaminya sendiri
berikut alasan yang jelas mengenai keterangan itu.
• Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan per-UU-an atau
surat yang di buat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam
tata laksana yang menjadi tanggung jawab nya bai pembuktian
sesuatu hal/keadaan.
• Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahlian nya mengenai sesuatu hal/keadaan yang
diminta resmi kepadanya.
• Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan nya dengan
isi dari alat pembuktian lain.

Petunjuk (Pasal 188 KUHAP)
• Pada dasarnya adalah hal-hal yang disimpulkan dari alat-alat
pembuktian yang lain yang diperoleh dari Ket.Saksi, Surat
dan/atau Ket.Terdakwa.
• Perbuatan/keadaan yang karena persesuaian nya menandakan telah
terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
•
Keterangan Terdakwa (erkentenis)
– Beda, Pengakuan Terdakwa (bekentenis-HIR)
– Pernyataan pemungkiran pun dapat dijadikan alat
bukti, sehingga penertian nya lebih luas
– Apa yang dinyatakan terdakwa di dalam sidang
tentang perbuatan yang dilakukan nya atau yang
diketahui nya sendiri atau diklaimnya sendiri.
– Sedangkan ket.terdakwa diluar sidang dapat
dipergunakan untuk membantu menemukan bukti
disidang asalkan didukung alat pembuktian lain.
– Diam nya terdakwa di dalam sidang tidak boleh
diterima sebagai bukti ia mengakui kesalahan nya.
 Yurisprudensi
 Penemuan
hukum :
• Interpretasi
• Konstruksi hukum
• Hermeneutika hukum

2 jenis Putusan pengadilan :
• Putusan yang bersifat formil, Putusan pengadilan yang bukan
merupakan putusan akhir, yaitu :
 Pasal 148 ayat 1 KUHAP. Pernyataan tidak berwenangnya pengadilan
untuk memeriksa suatu perkara (onbevoegde verklaring).
misalnya : salah mengajukan berkas perkara
 Pasal 143 ayat 3 KUHAP. Pernyataan dakwaan PU batal (nietig verklaring
van de acte van verwijzing)
misalnya : locus delicti tidak dicantumkan di surat dakwaan
 Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Pernyataan dakwaan PU tidak dapat diterima
(niet ontvankelijk verklaard)
misalnya : perkara daluarsa, nebis in idem, persyaratan aduan (klacht
delict)
 Putusan berisikan penundaan pemeriksaan perkara oleh adanya
perselisihan kewenangan (prejudisiel)
misalnya : perkara ybs menunggu putusan dari hakim perdata misal
dalam hal perzinahan (overspel).
Putusan yang bersifat materil, putusan pengadilan yang
merupakan putusan akhir (einds vonnis), yaitu :
1. Pasal 191 ayat 1 KUHAP. Putusan yang menyatakan
terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak).
Maksudnya ialah pengadilan berpendapat bahwa
kesalahan/perbuatan yang didakwakan terhadap
terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
di dalam pemeriksaan persidangan.
misalnya : minimnya alat pembuktian yang
ditetapkan oleh UU tidak terpenuhi.
 Putusan ini bersifat negatif, artinya putusan tidak
menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan
yang didakwakan itu, melainkan menyatakan bahwa
kesalahan terdakwa tidak terbukti di persidangan.
 See negatief-wettelijk sistem pembuktian KUHAP,
dalam Pasal 183 KUHAP  2 alat bukti+ keyakinan
hakim.
 Jaksa tidak dapat banding ke PT (Pasal 67 KUHAP)
2. Putusan Lepas dari segala tuntutan
(ontslag van alle rechtsvervolging).
Maksudnya ialah Perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti,
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindak pidana, dikarenakan adanya alasan
pembenar (rechtvaardigingsgrond)
dan/atau alasan pemaaf (fait dixcuse).
 Alasan pembenar : Pasal 48, 49(1), 50 &
51(1) KUHAP
 Alasan pemaaf : Pasal 49(2) & 51(2) KUHAP
 Dapat dimintakan banding baik oleh
terdakwa maupun jaksa.
3. Putusan Pemidanaan
Apabila kesalahan terdakwa terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya
terbukti dengan sah dan meyakinkan. Pasal
193 (1) KUHAP, apabila terdakwa terbukti
bersalah, maka harus dijatuhi
pidana.kecuali apabila terdakwa pada
waktu melakukan tindak pidana itu belum
berumur 16 tahun.maka hakim dapat
memilih ketentuan didalam Pasal 45
KUHAP, yaitu :
a. Menyerahkan kembali kepada orang
tua/wali nya tanpa sanksi pidana
b. Diserahkan kepada pemerintah agar
dipelihara dalam suatu tempat pendidikan
negara sampai dengan usia 18 tahun (Pasal
46 KUHAP).
c. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
•
Terdakwa < 16 tahun
– Maximal pidana pokok harus dikurangi 1/3 nya
(Pasal 47 (1) KUHAP).
– Ancaman pidana mati/seumur hidup  15 tahun
– Perintah “segera dilakukan penahanan” hanya
dapat dikeluarkan apabila terdakwa
dipersalahkan terhadap tindak pidana yang
diancam pidana penjara minimum > 5 tahun atau
Tindak pidana yang disebut kan satu per satu
dalam Pasal 21 KUHAP.
– Pasal 194 ayat 1KUHAP, dalam hal putusan
pemidanaan, bebas,atau lepas, hakim akan
memerintahkan supaya barang bukti diserahkan
kepada pihak yang paling berhak , kecuali UU
menentukan lain barang tersebut harus dirampas,
dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat
lagi dipergunakan.
– Semua putusan pengadilan hanya sah dan
mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan
disidang terbuka untuk umum
•
Memberitahukan kepada terdakwa tentang
segala sesuatu yang menjadi hak nya, yaitu
:
– Hak segera menerima atau menolak putusan
– Hak mempelajari putusan sebelum menerima atau
•
menolak hasil putusan dalam batas waktu yang
ditentukan UU
– Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan
untuk mengajukan grasi dalam hal ia menerima
putusan
– Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat
banding, dalam hak ia menolak putusan
– Hak mencabut pernyataan (point 1), dalam waktu
yang ditentukan oleh UU.
Surat putusan vonnis harus sesuai format
Pasal 197 ayat 1 KUHAP


Eksekusi = pelakasanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
In kracht van gewijsde adalah :
• Apabila baik terdakwa maupun jaksa telah menerima putusan
• Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat batas waktu
tanpa dipergunakan oleh yang berhak.
• Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan
tersebut dicabut kembali.
• Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan
penangguhan eksekusi.




Pelaksana putusan pengadilan adalah jaksa (Pasal 270 KUHAP)
Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan di depan umum dan
menurut ketentuan per-UU-an (Pasal 270 KUHAP).
Apabila putusan penagdilan menetapkan perampasan atas barang
bukti, maka jaksa menguasakan kepada Kantor Lelang Negara (KLN)
untuk menjual barang tersebut dalam waktu 3 bulan+ 1 bulan, hasil
lelang dimasukkan dalam kas negara.
Apabia ditetapkan pidana bersyarat, pengawasan dilakukansungguhsungguh menurut UU.
•
•
•
Upaya hukum adalah hak terdakwa atau
penuntut umum untuk melawan putusan
pengadilan (vonnis) untuk tidak menerima
putusan pengadilan.
Maksud dari upaya hukum adalah untuk
memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh
instansi hukum sebelumnya.
2 macam upaya hukum dalam KUHAP :
– Upaya hukum biasa :
• Verzet (perlawanan)
• Banding
• Kasasi
– Upaya hukum luar biasa :
• Kasasi demi kepentingan hukum
• PK putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap (herzeining)
 Verzet
/ Perlawanan (Pasal 214 KUHAP)
• Merupakan upaya hukum untuk melawan putusan
•
•
•
•
pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya
terdakwa (verstek).
Yang berhak melakukannya dalah terdakwa
Perlawanan ini diajukan terhadap putusan yang
dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa yang berupa
pidana perampasan kemerdekaan.
Dengan adanya verzet ini, putusan diluar hadirnya
terdakwa (verstek) menjadi gugur.
Apabila setelah verzet, terdakwa tidak hadir lagi,
maka verstek kuat kembali  mengajukan
pemeriksaan banding.
Banding (Pasal 19, UU No.14 tahun 1970)
 “Atas semua putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak
merupakan pembebasan dari tuduhan, dapat dimintakan banding oleh
pihak-pihak ybs, kecuali UU menentukan lain”
 Pasal 67 KUHAP, permohonan atas banding tidak dapat diajukan atas
:
• Putusan pembebasan (vrijspraak)
• Putusan pelepasan dari semua tuntutan hukum menyangkut kurang
tepatnya penerapan hukumnya
• Petusan pengadilan dalam acara cepat






Wewenang Pengadilan Tinggi
Pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan semua fakta dari
pemeriksaan yang telah dilakukan PN (judex facti).
Permohonan banding diajukan melalui panitera PN dengan
mengeluarkan Akte Permohonan Banding
Max. 7 hari setelah putusan PN
Selama perkara belum diputus, pemohon dapat mencabut permohonan
bandingnya dengan konsekuensi membayar biaya perkara sebagnayk
yang tekah dikeluarkan oleh PN sampai saat pencabutan.
Pemeriksaan didasarkan pada :
• Berkas perkara (berita acara penyidik & pemeriksaan sidang)
• Surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara
• Putusan PN
•
PT akan memutuskan :
– Menguatkan putusan PN
– Mengubah putusan PN
– Membatalkan putusan PN, PT mengadakan putusan
sendiri.
•
Pemeriksaan Kasasi
– Arti kasasi adalah pembatalan  oleh raja
– 1790, diserahkan wewenang pada lembaga
Tribunale Cassation
– Code d’ instruction criminelle (KUHAP Prancis) 
KUHAP Belanda  KUHAP Hindia Belanda
– MA dalam hal ini kekuasaan nya hanya terbatas
pada apakah putusan pengadilan dibawahnya sudah
sesuai dengan hukum ataukah bertentangan.
•
Alasan-alasan nya :
– Apakah benar suatu peraturan hukum tidak
diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya
– Apakah benar cara megadili tidak dilaksanakan
menurut UU
– Apakah benar pengadilan tidak melampaui
wewenangnya.
•
Yang berhak mengajukan kasasi adalah
Terdakwa atau JPU
Yang dapat dimintakan kasasi :
•
Putusan MA (Pasal 254 KUHAP)
•
– Putusan yang mengajukan pemidanaan
– Putusan yang mengandung pelepasan
– MA dapat memutus menolak kasasi
– MA dapat memutus mengabulkan kasasi
KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM
(Pasal 259 KUHAP)
• Dapat diajukan terhadap semua putusan
pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
• Oleh Jaksa Agung kepada Makhamah
Agung melalui panitera PN yang memutus
perkara (Pasal 260 ayat 1 KUHAP)
mengirimkan nya adalah ketua PN.
• Tujuan nya adalah supaya hukum
diterapkan dengan benar sehingga ada
kesatuan dalam peradilan
• Tidak boleh bertentangan dengan pihak
yang berkepentingan
•
•
•
•
Diajukan terhadap putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap >< belum incraht
Diajukan oleh Jaksa Agung kepada MA ><
diajukan oleh terdakwa/JPU
Tenggang waktu mengajukan kasasi tidak
terbatas >< 14 hari seteah putusan
banding
Kasasi demi kepentingan hukum meskipun
dapat diterima oleh MA, tidak ada
pengaruhnya terhadap terdakwa.





Pasal 263 KUHAP  putusan incracht tidak dapat
dilakukan PK
Putusan pengadilan yag telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dapat dimintakan PK
PK tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas dan
lepas dari tuntutan hukum
Sejarahnya diawali oleh kasus Sengkon & Karta tahun
1980.
MA mengeluarkan peraturan MA No.1 tahun 1980 yaitu
PK putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap baik di KUHAP maupun KUHPER
 PENEMUAN
 METODE
 TEORI
HUKUM OLEH HAKIM
KEBEBASAN HAKIM
Hamonangan Albariansyah
The Member of Indonesia Network for Clinical Legal Education (INCLE)