Transcript DASAR PEMBENTUKAN Perda No. 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap TUPOKSI Melakukan Pengawasan thdp.

1
DASAR PEMBENTUKAN
Perda No. 14 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Tekhnis Daerah dan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Cilacap
TUPOKSI
Melakukan Pengawasan thdp pelaks.
Urusan pemerintahan, pelaksanaan
Pembinaan atas penyelngg dan
pelaksanaan urusan Pemerintahan
Desa
Perencaan
Prog.
Pengawasan,
Perumusan Kebijkan dan Fasilitasi
Pengwsan,
Pemeriksaan,
Pengusutan,
Pengujian
dan
Penilaian tugas Pengawasan serta
Pelaksanaan tugas lain yg diberikn
Bupati sesuai Tupoksi
2
3
PERAN INSPEKTORAT
KABUPATEN CILACAP
PREVENTIF
REPRESIF
4
• Tidak mencari - cari kesalahan.
• Merupakan proses yg berlanjut.
• Harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan
koreksi yg cepat dan tepat thd penyimpangan dan
penyelewengan yg ditemukan.
• Bersifat untuk
memperbaiki,
meniadakan penyimpangan.
mengurangi
atau
• Berfungsi sebagai sistem peringatan dini
bagi Obrik.
5
6
ORGANISASI PELAKSANA BOS
TIM PENGARAH
1. TINGKAT PUSAT
2. TINGKAT PROVINSI
3. TINGKAT KAB / KOTA
TIM MANAJEMEN
ORGANISASI
PELAKSANA
1. TINGKAT PUSAT
- Penanggung jawab Umum
- Penanggung Jawab Program
- Penanggung Jawab pelaksana Program
2 TINGKAT PROVINSI
- Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana
3. TINGKAT KABUPATEN / KOTA
- Penggung Jawab dan Tim Pelaksana
4. TINGKAT SEKOLAH
7
1. Penanggungjawab : Kepala Sekolah
2. Anggota
: a. Bendahara
b. Satu orang dari unsur orang tua
siswa di luar komite sekolah.
( Dipilih Kepala Sekolah & Komite
Sekolah dgn mempertimbangkan
kredibilitas serta hindari terjadi
konflik kepentingan )
Tim Manajemen Bos Sekolah ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah
8

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada
kesepakatan bersama antara Tim Manajemen BOS
Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah

Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam
bentuk Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh seluruh
peserta rapat

Dana BOS yang diterima oleh Sekolah dapat dipergunakan
untuk membiayai kegiatan–kegiatan sebagai berikut :
9
 Wajib membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 (SD
kelas 1, 2, 3, dan 6, SMP kelas 9) bagi peserta didik dan
guru.
 Membeli kekurangan buku teks pelajaran kurikulum 2013
atau mengganti buku yang rusak di kelas lainnya.
 Membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 untuk peserta
didik sebagai cadangan yang disimpan di perpustakaan
sebanyak 5% dari jumlah peserta didik.
 Langganan publikasi berkala.
 Akses informasi online.
 Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan.
 Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan.
 Pengembangan database perpustakaan.
 Pemeliharaan perabot perpustakaan.
 Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan.
10
Administrasi pendaftaran;
Penggandaan formulir Dapodik;
Administrasi pendaftaran;
Pendaftaran ulang;
Biaya pemasukan, validasi, pemutakhiran
data dan pengiriman data pokok pendidikan;
Pembuatan
spanduk
sekolah
bebas
pungutan;
Penyusunan RKS/RKAS;
Dan kegiatan lain yang terkait.
11
 PAKEM (SD) dan Pembelajaran Kontekstual
(SMP);
 Pengembangan pendidikan karakter;
 Pembelajaran remedial dan pengayaan;
 Pemantapan persiapan ujian;
 Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja,
pramuka dan palang merah remaja;
 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 Pendidikan Lingkungan Hidup;
 Pembiayaan lomba-lomba yang belum dibiayai.
12
Ulangan harian;
Ulangan tengah semester;
Ulangan akhir semester/Ulangan
Kenaikan Kelas;
Ujian sekolah.
13
ATK, bahan praktikum, buku induk,
buku inventaris;
Minuman/makanan
ringan
keseharian di sekolah;
Pengadaan suku cadang alat kantor;
Alat-alat kebersihan sekolah;
14
 Listrik, air, telepon, dan internet (fixed/mobile
modem) baik berlangganan maupun prabayar;
 Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk
pemasangan baru;
 Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok
di daerah tertentu;
 Pengecatan, perbaikan bagian bangunan yang
rusak;
 Perbaikan mebeler;
 Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC)
dan saluran air hujan;
15
 Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
 Pegawai administrasi (termasuk administrasi
BOS SD);
 Pegawai perpustakaan;
 Penjaga Sekolah;
 Satpam;
 Petugas Kebersihan.
16
KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;
Menghadiri seminar yang terkait langsung
dengan peningkatan mutu pendidik dan
ditugaskan oleh sekolah;
 Membantu biaya/alat transportasi yg merupakan
inventaris sekolah;
 Membeli seragam, sepatu dan alat tulis;
17
 Alat Tulis Kantor;
 Penggandaan, surat-menyurat, insentif bendahara
dalam rangka penyusunan laporan BOS;
 Biaya transportasi mengambil dana BOS di
bank/pos;
 Desktop/workstation maks 4 (SD) dan 7 (SMP);
 Printer atau printer plus scanner maks 1 unit;
 Laptop maks 1 unit seharga maks Rp 6 juta;
 Proyektor maks 2 unit seharga maks Rp 5 juta/unit.
18
Peralatan pendidikan yang mendukung
kurikulum 2013;
Mesin ketik;
Peralatan UKS;
Pembelian meja dan kursi peserta didik
jika meja dan kursi yang ada sudah rusak
berat
19
1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membelisoftware/perangkat
lunak
untuk
pelaporan
keuangan BOS atau software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah
dan memerlukan biaya besar, misal : studi banding, studi
tour (karya wisata ) dan sejenisnya;
5. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
Kec/Kab/Kota/Prov/Pusat atau pihak lainnya kecuali untuk
menanggung biaya siswa / guru yang ikut dalam kegiatan
tersebut
6. Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru.
7. Membeli seragam/pakaian bagi guru / siswa untuk
kepentingan pribadi ( bukan inventaris sekolah) kecuali
untuk siswa penerima SSM
20
8. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
9. Membangun gedung/ ruangan baru
10. Membeli bahan/ peralatan yang tidak mendukung proses
pembelajaran;
11. Menanamkan saham;
12. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana
pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar
13. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya
dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka
perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara
keagamaan
14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan /
sosialisasi / pendampingan terkait program BOS / perpajakan
program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD
Pendidikan Prov/Kab/Kota dan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
21
1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti
kuitansi yang sah ;
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus
dibubuhi dengan materai yang cukup sesuai dengan
ketentuan bea materai ;
3. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci
sesuai dengan peruntukannya ;
4. Uraian tentang jenis / jasa yang dibayar dapat dipisahkan
dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi ;
5. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah
dan lunas dibayar oleh Bendahara ;
6. Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh
bendahara BOS sebagai bukti dan bahan laporan.
22
23
Bendahara BOS belum memungut pajak
atau kekurangan pemungutan pajak dan
pajak yang telah dipungut belum disetor
tepat waktu;
 Bendahara BOS blm mencatat seluruh
penerimaan maupun pengeluaran ke dalam
BKU BOS ( khususnya jasa bank, adm bank
dan pajak)

Produced by [email protected]
24
 Bendahara
belum mengerjakan bukubuku pembantu sesuai ketentuan; (Buku
bantu kas tunai, buku bantu pajak, buku
bantu bank);
 Masih Terdapat penggunaan dana BOS
yang tidak sesuai dengan ketentuan :
 Pembayaran perjalanan dinas yang
tidak ada kaitannya dengan operasional
sekolah;
25
Pembayaran belanja yang tidak
diperbolehkan menggunakan dana
BOS (seperti : pasang iklan ucapan,
spanduk/banner yang tidak ada
kaitannya dengan kegiatan belajarmengajar dll);
Terdapat pemberian honor tim
kegiatan yang tidak sesuai
standar/tidak wajar/tidak efisien;
26

Masih terdapat bukti pembayaran yang belum
dilampiri dengan bukti pendukung yang
memadai antara lain ;
 Pengeluaran dengan nilai diatas 250 ribu
tidak dibubuhi materai sesuai dengan
ketentuan bea materai;
 Pembelian barang tidak didukung dengan
nota pembelian/faktur;
 Pembayaran perjalanan dinas tidak didukung
dengan Surat Tugas, SPPD dan tanda terima
uang serta laporan perjalanan dinas.
27

Pembayaran makan minum rapat tidak
didukung dengan undangan, daftar hadir dan
notulen rapat;
 Pembayaran untuk kegiatan belum didukung
rincian penggunaan dana (kwitansi hanya
ditanda tangani oleh panitia/koordinator
kegiatan)
28
29