Transcript 2012 - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH PERBATASAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2012
1
1
Sistematika Paparan
1. Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional
2. Biaya Pendidikan
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012
5. Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
6. Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah Perbatasan
2
1
Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional
3
Tahapan Pembangunan Pendidikan Nasional
Fokus Internal
VISI 2025
PERIODE
TEMA
Fokus Eksternal
INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024
Peningkatan
Kapasitas &
Modernisasi
Penguatan
Pelayanan
Daya Saing
Regional
Daya Saing
Internasional
VISI 2014 :
“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif“
MISI 2010-2014 :
M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4. Meningkatkan Kesetaraan Memperoleh Layanan Pendidikan
M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan
Memperoleh Layanan Pendidikan
4
2
Biaya Pendidikan
5
Jenis Biaya Pendidikan
Menurut PP No 48 Tahun 2008 ada 3 jenis biaya pendidikan:
• Biaya Satuan Pendidikan: biaya penyelenggaraan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan
• Biaya Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan: biaya
penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau
penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
• Biaya Pribadi Peserta Didik: biaya pendidikan yang harus
dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses
pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
6
Biaya Satuan Pendidikan
Terdiri dari:
• biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana,
pengembangan sdm, dan modal kerja tetap.
• biaya operasi, terdiri dari biaya personalia dan biaya
nonpersonalia.
• bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikannya
• beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik yang berprestasi.
7
3
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
8
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
• Secara umum BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun
yang bermutu;
• Secara khusus:
– Membebaskan pungutan bagi siswa SMP negeri terhadap biaya operasi
sekolah
– Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
dalam bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta
– Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta;
9
Alokasi BOS Tahun 2011-2012
2011
Jenjang
Jumlah
Sekolah
Jumlah
Siswa
2012
Dana
(Rp. 1000)
Jumlah
Sekolah
Jumlah
Siswa
Dana
(Rp. 1000)
SD
146.904
27.225.299
10.824.883.106
147.491
27.153.667
15.749.126.860
SMP
32.861
9.526.216
5.441.156.070
33.669
9.425.336
6.691.988.560
179.765
36.751.515
16.266.039.176
181.160
36.579.003
22.441.115.420
Buffer
545.966.584
TOTAL
16.812.005.760
Biaya Satuan BOS 2012:
1. SD
2. SMP
1.153.684.580
23.594.800.000
: Rp. 580.000,-/siswa/tahun
: Rp. 710.000,-/siswa/tahun
10
Landasan Penyaluran BOS tahun 2012
1. Pidato Bapak Presiden : Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU
APBN 2012 beserta Nota Keuangan 16 pada Agustus 2011: Proses yang
menghambat penyaluran BOS harus ditiadakan.
2. UU APBN No 22 Tahun 2011 Tentang APBN Tahun 2012
mengamanatkan bahwa mekanisme penyaluran dana BOS disalurkan
dari rekening kas umum negara (KUN) ke rekening kas umum daerah
(KUD) provinsi untuk selanjutnya diteruskan kepada masing-masing
satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk
hibah
3. Keputusan rapat di Komite Pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Wakil
Presiden menginstruksikan bahwa BOS harus disalurkan dengan prinsip
tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat penggunaan.
Diharapkan tanggal 9 – 16 Januari 2012 BOS triwulan 1 harus sudah
disalurkan dan diterima Satuan Pendidikan
11
Karakteristik BOS tahun 2012
Mekanisme penyaluran BOS tahun 2012
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012
Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota
Kas Umum
Daerah
Provinsi
SKPD
Pendidikan
Provinsi
Sekolah
Negeri/Swasta
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Provinsi
Kab/Kota
Sekolah
Pemerintah Daerah Provinsi wajib membuat dan menyampaikan:
• Laporan Realisasi Penyaluran BOS kepada MenKeu c.q.
DJPK
• Laporan Penggunaan BOS kepada Mendikbud c.q. DJ
DikDas.
Penyampaian Laporan Realisasi Penyaluran:
 akhir Maret 2012 untuk penyaluran Triwulan I;
 akhir Juni 2012 untuk penyaluran Triwulan II;
 akhir September 2012 untuk penyaluran Triwulan III
 akhir Desember 2012 untuk penyaluran Triwulan IV.
*) Nilai Rp – 99,81%
Minggu
ke
Jumlah Prov yang sudah
menyalurkan
I
7,04% (3 Provinsi)
II
87,32% (29 Provinsi)
III
100% (33 Provinsi)
Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS
Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Pusat
Realisasi Penyaluran BOS 2012
Per 19 Januari 2012
PENGGUNAAN DANA BOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Pembelian/ penggandaan buku teks pelajaran
Kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa
Kegiatan Ulangan dan Ujian
Pembelian bahan-bahan habis pakai
Langganan daya dan jasa
Perawatan sekolah
Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan
tenaga kependidikan honorer.
Pengembangan profesi guru
Membantu siswa miskin
Pembiayaan pengelolaan BOS
Pembelian perangkat komputer
Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12
telah terpenuhi pendanaannya dari BOS
12
Persentase Penyaluran BOS 2010, 2011, dan 2012
Triwulan 1
Bulan ke-2
Bulan ke-1
100%
Bulan ke-3
100% *)
92.00%
19 Jan 2012
90%
84.70%
88.10%
Lebih difokuskan pendampingan
pada penggunaan dan
pertanggung jawaban BOS
80%
70%
97.80%
70.60%
62.40%
65.80%
60%
2011
50%
2010
2012
36.00%
40%
43.30%
47.90%
38.20%
32.20%
27.00%
30%
25.20%
20%
12.30%
17.30%
12.10%
10%
0%
0%
4.60%
0%
0%
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
*) Nilai Rp – 99,81%
7.40%
13
Hal-hal Baru Dalam Dana BOS tahun 2012
Jenjang
Satuan Biaya Per Siswa Per Tahun
2011
2012
SD
397.000
580.000
SMP
570.000
710.000
Peningkatan satuan biaya
BOS untuk menjamin
pendidikan dasar yang
bebas pungutan
1. Mencakup 100% biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar (SD dan
SMP).
2. Dapat digunakan untuk biaya personal untuk siswa dari keluarga miskin, antara lain:
• Tambahan bantuan biaya transportasi
• Alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang akan menjadi barang
inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll)
• Seragam, sepatu dan alat tulis bagi siswa penerima subsidi siswa miskin (SSM)
3. Penyaluran daerah sulit, terpencil, terisolir (1.201 kec di 161 Kabupaten) dilakukan
setiap semester agar lebih mempermudah pengambilan pada bank penyalur yang
ditunjuk.
14
Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (1/2)
Sekolah
Aceh
930
Sumut
Sumbar
Riau
Kepri
Jambi
Sumsel
Babel
Bengkulu
Lampung
DKI Jkt
742
1.166
Jateng
DIY
477
4.106
4.485
3.182
1.996
Jatim
Kalbar
9.385
SMP
1.078
4.080
4.179
SD
510.070
201.740
SMP
1.819.534
626.521
678.504
207.553
3.437
946
827
268
2.372
598
4.565
1.161
788
189
1.337
386
4.565
1.215
2.925
943
Jabar
Banten
SD
3.355
2.258
4.127
Siswa
779.028
224.331
191.197
59.871
411.951
120.312
939.499
323.034
154.920
46.429
228.559
85.632
904.161
312.784
832.394
343.594
19.954
4.835.873
1.655.657
388.888
19.629
1.240.069
1.203.429
3.174.832
302.029
124.716
19.904
1.214.436
3.151.395
641.774
195.281
15
Distribusi Alokasi BOS Tahun 2012 (2/2)
Sekolah
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Gorontalo
Sulteng
Sulbar
Sultra
Bali
NTB
670
879
304
Maluku
Malut
Papua
Pap Brt
2.779
6.327
1.418
1.282
2.416
397
3.062
700
546
393
1.193
1.713
1.249
522
954
221
2.286
402.713
1.053.697
379.772
180.832
58.011
350.671
119.255
420.067
177.462
542.428
175.637
2.268
643
SMP
467.786
157.198
282.507
111.023
144.698
44.731
387.146
116.474
2.204
699
87.126
SD
295.233
105.710
2.229
707
NTT
SMP
2.910
572
285
SD
2.506
673
Sulsel
Siswa
4.597
263.454
246.831
90.769
177.364
59.818
415.829
104.824
140.853
39.864
849.223
16
Kontribusi BOS untuk Wajar Dikdas
• Dana operasional sekolah tercukupi;
• Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berangsurangsur terpenuhi;
• Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan;
• Akses ke sekolah meningkat, konsekuensinya APK dan
APM meningkat;
• Menekan Angka Putus Sekolah;
• Meningkatkan Angka Transisi (dari SD ke SMP);
• Mengurangi disparitas antara Kota dengan kabupaten
17
Dampak Pelaksanaan BOS
Terhadap Kinerja Proses Belajar
Region
BOS Effect
Sumatera
Java
Bali
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
Changes Attributable to BOS:
Lower dropout rate
76%
74%
81%
74%
80%
54%**
50%**
Higher student transition to JS
89%
90%
81%**
87%
91%
86%
74%**
Less fundraising in school
63%
62%
62%
58%
61%
40%**
41%*
Enrollment of more poor students
69%
63%
74%
60%
75%
48%
68%
More available books
91%
94%
94%
87%
94%
80%
50%*
Increased school authority
73%
76%
79%
72%
75%
69%
56%**
Higher student performance
88%
90%
92%
80%
97%**
81%
81%
Notes: Percentages constructed by taking the average across district head, school principal, SC head, SC member and teachers in
school (equally weighted). * Mean is significantly different at 0.01 level; ** Mean is significantly different at 0.05 level. Data are
weighted
SOURCE: World Bank, SBM National Survey, 2010
Dengan kenaikan satuan BOS 2012, dan perbaikan dalam penyaluran,
penggunaan dan pertanggung jawaban, Dampak BOS 2012 terhadap
kinerja proses belajar akan bertambah besar.
18
Peran Pemerintah Daerah
1. Pemda tetap menganggarkan dana untuk operasional
sekolah (BOSDA) dari sumber APBD;
2. Ikut membantu melakukan pembinaan, monitoring dan
pengawasan terhadap program BOS di sekolah
3. Pemda mengalokasikan dana untuk Tim Manajemen BOS
masing-masing daerah dari sumber APBD
19
Data Daerah yang Mengalokasikan BOSDA/BOP tahun 2011
1. Pemda Provinsi: 15 provinsi mengalokasikan dana BOSDA sebesar
antara Rp. 48.000 siswa/th (di Sulut) s/d Rp. 700,000 per siswa/tahun
(di NTB)
2. Pemda Kabupaten/Kota: 300 kabupaten/kota mengalokasikan dana
BOSDA sebesar antara Rp. 5,000/siswa/th (di Pematang Siantar) s/d
Rp.3,500,000 per siswa/tahun (di Teluk Bintuni).
20
Permendikbud No 60/2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan
Pada SD dan SMP
Pasal 1:
• Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan pada sekolah yang berasal dari
peserta didik atau orang tua/wali secara langsung maupun tidak langsung
• Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau
diperlukan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
Pasal 2:
• Biaya pendidikan pada SD Negeri dan SMP Negeri bersumber dari APBN
dan/atau APBD sampai terpenuhi SNP
• Pemenuhan biaya pendidikan dilakukan melalui bantuan operasional sekolah
21
Larangan Pungutan (Permendikbud 60/2011)
Pungutan
Sekolah
Biaya
Operasional
Biaya Investasi
A. Sekolah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
B. Sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang menerima BOS
C.
D.
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf
internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan
menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa
persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
: Dilarang
22
4
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan 2012
23
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012
TUJUAN
SASARAN
menunjang program
wajib belajar pendidikan
dasar 9 (sembilan) tahun
yang bermutu dan/atau
pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
SD/SDLB dan
SMP/SMPLB
NEGERI ATAU
SWASTA
24
Kebijakan AK Bidang Pendidikan
untuk SD/SDLB tahun 2012
KEGIATAN
Rehabilitasi Ruang
Kelas Rusak Berat
beserta perobotnya
PENGADAAN SARANA
PENINGKATAN MUTU
1. Pembangunan ruang perpustakaan
beserta perabotnya
2. Pengadaan peralatan pendidikan:
•
•
•
•
Matematika;
Ilmu Pengetahuan Alam;
Ilmu Pengetahuan Sosial,
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan;
• Bahasa; dan
• Seni Budaya dan Keterampilan.
25
Kebijakan DAK Bidang Pendidikan
untuk SMP/SMLB tahun 2012
KEGIATAN
Rehabilitasi Ruang
Belajar Rusak Berat
dan perabotnya
PENGADAAN SARANA
PENINGKATAN MUTU
(Peralatan lab IPA, Bahasa dan IPS)
26
Target Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan
untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012
Target yang akan dicapai dalam program DAK bidang
pendidikan untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun
anggaran 2012 adalah tersedianya ruang kelas dan
sarana peningkatan mutu yang cukup dan layak.
27
Alokasi DAK
Bidang Pendidikan tahun 2012
Alokasi DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012 sebesar
Rp. 10,0413 Triliun.
dengan proporsi alokasi nasional sbb:
– Jenjang SD/SDLB
= 80% (Rp 8,03304 triliun),
– Jenjang SMP/SMPLB = 20% (Rp 2,00826 triliun).
Setiap kabupaten/kota penerima DAK bidang pendidikan tahun
anggaran 2012 wajib menyediakan dana pendamping dari APBD
minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana yang
diterima.
28
Proporsi Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB tahun 2012
80 %
Rehababilitasi Ruang Kelas SD/
Ruang Belajar SMP
Rusak Berat beserta perabotnya
20 %
SD/SDLB:
Pengadaan sarana peningkatan
Mutu Pendidikan
 Pembangunan
Perpustakaan, dan
 Peralatan Pendidikan
SMP/SMPLB
Pengadaan alat Pendidikan
29
Penggunaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2012
SD/SDLB
 Rehabilitasi ruang kelas yang rusak
berat;
 Peningkatan Mutu Peendidikan:
a. Pembangunan ruang
perpustakaan termasuk
perabotnya; dan
b. Peralatan pendidikan
SMP/SMPLB
 Rehabilitasi ruang belajar
rusak berat;
 Peningkatan mutu
pendidikan:
a. Pengadaan peralatan lab.
IPA
b. Pengadaan peralatan lab.
Bahasa
c. Pengadaan Peralatan IPS
30
Penyaluran Dana
 DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012
disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat c.q
Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum
Daerah (Kabupaten/Kota).
 Mekanisme dan tata cara mengenai penyaluran DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2012 dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
31
Pelaksanaan


Sekolah melaksanakan rehabilitasi ruang kelas rusak berat
beserta perabotnya dan/atau pembangunan ruang perpustakaan
beserta perabotnya secara swakelola sesuai peraturan
perundang-undangan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
sesuai prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Pengadaan peralatan pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dengan mekanisme penyedia barang/jasa sesuai
peraturan perundang-undangan
32
5
Program Pembiayaan untuk Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
33
Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar
NO
PROGRAM
1
TUNJANGAN PROFESI
2
SASARAN
BIAYA
57,651 ORANG
1,505,990,400,000
SUBSIDI TUNJANGAN FUNGSIONAL
207,946 ORANG
748,605,600,000
3
TUNJANGAN PTK DAERAH KHUSUS
50,038 ORANG
1,490,091,610,000
4
TUNJANGAN PENDIDIKAN KHUSUS
913 ORANG
16,434,000,000
5
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S1/DIV
104,339 ORANG
365,186,500,000
6
PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI S2
664 ORANG
31,872,000,000
7
BANTUAN PENGUATAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
8
TUNJANGAN GURU SILN
TOTAL
3,594
KK
114,380,000,000
286 ORANG
39,194,764,000
421,837 ORANG
4,311,754,874,000
34
Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar (lanjutan)
1. Tunjangan Profesi merupakan tunjangan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan baik PNS maupun Bukan PNS yang sudah tersertifikasi
(Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005)
2. Subsidi tunjangan fungsional merupakan subsidi bagi guru Non PNS yang
belum tersertifikasi (PP No. 74 tahun 2008)
3. Tunjangan PTK daerah khusus merupakan tunjangan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan yang mengajar di daerah khusus (PP No. 74 tahun
2008)
4. Tunjangan pendidikan khusus merupakan tunjangan bagi pendidik
pendidikan khusus yang juga mengajar di kelas inklusi (PP No. 74 tahun
2008)
5. Program peningkatan kualifikasi S1/DIV merupakan bantuan biaya bagi
pendidik dan tenaga kependidikan yang sedang meningkatkan
kualifikasinya ke S1/DIV (Amanat UU No. 14 tahun tahun 2005)
35
Biaya Pemerintah Pusat untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dasar (lanjutan)
6. Program peningkatan kualifikasi S2 merupakan beasiswa bagi pendidik
dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasinya ke jenjang
S2 (Permendiknas No. 28 tahun 2010 bahwa minimal persyaratan kepala
sekolah dan pengawas adalah S2)
7. Bantuan peningkatan karir PTK merupakan bantuan bagi kelompok kerja
pendidik untuk dapat meningkatkan karirnya (Permenegpan No. 16
tahun 2009)
8. Tunjanan guru SILN merupakan honor pemerintah pusat kepada
pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah indonesia
luar negeri
36
6
Program Pembangunan Pendidikan Dasar di Daerah
Perbataasan
37
LOKASI PERBATASAN YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN TAHUN 2012
Provinsi
Kabupaten
NTT
TTU
Kupang
1
Belu .
2
KALBAR
Rote Ndao
Alor
Sambas
Bengkayang
Sanggau
Sintang
Kapuas Hulu
3
KALTIM
Kutai Barat
Malinau
Nunukan
4
PAPUA
Merauke
Bovendigul
Peg. Bintang
Keerom
Kota Jayapura
Lokasi Prioritas I
(2012)
Amfoang Timur
Insana Utara
Bikomi Utara
Bikomi Nalulat
Kobalima Timur
Lamaknen Selatan
Tasifeto Timur
Kalabahi
Paloh
Jagoi Babang
Entikong
Ketungau Hulu
Badau
Kayan Hulu
Sebatik barat
Krayan
Sebatik*
Eligobel
Sota
Merauke
Mindiptana
Waropko
Batom
Iwur
Kiwirok
Arso
Web
Senggi
Waris
Muara Tami
Kecamatan
Lokasi Prioritas II
Lokasi Prioritas III
(2013)
(2014)
Kefamenanu
Nalbenu
Miaomaffo Barat
Bikomi Tengah
Mutis
Musi
Atambua
Lamaknen
Lasiolat
Raihat
Tasifeto Barat
Nanaet Dubesi
Malaka Barat
Rote Barat Daya
Sajingan Besar
Siding
Sekayam
Ketungau Tengah
Puring Kencana
Batang Lupar
Embaloh Hulu
Puttussibau Utara
Puttussibau Selatan
Long Apari
Long Pahangai
Pujungan
Kayan Hilir
Bahau Hulu
Kayan Selatan
Krayan Selatan
Lumbis
Sebuku
Muting
Ulilin
Noukenjeri
Tanah Merah
Jair
Oksibil
Jayapura Utara
-
No
5
6
7
Provinsi
NAD
SUMUT
RIAU
Kabupaten
Kota Sabang
Serdang Bedagai
Rokan Hilir
Bengkalis
Indragiri Hilir
Kep. Meranti
Kota Dumai
8
KEPRI
Natuna
Kep. Anambas
Kota Batam
Bintan
Karimun
9
SULUT
Kepulauan
Sangihe
Kepulauan Talaud
Kecamatan
Lokasi Prioritas III
Lokasi Prioritas II
(2014)
(2013)
Lokasi Prioritas I
(2012)
Sukakarya
Pasirlimau Kapuas
Bunguran Timur
Bunguran
Barat
Midai
Pulau Laut
Subi
Batam
Bulang
Bintan Timur
Bintan Utara
Tambelan
Teluk Bintan
Kundur
Meral
Moro
Tanjung Beringin
Sinaboi
Bukit Batu
Bantan
Rupat Utara
Enok
Gaung
Kateman
Merbau
Rangsang
Dumai
Serasan
-
Jemaja
Belakang Padang
-
Tabukan Utara
Tahuna
Melonguane
Miangas
-
Nanusa
-
PP. Terselatan (Kisa
10
MALUKU
11
MBD
MTB
Kep. Aru
PP. Wetar
Tanimbar Selatan Pulau-pulau Aru
(Warabal)
Morotai
Morotai Selatan
-
MALUKU
UTARA
PAPUA BARAT
0TOTAL
Raja Ampat
-
-
-
39
Kep. Ayau
32
4
INTERVENSI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR
WILAYAH PERBATASAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rehabilitasi gedung SD -SDLB dan SMP-SMPLB
Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) berasrama
Pembangunan SD-SMP Satu Atap
Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL)
Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Bantuan Sarana Pembelajaran
Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Khusus
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
BENTUK PENYALURAN ANGGARAN
1. Melalaui APBN
a. Melalui APBN Pusat
b. Melalui Dana Dekon
2. Melalaui APBN Tranfer Ke Daerah
a. Tranfer Daerah ke Provinsi: BOS
b. Tranfer Daerah ke Kab/Kota: DAK, Tunjangan Guru
Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan
USB
NO
PROVINSI
RKB
SD
KABUPATEN
Sasaran
SMP
Anggaran
Sasaran
Anggaran
SD
Sasaran
SMP
Anggaran
Sasaran
Anggaran
40
Intervensi Pembangunan Pendidikan Di Daerah Perbatasan
BANTUAN SISWA MISKIN
NO
PROVINSI
SD
KABUPATEN
Sasaran
REHAB RKRB (PUSAT)
SMP
Anggaran
Sasaran
Anggaran
SD
Sasaran
SMP
Anggaran
Sasaran
Anggaran
41
Terima Kasih
42