Slide 1

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 2

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 3

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 4

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 5

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 6

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 7

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 8

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 9

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 10

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 11

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 12

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 13

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 14

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 15

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 16

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 17

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 18

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 19

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 20

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 21

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 22

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 23

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 24

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 25

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 26

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 27

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 28

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 29

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 30

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 31

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 32

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 33

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 34

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 35

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 36

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 37

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 38

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 39

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 40

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 41

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 42

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 43

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak


Slide 44

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SUBAG PROGRAM
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
2015
1

TUJUAN...meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.
Membebaskan seluruh peserta
didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri
maupun swasta

Membebaskan pungutan bagi
seluruh peserta didik miskin
negeri dan swasta terhadap
biaya operasi sekolah

Meringankan beban biaya
operasi sekolah bagi peserta
didik di sekolah swasta

Capaian Utama BOS 2015

• Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT,
termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) negeri
Sekolah

2014

2015

SD/SDLB

Rp. 580.000/siswa/th

Rp. 800.000/siswa/th

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

Rp. 710.000/siswa/th

Rp. 1.000.000/siswa/th
2

Sasaran BOS 2015
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT, dan SDSMP Satu Atap (SATAP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia
yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

Sekolah dengan
jumlah peserta didik
minimal 60
(SD/SDLB) dan
(SMP/SMPLB/Satap

• Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan unit cost
sbb:
• SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
• SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta
didik/tahun

Sasaran BOS 2015
BEBERAPA KRITERIA SEKOLAH YANG TIDAK MENDAPAT
PERLAKUAN KHUSUS

Sekolah swasta yang
menetapkan standar
iuran/pungutan mahal

Sekolah yang tidak diminati
oleh masyarakat sekitar karena
tidak berkembang sehingga
jumlah peserta didik sedikit dan
masih banyak alternatif sekolah
lain di sekitarnya

Sekolah yang terbukti dengan
sengaja membatasi jumlah
peserta

Ketentuan sekolah yang menerima
perlakuan khusus sebagai berikut:
Harus memberitahukan
secara tertulis kepada orang
tua peserta didik dan
memasang di papan
pengumuman jumlah dana
BOS yang diterima sekolah.

Mempertanggungjawabkan
jumlah dana BOS sesuai
jumlah yang diterima

Membebaskan
iuran/pungutan dari orang
tua siswa

Sasaran BOS 2015
Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60
peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sbb
SD/SMP/Satap yang berada
di daerah terpencil atau
terisolir yang pendiriannya
telah didasarkan pada
ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah.

Sekolah di daerah kumuh
atau daerah pinggiran yang
peserta didiknya tidak dapat
tertampung di sekolah lain
di sekitarnya

Bersedia membebaskan
iuran bagi seluruh siswa

A. Sekolah Penerima BOS
1.

2.
3.
4.
6.
7.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima
BOS
Sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa
melalui komite sekolah
Semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan
pungutan kepada orang tua/wali siswa
Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat atau orang tua/wali siswa
yang mampu memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah
Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan
sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orangtua/wali
Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh
sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan

7

B. Program BOS dan Wajar 9 Tahun yang Bermutu
Melalui program BOS yang terkait dengan Wajar 9 thn, setiap pengelola
program pendidikan harus memperhatikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun
yang bermutu
BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan
finansial
BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP
Kepala Sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke
SMP/SMPLB
Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya
untuk diajak kembali ke bangku sekolah
Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel
BOS tidak menghalangi siswa, orangtua yang mampu, atau walinya memberikan sukarela
yang tidak mengikat kepada sekolah

8

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan
melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian
integral dari RKAS tersebut
4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri
sekolah (EDS)
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan
pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan
oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan
(untuk sekolah swasta)

9

4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
Penanggung
Jawab

Tim Pelaksana
Program BOS

• Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
•
•
•
•

Manajer
Unit Pendataan SD/SDLB
Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP
Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor SKPD Pendidikan
Kab/Kota

10

5. Tim Manajemen BOS Sekolah
Penanggung
Jawab

Anggota

• Kepala Sekolah
• Bendahara BOS Sekolah
• Satu orang dari unsur orangtua siswa di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya
konflik kepentingan

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah

11

6. Tugas dan Tanggungjawab Tim Manajemen
BOS Sekolah
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Mengisi , mengirim dan meng-update Dapodik secara lengkap
Membuat RKAS (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2)
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada
Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan RKAS di
papan pengumuman sekolah
Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
Membuat laporan BOS-K7 dan BOS-K7a sebagai bentuk pertanggungjawaban
Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara
pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7C
Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan paling lambat 5 Januari
2014

12

Prosedur Pelaksanaan dan Penggunaan
Dana BOS

13

A. Mekanisme Pengalokasian Dana BOS
DAPODIK

14

Proses Pendataan Pendidikan Dasar
( Lanjutan.....)
Penunjukkan
Penanggungjawab
Dapodik

1

2

 Penjab Dapodik adalah seorang guru atau
pegawai tata usaha yang sudah ada di sekolah
atau pegawai yang selama ini telah direkrut
untuk membantu pengelolaan dana BOS
(khususnya untuk SD)
 Penjab Dapodik yang dipilih memiliki
kompetensi dapat mengoperasikan minimal
windows, word, dan excell
 Penjab Dapodik bertanggungjawab terhadap
pemasukan data, validasi, verifikasi dan
pengiriman Dapodik
 Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap
yang khusus untuk menangani Dapodik
sehingga membebankan honor rutin sekolah.
 Biaya yang diperlukan untuk menggandakan
formulir, pemasukkan data, verifikasi, updating
dan pengiriman data dapat menggunakan dana
BOS
15

Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
( Lanjutan.....)
Alokasi Dana BOS
Berdasar Dapodik

TRIWULAN 1
30 Nov 2014

TRIWULAN 2
15 Feb 2015

Sekolah yang tidak
mengisi Dapodik tidak
dialokasikan dana BOS

TRIWULAN 3
15 Mei 2015

TRIWULAN 4
21 Sept 2015

16

Mekanisme Penyaluran BOS
Kementerian
Keuangan RI
Transfer dana BOS per-provinsi
sesuai PMK dana BOS 2012

Penyampaian Permendikbud alokasi
dana BOS, nomor rekening dan NPHD
persekolah per-Kab/Kota

SKPD
Pendidikan
Provinsi

Kas Umum
Daerah
Provinsi

Permendagri Pengaturan
Pengelolaan Dana BOS

Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing
rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota

Sekolah
Negeri/Swasta
17

Mekanisme Pengambilan dana BOS

Pengambilan dana dilakukan oleh
Bendahara sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah

Dana BOS harus diterima secara
utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan
oleh pihak manapun

18

Penggunaan Dana BOS 2015
PENGGUNAAN DANA BOS

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Kegiatan dalam rangka penerimaan
siswa baru
3. Kegiatan pembelajaran dan
ekstrakurikuler siswa
4. Kegiatan Ulangan dan Ujian
5. Pembelian bahan-bahan habis pakai
6. Langganan daya dan jasa
7. Perawatan sekolah
8. Pembayaran honorarium bulanan guru
honorer dan tenaga kependidikan
honorer
9. Pengembangan profesi guru
10. Membantu siswa miskin yg belum
menerima BSM dan KIP
11. Pembiayaan pengelolaan BOS
12. Pembelian perangkat komputer
13. Biaya lainnya jika seluruh komponen 1
s.d. 12 telah terpenuhi pendanaannya
dari BOS

Wajib membeli buku Kurtilas untuk kls 1,2,3,6 sejumlah
siswa dan guru, membeli kekurangan/mengganti yang
rusak untuk kelas 4 dan 5.
Perbaikan sanitasi sekolah (Kamar mandi dan WC) dan
saluran air hujan

Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM, pegawai
administrasi (termasuk adm BOS SD, Pustakawan,
penjaga sekolah, Satpam, pegaawai kebersihan. Batas
Maks 15% dr total dana BOS yg diterima.
Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer
harus memperolah persetujuan Disdik Kab/Kota dgn
menggunakan prinsip pemerataan.

Laptop 1 unit dgn harga maks 6jt di toko resmi,
proyektor harga mask 5jt ditoko resmi
Peralatan pendidikanyang mendukung kurikulum
2013
19

D. Larangan Penggunaan Dana BOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Disimpan dengan maksud dibungakan
Dipinjamkan kepada pihak lain
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS)
Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata)
dan sejenisnya
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali
untuk menanggung biaya siswa atau guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa
penerima BSM
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat
Membangun gedung/ruangan baru
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
Menanamkan saham
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh dan wajar
Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah

20

Monitoring dan Supervisi

21

Monitoring dan Supervisi BOS
• Bentuk: Melakukan pemantauan, pembinaan dan
penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.
• Tujuan: Meyakinkan bahwa dana BOS diterima oleh yang
berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang
tepat
• Komponen utama yang dimonitor antara lain:
–
–
–
–
–

Alokasi dana sekolah penerima bantuan
Penyaluran dan penggunaan dana
Pelayanan dan penanganan pengaduan
Administrasi keuangan
Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

22

Monitoring dan Supervisi BOS
• Juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan
pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan.
• Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait.
• Dilakukan dengan mencari fakta, menginvestigasi, menyelesaikan
masalah, dan mendokumentasikan.
• Dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, dan
Tim BOS Kabupaten/Kota.

23

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat
• Memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen
BOS Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan program di
sekolah;
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Provinsi
– Pengelola Keuangan Daerah
– Bank penyalur dan Sekolah

• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran
dana dan pasca penyaluran dana
– Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan lapangan
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

24

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana dan penggunaan dana di tingkat
sekolah
• Responden:
– Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
– Sekolah
– Murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan
– Lembaga penyalur dana BOS;
• Dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana,
dan pasca penyaluran dana
– Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
– Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah dilakukan
secara online.

25

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota
• Memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat
sekolah;
• Responden:
– Sekolah
– Murid
– Orangtua murid
• Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana
• Agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program
BOS
• Dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan
pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah
• Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;
• Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah
yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring

26

Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan,
Pemeriksaan, dan Sanksi

27

Pelaporan Tingkat Sekolah
A. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
– Formulir:
• Formulir BOS-K1 (RKAS)
• BOS-K2 (rincian rencana penggunaan tahunan dan tiga
bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah)
– Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Ketua
Yayasan (swasta)
– Disimpan di sekolah
– Diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan

28

Pelaporan Tingkat Sekolah
B.

Pembukuan
1. Buku Kas Umum
• Mennggunakan Formulir BOS-K3
• Meliputi semua transaksi eksternal
• Diisi segera setiap setelah kejadian transaksi

2. Buku Pembantu Kas
• Menggunakan Formulir BOS-K4
• Mencatat tiap transaksi tunai

3. Buku Pembantu Bank
• Menggunakan Formulir BOS-K
• Mencatat tiap transaksi melalui bank

4. Buku Pembantu Pajak
• Menggunakan Formulir BOS-K6
• Mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak

29

Pelaporan Tingkat Sekolah
C. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana
–
–
–
–

Menggunakan Formulir BOS-K7
Disusun berdasarkan Buku Kas Umum pada periode yang sama
Dibuat triwulanan
Dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa
dana BOS telah digunakan sesuai NPH

D. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS
–
–
–
–

Menngunakan Formulir BOS-K7a
Merupakan rekapitulasi dari 13 komponen penggunaan dana
Disusun berdasarkan Formulir BOS-K7
Dibuat triwulanan

30

Pelaporan Tingkat Sekolah
E. Bukti Pengeluaran
– Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah;
– Bukti pengeluaran uang harus dibubuhi materai yang cukup
• Transaksi sampai Rp 250.000 tidak dikenai bea meterai,
• Transaksi Rp 250.001 – Rp 1.000.000 dikenai bea meterai Rp 3.000
• Transaksi lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai Rp 6.000
Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan
peruntukannya
– Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk
faktur sebagai lampiran kuitansi
– Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar
oleh Bendahara
– Disimpan oleh bendahara BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan

31

Pelaporan Tingkat Sekolah
F. Pelaporan
• Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Sekolah:
 Rekapitulasi penggunaan dana BOS harus dilaporkan oleh
setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan pemeriksaan.
 Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
 Lembar pencatatan pengaduan.
• Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban selama satu tahun
anggaran disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

32

Pembukuan DANA BOS
Pembukuan:

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan bea meterai
3. Bukti pengeluaran harus disertai uraian yang jelas tentang
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Nilai barang dan jasa yang dibayar tidak boleh lebih kecil/besar
dari uang yang dikeluarkan
5. Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan
dalam Buku Kas Umum (BKU)
6. BKU ditulis dengan rapih
7. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadian
8. Setiap akhir bulan BKU ditutup, dihitung saldonya dicocokkan dengan
saldo yag ada di kas dan di bank
9. Pajak dipungut sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
10 Okt.2005

33

Pembukuan Belanja BOS

(lanjutan)

10. Dokumen Pendukung:
1) Kuitansi /tanda bukti pembayaran/bon asli dari pihak yang menerima
pembayaran
2) bukti transaksi lainnya
11. Semua dokumen ditandatangani ketua dan bendahara, diketahui Kepala
Sekolah dan dibubuhi stempel sekolah
12. Saldo pembukuan: Saldo tunai setiap bulan tidak boleh lebih dari 5 juta
13. Berdasarkan Pasal 55 Perpres No. 70 Tahun 2012 ttg Pengadaan Barang/Jasa
Instansi Pemerintah, Tanda bukti perjanjian teridiri atas:
1) Bukti pembelian ………. Barang/jasa s.d. 10 juta
2) Kuitansi ………barang/jasa nilainya s.d 50 juta
3) Surat Perintah Kerja (SPK) ….. Barang/jasa s.d. 200 juta
4) Jasa konsultansi s.d. 50 juta
5) Surat Perjanjian …. Barang/jasa di atas 200 juta, jasa konsultansi di atas
50 juta.
10 Okt.2005

34

Pertanggungjawaban
belanja bos
1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab atas
target kinerja penyaluran dana Bos
2. KPA harus menyusun pertanggungjawaban
3. PPK bertanggungjawab atas pelaksanaan penyaluran
dana Bos
4. Penerima Bos bertanggungjawab mutlak terhadap
pelaksanaan Bos
5. Pertanggunjawaban Bos harus tertib administrasi,
transparan, akuntabel, tepat waktu, tepat sasaran, tepat
jumlah dan terhindar dari penyimpangan
6. Penerima Bos harus membuat laporan
pertanggungjawaban kepada pemberi Bos
7. Bentuk laporan pertanggungjawaban mengacu pada
juknis Bos.
10 Okt.2005

35

Pertanggungjawaban
belanja bos (lanjutan)
7. Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban
8. Pertanggungjawaban bersifat administratif, artinya semua
dana yang diterima, disimpan dan digunakan harus
dilakukan pencatatan dan memiliki dokumen
pendukungnya
9. Pertanggungjawaban bersifat fisik, artinya pekerjaan fisik
telah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam
juknis/spesifikasinya
10. Pertanggungjawaban secara hukum (legal), artinya semua
dokumen yang dibuat telah lengkap dan mendapat
otorisasi dari pejabat yang berwenang (tidak fiktif).
36

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tidak melakukan mark up
Bukti pertanggungjawaban tidak fiktif
Tidak menerima uang suap (gratifikasi)
Memungut dan menyetorkan pajak
Membuat dan menyampaikan laporan
Menggunakan dana sesuai peruntukannya
Berpedoman pada Juknis Bos dan
perundangan-undangan yang berlaku

peraturan

DIJAMIN TIDAK AKAN BERMASALAH DENGAN HUKUM

Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota
1. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
BOS Sekolah (Formulir BOS-K8)
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat,
– Jenis kasus
– Skala kasus
– Kemajuan penanganan,
– Status penyelesaian.
3. Diserahkan ke Tim BOS Provinsi paling lambat tanggal 10
Januari tahun berikutnya.

38

Pelaporan Tingkat Provinsi
•

•

•

Laporan Triwulanan
– Menggunakan Formulir BOS-K9 (daerah non terpencil) dan BOS-K9a (daerah terpencil)
– Dibuat triwulanan
– Dikirimkan kepada Mendikbud c.q. Ditjen Dikdas paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2
setiap triwulan.
Laporan Akhir Tahun
– Meliputi
• Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K10)
• Penanganan Pengaduan Masyarakat
• Kegiatan lainnya
– Diserahkan ke Tim BOS Pusat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya
Hasil Monitoring dan Evaluasi
– Berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah responden, kesimpulan, saran dan
rekomendasi
– Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring

39

Pengawasan dan Sanksi
Pengawasan Program BOS meliputi :
1.

2.

3.

4.

5.

Pengawasan melekat yang dilakukan
oleh pimpinan masing-masing instansi
kpd bawahannya di tingkat pusat,
provinsi, Kab/Kota maupun sekolah
Pengawasan Fungsional Internal yang
dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kemdikbud serta Inspektorat Daerah
Provinsi dan Kab/Kota dengan
melakukan audit
Pengawasan oleh Badan Pengawas
Keuangan dan PembangunanDilakukan
atas permintaan instansi yang akan
diaudit
Pengawasan oleh BPK sesuai dengan
kewenangan
Pengawasan masyarakat dalam rangka
tranparansi pelaksanaan Program BOS

Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan
wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau
siswa akan dijatuhkan sanksi oleh
aparat/pejabat yang berwenang
berupa:
1. Penerapan sanksi kepegawaian
sesuai dengan peraturan dan
undang-undnag yang berlaku
2. Penerapan tuntutan
perbendaharaan dan ganti rugi
3. Penerapan proses hukum
4. Pemblokiran dana dan penghentian
sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari
APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota
40

Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat

41

A. Media

Alamat web
Telepon PIH
SD
SMP
Faksimil
Email
SMS

:
:
:
:
:
:
:

www.bos.kemdikbud.go.id
177
0-800-140-1276 (bebas pulsa); 021-5725632
0-800-140-1299 (bebas pulsa); 021-5725980
021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
[email protected]
1771

42

B. Pengaduan Masyarakat
Adapun pengaduan masyarakat yang sering
muncul adalah seperti kasus-sasus berikut ini :
Pungutan Liar oleh pihak sekolah, UPTD
Kecamatan

Honor untuk guru honorer dan tenaga
kependidikan honorer

Pelaporan BOS online (tidak bisa login, NPSN
yang ganda)
Pihak sekolah tidak transparan dan
akuntabel mengenai penggunaan dana BOS
43

Umi Wuryani, S.Pd.,M.Si
Kasubag Program
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono no. 89 Demak