Transcript Document 7439507

( Pengembangan Kelembagaan )
SOSIALISASI dan PELATIHAN SEKOLAH
BOS DAN BOS BUKU
KABUPATEN MADIUN TH. 2010
TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN
2010
Materi : KEBIJAK BOS
INFORMASI UMUM BOS
TIM PKPS BBM KABUPATEN MADIUN
2010
Slide No. 3
TUJUAN BOS
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajibbelajar 9 tahun yang bermutu.
Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
1.
Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri daribiaya operasi
sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertarafinternasional (RSBI) dan sekolah
bertaraf internasional (SBI).
2.
Menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutandalam bentuk
apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.
3.
Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa disekolah swasta.
Slide No. 4
PENERIMA BANTUAN BOS
SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri dan swasta, serta
salafiyah dan sekolah keagamaan non-Islam penyelenggara
Wajar Dikdas 9 th setara SD dan SMP
Slide No. 5
PENERIMA BANTUAN BOS (Lanjutan…)
NEW
Tambahan sasaran BOS mulai Tahun Ajaran 2009/2010
(Mulai tahun kalender Juli 2009)
1. SMP Terbuka Reguler
2. TKB Mandiri
3. Madrasah Diniyah Formal yang menyelenggarakan Program
Wajib Belajar 9 Tahun
Slide No. 6
BIAYA SATUAN
NEW
Besar dana BOS yang diterima
sekolah dihitung
berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
 SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah
keagamaan non Islam
setara SD sebesar Rp 397.000,-/siswa/tahun
 SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non Islam
setara SMP sebesar Rp 570.000,-/siswa/tahun
Slide No. 7
SASARAN BOS TAHUN 2010
Jenjang
Pendidikan
BOS-SD/SDLB
BOS-SMP/SMPLB
TOTAL
NEW
Sasaran dan Unit Cost
Siswa
Rp/Siswa
Total Dana
26.046.328
254.000,-/thn
6.615.767.312.000
9.111.160
354.000,-/thn
3.225.350.640.000
9.841.117.952.000
Slide No. 8
PENGELOLAAN PROGRAM BOS
 Mulai tahun 2007 pengelolaan program BOS antara Depdiknas
dan Depag dilakukan secara terpisah
 Depdiknas bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan
program dan penyaluran dana ke sekolah
SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT baik negeri maupun swasta yang
ijin operasionalnya berasal dari Dinas Pendidikan
 Depag bertanggung-jawab terhadap seluruh kegiatan program
dan penyaluran dana ke MI/MTs/Salafiyah/Sekolah keagamaan
lainnya yang ijin operasionalnya berasal dari Depag
Slide No. 9
KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA BOS
1.
Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib
menerima dana BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka
sekolah dilarang memungut biaya dari peserta didik,orang tua atau
wali peserta didik
2.
Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasi dan tidak
dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana
BOS.
3.
Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang
tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin
kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut
Slide No. 10
4.
5.
6.
LANJUTAN
Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti
pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan
memungutdana dari orang tua siswa yang mampu dengan
persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut
mengendalikan danmengawasi pungutan yang dilakukan
oleh sekolah tersebut agartercipta prinsip pengelolaan
dana secara transparan danakuntabel.
Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan
sistem sekolah bertaraf RSBI atau SBI tetap
diperbolehkanmemungut dana dari orang tua siswa yang
mampu denganpersetujuan Komite Sekolah, serta
menggratiskan siswa miskin
Slide No. 11
PENGERTIAN & PERUNTUKAN BOS
Prioritas Utama adalah untuk biaya operasional
non-personil
Sebagian untuk biaya pengembangan profesi guru
(personil) & buku perpustakaan (investasi).
BOS bukan biaya kesejahteraan guru
Slide No. 12
1.
2.
3.
4.
BOS DAN PROGRAM WAJAR 9 TAHUN
BOS merupakan instrumen untuk mempercepat penuntasan
Wajar 9 Tahun.
Melalui BOS, tidak boleh ada siswa miskin yang putus
sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan
yang dilakukan oleh sekolah.
Tidak boleh ada siswa yang tidak dapat melanjutkan ke
SMP/MTs/SMPLB karena mahalnya biaya masuk sekolah.
Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/MI/SDLB
yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah
untuk ditampung di SMP/MTs/ SMPLB. Demikian juga
bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih
berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku
sekolah.
Slide No. 13
5.
6.
LANJUTAN
Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara
transparandan akuntabel.
BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang
mampu,atau walinya memberikan sumbangan sukarela
yang tidakmengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela
dari orang tuasiswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat
waktu dan tidakditetapkan jumlahnya, serta tidak ada
intimidasi bagi yang tidakmenyumbang.
Slide No. 14
ORGANISASI PELAKSANA
TINGKAT SEKOLAH
Penanggungjawab
Kepala Sekolah
Anggota
1. Bendahara
2. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite
Sekolah.
3. Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya,serta menghindari terjadinya konflik
kepentingan.
Slide No. 15
ORGANISASI PELAKSANA
TINGKAT SEKOLAH
Tugas dan Tanggungjawab Sekolah
1.
2.
3.
4.
Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data
siswayang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari
yangsemestinya, maka harus segera mengembalikan
kelebihantersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Prov
denganmemberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah
swasta,Tim Sekolah harus mengidentifikasi siswa miskin
danmembebaskan dari segala jenis iuran.
Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab
dantransparan.
Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang
tidakboleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana
BOSdi sekolah menurut komponen dan besar dananya di
papanpengumuman sekolah.
Slide No. 16
5.
6.
7.
8.
LANJUTAN
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola olehsekolah
dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A danBOS-K1) di papan
pengumuman sekolah yang ”ditandatangani oleh Kepala Sekolah,
Bendahara dan KetuaKomite Sekolah.
Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS danbarang-barang
yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) yang ditandatangani
oleh Kepala Sekolah, Bendaharadan Ketua Komite Sekolah.
Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS danbarangbarang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) tersebut di
atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di
sekolah.
Slide No. 17
LANJUTAN
Memberikan
pelayanan
dan
penanganan
pengaduanmasyarakat.
10. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim
ManajemenBOS Kab/Kota.k.
Memasang spanduk di
sekolah terkait kebijakan sekolahgratis (Format BOS-14).
Catatan: Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah
ditetapkandengan SK dari Kepala Sekolah
9.
Slide No. 18
1.
2.
3.
PENGGUNAAN DANA BOS
Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan
siswabaru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan
formulir,administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang,
pembuatanspanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang
berkaitanlangsung dengan kegiatan tersebut (misalnya
untuk fotocopy,konsumsi panitia, dan uang lembur dalam
rangka penerimaansiswa baru, dan lainnya yang relevan).
Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi
diperpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima
DAK).
Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib
dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan
Slide No. 19
4.
5.
6.
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
Pembiayaan
kegiatan
pembelajaran
remedial,
pembelajaranpengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga,
kesenian,karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja,
UsahaKesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya
untukhonor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran,
biayatransportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka
mengikutilomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat
kesenian,perlengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan biaya
pendaftaranmengikuti lomba).
Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah
danlaporan
hasil
belajar
siswa
(misalnya
untuk
fotocopi/penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru
dalamrangka penyusunan rapor siswa).
Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapurtulis,
pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa,buku
inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minumandan
makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah,serta
pengadaan suku cadang alat kantor.
Slide No. 20
7.
8.
9.
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
NEW
Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air,
telepon,internet, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah
adajaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak
adajaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik
untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan
untuk membeli genset.
Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikanatap
bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler,perbaikan
sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik danperawatan
fasilitas sekolah lainnya.
Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan
tenagakependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan
untukmembayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS
Slide No. 21
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP
danKKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh
hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya
padatahun anggaran yang sama tidak diperkenankan
menggunakandana BOS untuk peruntukan yang sama.
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin
yangmenghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah.
Jikadinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli
alattransportasi sederhana yang akan menjadi barang
inventarissekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).
12. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor
(ATK),penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara
dalamrangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi
dalamrangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
10.
Slide No. 22
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
13. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar
siswa,maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP,
pembelian 1unit printer, serta kelengkapan komputer
seperti hard disk, flashdisk, CD/DVD, dan suku cadang
komputer/printer.
14. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah
terpenuhipendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa
dana, makasisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk
membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik,
mebeler sekolah danperalatan untuk UKS. Bagi sekolah
yang telah menerima DAK
Slide No. 23
1.
2.
CATATAN PENGGUNAAN DANA BOS
tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk
peruntukan yang sama.
Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah
bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka
penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban
jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi
dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam
mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran.
Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang
penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masingmasing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi,
faktorgeografis dan faktor lainnya.
Slide No. 24
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
NEW
Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS boleh juga digunakan untuk:
1.
Kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang
terkait dengan proses belajar mengajar, meliputi kegiatan:
a) Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal
sebesarRp 150.000,-/bulan.
b) Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka,
diberikanmaksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
c) Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru
Bina,diberikan rata-rata maksimal sebesar Rp 150.000,/bulantetapi secara proporsional disesuaikan dengan
bebanmengajarnya.
Slide No. 25
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masingmasing diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.
e) Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas
TataUsaha (1 orang), diberikan maksimal sebesar Rp
100.000,-/bulan.
f) Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola
TKBMandiri diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,/bulan
d)
Slide No. 26
2.
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
NEW
Biaya transportasi Guru Bina dan Guru Pamong dari SMP
Indukke TKB dan sebaliknya disesuaikan dengan kondisi
geografisdan sarana transportasi, yaitu:
a) Transportasi Guru Bina ke TKB.
b) Transportasi Guru Pamong ke Sekolah Induk.
c) Transportasi Kepala Sekolah dan Wakil Kepala
SMPTerbuka dalam rangka supervisi ke TKB.
d) Transportasi Pengelola TKB Mandiri ke Sekolah Induk
dalamrangka koordinasi, konsultasi, dan pelaporan.
Slide No. 27
1.
2.
CATATAN UNTUK SMPT
Sebagai penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan
danaBOS untuk SMPT/TKB Mandiri tetap Kepala Sekolah
SMP induk.
Penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dana BOS
dapat dilihat lebih lengkap pada “Bagian Dua: Petunjuk
Teknis Keuangan”dalam Buku Panduan BOS
Slide No. 28
PENGGUNAAN DANA BOS (lanjutan...)
NEW
Dana BOS tidak boleh untuk:
1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan
maksuddibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi
prioritas sekolah danmemerlukan biaya besar,
misalnya studi banding, studi tour(karya
wisata) dan sejenisnya.
4. Membiayai
kegiatan/iuran rutin yang
diselenggarakan
olehUPTD
Kecamatan/Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau
pihak lainnya(KKKS/MKKS dls), bilamana
pihak sekolah tidak ikut sertadalam kegiatan
tersebut.
Slide No. 29
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dana BOS tidak boleh untuk lanjutan:
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentinganpribadi (bukan
inventaris sekolah).
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
Membangun gedung/ruangan baru.
Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung prosespembelajaran.
Menanamkan saham.
Khusus untuk sekolah yang menerima DAK, dana BOS tidakboleh digunakan
untuk membeli buku referensi dan pengayaanuntuk dikoleksi di perpustakaan.
Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber danapemerintah pusat
atau pemerintah daerah secara penuh/wajar,misalnya guru kontrak/guru
bantu.
Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasisekolah, misalnya
iuran dalam rangka perayaan hari besarnasional dan upacara
keagamaan/acara keagamaan.14. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakanprogram
BOS yang diselenggarakan lembaga di luar DinasPendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan KementerianPendidikan Nasional.
Slide No. 30
JADWAL PENYALURAN
Penyaluran dana untuk periode Januari-Desember 2010
dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
•Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.
•Dana BOS disalurkan pada awal bulan dari setiap periode
tiga bulan.
NEW
Slide No. 31
1.
2.
3.
TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA
TINGKAT SEKOLAH
Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah
siswadengan maksud untuk memperoleh bantuan yang
lebih besar.
Mengelola dana BOS secara transparan dan
bertanggungjawab dengan cara mengumumkan besar dana
yang diterimadan dikelola oleh sekolah dan rencana
penggunaan dana BOS(BOS-11A dan BOS-K1) di awal tahun
ajaran, serta laporanbulanan pengeluaran dana BOS dan
barang-barang yang dibelioleh sekolah (BOS-11B dan BOSK2) di papan pengumumansetiap 3 bulan.
Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga
yangdilakukan oleh sekolah di papan pengumuman yang
harusditandatangani oleh Komite Sekolah.
Slide No. 32
4.
5.
TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA
TINGKAT SEKOLAH
Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang
terhadapseluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik
yang berasal daridana BOS maupun dari sumber lain.
Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer
bukukepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan
(PeraturanMendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11)
Slide No. 33
MONITORING DAN SUPERVISI
Oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota
a. Monitoring Pelaksanaan Program
i.
Monitoring ditujukan untuk memantau
a.
Penyaluran dan penyerapan dana.
b.
Penggunaan dana di tingkat sekolah.
Slide No. 34
MONITORING DAN SUPERVISI
Oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota
ii. Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS
Kab/Kota,sekolah, murid dan/atau orangtua murid
penerimabantuan, dan Kantor Pos/Bank Penyalur.
iii. Monitoring
dilaksanakan pada saat persiapan
penyalurandana, pada saat penyaluran dana dan pasca
penyalurandana.
iv.
Merencanakan
dan
membuat
jadwal
pemantauan/monitoring dengan mempertimbangkan
pemantauan/monitoring yang telah dilaksanakan oleh
Tim Kabupaten/Kota.
Slide No. 35
MONITORING DAN SUPERVISI
Oleh Tim Manajemen BOS Propinsi dan Kab/Kota
b.
Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan
Dana
i.
Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukanfact
finding, investigasi, dan menyelesaikan masalahyang muncul di
lapangan, serta mendokumentasikannya.
ii.
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanandan
penanganan pengaduan.
iii.
Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menanganipengaduan
dan penyimpangan akan dilakukan sesuaikebutuhan.
iv.
Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi
Slide No. 36
CATATAN
jika terjadi kendala biaya monitoring dan kapasitas SDM di
tingkat kabupaten, monitoring BOS ke tingkat sekolah dapat
dilakukan secara terpadu dengan program lainnya, serta dapat
melibatkan pengawas sekolah
Slide No. 37
MONITORING DAN SUPERVISI (lanjutan...)
 Oleh Pihak Lain
Dalam rangka transparansi pengelolaan dana BOS, program ini
dapat dimonitor oleh:
 Unsur masyarakat.
 Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di
sekolah/ madrasah, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
Slide No. 38
PENGAWASAN
A. Pengawasan dan Pemeriksaan
1. Pengawasan Melekat
Pengawasan melekat adalah pengawasan yang
dilakukan olehpimpinan masing-masing instansi
kepada bawahannya baik ditingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota maupun sekolah.Prioritas utama
dalam program BOS adalah pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
kepadasekolah.
Slide No. 39
PENGAWASAN
2. Pengawasan Fungsional Internal
Instansi pengawas fungsional yang melakukan pengawasan
program BOS secara internal adalah Inspektorat Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional serta Inpektorat
DaerahProvinsi dan Kabupaten/Kota. Instansi tersebut
bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan
kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang
akan diaudit.
Slide No. 40
PENGAWASAN
3. Pengawasan Eksternal
Instansi
pengawas
eksternal
yang
melakukan
pengawasanprogram BOS adalah Badan Pengawas Keuangan
danPembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung
jawabuntuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan
lembagatersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit
Slide No. 41
PENGAWASAN
4. Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan
kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap
program BOS.
Slide No. 42
PENGAWASAN
5. Pengawasan Masyarakat
Dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS,program
ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit
pengaduan
masyarakat
yang
terdapat
di
sekolah,Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Lembaga
tersebutmelakukan pengawasan dalam rangka memotret
pelaksanaanprogram BOS di sekolah, namun tidak melakukan
audit.Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam
pengelolaanBOS, agar segera dilaporkan kepada instansi
pengawasfungsional atau lembaga berwenang lainnya.
Slide No. 43
PENGAWASAN
B. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat
merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa
akandijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi
kepadaoknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan
dalamberbagai bentuk, misalnya:
a.
Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan
danundang-undang
yang
berlaku
(pemberhentian,
penurunanpangkat, mutasi kerja)
Slide No. 44
b.
c.
d.
LANJUTAN PENGAWASAN
Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu
pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan
kepadasatuan pendidikan atau ke kas negara.
Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses
penyelidikan,penyidikan dan proses peradilan bagi pihak
yang diduga atauterbukti melakukan penyimpangan dana
BOS.
Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh
bantuanpendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun
berikutnyakepada Kab/Kota dan Provinsi, bilamana
terbukti pelanggarantersebut dilakukan secara sengaja dan
tersistem untukmemperoleh keuntungan pribadi, kelompok,
atau golongan
TO BE
CONTINUED
PELAPORAN