Transcript SPP - LS

DIREKTORAT JENDERAL KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2011
11
DANA BOS 2011
“Bentuk Dana Transfer”
Transfer dari rekening kas negara ke rekening kas daerah
Bantuan operasional sekolah utk biaya non personalia (bukan gaji)
bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib
belajar dan dapat dimungkinkan utk mendanai beberapa keg lain
sesuai juknis Mendiknas
Stimulus bagi daerah dan bukan sebagai pengganti dari
kewajiban daerah utk menyediakan anggaran pendidikan yang
bersumber dari APBD.
2
MEKANISME DANA BOS 2011
Kas Umum Negara,
Kemenkeu
Transfer
ke Rekening APBD
Kas Umum Daerah
Kab./Kota
Belanja langsung
dalam bentuk
program/kegiatan
Sekolah Negeri
Disalurkan dalam
jenis belanja hibah
Sekolah Swasta
3
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
PENGELOLAAN
DANA BOS 2011
PELAKSANAAN
PENATAUSAHAAN
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN
4
PENGANGGARAN
PP
38/2007
PP
41/2007
PENDAPATAN
JENIS :
Lain-lain
Pendapatan
Daerah yg
Sah
URUSAN
WAJIB/
PILIHAN
ORGANISASI
PROG
RAM
RINCIAN
OBYEK
BELANJA
OBYEK
BELANJA
JENIS
BELANJA
KELOMPOK
OBYEK:
Dana
Penyesuaian
dan OTSUS
RINCIAN
OBYEK :
Dana BOS
KEGIATAN
KELOMPOK
BELANJA
5
Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Dana BOS 2011
R
K
A
LEVEL PEMDA
RKA
PPKD
DPA
PPKD
Sifatnya transfer
(penerimaan/pengeluaran al :
Dana BOS)
LEVEL SATKER
RKA
SKPD
DPA
SKPD
Belanja langsung per
Program/keg
6
PENGGUNAAN DANA BOS
•Bagi Sekolah milik pemerintah daerah dianggarkan dalam Belanja
Langsung dalam bentuk program/kegiatan pada SKPD berkenaan
yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran
SKPD 2.2.1.
• Bagi Sekolah Swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah,
Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta serta
Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan
dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) 2.1
7
PENGANGGARAN DANA BOS MENDAHULUI
PERDA PERUBAHAN APBD
Bagi daerah yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2011 dan belum menganggarkan dana BOS yang
bersumber dari transfer Pemerintah dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara:
a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
b. Menyusun RKA-SKPD/RKA-PPKD dan mengesahkan DPPASKPD/DPPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
c. Ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila daerah
telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan
APBD.
8
EFEKTIVITAS PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN DANA BOS
Dalam rangka efektivitas penyaluran dan pengelolaan
Dana BOS, Kepala Daerah menetapkan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai Pengguna
Anggaran (PA) dan mekanisme penatausahaan lebih
lanjut memperhatikan pedoman sistem dan prosedur
yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
sesuai dengan kondisi dan karakteristik masingmasing daerah.
9
DANA BOS KEPADA SEKOLAH SWASTA
Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah
kepada Sekolah Swasta dalam bentuk Hibah
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial,
dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah.
10
PAGU ALOKASI
Pagu alokasi untuk masing-masing sekolah
negeri dan swasta disusun oleh Dinas
Pendidikan setelah disesuaikan dan/atau
divalidasi dengan data Kementerian Pendidikan
Nasional.
11
Dana BOS setiap triwulannya disalurkan oleh Bendaharawan
Umum Daerah (BUD) berdasarkan tahapan sebagai berikut:
a. Sekolah mengusulkan rencana penggunaan kepada Kepala Dinas
selaku Pengguna Anggaran (PA) yang ditembuskan kepada
Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan, dengan tetap
mengacu pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan petunjuk teknis
yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada
setiap awal pencairan dana;
b. Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan mengajukan SPP
Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) dengan
melampirkan antara lain usulan rencana penggunaan kebutuhan
dan DPA-SKPD/DPPA-SKPD kepada Pengguna Anggaran
(PA).
12
c. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D
berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran.
d. Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D
berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran
e. Atas dasar SP2D UP/GU yang diterbitkan oleh BUD,
Bank Persepsi mentransfer dana sebesar yang
dicantumkan dalam SP2D UP/GU ke rekening kas
Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran
Pembantu di Dinas Pendidikan yang ditunjuk.
13
f. Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu
di Dinas Pendidikan mentransfer dana tersebut ke
Pembantu Bendahara pengeluaran pembantu (PBPP) untuk
pembayaran kegiatan dana BOS di masing-masing sekolah.
g. PBPP melaporkan realisasi penggunaan uang yang
dilampirkan dengan rekap SPJ dan dokumen bukti
pertanggungjawaban yang sah atas UP/GU untuk kegiatan
dana BOS tersebut kepada Bendahara Pengeluaran
Pembantu di Dinas Pendidikan, setelah diketahui oleh
Kepala Sekolah, paling lambat tanggal 5 (lima) pada awal
triwulan berikutnya.
14
h. Dalam hal Dana BOS digunakan untuk kegiatan dalam rangka
pengadaan aset tetap seperti: komputer, meja dan kursi,
genset agar dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1.) Sekolah mengusulkan kebutuhan aset tetap yang
diperlukan di sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan
selaku
Pengguna Anggaran (PA) yang ditembuskan
kepada
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
dan Bendahara Pengeluaran di Dinas Pendidikan
dengan
mengacu pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD
dan petunjuk
teknis yang telah ditetapkan oleh
Menteri Pendidikan
Nasional.
2.) Dalam rangka pengadaan aset tetap untuk kebutuhan
seluruh sekolah dilaksanakan di Dinas Pendidikan.
15
3.) Proses pengadaan aset tetap tersebut mengacu pada
mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa
Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
4.) Apabila pengadaan aset tetap telah dilaksanakan baik
secara swakelola maupun kontrak dengan pihak ketiga,
Kepala Dinas Pendidikan melakukan penyerahan aset
tetap tersebut kepada masing-masing sekolah yang
disertai
dengan berita acara serah terima.
[[[[[[[[[
5.) Aset tetap yang disediakan untuk masing-masing sekolah
tersebut dicatat sebagai aset Dinas Pendidikan yang
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca Dinas Pendidikan.
16
Bagi Daerah yang telah menganggarkan dana BOS yang
bersumber dari APBD, agar tetap mengalokasikan
anggaran tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2011
yang penggunaannya bersinergi dengan dana BOS ini.
17
DAK BIDANG PENDIDIKAN & DANA BOS
Bagi sekolah yang menerima DAK Bidang
pendidikan tidak diperbolehkan menggunakan
dana BOS untuk mendanai kegiatan yang sama.
18
PENGELOLAAN DANA BOS DALAM SIKLUS ANGGARAN DAERAH
KEGIATAN
I PERENCANAAN & ANGG.
•Penyusunan RKA-SKPD
•Penyiapan Jadwal
•Anggaran Kas
II PELAKS & PENATAUSAAN
• DPA-SKPD
• SPD
•Penetapan Pejabat Pengelola
•Rencana Kebutuhan
•Pengajuan SPP
•Verifikasi
•Penerbitan SPM (UP/GU/TU LS)
•Penerbitan SP2D
• Pencairan Dana
•Penatausahaan (BKU , Buku
BPKD/BAG KEU
KDH Kas
Daerah Bid.
Bid.
Bid.
Angg. Perb. Akt
√
DINAS PENDIDIKAN
KEPSEK PBPP
Kadis Kabid PPK- BP
BPP
(PA) (KPA) SKPD
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Pembantu, Register Kartu Kendali)
•Pertanggungjawaban
administratif &Rekap SPJ
•Pertanggungjawaban
fungsional ke BUD
III AKUNTANSI &PELAPORAN
•Akuntansi di PPKD
•Akuntansi di SKPD
•Lap.keu SKPD (LRA, Neraca, CALK)
•Lap.keu Pemda (LRA, LAK
Neraca, CALK)
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
19
INSTITUSI / PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN / PELAKSANA OPERASIONAL
NO
1
2
3
4
5
URAIAN
Kepala Daerah
Dinas Pendidikan
- Kepala Dinas
-Kabag TU
- Kabid
- BP
- BPP
BPKD
- Bid. Anggaran
- Bid. Perbend
- Bid Akuntansi
Bank Umum
Sekolah
- Kepala Sekolah
- PBPP
INSTITUSI
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN
PELAKSANA
OPERASIONAL
KETERANGAN
√
Pemegang Kekuasaan Pengelola
Keuangan
√
√
√
√
√
Pengguna Anggaran (PA)
PPK-SKPD
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu
√
√
√
√
Kuasa BUD
Kuasa BUD
Kuasa BUD
Pemegang Rekening Kas Daerah
√
√
√
√
√
√
√
Pelaksana/Pengendali Keg
Pelaksana Operasional
20
Pengaturan tentang Bendahara
 Permendagri 13 Tahun 2006
 Permendagri 59 Tahun 2007
 Permendagri 55 Tahun 2008
 telah memberikan pengaturan yang detail tentang
proses penatausahaan
 dibutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang:
 Tugas dan wewenang pembantu bendahara di sekolah
 Buku yang digunakan oleh bendahara dan tata cara
penggunaannya
 Prosedur pertanggungjawaban dan penyampaiannya
21
DOKUMEN POKOK
PELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS
SPM-LS
SP2D
SPD
SPP-UP SPPGU SPP-TU
SPM-UP
SPM-GU
SPM-TU
SP2D
SPJ
2222
SPP
1. SPP- Uang Persediaan (SPP - UP)
2. SPP- Ganti Uang (SPP - GU)
3. SPP- Tambahan Uang (SPP - TU)
4. SPP- Langsung (SPP - LS)
2323
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP-UP :
•
Surat Pengantar SPP-UP
•
Ringkasan SPP-UP
•
Rincian PP-UP
•
Salinan SPD
•
Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh
Digunakan Selain UP
•
dll.
Kelengkapan Dokumen SPP-GU :
•
Surat Pengantar SPP-GU
•
Ringkasan SPP-GU
•
Rincian PP-GU
•
Salinan SPD
•
Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ)
•
Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh
Digunakan Selain GU
•
dll.
2424
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP-TU :
•
Surat Pengantar SPP-TU
•
Ringkasan SPP-TU
•
Rincian PP-TU
•
Salinan SPD
•
Draf Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran yang menyatakan bahwa Tidak Boleh
Digunakan Selain TU
•
dll.
Karakteristik SPP-TU :
•
Digunakan untuk Kegiatan yang Mendesak
•
Besaran Nilai Rupiah berdasarkan Persetujuan PPKD
•
Harus Habis Digunakan pada Periode/Bulan Permintaan
•
Jika Tambahan Uang Tidak Habis Digunakan maka Harus Disetor Kembali pada Akhir
Peride/Bulan Permintaan.
2525
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan :
•
Surat Pengantar SPP-LS
•
Ringkasan SPP-LS
•
Rincian PP-LS
•
Lampiran SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan a.l. :
a. Daftar pembayaran gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji
b. SK CPNS/SK PNS/SK Kenaikan Pangkat/SK Jabatan
c. Daftar Keluarga (KP4) surat nikat/akte kelahiran
d. Surat pindah/Surat kematian
e. SSP PPh Pasal 21
f. dll
Kelengkapan digunakan sesuai peuntukannya
26
2626
KELENGKAPAN DOKUMEN SPP
Kelengkapan Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa :
•
Surat Pengantar SPP-LS
•
Ringkasan SPP-LS
•
Rincian PP-LS
•
Lampiran SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa a.l. :
a.
Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
b.
SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)
c.
Surat perjanjian kerjasama/kontrak
d.
Berita acara penyelesaian pekerjaan/serah terima
e.
kwitansi bermaterai/nota/faktur
f.
Surat jaminan bank atau yang dipersamakan
g.
Berita acara pemeriksaan
h.
Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan
i.
Photo/buku/dokumentasi kemajuan/penyelesaian pekerjaan
j.
Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam kontrak
k.
dll
2727
SPM
1. SPM- Uang Persediaan (SPM - UP)
2. SPM- Ganti Uang (SPM - GU)
3. SPM- Tambahan Uang (SPM - TU)
4. SPM- Langsung (SPM - LS)
Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPP
Dikembalkan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPP
2828
SP2D
1. Dapat Dicairkan pada Bank yang telah Ditunjuk
2. Bukan Alat Pembayaran
3. Dapat Diterbitkan, Jika:
a. Pengeluaran yang diterima tidak melampaui anggarang
yang tersedia; dan/atau
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan
4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak Diterima SPM
5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak Diterima SPM
2929
PROSES
PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN
UP/GU/TU
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN / KUASA
SPM-UP/GU/TU
KUASA
BUD
SP2D
PPK - SKPD
SPP-UP/GU/TU
BENDAHARA
PENGELUARAN
Uang
BANK
3030
PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN / KUASA
SPM
KUASA
BUD
SP2D
PPK - SKPD
BANK
BENDAHARA
PENGELUARAN
(SPP-LS)
Uang
P P T K (menyiapkan
dokumen)
Tagihan & Laporan
Kegiatan
FIHAK III
3131
PERMASALAHAN PELAKSANAAN
• Penetapan SK Nama-nama Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP)
di sekolah. Namun di beberapa sekolah (SD) tidak ada personil .
• Menunggu penetapan SK.
• Kepala Sekolah tidak diperkenankan merangkap jabatan termasuk rangkap jabatan
sbg Pengendali/Pelaksana dan Bendahara.
• Melalui mekanisme SPP-TU/GU dan kewajiban PBPP di sekolah menyampaikan
SPJ (pertanggungjawaban) sbg dasar penyaluran dana tahap berikutnya
• BOS ada yg bersifat pengadaan/fisik, perlu melakukan kontrak/tender (Keppres
80/2003 dan perubahannya), Siapa yang menandatangani kontrak ?
• Dana BOS sudah harus dibayarkan ke sekolah paling lambat 7 hari.
• Tumpang tindih penggunaan dana BOS dan DAK Bid. Pendidikan
32
Rekomendasi Pelaksanaan Dana BOS
• Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) di sekolah
khususnya untuk SD perlu disediakan oleh Dinas Pendidikan (ditetapkan
dengan SK Kepala Dinas).
• Penggunaan dana BOS pada saat mengajukan SPP-GU dirinci sampai
dengan rincian obyek belanja. PBPP wajib melakukan
pencatatan/pembukuan (sederhana sesuai progres yg dilaporkan secara
administratif ke kep. sekolah).
• PBPP di sekolah menyampaikan SPJ sbg dasar penyaluran dana tahap
berikutnya dan setiap tgl 5 bulan berikutnya menyampaikan rekap SPJ
kepada Bendahara Pembantu di UPT/Subdin
• Dana BOS untuk pengadaan seperti : komputer, meja/kursi, buku dsb
dilakukan mengacu Keppres 80/2003 dan perubahannya.
• Bagi sekolah yg menerima DAK, tidak diperkenankan utk menggunakan
dana BOS untuk kegiatan yang sama.
33
PERMASALAHAN
• Implikasi Permendagri 13/2006, 59/2007,
55/2008:
a.
Dana BOS akan terlambat diterima sekolah
akibat proses administrasi yang panjang
b.
Sekolah tidak menerima dana tunai
keseluruhan karena belanja modal harus
diadakan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
melalui tender.
c.
Penggunaan dana BOS di sekolah tidak
fleksibel (karena telah terikat dalam “line
item” dalam DPA-Dinas Pendidikan
Kab/Kota).
d.
Terjadi fragmentasi : sekolah negeri dan
swasta menerima dana pada saat yang
berbeda-beda.
e.
Ketidaksiapan daerah dan sekolah dalam
administrasi pengelolaan BOS yang dituntut
oleh peraturan diatas
• Bertentangan dengan konsep Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) dan otonomi
pendidikan yang tertuang dalam UU
20/2003, PP 48/2008, PP 66/2010.
34
3535