Transcript Oleh : Drs. NANA SURYANA,M.Pd PENGAWAS DIKMEN KAB. GARUT  Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, PK GURU.

Oleh :
Drs. NANA SURYANA,M.Pd
PENGAWAS DIKMEN KAB. GARUT

Menurut Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009,
PK GURU adalah penilaian dari tiap butir
kegiatan tugas utama guru dalam rangka
pembinaan karir, kepangkatan, dan
jabatannya.

Pelaksanaan PK GURU dimaksudkan bukan
untuk menyulitkan guru, tetapi sebaliknya PK
GURU dilaksanakan untuk mewujudkan guru
yang profesional, karena harkat dan martabat
suatu profesi ditentukan oleh kualitas layanan
profesi yang bermutu.

Hasil PK GURU dapat dimanfaatkan untuk
menyusun profil kinerja guru sebagai input
dalam penyusunan program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Hasil PK GURU
juga merupakan dasar penetapan perolehan
angka kredit guru dalam rangka pengembangan
karir guru sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru
dan Angka Kreditnya.









1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang
Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka
Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.


1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan
semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada
proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan
tugas tambahan yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru
sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan
teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan
atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat
dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB
2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru
atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau
pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi
sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun
tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun
sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan
promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan
fungsionalnya.
a. PK Guru Formatif
 PK GURU formatif digunakan untuk menyusun profil
kinerja guru dan harus dilaksanakan dalam kurun waktu 6
(enam) minggu di awal tahun ajaran. Berdasarkan profil
kinerja guru ini dan hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh
guru secara mandiri, sekolah/madrasah menyusun
rencana PKB. Sebagai
b. PK Guru Sumatif
 PK GURU sumatif digunakan untuk menetapkan perolahan
angka kredit guru pada tahun tersebut. PK GURU sumatif
juga digunakan untuk menganalisis kemajuan yang dicapai
guru dalam pelaksanaan PKB, baik bagi guru yang nilainya
masih di bawah standar, telah mencapai standar, atau
melebihi standar kompetensi yang ditetapkan
