Transcript Bentuk BUMN (UU No. 9 Tahun 1969) 1. Perusahaan Jawatan (Perjan) 2. Perusahaan Umum (Perum) 3.

Bentuk BUMN
(UU No. 9 Tahun 1969)
1. Perusahaan Jawatan
(Perjan)
2. Perusahaan Umum
(Perum)
3. Perusahaan
Perseroan (Persero)
Perjan (Pasal 2 ayat 1 UU
No.9 /1969)
Perusahaan Negara yang
didirikan dan diatur dalam
ketentuan-ketentuan Indische
Bedrijven Wet (IBW) Staatsblad
1927 No 419 yang telah
beberapa kali mengalami
perubahan dengan Stb. 1927
No.419 yang telah beberapa kali
mengalami perubahan dengan
Stb. 1936 No.445, UU Darurat
No.3/1954, dan UU No.13/1955
& ICW (Indische Comptabiliteits
Wet) sepanjang tdk bertentangan
dg IBW.
Ciri-Ciri Perjan (Inpres No.17 Tahun 1967)
1. Makna usaha adalah
public service, shg
barang & jasa yg
dihasilkan merupakan
kewajiban pemerintah.
2. Modal permulaan &
mutasi modal
lainnya tercermin
dlm APBN
3. Mempunyai
hubungan hukum
publik (publik
rechteljik verhouding)
4. Hub. usaha antara
Pemerintah & masy.
didasarkan pd businesszakelijkheid, cost
accounting principles &
management
effectiveness.
5. Dipimpin oleh seorang Kepala,
yg bertanggung jawab kpd
menteri/dirjen, berkedudukan
serendah-rendahnya setingkat
Direktorat.
6. Mempunyai dan
memperoleh fasilitas
negara.
7. Pegawainya berstatus
pegawai negeri.
8. Pengawsan dilakukan
secara hierarki maupun
secara fungsional, seperti
bagian-bagian
Dep./Pemda, dll.
Perum (Pasal
2 ayat 2/1969)
• Perusahaan Negara yang
didirikan dan diatur
berdasarkan ketentuanketentuan yang diatur
dalam UU No. 19/Prp/1960.
Ciri-ciri Perum (Inpres No.17/1967)
1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan
umum & dijalankan dengan prinsip efisiensi,
efektivitas dan economi cost-accounting
principles and management efektiveness.
2. Status & penghasilan pegawai diatur
sendiri dg Peraturan Pemerintah diluar
ketentuan2 bagi pegawai negeri.
3. Bergerak di bidang jasa vital (public
utilities).
4. Tidak diperkenankan mempunyai anak
perusahaan/menyertakan kekayaannya
dlm permodalaan perusahaan lain (skrg
diperbolehkan)
Ciri-ciri Perum (Inpres No.17/1967)
5. Dapat dituntut dan menuntut, hubungan hukumnya
diatur secara hukum keperdataan (privat
rechterlijk).
6. Modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan
negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan
memperoleh dana dari kredit dalam dan luar
negeri atau dari obligasi.
7. Secara finasial harus dapat berdiri sendiri, kecuali
ada politik Pemerintah mengenai tarif dan harga,
maka kan diatur melalui subsidi pemerintah.
8. Dipimpin oleh seorang Direksi, pegawainya adalah
pegawai perusahaan negara dan diatur dalam
ketentuan tersendiri, di luar ketentuan pegawai
negeri, dll.
Persero
(Pasal 2
ayat 3 UU
No.9/1969)
• Perusahaan dalam
bentuk PT, seperti
diatur menurut
ketentuan-ketentuan
KUHD Stb. 1847
No.23, baik sahamsahamny a untuk
sebagian maupun
seluruhnya dimiliki
oleh Negara.
Ciri-ciri Persero (Inpres No.17 Tahun 1967)
1.
2.
3.
• Makna usahanya untuk memupuk keuntungan pelayanan dan
pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien, dan ekonomis
secara business-zakelik, cost-accounting principles,
management effectiveness, dan pelayanan umum yang baik,
memuaskan dan memperoleh laba.
• Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari
kekayaan negara yang dipisahkan. Dimungkinkan adanya joint
atau mixed enterprise dengan swasta (nasional dan atau asing)
dan adanya penjualan saham perusahaan milik negara.
• Status adalah badan hukum perdata, yang berbentuk
Perseroan Terbatas. Hubungan usaha diatur menurut hukum
perdata.
Ciri-ciri Persero (Inpres No.17 Tahun 1967)
4.
• Dipimpin oleh seorang Direksi dibawah pengawasan Dewan
Komisaris yg masing2 bertanggungjawab kpd RUPS . Status
pegawai sebagai pegawai perusahaan swasta biasa.
5.
• Barang & jasa yg dihasilkan bukan merupakan kewajiban negara
untuk menghasilkannya.
6.
7.
• Harga tergantung mekanisme pasar.
• Melakukan kegiatan perusahaan yg bs dilakukan swasta & bukan
semata-mata mjd tugas pemerintah.
Bentuk BUMN
(pasal 9 UU No. 19/2003)
1. PERSERO
2. PERUM
1.Persero
(UU No.
19/2003)
BUMN yg modalnya terbagi
dalam saham yg seluruh atau
paling sedikit 51 % sahamnya
dimiliki negara RI dg tujuan
utama untuk mengejar
keuntungan.
2. Perum
(UU No.
19/2003)
BUMN yg seluruh modalnya
dimiliki negara & tdk terbagi
atas saham, tujuannya untuk
kemanfaatan umum serta
untuk mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan.
PERUM (UU No.
19/2003)
PERSERO (UU
No. 19/2003)
1. Pendiriannya diusualkan o/ menteri
kpd presiden disertai dg dasar
pertimbangan stlh mengkaji
bersama antara menteri teknis &
menkeu.
1. Pendiriannya diusualkan o/ menteri
kpd presiden disertai dg dasar
pertimbangan stlh mengkaji bersama
antara menteri teknis & menkeu.
2. Maksud & tujuannya adalah
menyelenggarakan usaha yg
bertujuan untuk kemanfaatan
umum bersadarkan prinsip
pengelolaan perusahaan yg sehat
2. Maksud & tujuannya adalah
menyediakan barang dan atau jasa yg
bermutu tinggi berdaya saing kuat
serta mengejar keuntungan.
3. Organ Perum adalah menteri, dirksi
& dewan pengawas.
4. Pengangkatan & pemberhentian
direksi ditetapkan oleh menteri
sesuai dg mekanisme & Peraturan
perundang-undangan.
3. Organ Persero adalah RUPS, direksi &
komisaris.
4. Pengangkatan & pemberhentian
direksi dilakukan o/ RUPS. Dlm hal
menteri selaku RUPS, pengangkatan
& pemberhentian direksi ditetapkan
melalui menteri)
PERUM (UU No.
19/2003)
PERSERO (UU
No. 19/2003)
5. Direksi wajib menyiapkan rancangan
jangka panjang yg merupakan
renstra ttg sasaran & tujuan Perum
dlm jangka wkt 5 th). Rancangan yg
tlh ditandatangani Dewan
Pengawas disampaikan kpd menteri
untuk mdpt pengesahan.
5. Direksi wajib menyiapkan rancangan
jangka panjang yg merupakan
renstra ttg sasaran & tujuan Persero
dlm jangka wkt 5 th). Rancangan yg
tlh ditandatangani Dewan pengawas
disampaikan kpd RUPS untuk mdpt
pengesahan.
6. Direksi wjb menyiapkan rancangan
rencana kerja & anggaran
perusahaan yg merupakan
penjabaran tahunan rencana
jangka panjang. Rancangan kerja &
anggaran wajib disampaikan kpd
menteri untuk memperoleh
pengesahan.
6. Direksi wajib menyiapkan rancangan
rencana kerja & anggaran
perusahaan yg merupakan
penjabaran tahunan rencana jangka
panjang. Rancangan kerja &
anggaran wajib disampaikan kpd
RUPS untuk memperoleh
pengesahan.
PERUM (UU No.
19/2003)
PERSERO (UU
No. 19/2003)
7. Dlm wkt 5 bln stlh thn buku ditutup,
direksi wajib menyampaiakn
laporan tahunan kpd menteri untuk
memperoleh pengesahan. Laporan
ini ditandatangani o/ semua
anggota direksi & dewan pengawas.
7. Dlm wkt 5 bln stlh thn buku ditutup,
direksi wajib menyampaiakn laporan
tahunan kpd RUPS untuk
memperoleh pengesahan. Laporan
ini ditandatangani o/ semua anggota
direksi & dewan pengawas
8. Pengangkatan & pemberhentian
anggota dewan pengawas
ditetapkan oleh menteri. Dewan
pengawas bertugas mengawasi
direksi dlm menjalankan
kepengurusan perum serta
memberikan nasehat pd direksi.
8. Pengangkatan & pemberhentian
anggota komisaris ddilakukan oleh
RUPS. Dalam bertindak selaku RUPS,
pengangkatan & pemberhentian
komisaris ditetapkan o/menteri.
Komisaris bertugas mengawasi
direksi dlm menjalankan
kepengurusan persero serta
memberikan nasehat pd direksi.
ALHAMDULILLAH
SEMOGA BERMANFAAT