Transcript Perseroan Terbatas

PERSEROAN TERBATAS
( PT )
Pengertian (pasal 1 ayat 1)
 Perseroan Terbatas ( PT ) adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan dan peraturan pelaksananya.
Status Badan Hukum
 Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta
pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum & HAM RI (dh.
Menteri Kehakiman) dan pengesahan diberikan paling lama
60 hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan
memenuhi persyaratan. Setelah akta tersebut disahkan,
wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan
dalam Berita Negara RI.
Pendaftaran & Pengumuman
 Akta pendirian yang telah disahkan Menteri Hukum & HAM RI
wajib didaftarkan oleh Direksi dalam Daftar Perusahaan dan wajib
diumumkan dalam Berita Negara & Tambahan Berita Negara RI.
 Pengumuman ini (PN. Percetakan Negara) supaya perseroan
terbatas yang telah disahkan dapat berperan secara sempurna
sebagai suatu badan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh para
pendiri tanpa membebani direksi dengan tanggungjawab renteng
apabila mereka melakukan segala tindakan hukum untuk
kepentingan perseroan.
Modal
 Dalam UU PT pengaturan mengenai jenis modal, yaitu
terdiri dari :
 Modal Dasar ( min. 20 Juta )
 Modal Ditempatkan ( min. 25 % dari modal dasar )
 Modal Disetor ( min 50 % dari modal ditempatkan )
S a h am
 Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang
Republik Indonesia
Pemegang Saham
 Pemegang saham perseroan harus lebih dari 1 (satu)
orang, karena pada dasarnya sebagai badan hukum
perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Apabila
perseroan kemudian hanya dimiliki oleh seorang, dalam
waktu 6 (enam) bulan pemegang saham harus menjual
sahamnya, apabila tidak maka tanggungjawab menjadi
pribadi dan atas permohonan pihak yang berkepentingan
Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan.
 Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas :
 satu orang pemegang saham atau lebih mewakili 1/10 dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah dapat meminta kepada Direksi atau
Komisaris untuk menyelenggarakan RUPS.
 Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama perseroan yang
mewakili 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk
dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan.
 Setiap pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap perseroan
kepada Pengadilan Negeri apabila merasa dirugikan.
Organ Perseroan
 Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Direksi dan Komisaris.
 Untuk menjadi Direksi dan Komisaris diharuskan
memenuhi persyaratan tertentu yang pada intinya harus
mempunyai akhlak dan moral yang baik dilihat dari
pengembangan suatu usaha.
 Di dalam UUPT diatur secara tegas tata cara
pemanggilan RUPS, sahnya RUPS dan quorum, sehingga
apabila dalam penyelenggaraan RUPS hal-hal tersebut
tidak dipenuhi, RUPS menjadi tidak sah
Perbedaan Tugas masing-masing
organ perseroan :
 DIREKSI bertugas melakukan pengurusan perseroan demi
kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan serta mewakili
perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 KOMISARIS bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi,
memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
perseroan.
 RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai
kekuasaan paling tinggi dalam perseroan dan memegang
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan
Komisaris.