Transcript Etika Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

‫السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته‬
‫‪Nala Sea Side Hotel‬‬
‫‪18 Juni 2014‬‬
Curriculum Vitae
Nama
: Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd
Tgl Lahir
: Bandung, 5 Nopember 1963
Pangkat/Gol
: Pembina Tk 1 / IV/b
Pendididikan :
1. S.1 : IAIN Bandung tahun 1988
2. S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007
Riwayat Pekerjaan :
1. Kepala MA Al-Hidayah – IPUH tahun 1992
2. Kepala MAN IPUH 1997
3. Kepala MAN Arga Makmur 2003
4. Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007
5. Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa
Kanwil Kemenag tahun 2007
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013)
7. Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013-Sekarang)
Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
Lima Misi Kementerian Agama
• Meningkatkan Kualitas Kehidupan
•
•
•
•
Beragama
Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat
Beragama
Meningkatkan Kualitas Raudhatul Athfal
Madrasah, Pendidikan Agama dan
Pendidikan Keagamaan
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan
Ibadah Haji,.
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan
yang Bersih dan berwibawa
Jabatan Struktural
(eselon I, II, III, IV, V)
PNS
diangkat dalam
jabatan dan
pangkat tertentu
Jabatan Fungsional
Fungsional
Umum
Berdasarkan pinsip
profesionalisme
Sesuai dgn kompetensi
prestasi kerja, dan
jenjang pangkat
syarat
objektif
lainnya
membedakan jenis kelamin,
agama, ras, atau golongan
(non Angka kredit)
tanpa
suku,
Fungsional
Tertentu
(113 JF)
Terampil
- P.Pemula
- Pelaksana
- P.Lanjutan
- Penyelia
Ahli
- Pertama
- Muda
- Madya
- Utama
5
KOMPETENSI INTI
JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
JABATAN STRUKTURAL :
kepemimpinan dan manajerial
serta mempunyai kode etik
JABATAN FUNGSIONAL :
keahlian dan/atau keterampilan
spesialistik dan mandiri serta
mempunyai kode etik
UNDANG-UNDANG NOMOR 43
TAHUN 1999 TENTANG POKOKPOKOK KEPEGAWAIAN
Pasal
17
ayat
(1)
Pasal
17
ayat
(2)
PNS diangkat dalam
jabatan dan pangkat
tertentu
Pengangkatan
berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai
kompetensi
• seseorang duduk dalam
jabatan tertentu
• seseorang didayagunakan
untuk tugas jabatan yang
didudukinya
• seseorang ditetapkan
untuk memperoleh hasil
kerja tertentu
dasar pembentukan PNS
profesional
Dengan
pengangkatan dalam
jabatan berdasarkan
kompetensi
7
Dasar Hukum Jabatan Fungsional
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANg JABATAN
FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2010 TENTANG GRAND
DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 – 2025
Lanjutan ...
PROGRAM PERCEPATAN
REFORMASI BIROKASI
MENUJU BIROKRASI YANG
BERSIH DAN PROFESIONAL
YOUR SITE HERE
HAL-HAL YANG HARUS
DILAKUKAN K/L:
1. Penetapan Standar Kompetensi
Jabatan
2. Peningkatan Kemampuan PNS
Berbasis Kompetensi
3. Sistem Nasional Diklat Berbasis
Kompetensi
4. Penegakan Etika dan Disiplin
PNS
5. Sertifikasi Kompetensi PNS
6. Mutasi dan Rotasi Sesuai
Kompetensi secara Periodik
7. Pengukuran Kinerja Individu
8. Penguatan Jabatan Fungsional:
a) Penambahan Jumlah Jabatan
Fungsional
b) Penetapan Pola Karier Jabatan
Fungsional
c) Peningkatan Kemampuan
Jabatan Fungsional
d) Peningkatan Tunjangan Jabatan
Fungsional
Jabatan fungsional adalah
kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri
Sipil dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian/dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat
mandiri.
1. Meningkatkan produktifitas kerja PNS
secara personal ;
2. Meningkatkan produktifitas unit kerja;
3. Peningkatan dan pengembangan karier
PNS;
4. Peningkatan kompetensi dalam
pelaksanaan tugas dan membentuk
sikap professionalisme PNS.
1. Kenaikan Pangkat bisa dua tahun sekali;
2. Pangkat/golongan dapat melebihi
pangkat/golongan maksimum;
3. Besar tunjangan jabatan dapat melebihi
tunjangan jabatan struktural dan
tunjangan funsional umum;
4. Profesionalitas kerja semakin teruji;
5. Mudah memperoleh angka kredit
minimum.
JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU
Yang Termasuk Dalam Jabatan
Fungsional Tertentu??
-Pranata Komputer
-Arsiparis
- Analis Kepegawaian
- Pranata Humas
-Pranata Laboratorium Pendidikan
-Pustakawan
-Dan lain-lain
KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU
 Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej
struktural
 Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan
golongan penggajian
 Standar pengukuran kinerja individual lebih
obyektif
 Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan
fungsional umum per golongan
15
PROSEDUR PENGANGKATAN
A
PIMPINAN
UNIT KERJA
PEJ YG DIBERI KUASA
SESJEN
U.P. KAROPEG
Y
SYARAT
BERKAS
USUL
T
A
1. SRT PERNYATAAN TELAH
MELAKS KEG.
2. DUPAK +BUKTI FISIK
3. SK KP & JABATAN TERAKHIR
4. IJAZAH
5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS
6. DP3, 1 TH TERAKHIR
TIM
PENILAI
Y
OK?
PAK &
SK JABATAN
*)
T
MENILAI
& PERTIMBANGAN
SRT
PENGEMBALIAN
A
*):
MADYA-UTAMA TPP: ANRI
A.PELAKSANA S.D. MUDA
16
TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JAFUNG
SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT
DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI:
• Unsur Kepegawaian
• Unsur unit teknis
• Pejabat fungsional
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
• KETUA merangkap ANGGOTA
• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA
• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA
• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA
17
1. PRINSIP-PRINSIP DAN ETIKA PENILAIAN JAFUNG
a. Adil
Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian
yang sama.
b. Obyektif
Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria
penilaian yang jelas
c. Akuntabel
Hasil penilaian dapat dijelaskan
pertimbangan dan alasannya
dan
dipertanggungjawabkan
d. Transparan dan Bersifat Mendidik
Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan menjunjung
tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk
mendapatkan proses yang lebih efektif dan efisien dengan hasil yang
lebih benar dan lebih baik.
Prinsip/Etika Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
1. Objektif
Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh
penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai
2. Terukur
Dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif.
3. Akuntabel
Seluruh hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pejabat yang berwenang
4. Partisipasi
Seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif
antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai
5. Transparan
Seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan
tidak bersifat rahasia
Kesimpulan
Pengembangan jabatan fungsional pada
hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai
Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran,
tugas, tanggung jawab, bahkan hak dan
kewajiban yang jelas dalam setiap satuan
organisasi pemerintahan, karena dalam
jabatan fungsional akan dapat dilihat dan
diukur setiap prestasi yang dicapai yang
tercermin melalui perolehan angka kredit.
Kesimpulan Lanjutan..
Pengembangan jabatan fungsional pada
hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai
Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran,
tugas, tanggung jawab, bahkan hak dan
kewajiban yang jelas dalam setiap satuan
organisasi pemerintahan, karena dalam
jabatan fungsional akan dapat dilihat dan
diukur setiap prestasi yang dicapai yang
tercermin melalui perolehan angka kredit.
Jalan jalan sama kekasih..
teringatnya di waktu shubuh....
cukup sekian dan terima
kasih... wassalamualaikum
warohmarullohi wabarokatuh