Transcript JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENDIK DITJEN DIKTI.

JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DAN ANGKA KREDITNYA
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENDIK DITJEN DIKTI
2011
1
1. Dalam Pasal 17 Undang–Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, dinyatakan bahwa PNS
diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
2. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan
jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu
3. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan upaya
pembinaan karier yang sistimatis, kontinyu dan optimal. Optimalisasi
pembinaan karier PNS dilaksanakan dg mengembangkan jalur jabatan
karier baik melalui jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
4. Pengembangan karier PNS melalui jabfung diarahkan untuk
meningkatkan
dan
mengembangkan
kualitas
profesionalitas
berdasarkan kompetensi spesialistik, bersifat mandiri dan dalam
menjalankan jabatannya didasarkan pada kode etik profesi.
5. Dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Th. 1994 tentang jabfung PNS antara
lain dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan jabfung dilakukan
oleh Instansi Pembina jabfung. Dengan kata lain instansi pembina
mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dalam rangka
mewujudkan profesionalitas para pejabat fungsional.
2
2
CPNS
PNS
JAB FUNG TERTENTU
(ANGKA KREDIT) 113 JF
1. PP No. 16 Th 1994
2. KEPRES No 87 Th 1999
3. Peraturan MENPAN
JAB STRUKTURAL
(MANAJERIAL)
Eselon I, II, III, IV dan V
PP No. 100 Th 2000 jo
PP No. 13 Th 2002
JAB FUNG UMUM
(NON ANGKA KREDIT)
UU. No. 8 Th 74
UU.No. 43 Th 1999
3
3
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 JO NOMOR 43 TH
1999
2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TH 1994 JO NOMOR
40 TH 2010
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TH 2000
4. PERATURAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TH 1999
5. PERMENPAN DAN RB NOMOR 03 TAHUN 2010 TANGGAL
15 JANUARI 2010
6. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KA. BKN NOMOR
02/V/PB/2010 DAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TANGGAL
6 MEI 2010
4
4
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ADALAH JABATAN
YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNNG
JAWAB, DAN WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN
LABORATORIUM PENDIDIKAN YANG DIDUDUKI OLEH PNS
DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN SECARA
PENUH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA PENDIDIKAN, BERUPA
RUANGAN TERTUTUP ATAU TERBUKA, BERSIFAT PERMANEN ATAU
BERGERAK, DIKELOLA SECARA SISTEMATIS UNTUK KEGIATAN
PENGUJIAN,KALIBRASI,DAN/ATAU PRODUKSI DALAM SKALA TERBATAS,
DENGAN MENGGUNAKAN PERALATAN & BAHAN BERDASARKAN METODE
KEILMUAN TERTENTU, DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
5
5
TUGAS POKOK
Pranata Laboratorium Pendidikan
Tugas pokok PLP adalah melaksanakan :
1. Perancangan kegiatan laboratorium
2. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
3. Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
4. Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
5. Pengembangan kegiatan laboratorium
6
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
(Lampiran I dan II Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010)
N
O
I
UNSUR
Pendidikan
SUBUNSUR
A.
B.
C.
Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar (1; 3)
Diklat fung bid pengeLOLAAN LAB an memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
(6)
Diklat prajab dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)
II
Pengelolaan
laboratorium
A.
B.
C.
D.
E.
Perancangan kegiatan lab (6, 18)
Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan (32, 26)
Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan (6, 2)
Pengevaluasian sistem kerja lab (4,13)
Pengembangan kegaiatan lab (1, 5)
III
Pengemb.
Profesi
A.
Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang
pengelolaan lab (6)
Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang
pengelolaan lab (3)
Pembuatan standar dan/atau pedoman pengelolaan lab (3)
Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan lab (1)
Perolehan sertifikat profesi (3)
7
B.
C.
D.
E.
NO
IV
UNSUR
Penunjang
tugas Pranata
Lab Pend.
SUBUNSUR
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Pengajar/pelatih/tutor/fasilitator di bidang pengelolaan lab
setiap 2 jam pelajaran (JP) – 1 JP: 45 menit (1)
Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan lab (1)
Peran serta dalam seminar/lokakarya/konfrerensi di bidang
pengelolaan lab (2)
Keanggotaan dalam organisasi profesi (1)
Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional PLP (1)
Perolehan penghargaan/tanda jasa (2)
Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (2,3)
8
PASAL 33 AYAT 1 PERMENPAN & RB NO. 3 TAHUN 2010
Standar Kompetensi PLP mencakup:
 Pengoperasian peralatan laboratorium
 Pengelolaan bahan laboratorium
 Penerapan metoda kerja laboratorium
Wajib diikuti oleh PLP
yang akan naik jabatan
9
Tingkat Terampil
Pelaksana
II/c – II/d
P.Lanjutan
III/a - III/b
Penyelia
III/c - III/d
Tingkat Ahli
Pertama
III/a – III/b
Muda
III/c - III/d
Madya
IV/a - IV/b - IV/c
10 10
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
UNSUR
NO
I
%
PELAKSANA
PELAKSANA
LANJUTAN
PENYELIA
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
60
60
60
60
60
60
-
16
32
72
112
190
UNSUR UTAMA
A.PENDIDIKAN:
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN LABORATORIUM
≥80%
2
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN
YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS
PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
≤20%
-
4
8
18
28
48
JUMLAH
100%
60
80
100
150
200
300
11
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D IV
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
N
O
I
UNSUR
%
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PERTAMA
MUDA
MADYA
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
100
100
100
100
100
100
100
-
40
78
116
234
350
468
2
4
6
10
12
20
80
60
90
120
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B.PENGELOLAAN
LABORATORIUM
≥80%
C.PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN
YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS
PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
≤20%
JUMLAH
100%
-
10
12
100
150
12
200
300
400
550
700
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
I
UNSUR
%
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PERTAMA
MUDA
MADYA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
150
150
150
150
150
150
-
38
116
194
310
428
2
4
6
10
12
-
10
30
50
80
110
150
200
300
400
550
13700
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN
LABORATORIUM
≥80%
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
100%
13
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
N
O
I
JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT
UNSUR
%
JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
MUDA
MADYA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
200
200
200
200
200
-
76
154
270
388
4
6
10
12
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN
LABORATORIUM
≥80%
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
-
20
40
70
100
100%
200
300
400
550
700
14
14
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
1. Inpassing/
Penyesuaian
Pengangkatan dlm
JF bagi PNS
yang melaksanakan
tugas pokok
pada saat JF tersebut
ditetapkan dgn menetapkan
jenjang jabatan sesuai
dengan pangkat yang dimiliki
2. Pengangkatan
Pertama
Pengangkatan Untuk
Mengisi Formasi
Melalui
CPNS
3. Perpindahan dari
Jabatan lain
pengangkatan yg
dilakukan melalui
perpindahan dari
JS atau JF lain
ke dalam JF PLP
15
15
JENJANG JABATAN
TERAMPIL
AHLI
4
NO
TIPE
1
TIPE I
2
TIPE II
3
3
4
TIPE III
TIPE IV
4
4
2
2
3
16
PENYESUAIAN/INPASSING
DALAM JABATAN PLP
TINGKAT AHLI
 Ijazah S1/DIV atau yang setingkat
 pangkat Penata Muda, gol. III/a
 DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir
TINGKAT TERAMPIL
 Ijazah SMA atau yang setingkat
 pangkat Pengatur, gol.II/c
 DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir
SUDAH DISESUAIKAN DALAM JABATAN PLP: 1. 730 ORANG
17
17
PLP TERAMPIL
KATEGORI
TERAMPIL
JABATAN
PLP Pelaksana
326
PLP Pelaksana
Lanjutan
798
PLP Penyelia
28
TOTAL PLP TERAMPIL
KATE
GORI
JUMLAH
(ORANG)
PENDIDI
KAN
SLTA
D II
TERA
MPIL D III dan
Sarjana
Muda
TOTAL PLP
TERAMPIL
JUMLAH
(ORANG)
1152
KATEG
ORI
824
8
320
1152
TERAM
PIL
GOLONG
AN
JUMLAH
(ORANG)
II/c
162
II/d
164
III/a
272
III/b
527
III/c
27
TOTAL PLP
TERAMPIL
1152
18
Jumlah PLP Terampil berdasarkan Jabatan = 1152
PLP
Penyelia
28
PLP
Pelaksana
326
PLP
Pelaksana
Lanjutan
798
19
Jumlah PLP Terampil berdasarkan Pendidikan = 1152
SLTA; 824
900
800
700
600
D III dan Sarjana
Muda; 320
500
400
300
200
D II; 8
100
0
SLTA
D II
D III dan Sarjana Muda
20
Jumlah PLP Terampil berdasarkan Golongan = 1152
III/b; 527
600
500
400
III/a; 272
300
II/d; 164
II/c; 162
200
100
III/c; 27
0
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
21
PLP AHLI
JABATAN
KATEGORI
AHLI
KATEGORI
JUMLAH
(ORANG)
PLP Pertama
411
PLP Muda
163
PLP Madya
4
TOTAL PLP AHLI
578
PENDIDIK
AN
D IV
JUMLAH
(ORANG)
KATEGORI
GOL
JUMLAH
(ORANG)
6
III/a
178
S1
545
III/b
233
S2
26
III/c
94
S3
1
III/d
71
578
IV/a
2
AHLI
TOTAL PLP AHLI
AHLI
TOTAL PLP AHLI
578
22
Jumlah PLP Ahli berdasarkan Jabatan = 578
PLP Madya
4
PLP Muda
163
PLP
Pertama
411
23
Jumlah PLP Ahlil berdasarkan Pendidikan = 578
S1; 545
600
500
400
300
200
S2; 26
100
D IV; 6
S3; 1
0
D IV
S1
S2
S3
24
Jumlah PLP Ahli berdasarkan Golongan = 578
III/b; 233
250
200
III/a; 178
150
III/c; 94
III/d; 71
100
50
IV/a; 2
0
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
25
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN PLP
TINGKAT TERAMPIL
 Ijazah D III sesuai kualifikasi akademik yang
relevan dengan laboratorium yang bersangkutan
 pangkat Pengatur, gol. II/c
 DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir
Paling lama dua tahun setelah diangkat harus
mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP
TINGKAT AHLI
 Ijazah S1/DIV sesuai kualifikasi akademik yang
relevan dengan laboratorium yang bersangkutan
 pangkat Penata Muda, gol. III/a
 DP 3 bernilai baik dalam satu tahun terakhir
26
26
PNS
• Memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam
pengangkatan pertama dalam jabatan PLP
• Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional PLP
• Memiliki pengalaman di bidang pengelolaan laboratorium
paling kurang 2 (dua) tahun
• DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1(satu) tahun
terakhir
27
27
☻ PLP tingkat terampil yang memperoleh ijazah S1 dapat
diangkat ke dalam jabatan fungsional PLP tingkat ahli
☻ diberikan angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif
(Diklat, Tugas pokok dan Pengembangan Profesi)
ditambah angka kredit Sarjana (S1)/Diploma IV angka
kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
• Lulus Diklat fungsional PLP tingkat Ahli
• Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
• Tersedia formasi untuk jabatan PLP tingkat Ahli
28
28
 Presiden
 PNS pusat/daerah:jenjang utama
Pej.yang berwenang
mengangkat,
memindahkan dan/atau
memberhentikan PNS
dalam dan dari jabatan
fungsional sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan
(PP NO. 9 TAHUN 2003)
 Menteri
 PNS pusat dilingk.Kementerian:
jenjang Pel. Pemula s.d. Penyelia
jenjang Pertama s.d. Madya
 Pimpinan Kesekretarian L Nonkementerian
 PNS pusat di lingkungan LNK
untuk jenjang Pel. Pemula s.d. Penyelia
dan jenjang Pertama s.d. Madya
 Gubernur/Bupati/Walikota
 PNS daerah provinsi/kabupaten/kota
untuk jenjang Pel. Pemula s.d Penyelia
dan jenjang Pertama s.d. Madya
29
29
Penilaian prestasi kerja Pranata Laboratorium
Pendidikan ditetapkan dengan angka kredit oleh
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
setelah mendapat pertimbangan
dari tim penilai
Penetapan angka kredit dilakukan setiap tahun
30
30
Penilaian Prestasi
kerja pejabat
fungsional
ditetapkan dengan
angka kredit oleh
Pejabat yang
berwenang
setelah mendapat
pertimbangan
dari tim penilai

 obyektif
 terukur
 lebih terbuka
 fokus pekerjaan
 dilakukan oleh tim
Penetapan angka kredit dasarnya
adalah Penilaian kompetensi
( trampil/ahli ) yang diperoleh
~ unsur Utama
~ unsur Penujang
31
UNSUR UTAMA:
- PENDIDIKAN: FORMAL & DIKLAT
- TUGAS POKOK: PENGELOLAAN LAB
- PENGEMBANGAN PROFESI
Lampiran I *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Terampil
Lampiran II *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Ahli
UNSUR PENUNJANG
*) PERMENPAN No. 03 Tahun 2010
32
32
Pendidikan:
Pendidikan Formal
Diklat Fungsional di bidang pengelolaan lab
Diklat Prajabatan
Pengelolaan lab untuk Tridharma
Perancangan keg lab
Pengoperasian peralatan & penggunaan bahan
pemeliharaan/perawatan peralatan & bahan
pengevaluasian sistem kerja lab
pengembangan kegiatan lab
33
Pengembangan profesi meliputi:
1. Pembuatan KTI bid.pengelolaan lab
2. Penerjemahan buku/pustaka bidang
pengelolaan laboratorium
3. Penyusunan standar dan/atau pedoman
pengelolaan laboratorium;
4. Penemuan teknologi tepat guna di
bidang pengelolaan laboratorium;
5. Perolehan sertifikat profesi
34
34
Pejabat Fungsional
yang membuat karya tulis/
karya ilmiah sendiri (100%)
apabila ditulis secara bersama maka :
 60 % untuk penulis utama
 40 % dibagi rata untuk semua penulis
pembantu (paling banyak 3 orang)
35
35
Penunjang Tugas PLP
a. Mengajar/melatih bidang pengelolaan
laboratorium;
b. Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan
laboratorium;
c. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang
pengelolaan laboratorium;
d. Keanggotaan dalam organisasi profesi
e. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit
jabfung PLP
f. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
36
36
Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/
atau akumulasi nilai butir kegiatan yang
harus dicapai oleh pejabat fungsional yang
digunakan sebagai salah satu
syarat untuk:
 pengangkatan
 kenaikan pangkat
 kenaikan jabatan
37
37
Kegiatan yang sesuai tingkat dan jenjang
jabatan yang dirinci berdasarkan:
- unsur
- sub unsur
- butir kegiatan
- sub butir kegiatan
(Lampiran I PERMENPAN No. 03 Tahun 2010)
tidak boleh menambah kegiatan dalam
unsur – sub unsur – butir
kegiatan – sub butir kegiatan termasuk
penyetaraan kegiatan
38
38
NO
JENJANG/GOL.
AK YG DIPERSYARATKAN
KETERANGAN
1
Penyelia (III/c ke III/d)
2
Pengembangan Profesi
2
Pertama (III/b) ke
Muda (III/c)
2
Pengembangan Profesi
3
Muda (III/c ke III/d)
4
Pengembangan Profesi
4
Muda (III/d)
ke Madya (IV/a)
6
Pengembangan Profesi
5
Madya (IV/a ke IV/b)
10
Pengembangan Profesi
6
Madya (IV/b ke IV/c)
12
Pengembangan Profesi
7*
Penyelia (III/d)
10
Tugas Pokok
8*
Madya (IV/c)
20
Tugas Pokok
*) AK wajib pemeliharaan jabatan tertinggi/tahun
39
KELEBIHAN ANGKA KREDIT
1. Dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/
pangkat setingkat lebih tinggi
2. Jumlah angka kredit yg telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi,
yang bersangkutan dapat diangkat dlm jabatan
sesuai dengan jumlah angka kredit yg dimiliki
40
40
Pasal 13 PERMENPAN DAN RB NO. 03 TAHUN 2010
JENJANG
PENETAP
MADYA: IV/b – IV/c
DIRJEN DIKTI
MUDA: III/c-III/d
MADYA: IV/a Kemdiknas
DIREKTUR PTK DITJEN
DIKTI
MUDA: III/c-III/d
MADYA: IV/a PT Kementarian
selain Kemdiknas
PEJABAT ES 1 YANG MEMBINA
PENDIDIKAN
PELAKSANA: II/c-II/d
PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b
PENYELIA: III/c-III/d
PERTAMA: III/a-III/b
REKTOR/KETUA/DIREKTUR
41
JENJANG
PENETAP
PELAKSANA: II/c-II/d
PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b
PENYELIA: III/c-III/d
PERTAMA: III/a-III/b
PEJABAT ES.II YG MEMBINA
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMDA
PEJABAT ES.II YG MEMBINA
TENDIK DIKDASMEN
PEJABAT ES.II YG MEMBINA
PENDIDIKAN PADA
LPNK/KEMENTERIAN SELAIN
KEMDIKNAS
Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat Penetap Angka
Kredit dibantu oleh TIM PENILAI
42
 Pejabat fungsional yang senior
 Dapat aktif melaksanakan tugas apabila jumlah tidak
terpenuhi dari jabatan yang sama dapat diangkat dari
pejabat lain yang kompeten
Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional
satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional
Pembentukan Tim Penilai jabatan fungsional
satu Tim Penilai untuk satu jabatan fungsional
SURAT MENPAN NO. B/81/M.PAN/1/2007
43
43
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI INSTANSI
TIM PENILAI PERGURUAN TINGGI
TIM PENILAI DAERAH
TIM PENILAI UNIT TEKNIS
TIM PENILAI TEKNIS
KEMENTERIAN LAIN/LPNK
Tim Penilai Teknis
Tim Penilai Pengganti
44
44
 Januari untuk kenaikan pangkat April
 Juli untuk kenaikan pangkat Oktober
Dengan ketentuan penilaian untuk kenaikan
jabatan dapat dilakukan setiap saat
Penilaian dan penetapan angka kredit setiap PLP
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun
45
45
 Memenuhi Angka Kredit yang ditentukan
 Setiap unsur penilaian Dalam DP-3 bernilai
baik dalam 2 tahun terakhir
 Pensyaratan lain yang ditetapkan oleh
Menteri
46
46
Pasal 26 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010
Persyaratan kenaikan jabatan PLP:
1. Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3
paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Pasal 27 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010
Persyaratan kenaikan pangkat PLP:
1. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3
paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
47
( P.P. NOMOR 99 TH 2000 Jo P.P NOMOR 12 TH 2002 )
PNS yang menduduki jabatan
fungsional diberikan kenaikan pangkat
pilihan
1.
2.
3.
4.
Pangkat boleh lebih tinggi dari
Pimpinan
Memiliki masa kerja dlm pangkat
minimal 2 (dua) Tahun dan
Dikecualikan dari ujian dinas.
Syarat lainnya :
 Telah mencapai angka
kredit kumulatif yang
ditentukan (PAK)
 DP-3 bernilai baik 2
(dua) tahun terakhir
PNS yang menduduki jabatan
fungsional Umum diberikan
kenaikan pangkat Reguler
1. Memiliki masa kerja
dalam pangkat minimal 4
(empat) Tahun
2. DP-3 bernilai baik 2
(dua) tahun terakhir
48
48
1. Jabatan sama dengan Pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
49
49
PROSEDUR USUL KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PLP PTN KEMDIKNAS
• Menyiapkan bukti fisik pelaks keg unsur utama & penunjang
dan menuangkan dalam Form DUPAK sesuai dengan
jenjang jabatannya.
• Melampirkan dokumen:
- Surat Pernyataan telah melaksanakan
kegiatan unsur utama & penunjang yang
ditanda tangani oleh Ka Lab
- Fotocopy SK jabatan dan pangkat terakhir
- Fotocopy PAK terakhir
- Fotocopy DP3
Mengusulkan kepada pejabat
pengelola ketenagaan yg
berwenang
Dirjen Dikti: gol IV/b –IV/c
Dir PTK Dikti: gol III/d-IV/a
Rektor/Ketua/Direktur: gol II/c
s.d. gol III/c
U.P. UNIT YG MENANGANI PEMBINAAN
KARIER PLP
Sesuai dg wewenangnya: Ps 19 Permenpan RB No. 03/2010
50
UNIT PEMBINA TEKNIS PLP
UNIT PEMBINA KEPEGAWAIAN
TIM PENILAI
BKN
SK JABATAN
HASIL
PENILAIAN
PAK
SURAT
SK PANGKAT
PTN
DITJEN DIKTI
51
52
PEMBEBASAN
SEMENTARA
Pelaksana II/b s.d
Penyelia III/c
Pertama (III/a) s.d
Madya IV/b
5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang
ditentukan
Terampil (Penyelia III/d)
Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 10 angka kredit dari kegiatan
tugas pokok
Ahli (Madya IV/c)
Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 20 angka kredit dari kegiatan
tugas pokok
Semua jenjang
• Dijatuhi
hukuman
disiplin
penurunan pangkat
• Diberhentikan sementara sebagai
PNS
• Ditugaskan secara penuh di luar
unit jf.
• Cuti di luar tanggungan negara
• Tugas belajar lebih 6 bulan
PEMBERHENTIAN
6 tahun tidak dapat
mengumpulkan angka
kredit yang ditentukan
Tahun berikutnya
angka kredit belum
terpenuhi
 Dijatuhi hukuman
disiplin tingkat berat
kecuali penurunan
pangkat
 Telah mencapai batas
usia pensiun PNS
53
53
PNS
PP No. 47 Tahun 2005: PNS yg menduduki jabatan rangkap
diberhentikan dari salah satu jabatan yang dirangkapnya.
Jabatan yang dapat dirangkap PNS adalah:
1. JAKSA
2. PENELITI
3. Pecundan(Perancang Peraturan Perundang-undangan)
54
54
( PP No 32 Th 1979 )
secara selektif dapat dilakukan evaluasi
untuk perpanjangan batas usia pensiun
sampai dengan 58 - 60 - 65 th dengan
dasar pertimbangan :
 kaderisasi
 kompetensi
 kesehatan
55
55
1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabfung ybs
2. menyusun pedoman formasi
3. menetapkan standar kompetensi
4. mengusulkan tunjangan jabatan
5. sosialisasi jabatan dan petunjuk pelaksanaannya
6. menyusun kurikulum diklat
7. menyelenggarakan diklat
8. mengembangkan sistem informasi
9. fasilitasi pelaksanaan jabatan
10. fasilitasi pembentukan organisasi
11. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik
12. monitoring dan evaluasi
56
56
57