PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Download Report

Transcript PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

DISAMPAIKAN OLEH
DIREKTUR JABATAN KARIER
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
1. Dasar Penetapan Kebutuhan:
a. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
b. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
untuk waktu 5 tahun dengan rincian per tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan
c. Ditetapkan oleh Menteri secara nasional
2. Metode : Analisis jabatan dan analisis beban kerja
2
1. Dasar Pengadaan:
a. Pengisian kebutuhan jabatan yang lowong
b. Sesuai kebutuhan pegawai yang ditetapkan Menteri
2. Tahapan:
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi (Administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi
bidang)
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Masa percobaan
g. Pengangkatan menjadi PNS
3
 PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
 Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan
 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu
 Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi
pada instansi pemerintah
 Setiap jabatan dikelompokan dalam klasifikasi jabatan PNS
yang menunjukan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan
pola kerja
 PNS dapat berpindah antar dan antara JPT, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan
Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian
kinerja
4
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
4.362.805 orang
• Struktural
= 277.745 orang
•Fungsional Tertentu = 2.303.887 orang
•Fungsional Umum
= 1.781.173 orang
Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.781.173 orang
dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana
5
JUMLAH PNS MENURUT JENIS
JABATAN FUNGSIONAL
NO
JABATAN FUNGSIONAL
JUMLAH
1
Tenaga Pendidik/Guru
1.781.242
2
Tenaga Medis
3
Tenaga Paramedis
279.913
4
Dosen/Guru Besar
78.757
5
Lainnya
30.754
133.221
TOTAL
2.303.887
6
6
PNS YANG MENDUDUKI
JABATAN ADMINISTRASI UNTUK DAPAT DIANGKAT
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
SLTA
 Diploma
 Sarjana
 Pasca Sarjana

7
Perber Ka. LKPP dan Ka. BKN
Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013
Tentang
Ketentuan Pelaksanaan PerMenPAN dan RB
Nomor 77 Tahun 2013
Tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Pelaksana teknis fungsional di bidang
pengadaan barang/jasa pada
instansi pemerintah
Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan,
pemilihan penyedia, manajemen kontrak dan
manajemen informasi aset
8
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT,
GOLONGAN RUANG JF PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (III/a – III/b)
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda
(III/c – III/d)
 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya (IV/a - IV/b – IV/c)
9
bagi PNS
yang telah dan masih
melaksanakan
tugas di bidang pengadaan
barang/jasa
pada saat Peraturan
ditetapkan
untuk mengisi formasi
melalui CPNS
Bagi PNS yang telah
menduduki
js atau jf lain
ke dalam jf Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa
10
 Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan angka kredit sesuai masa
kerja pangkat terakhir.
 Masa kerja pangkat terakhir untuk penyesuaian/ inpassing
dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
Kurang dari 1 tahun
di hitung kurang 1 tahun
1 tahun s/d kurang dari 2 tahun
di hitung 1 tahun
2 tahun s/d kurang dari 3 tahun
di hitung 2 tahun
3 tahun s/d kurang dari 4 tahun
di hitung 3 tahun
11
4 tahun atau lebih di hitung 4 tahun
BATAS USIA PENSIUN (BUP)
1.
12
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi.
58 (lima puluh delapan) tahun bagi
Pejabat Administrasi.
Sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.
2.
3.
12
PP Nomor 21 Tahun 2014
Tentang
Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP
bagi Pejabat Fungsional
 PNS yang menduduki jabatan fungsional yang telah mencapai
BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS
 BUP:
 58 tahun bagi pejabat fungsional Ahli Muda dan Ahli
Pertama serta pejabat fungsional Keterampilan
 60 tahun bagi PNS yang memangku jabatan fungsional Ahli
Utama dan Ahli Madya
13
14