Transcript Makalah 2 - Forum Pustakawan Kementerian Pertanian

KARIR PNS DALAM JABATAN
FUNGSIONAL NON PENELITI
DI LINGKUNGAN
BADAN LITBANG PERTANIAN
DISAMPAIKAN OLEH :
KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS
PENSIUN PNS
UU. 11 TAHUN 1969
PEMBERHENTIAN
PENDELEGASIAN
WEWENANG
PP. 32 TAHUN 1979
PP. 9 TAHUN 2003
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
PP. 4 TAHUN 1966
FORMASI PNS
PP.97/2000, PP. 54/2003
PENGADAAN PNS
PP.98/2000, PP. 11/2002, PP. 48/2005
GAJI PNS
LARANGAN PNS MENJADI
ANGGOTA PARPOL
PP 37/2004
PP. 7/1977 jo. PP. 22/2013
PENGHARGAAN
PP. 25 TAHUN 1994
UNDANG–UNDANG
NO. 5 TAHUN 2014
PERAWATAN
TUNJANGAN CACAT
PP. 12 TAHUN 1981
PRAJABATAN
KEPPRES. 30/1981
TES KESEHATAN
PP. 26 TAHUN 1977
DP-3
IZIN PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN PNS
PP. 10/1983, PP. 45/1990
PP. 10 TAHUN 1979
SUMPAH PNS
PP. 21 TAHUN 1975
DISIPLIN PNS
PP. 53 TAHUN 2010
RUMPUN
JAFUNG
KEPPRES 87/99
CUTI
PP. 24 TAHUN 1976
PENGANGKATAN
DLM JAB. PP 16/ 1994
PP. 100/2000, PP.
13/2002
DIKLAT
DUK
PP. 101 TAHUN 2000
PP. 15 TAHUN 1979
KENAIKAN PANGKAT PNS
PP. 99/2000, PP. 12/2002
KEP. KA. BKN 12/2002
2
MANAJEMEN SDM DAN PERMASALAHANNYA
1.Perencanaan Pegawai
2.Pengadaan Pegawai (rekruitmen, seleksi)
3.Penempatan dalam jabatan (fungsional, struktural,
umum)
4.Penyusunan Pola Karier Pegawai
5.Pengelolaan kinerja pegawai
6.Pengembangan kualitas pegawai
7.Penegakan Disiplin Pegawai
8.Remunerasi
9.Pemberhentian dan/pemensiunan
Program Percepatan Reformasi Birokrasi
(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
Penataan
Struktur
(Ekstraksi
dariBirokrasi.
Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
Penataan Jumlah dan distribusi PNS.
Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka
Profesionalisasi PNS.
Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).
Penyederhanaan Perizinan Usaha.
Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS.
4/13/2015
4
JABATAN ASN
JABATAN ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
• Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan pelayanan
dan administrasi
• Jabatan fungsional keahlian,
terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
• Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
• Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan dan administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan fungsional
keterampilan, terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
JABATAN PIMPINAN
TINGGI
• JPT utama;
• JPT madya; dan
• JPT pratama.
Berfungsi memimpin dan
memotivasi setiap Pegawai
ASN melalui:
• kepeloporan
• pengembangan kerja sama;
dan
• keteladanan.
1. Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
2. Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI dan anggota Polri
Jabatan
Pimpinan Tinggi
Administrator
Diangkat dalam
jabatan
Jabatan
Administrasi
Pengawas
Pelaksana
(Perka BKN No.3
Tahun 2013)
Jabatan
Fungsional
(129 Jenis)
BATAS USIA PENSIUN
Batas usia pensiun PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat
Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat
Pimpinan Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
BATAS USIA PENSIUN PEJABAT FUNGSIONAL
(PP 21 TAHUN 2014, Pasal 2 ayat (2))
a. BUP 58 th
• Pejabat Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama serta Pejabat Fungsional
Keterampilan
b. BUP 60 th
• Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Ahli Madya
• Apoteker, dokter dan dokter gigi yang ditugaskan secara penuh pada unit
pelayanan kesehatan negeri, Dokter Pendidik Klinis Muda dan Pertama, Medik
Veteriner, Penilik, Pengawas Sekolah, Widyaiswara Madya dan Muda; atau
• Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden
c. BUP 65 th
• Peneliti Utama dan Peneliti Madya yang ditugaskan secara penuh dibidang
penelitian, Dokter Pendidik Klinis Utama dan Madya, Widyaiswara Utama,
Pengawas Radiasi Utama, Perekayasa Utama, Pustakawan Utama, Pranata Nuklir
Utama; atau
• Jabatan Fungsional lain yang ditentukan oleh presiden.
Pengembangan Karier
• dilakukan berdasarkan:
- kualifikasi;
- Kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural);
- penilaian kinerja, dan
- kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
9
PERUBAHAN KULTUR PNS
ZONA
NYAMAN
Peningkatan
Kompetensi
ZONA
KOMPETITIF
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
 Identifikasi output jabatan fungsional
 Penyusunan standar kompetensi
 Pengelolaan kinerja jabatan fungsional
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
Penguatan
Jabatan Fungsional Tertentu
Core Bussiness Organisasi
Jabatan Fungsional Tertentu
12
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN
• Memiliki kemampuan
pengetahuan dibidang
tertentu
• Memiliki kemampuan
menggunakan metodologi
• Memiliki kemampuan
berfikir analitis dan
konseptual
• Memiliki kemampuan untuk
mengembangkan teknik dan
metoda dalam bidang tugas
didasarkan pada keilmuan
tertentu
KETERAMPILAN
• Memiliki pengetahuan
vokasional/kejuruan
• Mampu melaksanakan
kegiatan teknis
vokasional/kejuruan
• Mampu menerapkan
prosedur dan teknik
vokasional/kejuruan tertentu
KONDISI PEJABAT FUNGSIONAL SAAT INI &
YANG DIHARAPKAN
Kondisi saat ini
• Pelaksana bisa berganti tiap tahun
• Rawan pengaruh kepentingan dan
intervensi
• Kemampuan & kompetensi
pelaksana sangat beragam
• Profesionalitas tidak terjamin dan
tidak terukur
• Pelaksana kurang fokus karena masih
merangkap jabatan/ kegiatan lain
• Akumulasi keahlian, pengalaman,
dan keterampilan pelaksana tidak
efektif
• Tidak ada jaminan peningkatan karir
Kondisi yang diharapkan
(Pelaksana oleh pejabat fungsional)
• Pelaksana ditunjuk untuk jangka
waktu tertentu dan permanen
• Mandiri/independen dari pengaruh
kepentingan dan intervensi
• Kemampuan dan kompetensi
berjenjang sesuai kualifikasi
• Profesionalitas lebih terjamin dan
terukur
• Pelaksana lebih fokus karena tidak
ada rangkap jabatan/kegiatan lain
• Akumulasi keahlian, pengalaman dan
keterampilan pelaksana lebih efektif
• Ada jaminan peningkatan karir
PENINGKATAN
KOMPETENSI
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
DIKLAT
KURSUS/
WORKSHOP
SOSIALISASI
PNS
PERTUKARAN
PEGAWAI
(PNS &
SWASTA)
PRAKTIK
KERJA/
MAGANG
PENATARAN
JENIS JABATAN FUNGSIONAL
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
RUMPUN ILMU HAYAT
1.
PENYULUH PERTANIAN;
2.
PENGENDALI OPT;
3.
PENGAWAS BENIH TANAMAN;
4.
PENGAWAS BIBIT TERNAK;
5.
MEDIK VETERINER; DAN
6.
PARAMEDIK VETERINER;
7.
PENGAWAS MUTU PAKAN ;
8.
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN;
9.
NON RUMPUN ILMU HAYAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN;
10. PEMERIKSA PVT.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
PENELITI;
TEKNISI LITKAYASA;
PEREKAYASA;
PENGAWAS SEKOLAH;
G U R U;
DOSEN;
WIDYAISWARA;
AUDITOR;
INSTRUKTUR;
PUSTAKAWAN;
PRANATA KOMPUTER;
STATISTISI;
ARSIPARIS;
ANALIS KEPEGAWAIAN;
PERENCANA;
PERANCANG PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN;
PRANATA HUMAS;
DOKTER;
DOKTER GIGI;
PERAWAT.
PERAWAT GIGI;
PRANATA LAB KES;
PRANATA LAB PENDIDIKAN;
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA;
ASSESSOR SDM APARATUR;
AUDITOR KEPEGAWAIAN.
TIM PENILAI DAN
SEKRETARIAT TIM
PENILAI
PEJABAT
FUNGSIONAL
PENGELOLA
KEPEGAWAIAN
17
PENILAIAN KINERJA PNS
Dilakukan berdasarkan:
• perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi;
Memperhatikan
• target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Metode
• objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
• Berada di bawah kewenangan PyB, didelegasikan secara berjenjang
kepada atasan langsung dari PNS, dan dapat mempertimbangkan
pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.
• Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja dikenakan
sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
18
PENERAPAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PNS
PP NOMOR 46 TAHUN 2011
PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
+
Perilaku Kerja
Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS
19
PP NO 53 TAHUN 2010
TENTANG DISIPLIN PNS
• PASAL 3 ANGKA 12 (KEWAJIBAN PNS) :
– mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
• PASAL 9 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN SEDANG) :
– apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya
mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50%
(lima puluh persen)
• PASAL 10 ANGKA 12 (HUKUMAN DISIPLIN BERAT) :
– apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang
dari 25% (dua puluh lima persen)
• DISIPLIN SEDANG (SKP 25% s/d 50%)
• DISIPLIN BERAT(SKP < 25%)
PP 46 TAHUN 2011
PP 53 TAHUN 2010
PEJABAT
FUNGSIONAL
PERMENTAN 45 TAHUN 2014
BEBAS SEMENTARA TUNJ.KINERJA DI BAYAR 50%
Tunjangan Kinerja
• Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang
merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
didasarkan pada capaian kinerja pegawai tersebut yang sejalan dengan
capaian kinerja organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.
• Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang mempunyai
tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Pertanian.
• Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang
berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu
jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi
di lingkungan Kementerian Pertanian.
• Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja sesuai jabatannya yang ditetapkan
oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I dalam bentuk Keputusan berdasarkan
hasil evaluasi jabatan dan rekonsiliasi perubahan data pemangku jabatan
lingkup Kementerian Pertanian.
Tunjangan Kinerja TIDAK Diberikan Kepada
a. pegawai yang tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu;
b. pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
c. pegawai yang diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pegawai yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang
tunggu;
e. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga lain di luar
lingkungan Kementerian Pertanian;
f. pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun atau Bebas Tugas;
g. pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
h. pegawai yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dalam
proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan
Kepegawaian atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
i. pegawai pada Badan Layanan Umum yang mendapat remunerasi sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
HUKUMAN DISIPLIN
(PERMENTAN 45 TAHUN 2014)
Ringan
Sedang
Berat
Hukuman Disiplin
Potongan Tukin
teguran lisan
20% selama 1 bulan
teguran tertulis
20% selama 2 bulan
pernyataan tidak puas secara tertulis
20% selama 3 bulan
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
40% selama 3 bulan
penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
40% selama 6 bulan
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1
tahun
40% selama 9 bulan
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
tahun
80% selama 6 bulan
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah
80% selama 9 bulan
pembebasan dari jabatan
80% selama 12 bulan
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat
dan mengajukan banding administratif
100%
MEKANISME TERTIB ADMINISTRASI
JABATAN FUNGSIONAL
(SURAT EDARAN KEPALA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
NO.1069/A2/KP.460/5/2013)
• PENGIRIMAN DUPAK WAJIB SETAHUN SEKALI
• DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL, BAHWA SETIAP PNS DIWAJIBKAN
MENYUSUN SKP SETIAP TAHUN, MAKA SETIAP PEJABAT
FUNGSIONAL WAJIB MENGIRIMKAN DUPAK SETIAP TAHUN SEBAGAI
BAHAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
• PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN
KEMBALI, PEMBERHENTIAN DILAKUKAN SESUAI PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU
TERIMA KASIH