Transcript Manajemen Kepegawaian Negara

Oleh
SUWARNO,SH.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Karanganyar
By : Sawiji H@2011.
BKD KARANGANYAR
SELAMAT DATANG
By : Sawiji H@2011.
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
NEGARA
Dasar :




Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun
1999
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979
tentang Penilaian Pelaksanaan pekerjaan PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000
tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
3
 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS yang telah diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2002
 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang
pengangkatan PNS dalam jabatan
struktural yang telah
diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS
4
Pengertian Pegawai Negeri :
Setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.
Pengertian Pegawai Negeri Sipil :
• Bekerja pada Departemen, lembaga pemerintah non
departemen,Sekretaris Lembaga Negara,instansi vertikal di
daerah Provinsi,Kabupaten,Kota,Kepaniteraan
pengadilan,Instansi TNI dan Kepolisian.
• Bekerja pada pemerintah daerah prop/kab
• Diperbantukan/dipekerjakan pada daerah otonom
• Menyelenggarakan tugas negara lainnya
• Gajinya dibebankan pada APBN/APBD
5
JENIS PEGAWAI NEGERI



Pegawai Negeri Sipil
PNS Pusat
PNS Daerah
Anggota TNI
Anggota Kepolisian Negara
RI
6
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

ADALAH
KESELURUHAN
UPAYA
UNTUK
MENINGKATKAN EFESIENSI, EFEKTIFITAS DAN
DERAJAD PROFESIONALISME PENYELENGGARAAN
TUGAS, FUNGSI, DAN KEWAJIBAN KEPEGAWAIAN
YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PENGADAAN,
PENGEMBANGAN
KUALITAS,
PENEMPATAN,
PROMOSI, PENGGAJIAN, KESEJAHTERAAN DAN
PEMBERHENTIAN.
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
 PROSES DAN PROSEDUR TERTENTU DI BIDANG
KEPEGAWAIAN YANG MENCAKUP
KEGIATAN
PENERIMAAN, PENEMPATAN, PENGANGKATAN
DALAM PANGKAT, PROMOSI, PENGGAJIAN ,
PENILAIAN
KINERJA
,
KESEJAHTERAAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PEMERINTAH.
KEDUDUKAN PNS YANG MEMBEDAKAN DENGAN
WARGANEGARA INDONESIA PADA UMUMNYA
PANCASILA
UUD ‘45
TAP MPR
UNDANG-UNDANG
PERAT. PEMERINT
PERAT. PRESIDEN
UU NO 8/1974 JO.
UU NO 43/1999
PP PELAKSANAAN UU NO
8/1974 JO. UU NO 43/1999
PERATPRES PELAKSANAAN
UU DAN PP
INST. PRESIDEN
INST. PRESIDEN
PERAT. KEPALA BKN
WNI
PNS
-
SEORANG PNS BERDIRI PADA LANDASAN DIMANA MENGHARUSKAN
DIRINYA UNTUK TUNDUK KEPADA PANCASILA, UUD ’45, TAP MPR, UU DAN
PERATURAN PELAKSANAANNYA SERTA SECARA KHUSUS KEPADA UU NO
8/1974 JO. UU. NO 43/1999 DAN SEGALA PERATURAN PELAKSANAANNYA
-
PNS MEMPUNYAI HAK-HAK TERTENTU DISAMPING KEWAJIBAN-KEWAJIBAN
Sumber: Soegeng Prijodarminto, SH, (1992)





Netralitas
Disiplin
Profesionalisme
Kesejahteraan
Akuntabilitas
1. NETRAL, utk menghindari peng
kotakkan, konflik kepentingan
dan diskriminasi pelayanan.
2. PROFESIONAL& DISIPLIN,
untuk menanggapi tuntutan
masyararakat akan pelayanan
yg baik &tantangan globalisasi.
3. SEJAHTERA, sebagai salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme PNS.
4. AKUNTABEL, sebagai wujud
pertangungjawaban kinerjanya
kepada masyarakat.
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
1. Formasi
2. Pengangkatan CPNS ke PNS
3. Kenaikan Pangkat
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
atau Fungsional.
1. Ijin Belajar, Tugas belajar dan Penggunaan Gelar.
2. Pembinaan Disiplin PNS.
3. Kesejahteraan PNS.
4. Dll.
PP. 97 TAHUN 2000
FORMASI PNS adalah :
Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan
dalam suatu organisasi negara untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu
tertentu.
PENGADAAN PNS adalah :
PP. 98
TAHUN 2000
Kegiatan untuk mengisi formasi
yang lowong, pengadaan PNS
dilakukan mulai dari perencanaan,
pengumuman,
pelamaran,
penyaringan, pengangkatan CPNS
sampai dengan menjadi PNS.
PENGANGKATAN CPNS
No
IJAZAH
PANGKAT KET
GOL.RUANG
.
1.
SD atau yang setingkat
I/a
2.
SLTP atau yang setingkat
I/c
3.
SLTA, Diploma I atau yang setingkat
II/a
4.
Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa
(SGPLB) atau Diploma II
II/b
5.
Sarjana Muda, Akademi atau Diploma
III
II/c
6.
Sarjana (S1) atau Diploma IV
III/a
7.
Ijazah Dokter, Apoteker dan Magister
(S2) atau ijazah lain yang setara.
III/b
8.
Ijazah Doktor (S3)
III/c
SISTEM PEMBINAAN PNS
•
Sistem Karier Terbuka
Menduduki suatu jabatan yang lowong dalam suatu
organisasi berlaku untuk setiap warga negara yang
memiliki kecakapan, keahlian dan pengalaman yang
diperlukan untuk jabatan itu
•
Sistem Karier Tertutup
Suatu jabatan yang lowong dalam suatu organisasi
hanya dapat diduduki oleh pegawai yang ada dalam
organisasi itu, tidak boleh diduduki oleh orang
diluar organisasi
15

Sistem Prestasi Kerja
Pengangkatan seorang PNS dalam
jabatan bukan saja berdasarkan
kecakapan, keahlian, pengalaman tetapi
lebih berdasarkan pada prestasi kerja
16
PP.98 TAHUN 2000
Ps.14
CPNS yang telah menjalankan masa percobaan sekurang –
kurangnya 1 tahun dan paling
lama 2 tahun diangkat
menjadi PNS, oleh pejabat Pembina Kepegawaian dalam
jabatan dan pangkat tertentu, apabila :
a. Setiap tahun DP.3 sekurang – kurangnya bernilai baik.
b. Memenuhi syarat jasmani dan rohani.
c. Lulus Diklat Prajabatan.
PP.94/2000
PP.12/2000
KENAIKAN PANGKAT adalah :
Penghargaan yang diberikan atas prestasi
kerja dan pengabdian PNS .
KENAIKAN PANGKAT
1. REGULER.
2. PILIHAN.
3. ANUMERTA.
4. PENGABDIAN.
KP. REGULER.
Adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan
tanpa terikat pada jabatan, sepanjang tidak melampaui
pangkat atasan langsungnya.
Diberikan kepada PNS yang :
a. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak
menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional
tertentu.
b. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar
instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan
yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan
fungsional tertentu.
KP. Reguler diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
1. Sekurang – kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat
terakhir.
2. DP.3 dua tahun terakhir baik.
KP. PILIHAN.
Kepercayaan dan penghargaan yang
diberikan kepada PNS atas pretasi kerja
yang tinggi :
Diberikan kepada PNS yang :
1. Menduduki jabatan struktural / fungsional tertentu.
2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannnya
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Menunjukkan prestasi kerja lua biasa baiknya.
4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
negara.
5. Memperoleh STTB/Ijazah.
6. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki
jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
7. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar
8. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar
instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan
yang ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan
fungsional tertentu.
Kenaikan Pangkat Anumerta : diberikan
sebagai penghargaan terhadap PNS yang
dinyatakan tewas, karena dalam dan
karena menjalankan tugas kewajibannya.
Kenaikan Pangkat Pilihan : Kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi yang
diberikan kepada PNS yang meninggal
dunia atau yang diberhentikan dengan
hormat dengan hak pensiun karena
mencapai batas usia pensiun, dapat
diberikan kenaikan pangkat pengabdian
setingkat lebih tinggi.
DIKLAT PNS
PP. 101 TAHUN 2000
Ayo…..
Out Bound
DIKLAT PNS adalah : Proses
penyelenggaraan
belajar
mengajar
dalam
rangka
meningkatkan
kemampuan
PNS.
JENIS,TUJUAN & SASARAN DIKLAT
JENIS DIKLAT :
• Diklat Kepemimpinan.
• Diklat Pra Jabatan.
• Diklat Teknis.
• Diklat Fungsional.
TUJUAN DIKLAT
 SKILL
KNOWLEDGE
ATTITUDE
PENINGKATAN :
: KETRAMPILAN
: PENGETAHUAN.
: SIKAP PERILAKU.
 Sedangkan kegiatan Bintek/kursus/workshop dll, sebatas
hanya ketrampilan dan pengetahuan.
Diklat Kepemimpinan :
Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan kepada
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mencapai dan atau ,melengkapi persyaratan
kompetensi kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural tertentu.
Contoh : Diklat Pim II,III dan IV.
Diklat Prajabatan :
Adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu persyaratan untuk dapat
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
( PNS).
Contoh : Latihan Pra Jabatan Gol.I, II dan III.
Diklat Teknis :
Adalah merupakan diklat yang bertujuan untuk menyiapkan aparatur
pemerintah yang menguasai pengetahuan praktis dan memiliki ketrampilan
teknis pada bidang tertentu yang ada signifikasinya terhadap jabatan yang
diduduki dan atau tugas yang dibebankan kepadanya.
Contoh : Kearsipan, Bendaharawan Daerah, Manajemen Proyek dll.
Diklat Fungsional :
Adalah merupakan diklat yang bertujuan
untuk meningkatkan
pengetahuan,keahlian dan ketrampilan yang ada signifikasinya dengan tugas
fungsional yang dibebankan kepada PNS yang akan dan telah menduduki
jabatan fungsional dalam rangka peningkatan kinerja profesinya.
Contoh : Auditor, Penguji kendaraan bermotor , dll.
Pengangkatan dalam
Jabatan Struktural dan Fungsional
 Jabatan
Struktural
– Suatu kedudukan yg menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara
– Kedudukan tsb bertingkat-tingkat, mulai dari
tingkat terendah eselon V/b sampai dengan
tingkat tertinggi eselon I/a
BACK
SYARAT PENGANGKATAN DALAM
JABATAN ( PP.100-13 TH.2000)
1. Status PNS.
2. Pangkat 1 tingkat
dibawah.
3. Kualifikasi tingkat
pendidikan.
4. DP.3 dua tahun terakhir
baik.
5. Kompetensi jabatan yang
dipersyaratkan.
6. Sehat jasmani dan
rohani.
Disamping persyaratan tsb di atas Pejabat Pembina
Kepegawaian perlu memperhatikan faktor senioritas dalam
kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan serta
pengalaman yg dimiliki
Catatan: PNS tidak dapat diangkat dalam jabatan
struktural krn CPNS tsb masih dalam masa percobaan dan
kepadanya belum diberikan pangkat, sedangkan untuk
menduduki jabatan struktural antara lain disyaratkan
pangkat sesuai dengan eselonnya
 Bagi PNS yg diangkat dalam jabatan struktural dan belum
mengikuti pendidikan & pelatihan kepemimpinan sesuai dengan
tingkat jabatan struktural yg didudukinya diwajibkan untuk
mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
 Perpindahan tugas dan atau perpindahan wilayah kerja
diselenggarakan untuk kepentingan dinas dan dalam rangka
memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa
Pemberhentian dari Jabatan Struktural
 Mengundurkan
diri dari jabatan yg
didudukinya
 Mencapai batas usia pensiun
 Diberhentikan sbg PNS
 Diangkat dalam jabatan struktural
lain atau jabatan fungsional
 Cuti di luar tanggungan negara,
kecuali cuti di luar tanggungan
negara krn persalinan (PNS wanita
untuk persalinan ketiga dan
seterusnya)
Pemberhentian dari Jabatan Struktural
 Tugas
belajar lebih dari 6 (enam)
bulan
 Adanya perampingan organisasi
pemerintah
 Tidak memenuhi persyaratan
kesehatan jasmani dan rohani, atau
 Hal-hal lain yg ditentukan dalam
peraturan per-UU-an yg berlaku
(misalnya menjadi anggota atau
pengurus partai politik)
Jabatan Fungsional



Kedudukan yg menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam
suatu satuan organisasi yg dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri (PP
Nomor 16 tahun 1994)
Pangkat PNS dalam jabatan fungsional merupakan
salah satu cara pembinaan karir dan peningkatan
mutu profesionalisme PNS
Pembinaan karir dalam jabatan fungsional
berorientasi pada prestasi kerja
Catatan:
Untuk jabatan fungsional tertentu CPNS diangkat
pada jabatan fungsional ini sejak hari pertama ybs
memulai tugasnya
Misal:
guru, dokter (tenaga medis) dan bidan (tenaga
paramedis), atau dosen
Contoh Jabatan Fungsional
Peneliti
 Widyaiswara
 Penyuluh Pertanian
 Dokter
 Perawat
 Dosen
 Pengawas Ketenagakerjaan
 Jaksa
 dll

BACK
DISIPLIN
BKN JOGJA
1.
Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui
proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai
ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.
2.
Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap
atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban,
bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat seperti
nilai-nilai yang telah lazim dilakukan.
3.
Disiplin sebaiknya dimulai dari atas yaitu dengan memberikan contoh
& tauladan dari atasannya, serta sebaiknya disiplin berasal dari dalam
diri PNS, bukan karena karena adanya faktor tekanan atau ancaman,
tetapi lahir dari rasa sadar dan insyaf, serta didukung motivasi yang
tinggi dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.
4.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat empat faktor yang perlu
diperhatikan dalam menumbuhkan disiplin dikalangan PNS yaitu :
a. Faktor kesadaran
b. Faktor keteladanan
c. Faktor Penegakan peraturan
d. Faktor motivasi
Sebagaimana tergambar dalam diagram berikut ini :
BKN JOGJA
KESADARAN
DISIPLIN
PENEGAKAN ATURAN
KETELADANAN
MOTIVASI
Sumber: Soegeng Prijodarminto, SH, (1992)
PP 98 TAHUN 2000 JO 11 TAHUN 2002
penindaka terhadap pegawai yang masih
berstatus sebagai CPNS diatur dalam
Pasal 18
1.
2.
3.
4.
Tidak memenuhi syarat kesehatan ;
Tidak lulus Prajabatan ;
Tidak cakap dalam melaksanakan tugas ;
Tidak pempunyai sikap/budi pekerti yang baik sehingga mengganggu
lingkungan kerja ;
5.
Tidak melaksanakan tugas dalam tempo 1 bulan setelah terima SK CPNS.
1.
Pada waktu melamar CPNS dng sengaja meberi ket yg tdk benar/
palsu;
Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem
punyai kekuatan tetap krn melakukan tindak pidana kejahatan .
2.
1.
2.
Telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat SEDANG atau BERAT ;
Menjadi anggota / pengurus Parpol.
34
DIBERHENTIKAN
DH
DIBERHENTIKAN DH
DIBERHENTIKAN
DH / TDH
Penjelasan :
1.
2.
1.
2.
CPNS yang telah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat SEDANG ;
Menjadi anggota / pengurus Parpol setelah
mengudurkan diri sebagai CPNS.
CPNS yang telah dijatuhihukuman disiplin
tingkat BERAT ;
Menjadi anggota / pengurus Parpol tanpa
mengudurkan diri sebagai CPNS..
35
PP 4 TAHUN 1966
Pasal 2 PNS yang ditahan oleh yang berwajib :
PNS diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri apabila
1.
2.
Ditahan yang berwajib karena diduga melakukan
kejahatan / kejahatan jabatan (Pdn Jabatan);
Ditahan yang berwajib karena diduga melakukan
pelanggaran hukum pidana (Pdn Umum)
Penjelasan :
1. Apabila kemudian hari keluar SP3, maka pemberhentiannya harus dic
abut dan diaktifkan kembali .
2, Apabila telah diputus pengadilan (incracth) maka :
a. Apabila BERSALAH
DIBERHENTIKAN atas dasar
PP 32 Tahun 1979 / PP 53 Tahun 2010
b. Apabila TIDAK BERSALAH
DIAKTIFKAN kembali
36
PP 32 TAHUN 1979
Pasal 8 :
PNS dapat diberhentikan TDH karena
1. Melanggar sumpah / janji, jabatan ;
2. Dihukum penjara karena terbukti melakukan perbuatan pidana
kejahatan yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih . ( tanpa
menggunakan BAP lagi dasarnya putusan dari Pengadilan )
Penjelasan :
1. Jika ancaman hukumannya, kurang dari 4 Tahun agar digunakan
PP 53 Tahun 2010.
2. Jika diancam hukuman 4 Tahun atau lebih, agar menggunakan
PP 32 Tahunn 1979 , dan jangan menyebutkan penindakan
tersebut sebagai hukuman disiplin, harus memuat TMT
pemberhentian
37
PP 32 TAHUN 1979
Pasal 9 :
PNS dapat diberhentikan TDH karena
1. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan / ada hubunganya dengan jabatan .
2. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan
terhadap keamanan negara .
• Penjelasan :
1. Jabatan adalah kepercayaan dari negara kepada PNS, maka
apabila PNS menyalah gunakan kepercayaan dari negara
tersebut, PNS harus diberhentikan TDH.
2. kejahatan
jabatan ( Pasal 413 s/d 436 KUHP ) semua
ancamanya adalah 4 Tahun keatas
3. Kejahatan terhadap keamanan negara (Pasal 104 s/d 161
KUHP). semua ancamanya adalah 4 Tahun keatas
38
PP 37 TAHUN 2004
PNS YG AKAN MENJADI ANGGOTA /
PENGURUS PARTAI POLITIK
Mundur
sebelumnya
Diberhetikan
DH
Usia : = > 50 Th
MK : = > 20 Th
DAPAT
PENSIUN
Tdk mengudurkan diri/mengu
durkan diri setelah masuk
parpol
DIBERHETIKAN TDH
Usia : = < 50 Th
MK : = < 20 Th
Tidak Dapat
Pensiun
TIDAK DAPAT
PENSIUN
39
PASAL 7 PP 53 TAHUN 2010
JENIS HUKUMAN RINGAN ( Pasal 7 ayat (2)
a. Tegoran Lisan ;
b. Tegoran Tertulis ;
c. Pernyataan Tdk Puas Scr Tertulis
JENIS HUKUMAN SEDANG ( Pasal 7 ayat (3)
a. Penundaan kenaikan KGB selama 1 (satu) Tahun ;
b. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun ;
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun ;
JENIS HUKUMAN BERAT ( Pasal 7 ayat (4)
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ;
b.
c.
d.
e.
Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan Setingkat lebih rendah ;
Pembebasan dari Jabatan ;
Pemberhentian DH tdk atas permintaan sendiri sbgai PNS ;
Pemberhentian tdk TDH dengan sebagai PNS .
40
TIDAK MASUK BEKERJA TANPA IJIN YANG SAH OLEH PEJABAT
BERWENANG DIBERIKAN SANKSI DISIPLIN
YANG
JENIS HUKUMAN RINGAN ( Pasal 8 angka 9 hurup : )
a. Tegoran Lisan ; ( Tdk Masuk Kerja Selama 5 hari )
b. Tegoran Tertulis ; (Tdk Masuk Kerja Selama 6 s/d 10 hari )
c. Pernyataan Tdk Puas Scr Tertulis; (Tdk Masuk Kerja Selama 10 s/d 15 hari )
JENIS HUKUMAN SEDANG ( Pasal 9 angka 11 hurup : )
a. Penundaan kenaikan KGB selama 1 (satu) Tahun ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 16 s/d 20 hari )
b. Penundaan kenaikan Pangkat selama 1 (satu) Tahun ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 21 s/d 25 hari )
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) Tahun ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 26 s/d 30 hari )
JENIS HUKUMAN BERAT ( Pasal 10 angka 9 hurup : )
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 31 s/d 35 hari )
b. Pemindahan dalam rangka penurunan Jabatan Setingkat lebih rendah ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 36 s/d 40 hari )
c. Pembebasan dari Jabatan ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 41 s/d 45 hari )
d. Pemberhentian DH tdk atas permintaan sendiri sbgai PNS ;
(Tdk Masuk Kerja Selama 46 hari kerja atau lebih)
d. Pemberhentian TDH tdk dengan sebagai PNS .
41
(Tdk Masuk Kerja Selama 46 hari kerja atau lebih)
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS





Hari Senin dan Selasa
Hari Rabu
Hari Kamis
HariJum’at
Hari Sabtu

CPNS / PNS Pria bersepatu hitam kulit bertali

CPNS / PNS Wanita menggunakan rok 15 cm dibawah lutut, kecuali yg bertugas
dilapangan

Setian tanggal 17 upacara dan menggunakan pakaian KORPRI lengkap, apabila
tanggal 17 jatuh pada hari minngu / hari libur lainnya di ganti hari berikutnya
:
:
:
:
:
Keky
Lurik
Batik
Olah Raga / Batik .
Batik Srikandi.
JAM KERJA



HARI Senin s/d Kamis
Hari Jum’at
Hari Sabtu

Pada Prinsipnya Jam Kerja 1 Minggu : 37.5 Jam
: Jam 07.00 s/d 14.00 WIB ---- 28
: Jam 07.00 s/d 11.00 WIB----- 4
: Jam 07.00 s/d 12.30 WIB----- 5.5
PNS YANG AKAN MELAKUKAN PERCERAIAN
Perceraian
TERGUGAT
penggugat
Permohonan Ijin
ALASAN PERCERAIAN
PEMBERI GUGATAN
6 hr
Surat Ijin
TDK LAPOR > 6 HR
Lapor Atasan
PA / PN
Kep PA / PN
Surat keterangan
tdk Lapor/ > 30
Di Bawa ke PA
30 hr
HD BERAT
Lapor kepejabat
PERCERAIAN
1. Alasan perceraian :
a. Salah satu berbuat Zina ;
b. Salah satu pemabok, memadat dan penjudi ;
c. Salah satu meninggalkan yg lain selama 2 th tanpa izin
d. Salah satu pihak dipenjara < 5 Th ---- Putusan
Pengadilan
e. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat--Visum
f. Terus menerus terjadi Pertengkaran ---- Surat Ket Kadus
2.
Permohonan perceraian yg disetujui :
a. Tidak bertentangan dng Agama ;
b. Ada salah satu / beberapa alasan disertai bukti ;
c. Tdk bertentangan dng Peraturan Per UU an
d. Alasan perceraian masuk akal sehat ;
44
3. Permohonan perceraian yg ditolak :
a. bertentangan dng Agama ;
b. Tdk ada alasan dan atau bukti ;
c. Bertentangan dng Peraturan Per UU an
d. Alasan perceraian tidak masuk akal sehat ;
CUTI BERSALIN,
Lamanya 3 bln
( 1 bln sebelum dan
2 Bln sesudah )
CUTI KRN ALASAN PENTING :
Ibu, Bapak, Istri/Suami, anak, adik , kakak, mertua,menantu sakit keras /
meninggal dunia
Lamanya 2 bln -------mengajukan scr tertulis
Cuti diluar tanggungan Negara :
Lamanya bekerja 5 th < --- Lama Cuti 3 Th --- dapat
diperpanjang
1 th mengajukan scr tertulis ------Persetujuan BKN
 Tidak menerima gaji
 Masa kerja dalam cuti diluar tanggungan negara tdk dihitung
masa kerja
48
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS
Kewajiban
Setiap PNS wajib:
1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,dan tanggung
jawab;
6. Menjunjung
tinggi
kehormatan
negara, Pemerintah,
dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan
negara dari pada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera
kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang
keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan
memelihara
barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan
kesempatan kepada
bawahan untuk
mengembangkan karier; dan
17. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang.
Larangan
Setiap PNS dilarang:
1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang
lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain
dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya
masyarakat asing;
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen
atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau
orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau
tidak langsung merugikan negara;
7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik
secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk
diangkat dalam jabatan;
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang
berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau
tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:
a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai
atau atribut PNS;
c.Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d.Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan
cara:
a. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan
kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundangundangan; dan
15. Memberikan dukungan
kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;
b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanye;
c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau
d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
PERATURAN BUPATI NO.21 TAHUN 2011
Tentang : Tugas Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Belajar,
Ijin Penggunaan Gelar, Ijin Penggunaan Ijazah dan KP
Pilihan bagi Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Karanganyar.
A. Tugas Belajar .
Beasiswa dari pemerintah,swasta atau lembaga tertentu berupa
pendanaan seluruhnya atau
sebagian dan lepas dari tugas
keseharian/bebas tugas, dilaksanakan pada jam kerja.
Syarat :
1. Minimal 2 tahun sebagai PNS.
2. Ada batasan usia ( Div dan S1 = 25 th, S2 + 37 th dan S3 = 40 th).
3. Program studi sesuai kompetensi/tupoksi/kebutuhan daerah.
4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali atas pertimbangan
Bupati.
5. Untuk ke S1 pangkat terendah II/b 1 th. S2 pangkat terendah III/a
2 th dan S3 pangkat terendah IV/a 3 th.
Tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
B. IJIN BELAJAR.
Biaya sendiri, diluar jam kerja dan tetap melaksanakan tugas
keseharian.
Syarat sama dengan Tugas belajar.
Pangkat terendah dalam pengajuan ijin belajar :
SLTP
: I/a 1 tahun.
SLTA/D1
: I/b 2 tahun.
D.II
: I/d 1 tahun.
D.III
: I/d 2 tahun.
D.IV/S.1
: II/b 1 tahun.
S2
: III/a 2 tahun.
S3
: III/a 3 tahun.
Untuk S2 dan S3n harus melalui pertimbangan Baperjakat.
C. IJIN PENGGUNAAN GELAR DAN IJAZAH.
Dasar penggunaan gelar adalah ijin belajar dan ijazah.
Ijin penggunaan gelar diperuntukkan : DII,DIII, DIV/S1,S2
dan S3.
D. KETERANGAN BELAJAR.
 CPNSD ketika diangkat sedang melaksanakan pendidikan
lebih tinggi wajib melapor dan memiliki keterangan belajar.
 Keterangan belajar adalah 1 tingkat lebih tinggi dari
pendidikan
dalam
SK
pengangkatan
atau
dasar
pengangkatan.
 Masa berlaku 1 tahun dari TMT CPNS.
 PTN/PTS yang terakreditasi dan jurusan harus linier dengan
pendidikan dalam SK Pengangkatan.
E. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN.
 Hanya bersifat dapat diberikan, bukan harus diberikan.
 Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Pilihan.
Ketentuan :
NO. IJAZAH
PANGKAT
DAPAT KE PANGKAT
SEMULA
1 SLTP
I/b
I/c
2 SLTA
I/c 2 th
II/a
3 DII
II/a
II/b
4 DIII/Sarmud
II/b
II/c
5 S1/DIV
II/c 2 th
III/a
6 S2 / Sp I
III/a 2 th
III/b
7 S3 / Sp II
III/b 2 th
III/c
TIP’S AGAR LULUS
• Jaga Kesehatan,
agar bisa
• Ikuti Semua proses
dengan baik
BKD
SAMPAI JUMPA
By : Sawiji H@2011.