Transcript Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat HHP Kebijakan Gaji dan Tunjangan bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Yogyakarta, 19 Juni 2014

Kementerian Keuangan
Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat HHP
Kebijakan Gaji dan Tunjangan
bagi Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa berdasarkan UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
ASN
Yogyakarta, 19 Juni 2014
PEMBAHASAN
Contents
1. Perubahan dari UU No. 43/1999
ke UU No.5 tahun 2014
2. Hak-Hak PNS dan Hak Keuangan
PNS dalam UU ASN
3. Implikasi UU ASN terhadap
Tunjangan Jabatan Fungsional
dan Kebijakannya
4. Honorarium Pejabat/Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa
PERUBAHAN DARI UU NO. 43/1999 KE
UU NO.5 TAHUN 2014
No
UU No. 43/1999
No
UU No. 5/2014
1.
Manajemen ASN berbasis Merit
System
2.
Aparatur Sipil Negara = PNS + PPPK
3.
Pengisian jabatan
berdasarkan DUK
Jabatan dikelompokkan berdasarkan
tugas dan fungsi jabatan : Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan Fungsional
4.
5.
PNS mudah dimanfaatkan
politik
Pengisian jabatan berdasarkan open
recruitment
5.
PNS lebih terlindungi dari intervensi
politik
6.
KKN tidak terbentuk
6.
Dibentuk KASN sebagai pengawal
penerapan merit sistem
7.
Sistem penggajian sangat
kompleks
7.
Sistem penggajian lebih
disederhanakan agar transparansi
dan akuntabilitas tinggi
8.
Sistem pensiun : Pay as you go
8.
Sistem Pensiun : fully funded system
9.
BUP : es I dan II : 60th, lainnya
: 55th , Jafung bisa lebih
9.
BUP : es I dan II : 60th, lainnya : 58th ,
Jafung bisa lebih
1.
Manajemen PNS
2.
Pegawai Negeri = PNS + PTT
3.
Jabatan dikelompokkan dalam
eselonisasi : Es I, Es II, Es III,
Es IV, Pelaksana
4.
HAK-HAK PNS DAN HAK KEUANGAN PNS
DALAM UU ASN
ASN
PNS
HAK:
1. Gaji
2. Tunjangan Kinerja
3. Tunjangan Kemahalan
4. Fasilitas
5. Cuti
6. Jaminan Pensiun, JHT
7. Perlindungan
8. Pengembangan Kompetensi
JABATAN
PPPK
JABATAN PIMPINAN TINGGI :
1. Jabatan Tinggi Utama
2. Jabatan Tinggi Madya
BUP
3. Jabatan Tinggi Pratama
60th
HAK:
1. Gaji
2. Tunjangan Kinerja
3. Tunjangan Kemahalan
4. Cuti
5. Perlindungan
6. Pengembangan Kompetensi
JABATAN FUNGSIONAL:
JABFUNG KEAHLIAN:
1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli Pertama
Note:
Pangkat mencerminkan:
-Leveling Jabatan
-Skala Gaji
JABFUNG KETRAMPILAN:
1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
BUP
4. Pemula
JABATAN ADMINISTRASI:
1. Jabatan Administrator
2. Jabatan Pengawas
3. Jabatan Pelaksana
Sesuai kebut
BUP
58th
HAK KEUANGAN PNS DALAM UU ASN
Pasal 79
1)
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
2)
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab,
dan resiko pekerjaan.
3)
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
4)
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara.
5)
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah.
Pasal 80
1)
Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas.
2)
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan.
3)
Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
4)
Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat
kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
5)
Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja negara.
6)
Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah.
HAK KEUANGAN PNS DALAM UU ASN
TUNJ
KINERJA
GAJI
=
Pay by Position
Basic Pay
Prinsip : adil & layak
serta menjamin
kesejahteraan PNS
Penentu : beban
kerja, tanggungjawab,
dan resiko
pekerjaan. worth
job
+
Pay by Perfomance
Contigent Pay
Penentu: Capaian
kinerja .
Capaian Kinerja :
Capaian kinerja
organisasi dlm pelaks
RB dan capaian
kinerja individu
TUNJ
KEMAHALAN
+
Pay by Living Cost
Purchasing Power Parity
Ditentukan: sesuai
dengan tingkat
kemahalan
berdasarkan indeks
harga yang berlaku di
daerah masingmasing.
Fasilitas
Merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
IMPLIKASI UU ASN TERHADAP TUNJANGAN JABATAN
FUNGSIONAL DAN KEBIJAKANNYA
1. Kementerian PAN dan RB mengembalikan usulan
Tunjangan Jabatan Fungsional (baik yang baru
maupun penyesuaian) kepada KL pengusul.
2. Kementerian Hukum dan HAM menafsirkan bahwa
berdasarkan
UU
ASN
Penyesuaian
besaran
Tunjangan
Fungsional
masih
diperkenankan
namun bagi Jabatan Fungsional yang baru
dihentikan sampai dengan PP tentang Gaji
ditetapkan.
HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG
DAN JASA (PMK No. 72 Tahun 2013)
Honorarium bagi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh
Pengguna/Kuasa Pengguna Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia
barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung untuk paket
pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000
(dua ratus juta rupiah) untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paiing
tinggi Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok
Kerja ULP
Honorarium d.iberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau
Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota
Panitia Pengadaan . Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP paling kurang 3 (tiga)
orang.
Catatan:
Dalam hal Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa
dan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan sebagai
jabatan fungsional dan telah diberikan tunjangan
jabatan fungsionalnya, maka pemberian
honorarium untuk Pejabat/Panitia Pengadaan
Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP dinyatakan
tidak berlaku.
MATUR NUWUN
Yogyakarta, 19 Juni 2014