Transcript AKN sistem remunerasi 2014

Sistem Penggajian PNS
Lina Miftahul Jannah
[email protected]
Materi Administrasi Kepegawaian Negara
1
Kompensasi merupakan seluruh
imbalan/balas jasa (reward) yang diterima
karyawan atas dasar hasil kerja karyawan
tersebut terhadap organisasi.
• kompensasi langsung: berupa balas jasa yang
diberikan berkaitan langsung dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai, seperti gaji, insentif, bonus,
dan tunjangan jabatan.
• kompensasi tidak langsung: diberikan dengan
berdasarkan kepada kebijakan organisasi untuk
meningkatkan kesejahteraan pegawai dan tidak
berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai tersebut, misalnya tunjangan hari raya.
2
Gevity Institute, menjelaskan bahwa terdapat 3 komponen
sistem kompensasi
Perbandingan penggajian
publik dan privat
At the low end of the scale, state and local governments paid
better than private industry.
Among white collar jobs, the private sector usually paid
better.
State and local government pay lagged far behind that for
professional and administrative jobs. Pay patterns were
mixed for technical, clerical, and blue-collar employees.
Occupations with workers in lower-paying jobs were better
paid in government. Occupations with workers in higherpaying jobs were more likely to be paid in the private sector.
Konsep Dasar: Gaji di
PNS
• Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi
kerja, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup
bersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapat
memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk
melaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya
• Skala penggajian yang baik dan mampu memacu
prestasi kerja adalah yang memiliki rasio 120 antara
gaji terendah dan gaji tertinggi
7
No
Peraturan
TMT
Terendah
Gaji Pokok
Tertinggi
1.
PGP 1948
1-5-1948
45
750
1:16
2.
PGPN 1955
1-10-1955
135
2700
1:20
3.
PGPN 1961
1-1-1961
200
4000
1:20
4
PGPS 1968
1-1-1968
400
10000
1:25
5.
PGPS 1977
1-4-1977
12.000
120.000
1:10
6.
PP 15/1985
1-4-1985
33.200
265.600
1:8
7.
PP 51/1992
1-4-1992
51.000
399.200
1:7,8
8.
PP 15/1993
1-4-1993
78.000
537.600
1:6,9
9.
PP 6/1997
1-4-1997
135.000
722.000
1:5,3
10.
PP 26/2001
1-1-2001
500.000
1.500.000
1:3
…
Rasio
2003,2005,2007,2008,2009,2010,2011
18.
PP 15/2012
1-1-2011
1.260.000
4.603.700
1: 3,34
19
PP 22/2013
1-1-2013
1.323.000
5.002.000
1:3,78
8
Pola Dasar Perhitungan Gaji Yang Cukup
Fleksibel Hendaknya Mencerminkan 5 (Lima)
Hal Pokok, Yaitu:
Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas
Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan
produktivitas kerja
Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan
negara dan penampilan individu PNS
Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanen
Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.
Penggajian PNS Dalam UU ASN
(Pasal 79)
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak
kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
• Tidak ada penjelasan tentang istilah gaji yang adil dan
layak serta menjamin kesejahteraan PNS
• Dalam UU 43/199: gaji yang adil dan layak adalah bahwa
gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan
hidup keluarganya, sehingga Pegawai Negeri yang
bersangkutan dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan
tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang
dipercayakan kepadanya.
Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja,
tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
10
Penggajian Dalam UU ASN
(Pasal 79)
Pelaksanaannya pembayaran gaji dilakukan secara bertahap
• Yang dimaksud dengan “secara bertahap” bahwa proses
perubahan sistem penggajian yang semula berbasis
pangkat golongan dan masa kerja menuju ke sistem
berbasis pada harga jabatan sehingga memerlukan
kesiapan menyusun peta jabatan dan analisis harga
jabatannya secara menyeluruh sehingga dibutuhkan
waktu yang cukup.
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
pada APBN
Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah
dibebankan pada APBD
11
Penggajian PPPK Dalam UU
ASN (Pasal 101)
Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PPPK.
Gaji diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab
jabatan, dan resiko pekerjaan.
Gaji dibebankan pada APBN untuk PPPK di Instansi Pusat dan
APBD untuk PPPK di Instansi Daerah.
Selain gaji PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
12
Sistim penggajian
SISTEM SKALA TUNGGAL
• sistim penggajian yang memberikan gaji yang sama
kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak
atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang
dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul
dalam melaksanakan
pekerjaan itu.
SISTEM
SKALA GANDA
• sistim penggajian yang menentukan besarnya gaji yang
bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga
didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan,
prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya
tanggungjawab yang dipikul dalam melaksanakan
SISTEM
SKALA
pekerjaan
itu. GABUNGAN (TUNGGAL+GANDA)
13
No.
1. Tunggal
2. Ganda
Keuntungan
• Sederhana
• Cukup dengan
satu peraturan
Kerugian
• Dirasa tidak adil karena
faktor resiko bahaya,
kesibukan dan lain-lain
tidak menjadikan
pertimbangan
• Memberikan
• Menimbulkan
motivasi bagi
ketidakadilan pada saat
Pegawai Negeri
pensiun bagi pegawai
Sipil yang
yang memiliki pangkat
memikul tanggung
pendidikan yang sama
jawab yang berat,
tetapi berbeda dengan
resiko dan lainsifat pekerjaan.
lain
14
• UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian
berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala
ganda, yaitu: pegawai yang berpangkat sama diberi
gaji pokok yang sama, disamping itu diberikan
tunjangan kepada pegawai yang melakukan pekerjaan
tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan
perhatian dan pengerahan tenaga
sistem penggajian ini masih menyisakan beberapa
permasalahan karena besaran gaji yang diberikan
dirasakan kurang memenuhi unsur kehidupan
layak, gaji PNS kurang kompetitif dan tidak
memenuhi prinsip “equity”.
15
SelAIN GAJI, apa yang diperoleh PNS?
tunjangan fungsional:
diberikan tunjangan yang
diterima diatur secara
tersendiri dan besarnya
berbeda-beda sesuai
dengan jenjang dan jenis
jabatan masing-masing
tunjangan jabatan
struktural:
Peraturan Presiden
Nomor 26 Tahun 2007
yang besarannya
bervariasi mulai dari Rp.
360.000,- (untuk eselon
VA) hingga Rp.
5.500.000,- (untuk eselon
IA).
• tunjangan fungsional umum
• Tunjangan fungsional
tertentu
16
SelAIN GAJI, apa yang diperoleh PNS?
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan
Kinerja: disesuaikan pada kelas jabatan (grade) dari masingmasing pegawai, yang dirinci dari grade 1-17
tunjangan lainnya:
• tunjangan beras Rp. Rp. 69.760,- per kepala (seorang aparatur
dengan dua anak akan memperoleh uang sebesar Rp. 279.040,) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013
• tunjangan gaji ke tiga belas- PP No 48 Tahun 2013 sebesar
penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni
• Tunjangan kemahalan (Papua, Daerah Pelosok atau
Pulau Terpencil, dan Daerah Konflik)
17
Tunjangan
Isteri (5%)
Anak (2%),
sampai usia 18
th, max 2 anak
Jabatan
Cacat
Daerah
Terpencil
JABATAN: kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam rangka susunan suatu
organisasi
Jabatan Struktural : kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hal seorang PNS
dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.
Jabatan Fungsional : kedudukan yang
menunjukkan tugas dan tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang
PNS dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian/ketrampilan
tertentu.
Tunjangan
• PNS yang sakit karena Dinas mengalami kecelakaan
sehingga sakit dan cacat, yang bersangkutan
mendapatkan pengobatan, perawatan, dan atau
rehabilitasi dengan biaya negara
• PNS yang cacat karena dinas dan tidak bisa bekerja
lagi pada semua jabatan diberikan tunjangan cacat
sehingga dapat hidup layak.
• Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa mendadak
yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan PNS sakit,
cacat
• Dalam dan karena menjalankan tugas
• Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan
dinas
• Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab.
Penetapan Gaji Pokok
• Bagi CPNSdiberikan gaji pokok sebesar 80 % dari
GP;
• Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP,
berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk
pangkat tertentu sesuai dengan masa kerja yang
dimiliki PNS.
20
Kenaikan Pangkat
Berkala
Istimewa
diberikan kepada
PNS yg memenuhi
syarat tertentu,
yaitu memenuhi
masa kerja golongan
yang ditentukan
untuk kenaikan gaji
berkala dan
penilaian DP3 ratarata cukup.
diberikan kepada
PNS yang DP3 nya
ber nilai “amat baik”,
sehingga perlu
dijadikan teladan,
dengan memajukan
saat kenaikan gaji
berkala.
21
Bagaimana dengan gaji pejabat negara (PP
No 34 tahun 2007) 2004-2011, per bulan dalam
Rp
Jabatan
Presiden
Wakil Presiden
Ketua DPR
Wakil Ketua DPR
Ketua MA
Wakil Ketua MA
Ketua BPK
Wakil Ketua BPK
Ketua Muda MA
Anggota DPR sbg
Ketua Komisi/Badan
Anggota DPR sbg
Wakil Ketua
Komisi/Badan
Anggota DPR sbg
Anggota
Komisi/Badan
Gaji Pokok
30.240.000
20.160.000
5.040.000
4.620.000
5.040.000
4.620.000
5.040.000
4.620.000
4.410.000
Tunjangan
Jabatan(
32.500.000
22.000.000
18.900.000
15.600.000
18.900.000
15.600.000
15.600.000
15.600.000
10.100.000
4.200.000
9.700.000
4.200.000
9.700.000
4.200.000
9.700.000
Jabatan
Gaji Pokok(
Anggota MA
Anggota BPK
Menteri Negara
Jaksa Agung
Panglima TNI
Pejabat lain setara
Menteri
Kepala Daerah
Provinsi
Wakil Kepala Daerah
Provinsi
Kepala Daerah
Kabupaten /Kota
Wakil Kepala Daerah
4.200.000
4.200.000
5.040.000
5.040.000
5.040.000
Tunjangan
Jabatan
9.700.000
9.700.000
13.608.000
13.608.000
13.608.000
5.040.000
13.608.000
3.000.000
5.400.000
2.400.000
4.320.000
2.100.000
3.780.000
1.800.000
3.240.000
Penerima Pensiunan
• Pensiunan Pegawai Negeri;
• Pensiunan Pejabat Negara;
• Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari penerima Penslun
• Penerima pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang
tewas.
• Maksimal 3 jenis pensiun dapat diterima oleh seorang PNS
Penerima Tunjangan
• Penerlma Tunjangan Veteran;
• Penerlma Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Naslonal Indonesia
Pusat;
• Penerlma Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan /
Kemerdekaan ;
• Penerlma Tunjan$an Janda/Duda dari Penerima TunJangan
• Penerima Tunjangan Bekas Tentara Kontnkllik Nederland Indoneslsch
Leger/Koninklgk Marlne (KNIL/KM);
• Penerlrna Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNr/PoLRI;
• Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan
dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya 5-<15 tahun
• Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang
dlberhentikan dengan hormat yang masa dinas kepraJuritannya 15-<20
tahun;
• Penerlma TunJangan Orang T\ra bagi Anggota TNI/POLRI yang
gugur; dan
• Penerima TunJangan Cacad.
25