Transcript DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
OLEH :
DRS. H. SAID MUHDARI,MM
Kepala Subbag Ortala dan Kepegawaian
JADILAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERKUALITAS, BERIMAN, DAN
BERTAQWA
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Disiplin berasal dari kata latin : disciplina yang berarti
pendidikan kesopanan, kerohanian, dan pengembangan tabiat.
Kata lain disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Edisi tahun 2001 ada tiga makna :



Tata Tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb)
Ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata
Tertib dsb)
Bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan
metode tertentu.
Dari ketiga makna kata disiplin tersebut, untuk modul ini
lebih tepat pada makna pertama yaitu disiplin merupakan tata
tertib yang seyogyanya dipatuhi, dalam hal ini oleh pegawai
negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
1. KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Yang dimaksud dengan kewajiban pegawai
negeri sipil adalah segala sesuatu yang wajib
dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang
pegawai negeri sipil berdasarkan sesuatu
peraturan
perundang-undangan.
Secara
umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 menggariskan tentang
kewajiban pegawai negeri sebagai berikut :
a. Setiap PNS wajib setia dan taat kepada
Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan
pemerintah, serta wajib menjaga persatuan
dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
b.
Setiap PNS wajib menaati segala peraturan
perundang-undanga-undangan
yang
berlaku
dan
melaksanakan
tugas
kedinasan yang dipercayakan kepadanya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan
tanggung jawab.
c. Setiap
Pegawai Negeri wajib menyimpan
rahasia jabatan.
d. Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan kepada dan atas perintah
pejabat yang berkewajiban atas kuasa
undang-undang.
Segala kewajiban pegawai negeri itu
dapat digolongkan dalam 3 golongan,
yaitu :
a. Kewajiban yang ada hubungannya
dengan tugas dalam jabatan.
b. Kewajiban yang tidak langsung
berhubungan dengan tugas dalam
jabatan.
c. Kewajiban-kewajiban lain.
Ada 26 Kewajiban dan 18 larangan
bagi PNS yang termuat dalam pasal 2
dan pasal 3 Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010, yaitu :
Setiap Pegawai Negeri Sipil berkewajiban :
1.
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
2.
Mengutamakan
kepentingan
negara
di
atas
kepentingan golongan atau diri sendiri, serta
menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak
kepentingan negera oleh kepentingan golongan, diri
sendiri atau pihak lain.
3.
4.
5.
6.
7.
Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat
negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil.
Mengangkat dan menaati sumpah / janji pegawai
negeri sipil dan sumpah / janji jabatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Menyimpan rahasia negara dan / atau rahasia
jabatan dengan sebaik-baiknya.
Memperhatikan
dan
melaksanakan
segala
ketentuan pemerintah baik yang langsung
menyangkut tugas kedinasan maupun yang
berlaku secara umum.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaikbaiknya dan dengan penuh pengabdian,
kesadaran, dan tanggungjawab.
8.
Bekerja dengan jujur, tertib, cermat
bersemangat untuk kepentingan negara.
dan
9.
Memelihara
dan
meningkatkan
keutuhan,
kekompakan persatuan, dan kesatuan korps
pegawai negeri sipil.
10. Segera melaporkan kepada atasan, apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan
atau merugikan negara / pemerintah, terutama di
bidang keamanan, keuangan dan materiil.
11. Menaati ketentuan jam kerja.
12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang
baik
13. Menggunakan dan memelihara barangbarang milik negara dengan sebaikbaiknya.
14. Memberikan pelayanan dengan sebaikbaiknya kepada masyarakat menurut
bidang tugas masing-masing.
15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil
dan bijaksana terhadap bawahan
16. Membimbing
bawahan
dalam
melaksanakan tugas.
17. Menjadi dan memberikan contoh serta
teladan yang baik terhadap bawahan.
18. Mendorong bawahan untuk meningkatkan
prestasi kerja.
19. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier.
20. Menaati
ketentuan
peraturan
perundangundangan tentang perpajakan.
21. Berpakaian rapi, sopan, bersikap dan bertingkah
laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama
pegawai negeri sipil dan terhadap atasan.
22. Hormat menghormati antara sesama warga
negara yang memeluk agama / kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.
23. Menjadi teladan sebagai warga negara
yang baik dalam masyarakat.
24. Menaati segala peraturan perundangundangan dan peraturan kedinasan yang
berlaku.
25. Menaati perintah kedinasan dari atasan
yang berwenang.
26. Memperhatikan
dan
menyelesaikan
dengan sebaik-baiknya setiap laporan
yang diterima mengenai pelanggaran
disiplin.
Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
1.
Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan
kehormatan
atau
martabat
negara,
pemerintah, atau PNS.
2.
Menjalankan wewenang.
3.
Tanpa izin pemerintah menjadi PNS atau
bekerja untuk orang asing.
4.
Menyalahgunakan barang-barang, uang atau
surat-surat berharga milik negara.
5.
Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barangbarang, dokumen, atau surat-surat berharga
milik negara secara tidak sah.
6.
Melakukan kegiatan bersama dengan atasan,
teman sejawat, bawahan, atau orang lain di
dalam maupun di luar lingkungan kerja
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan
negara.
7.
Melakukan tindakan yang bersifat negatif
dengan maksud membalas dendam terhadap
bawahan atau orang lain di dalam maupun di
luar lingkungan kerja.
8.
Menerima hadiah atau sesuatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga yang
diketahui atau patut diduga bahwa pemberian
itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan
dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang
bersangkutan.
9.
Memasuki
tempat-tempat
yang
dapat
mencemarkan kehormatan atau martabat
PNS, kecuali untuk kepentingan jabatan.
10. Bertindak
bawahan.
sewenang-wenang
terhadap
11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak
melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat
menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang
dilayaninya sehingga mengakibatkan kerusakan bagi
pihak yang dilayani.
12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia
negara yang diketahui karena kedudukan jabatan
untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
14. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha
atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau
pesanan dari kantor / instansi pemerintah.
15. Memiliki saham / modal dalam perusahaannya
kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup
kekuasaanya.
16. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya
tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang
jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa
sehingga pemilik saham tersebut dapat langsung atau
tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau
jalannya perusahaan.
17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi,
maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau
komisaris perusahaan swasta bagi yang berpangkat
pembina gol. Ruang IV/a ke atas atau yang
memangku jabatan eselon I.
18.
Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk
apapun juga dalam melaksanakan tugasnya
untuk
kepentingan pribadi, golongan,
atau pihak lain.
Kewajiban-kewajiban itu memang amal
wajar untuk diamalkan dan sebaliknya
larangan-larangan itu sangat-sangat wajar
pula untuk ditinggalkan.
Jenis Hukuman Disiplin dan Yang
Berwenang Menghukum.
Wewenang
No
Jenis Hukuman Disiplin
Terhadap PNS
1
Pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri
sebagai PNS
Golongan IV/b ke
atas
2
Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS
Golongan IV/b ke
atas
3
Pembebasan dari jabatan
Eselon I dan yang
setingkat
Wewenang Menteri
No
Jenis Hukuman Disiplin
Terhadap PNS
1
Teguran lisan
Semua PNS di lingkungannya
2
Teguran tertulis
Semua PNS di lingkungannya
3
Pernyataan tidak puas secara
tertulis
Semua PNS di lingkungannya
4
Penundaan kenaikan gaji
Semua PNS di lingkungannya
5
Penurunan gaji
Semua PNS di lingkungannya
6
Penundaan kenaikan pangkat
Semua PNS di lingkungannya
7
Penurunan pangkat
Semua PNS di lingkungannya
8
Pemberhentian dengan hormat PNS Golongan IV/a ke bawah
tidak atas permintaan sendiri
9
Pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai PNS
PNS Golongan IV/a ke bawah
10
Pembebasan dari jabatan
Eselon II ke bawah
2. Hak Pegawai Negeri Sipil
Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
sebagaimana telah disempurnakan dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 menegaskan :”Setiap
pegawai negeri berhak mengelola gaji yang adil dan layak
sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
Gaji yang diterimanya harus mampu memacu produktifitas
dan menjamin kesejahteraannya. Gaji tersebut ditetapkan
dengan Peraturan pemerintah”.
Pegawai negeri berhak cuti, perawatan bila mendapat
kecelakaan baik dalam maupun di luar menjalankan tugas
kewajibannya, bahkan akan diberikan tunjangan kepada
pegawai negeri yang menderita cacat jasmani atau rohani
di dalam atau di luar menjalankan tugas kewajibannya yang
mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan
apapun juga.
Setiap
pegawai
negeri
yang
tewas,
keluarganya berhak menerima uang duka.
Apabila sudah tiba saatnya dan memenuhi
syarat, pegawai negeri sipil berhak atas
pensiun.
Gaji
Sistem
pemberian
gaji
menggunakan
gabungan dua sistem.
Sistem skala tunggal (sama pangkat sama
gaji)
Sistem skala ganda (tergantung sifat
pekerjaan, prestasi, dan tanggung jawab).
Terakhir Berlaku PP Nomor 11 Tahun
2011 yang menetapkan gaji pokok terendah
bagi PNS gol I/a nol tahun masa kerja
sebesar Rp.1.175.000,- sampai gaji tertinggi
IV/e masa kerja 32 tahun / maksimum
sebesar Rp. 4.100.000,PNS yang diangkat dalam pangkat
diberikan gaji pokok berdasarkan gol / ruang
yang ditetapkan untuk pangkat itu sesuai
dengan masa kerja yang dimiliki. Adapun
calon PNS menerima 80 % dari gaji pokok.
Daftar Pangkat, gol/ruang, dan gaji pokok PNS
Menurut PGPNS 1997
Gaji pokok menurut PP 11 th 2011
No
Pangkat
Gol
Ruang
Rp.Min
Rp.Mak
1
Juru muda
I
a
1.175.000
1.675.000
2
Juru muda Tk.I
I
b
1.276.000
1.1770.200
3
Juru
I
c
1.530.000
1.846.100
4
Juru Tk.I
I
d
1.386.000
1.925.200
5
Pengatur muda
II
a
1.605.400
2.361.400
6
Pengatur muda Tk.I
II
b
1.634.800
2.461.500
7
Pengatur
II
c
1.705.900
2.566.400
8
Pengatur Tk.I
II
d
1.776.000
2.674.000
9
Penata muda
III
a
1.902.300
2.943.400
10
Penata muda Tk.I
III
b
1.982.900
3.067.900
11
Penata
III
c
2.066.600
3.197.600
12
Penata Tk.I
III
d
2.164.100
3.332.900
13
Pembina
IV
a
2.245.200
3.473.900
14
Pembina Tk.I
IV
b
2.340.200
3.620.800
15
Pembina Utama Muda
IV
c
2.459.100
3.744.000
16
Pembina Utama Madya
IV
d
2.542.300
3.955.600
IV
E
2.649.900
4.100.000
17
Pembina Utama
Pegawai negeri sipil diberikan kenaikan gaji
berkala setiap waktu yang telah ditentukan setelah
memenuhi syarat.
Di samping gaji pokok, kepada pegawai
negeri sipil diberikan tunjangan isteri/suami (5%),
tunjangan anak (tiap anak 2 %) maksimum 2
anak), tunjangan jabatan, tunjangan pangan,
tunjangan pajak dan tunjangan lain. Dua jenis
jabatan, jabatan struktural dan jabatan fungsional,
masing-masing mempunyai karakteristik yang
berbeda.
1. Daftar Contoh Tunjangan Jabatan Struktural
No Eselon
Tunjangan menurut
Contoh Jabatan Menurut
Lamp.II Kep-res
Peraturan Pemerintah Nomor 13
No.99 th 2000
Tahun 2002
1
I.a
Sekjen, dirjen, irjen, ka badan
Rp. 4.500.000
2
I.b
Staf ahli Menteri
Rp. 3.500.000
3
II.a
Karo, ses, dir, ir, kapus, kakanwil
Rp. 2.500.000
4
II.b
Karo di IAIN
Rp. 1.500.000
5
III.a
Kabag, kasubdit, kabid, ses PTA
Rp.
600.000
6
III.b
Kabag di IAIN, Pembimas,
Wases PTA
Rp.
450.000
7
IV.a
Kasubbag, kasi, wases PA Kl.I
Rp.
240.000
8
IV.a
Ka KUA Kecamatan
Rp.
210.000
9
V.a
Kepala Urusan pada MTsN/MAN
Rp.
150.000
2. Daftar Contoh Tunjangan Fungsional
Guru / Guru Agama Menurut Keppres Nomor 101 th 2000
No
1
2
3
Jabatan
Pangkat
Guru Utama
IV/e
Guru Utama Madya
IV/d
Guru Utama Muda
IV/c
Guru Pembina Tk.I
IV/b
Guru Pembina
IV/a
Guru Dewasa Tk.I
II/d
Guru Dewasa
III/c
Guru Madya Tk.I
III/b
Guru Madya
III/a
Guru Muda Tk.I
II/a
Guru Muda
II/c
Guru Pratama Tk.I
II/b
Guru Pratama
II/a
Tunjangan
Rp. 262.500
Rp. 206.250
Rp. 175.000
Penyuluh Agama Menurut Keppres No.113 th.2001
No
Jabatan
Pangkat
Tunjangan
1
Penyuluh Agama Madya
IV/c
Rp. 325.000
2
Penyuluh Agama Madya
IV/b
Rp. 280.000
3
Penyuluh Agama Madya
IV/a
Rp. 240.000
4
Penyuluh Agama Muda
III/d
Rp. 200.000
5
Penyuluh Agama Muda
III/c
Rp. 175.000
6
Penyuluh Agama Pertama
III/b
Rp. 150.000
7
Penyuluh Agama Pertama
III/a
Rp. 130.000
9
Penyuluh Agama Pelaksana
II/d
Rp. 110.000
9
Penyuluh Agama Pelaksana
II/c
Rp. 100.000
10 Penyuluh Agama Pelaksana
II/b
Rp. 95.000