Transcript Sistem Penggajian PNS Lina Miftahul Jannah Konsep Dasar Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi kerja, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Sistem Penggajian PNS
Lina Miftahul Jannah
1
Konsep Dasar
Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas prestasi
kerja, yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup
bersama keluarganya secara layak, sehingga ia dapat
memusatkan perhatiannya dan kegiatannya untuk
melaksanakan tugas yg dipercayakan kepadanya
Skala penggajian yang baik dan mampu memacu prestasi
kerja adalah yang memiliki rasio 120 antara gaji terendah
dan gaji tertinggi
2
Perbandingan penggajian publik dan privat
At the low end of the scale, state and local governments paid
better than private industry.
Among white collar jobs, the private sector usually paid
better.
State and local government pay lagged far behind that for
professional and administrative jobs. Pay patterns were
mixed for technical, clerical, and blue-collar employees.
Occupations with workers in lower-paying jobs were better
paid in government. Occupations with workers in higherpaying jobs were more likely to be paid in the private sector.
Konsep Dasar
Gaji Pokok
No
Peraturan
TMT
Terendah
Tertinggi
Rasio
1.
PGP 1948
1-5-1948
45
750
1:16
2.
PGPN 1955
1-10-1955
135
2700
1:20
3.
PGPN 1961
1-1-1961
200
4000
1:20
4
PGPS 1968
1-1-1968
400
10000
1:25
5.
PGPS 1977
1-4-1977
12.000
120.000
1:10
6.
PP 15/1985
1-4-1985
33.200
265.600
1:8
7.
PP 51/1992
1-4-1992
51.000
399.200
1:7,8
8.
PP 15/1993
1-4-1993
78.000
537.600
1:6,9
9.
PP 6/1997
1-4-1997
135.000
722.000
1:5,3
10.
PP 26/2001
1-1-2001
500.000
1.500.000
1:3
6
Konsep Dasar
Dalam PGPS, berdasarkan PP No. 11 Tahun 2009
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dikenal gaji
pokok terendah sebesar Rp 1.175.000 (Gol. I/a dengan
masa kerja 0 tahun) dan gaji tertinggi Rp 4.100.000 (Gol.
IV/e dengan masa kerja 32 tahun).
Rasionya?
7
Pola dasar perhitungan gaji yang cukup fleksibel
hendaknya mencerminkan 5 (lima) hal pokok,
yaitu:
Upah/gaji harus mencerminkan nilai pekerjaan/tugas
Kenaikan gaji hendaknya sebanding dengan peningkatan
produktivitas kerja
Peningkatan gaji hendaknya diperhitungkan dengan keuntungan
negara dan penampilan individu PNS
Peningkatan gaji tidak diberikan dalam basis yang permanen
Adanya ukuran yang stabil dari penghasilan kerja.
Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian:
(1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang
adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan
tanggung jawabnya
(2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu
memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
(3)) Gaji Pegawai Negeri yang adil dan layak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.”
9
Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian:
Gaji yang adil dan layak : gaji Pegawai Negeri harus
mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,
sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat
memuaskan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya
untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan
kepadanya
10
Menurut Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian:
Mengapa ADIL: untuk mencegah kesenjangan
kesejahteraan, baik antar Pegawai Negeri maupun
antara Pegawai Negeri dengan swasta.
Mengapa LAYAK: untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan pokok dan dapat mendorong
produktivitas dan kreativitas Pegawai Negeri.
11
Sistim penggajian
SISTEM SKALA TUNGGAL: sistim penggajian yang
memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat
sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan
yang dilakukan dan beratnya tanggungjawab yang dipikul dalam
melaksanakan pekerjaan itu.
SISTEM SKALA GANDA: sistim penggajian yang menentukan
besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi
juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi
kerja yang dicapai, dan beratnya tanggungjawab yang dipikul
dalam melaksanakan pekerjaan itu.
SISTEM SKALA GABUNGAN (TUNGGAL+GANDA)
12
Sistim penggajian
No.
Keuntungan
Kerugian
1. Tunggal
- Sederhana
- Cukup dengan satu
peraturan
- Dirasa tidak adil karena
faktor resiko bahaya,
kesibukan dan lain-lain tidak
menjadikan pertimbangan
2. Ganda
- Memberikan motivasi
bagi Pegawai Negeri
Sipil yang memikul
tanggung jawab yang
berat, resiko dan lainlain
- Menimbulkan ketidakadilan
pada saat pensiun bagi
pegawai yang memiliki
pangkat pendidikan yang
sama tetapi berbeda dengan
sifat pekerjaan.
13
Sistim penggajian
UU 43/99 jo PP 6/2000 : menetapkan penggajian
berdasarkan gabungan skala tunggal dan skala
ganda, yaitu: pegawai yang berpangkat sama diberi
gaji pokok yang sama, disamping itu diberikan
tunjangan kepada pegawai yang melakukan
pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan
pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga
14
Tunjangan
Isteri (5%)
Anak (2%)
Jabatan
Cacat
Daerah
Terpencil
JABATAN: kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam rangka susunan suatu
organisasi
Jabatan Struktural : kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hal seorang PNS dalam
rangka memimpin suatu satuan
organisasi negara.
Jabatan Fungsional : kedudukan yang
menunjukkan tugas dan tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang
PNS dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian/ketrampilan
tertentu.
Tunjangan
Anak yang ditanggung sampai usia 18 tahun
Diberikan haknya untuk 2 anak
Tunjangan kemahalan: Papua, Daerah Pelosok atau
Pulau Terpencil, dan Daerah Konflik
Tunjangan
PNS yang sakit karena Dinas mengalami kecelakaan
sehingga sakit dan cacat, yang bersangkutan mendapatkan
pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi dengan biaya
negara
PNS yang cacat karena dinas dan tidak bisa bekerja lagi
pada semua jabatan diberikan tunjangan cacat sehingga
dapat hidup layak.
Kecelakaan karena Dinas (suatu peristiwa mendadak yang
tidak dikehendaki yang mengakibatkan PNS sakit, cacat
– Dalam dan karena menjalankan tugas
– Dalam keadaan lain yang ada hubungan dengan dinas
– Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab.
Penetapan Gaji Pokok
Bagi CPNSdiberikan gaji pokok sebesar 80 % dari GP;
Bagi PNS penuh diberikan 100 % dari GP, berdasarkan
golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tertentu
sesuai dengan masa kerja yang dimiliki PNS.
18
Penetapan Gaji Pokok
Kenaikan Gaji pokok
• Berkala : diberikan kepada PNS yg memenuhi syarat
tertentu, yaitu memenuhi masa kerja golongan yang
ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan penilaian
DP3 rata-rata cukup.
• Istimewa : diberikan kepada PNS yang DP3 nya ber
nilai “amat baik”, sehingga perlu dijadikan teladan,
dengan memajukan saat kenaikan gaji berkala.
19
Bagaimana dengan gaji pejabat negara (PP No 34
tahun 2007) 2004-2011, per bulan dalam Rp
Jabatan
Presiden
Wakil Presiden
Ketua DPR
Wakil Ketua DPR
Ketua MA
Wakil Ketua MA
Ketua BPK
Wakil Ketua BPK
Ketua Muda MA
Anggota DPR sbg
Ketua Komisi/Badan
Anggota DPR sbg
Wakil Ketua
Komisi/Badan
Anggota DPR sbg
Anggota
Komisi/Badan
Gaji Pokok Tunjangan
Jabatan(
30.240.000 32.500.000
20.160.000 22.000.000
5.040.000 18.900.000
4.620.000 15.600.000
5.040.000 18.900.000
4.620.000 15.600.000
5.040.000 15.600.000
4.620.000 15.600.000
4.410.000 10.100.000
4.200.000
9.700.000
4.200.000
9.700.000
4.200.000
9.700.000
Jabatan
Anggota MA
Anggota BPK
Menteri Negara
Jaksa Agung
Panglima TNI
Pejabat lain setara
Menteri
Kepala Daerah
Provinsi
Wakil Kepala
Daerah Provinsi
Kepala Daerah
Kabupaten /Kota
Wakil Kepala
Daerah
4.200.000
4.200.000
5.040.000
5.040.000
5.040.000
Tunjangan
Jabatan
9.700.000
9.700.000
13.608.000
13.608.000
13.608.000
5.040.000
13.608.000
3.000.000
5.400.000
2.400.000
4.320.000
2.100.000
3.780.000
1.800.000
3.240.000
Gaji Pokok(
Penerima Pensiunan
Pensiunan Pegawai Negeri;
Penslunan Pejabat Negara;
Penerima pensiun Janda/Duda/Anak dari
penerima Penslun
Penerima pensiun Orang Tua dari Pegawai Negeri
Sipil yang tewas.
Penerima Tunjangan
Penerlma Tunjangan Veteran;
Penerlma Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Naslonal Indonesia Pusat;
Penerlma Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan /
Kemerdekaan ;
Penerlma Tunjan$an Janda/Duda dari Penerima TunJangan
Penerima Tunjangan Bekas Tentara Kontnkllik Nederland Indoneslsch
Leger/Koninklgk Marlne (KNIL/KM);
Penerlrna Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNr/PoLRI;
Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan
hormat yang masa dinas keprajuritannya 5-<15 tahun
Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang dlberhentikan
dengan hormat yang masa dinas kepraJuritannya 15-<20 tahun;
Penerlma TunJangan Orang T\ra bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
Penerima TunJangan Cacad.
Kondisi saat ini:
Indonesia meletakkan landasan menuju sistim penggajian
berdasarkan sistim skala ganda atau sistim skala
gabungan dikemudian hari apabila keadaan sudah
memungkinkan.
Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikan
kemampuan keuangan Negara.
Harus memperhatikan keadaan tempat dimana Pegawai
Negeri itu dipekerjakan.
5 masalah sistem penggajian PNS
23
5 masalah penggajian di Indonesia
Penghasilan yang diterima PNS belum mencukupi kebutuhan
hidupnya.
Sistem penggajian yang berlaku saat ini belum memenuhi
prinsip equitable (keadilan). Penetapan gaji pokok tidak
berorientasi pada prinsip equal pay for works of equal
value. PNS yang rajin dan PNS yang malas tidak ada bedanya
Rasa ketidakadilan pada PNS yang memegang jabatan
struktural. Ini mendorong PNS berlomba-lomba mengejar
dan mengincar jabatan struktural yang jumlahnya relatif
sedikit.
24
5 masalah penggajian di Indonesia
Kenaikan gaji karena kenaikan pangkat kurang mendorong
motivasi kerja. Ratio antara gaji terendah dengan gaji
tertinggi berbanding 1 : 3,6
Tidak transparannya penggajian PNS. Adanya sejumlah
honorarium dari berbagai sumber.
25
Langkah yang harus diupayakan:
Rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan yang ‘benar’
Membuat struktur gaji yang berorientasi pada fungsi
dan misi
jangan memakai eselon dalam menentukan tinggirendahnya pemberian gaji
Pemberantasan KKN dan penerapan sanksi dan
hukuman
26
Strategi BKN dan KemenPAN RB
strategi re-design :
– Pencapaian Keadilan Internal dengan mempertimbangkan
analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang pada akhirnya
akan menghasilkan harga jabatan (job price),
– Pencapaian Keadilan Eksternal dengan menyesuaikan harga
pasar atau swasta.
– Kelayakan Gaji PNS dalam konsep re-design ini diharapkan
dapat sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) PNS.
– Ketersediaan Anggaran dan strategi Kebijakan Pusat dan
Derah.