Transcript Document 7692844

PEMBINAAN KARIER
PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU
GARTI SRI UTAMI
KEPALA BAGIAN MUTASI JABATAN DAN TENAGA FUNGSIONAL NONDOSEN BIRO
KEPEGAWAIAN
IBIS Hotel - JAKARTA
2012
1
UNDANG-UNDANG NOMOR
43 TAHUN 1999
Pasal
17
ayat
(1)
Pasal
17
ayat
(2)
PNS diangkat dalam
jabatan dan pangkat
tertentu
Pengangkatan
berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai
kompetensi
• seseorang duduk dalam
jabatan tertentu
• seseorang didayagunakan
untuk tugas jabatan yang
didudukinya
• seseorang ditetapkan
untuk memperoleh hasil
kerja tertentu
dasar pembentukan
PNS profesional
Dengan
pengangkatan dalam
jabatan berdasarkan
kompetensi
2
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )
 PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat
 Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan
prinsip profesionalisme, sesuai :
* Kompetensi
* Prestasi kerja
* Jenjang pangkat
* Syarat obyektif lainnya
3
3
 SETIAP PNS PUNYA
PERAN YANG JELAS
DALAM PENCAPAIAN
MISI ORGANISASI
 ANTARA JABATAN DAN
PEGAWAI SESUAI
KOMPETENSINYA
 PENILAIAN KINERJA
OBJEKTIF (SKI-standar
kinerja individu)
 PNS JELAS ALUR
KARIERNYA
4
STRATEGI PEMBINAAN PNS
Susunan
Jabatan:
~ Jab.Struk
~ Jab.Fung
ANJAB
Peta
Jabatan/
Formasi
jabatan
Analisis
Kebutuhan
Pegawai
Rumpun Jab
- Peringkat Jab
Persyaratan
Jabatan
Formasi
Pegawai
Stand.
Komptnsi
Jabatan
Pengangkatan
PNS
MUTASI
KEPEG:
1. Jab.
Struktural
2. Jabfung
* Pengangkatan
dlm Jab
Tertentu
*Kenaikan
Pangkat
Penilaian
Kinerja
&
Diklat
*Kenaikan
Jabatan
PNS
PROFESIONAL
5
JABATAN
memimpin unit kerja dengan
tugas manajerial
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa
jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat
Contoh:
Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses
Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, dll
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial,
berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat
kemandirian; ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB
Contoh:
Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata
Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 115 JFT
6
KOMPETENSI INTI
JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
JABATAN STRUKTURAL :
kepemimpinan dan manajerial
serta mempunyai kode etik
JABATAN FUNGSIONAL :
keahlian dan/atau keterampilan
spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik
7
7
PERSPEKTIF PENGEMBANGAN
JABATAN FUNGSIONAL
1.Kedudukan dalam organisasi jelas
2.Tugas terstruktur dan berjenjang
3.Kemandirian dalam tugas diakui
4.Pengembangan sistem kompensasi
5.Pembentukan nilai melalui etika profesi
8
8
PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL
1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional;
2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang
memadai dibanding dengan jabatan struktural;
3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding
jabatan fungsional;
4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas;
5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif;
6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP;
7. Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional.
9
9
TUJUAN PENETAPAN
JABATAN FUNGSIONAL
1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS
2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja
3. Peningkatan Karier PNS
4. Peningkatan Profesionalisme PNS
10
10
PNS yang menduduki JFU
untuk dapat diangkat
ke dalam JFT
 SLTA
 Diploma
 Sarjana
 Pasca
Sarjana
11
Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional
Umum Ke Dalam Jabatan Fungsional
Tertentu
Dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain
 Mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai
dengan jenjang jabatan fungsional tertentu yang
akan diduduki

* Konsekuensi penyelenggaraan diklat diperlukan anggaran
12
Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam
eselon yang sama.
Vertikal yaitu perpindahan jabatan struktural dari eselon
yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi.
Diagonal yaitu perpindahan jabatan struktural umum ke
dalam jabatan struktural khusus atau sebaliknya atau dari
jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau
sebaliknya.
13
PEJABAT
STRUKTURAL
TENAGA TEKNIS
STRATEGIS
1. PENELITI; 2. PEREKAYASA; 3. PRAKOM
4. STATISTISI; 5. PRANATA LAB PEND; 6.
WIDYAISWARA; 7. PUSTAKAWAN;
8. PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN;
9. PRANATA HUMAS; 10. ANALIS KEPEGAWAIAN
11. ARSIPARIS; 12. FUNGSIONAL UMUM
14
JUMLAH PNS KEMDIKNAS
KEADAAN : MARET 2010
No
1.
2.
KELOMPOK JABATAN
TOTAL JUMLAH PNS KEMENDIKNAS
PEJABAT STRUKTURAL
122.499
1.115
PEJABAT FUNGSIONAL
a. DOSEN
b. PAMONG BELAJAR
c. WIDYAISWARA
d. PENELITI
e. PEREKAYASA
f. PUSTAKAWAN
g. PRANATA HUMAS
h. PRANATA KOMPUTER
3.
JUMLAH
70.078
294
1.217
264
90
1.360
78
7
i. ANALIS KEPEGAWAIAN
j. ARSIPARIS
k. AUDITOR
l. PARAMEDIS
Jumlah PEJABAT FUNGSIONAL
41
536
283
28
74.276
PEJABAT FUNGSIONAL UMUM
47.108
15
UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999
PP Nomor 16 Tahun 1994
PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2003
PP Nomor 9 Tahun 2003
Keppres Nomor 87 Tahun 1999
Keputusan/Peraturan Menpan (masing-masing Jafung)
Surat Keputusan Bersama (Juklak Jafung)
16
•
•
MINIMAL S1
•
LITBANG, KONSEP/
TEORI
•
METODE OPERASIONAL
•
PENERAPAN DISIPLIN
IV/d – IV/e
•
•
•
MAKSIMAL D3
•
TEKNIS OPERASIONAL
•
PENERAPAN KONSEP/
METODE OPERASIONAL
AHLI MUDA
III/c – III/d
•
AHLI PERTAMA
III/a – III/b
•
MINIMAL SMU/SMK
AHLI MADYA
IV/a – IV/c
ILMU
•
AHLI UTAMA
PENYELIA
III/c – III/d
•
PELAKSANA LANJUTAN
III/a – III/b
•
PELAKSANA
II/b – II/d
•
PELAKSANA PEMULA
II/a
CONT: PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA LAB PENDIDIKAN
17
DASAR HUKUM:
1.
Keputusan Menpan Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003
2.
Keputusan Bersama Kepala Biro Pusat Statistik dan
Kepala BKN:
Nomor 002/BPS-SKB/II/2004
Nomor 04 Tahun 2004
3. Peraturan Presiden Indonesia No 39 Tahun 2007
18
TUGAS POKOK :
Merencanakan
Menganalisis
Merancang
Mengimplementasikan
Mengembangkan dan atau
Mengoperasikan
SISFO
BERBASIS
KOMPUTER
19
JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER
JABATAN
GOLONGAN
Tingkat Terampil
1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula
2. Pranata Komputer Pelaksana
II/a
II/b - II/c - II/d
3. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
III/a - III/b
4. Pranata Komputer Penyelia
III/c - III/d
Tingkat Ahli
1. Pranata Komputer Pertama
III/a - III/b
2. Pranata Komputer Muda
III/c - III/d
3. Pranata Komputer Madya
IV/a - IV/b - IV/c
4. Pranata Komputer Utama
IV/d - IV/e
20
JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL
JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG & ANGKA KREDIT
Unsur
%
PK
PELAKSANA
PEMULA
PK PELAKSANA
LANJUTAN
PK PELAKSANA
PK PENYELIA
II/a
II/b
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
UTAMA
 80
20
32
48
64
80
120
160
240
PENUNJANG  20
5
8
12
16
20
30
40
60
25
40
60
80
100
150
200
300
Jumlah
100
21
JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMAL
PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI
Jenjang Jabatan, Golongan ruang dan Angka Kredit
Unsur
%
PK Pertama
PK Muda
PK Madya
PK Utama
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
IV/d
IV/e
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Utama
. 80
80
120
160
240
320
440
560
680
840
Penunjang
< 20
20
30
40
60
80
110
140
170
210
100
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
1
22
Dasar hukum:
•
Keputusan Menpan Nomor
117/Kep/M.PAN/10/2003
•
Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala
LIN Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48
Tahun 2003
•
PERPRES RI Nomor 29 Tahun 2007
23
TUGAS POKOK :
Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan,
meliputi:

perencanaan pelayanan informasi & kehumasan,
pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan
kelembagaan, & pelaksanaan hubungan personil;


pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.
24
ARSIPARIS
DASAR HUKUM
1. PERATURAN MENPAN No. PER/3/M.PAN/3/2009 ttg
Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya
2.
Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan
Kepala BKN No. 18 Tahun 2009 dan No. 21 Tahun
2009 tentang Juklak Jabfung Arsiparis
dan Angka Kreditnya
3.
KEPPRES RI NO. 46 Tahun 2007
25
PENGERTIAN & TUGAS POKOK
Arsiparis adalah PNS yg diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang dan untuk
melaksanakan kegiatan kearsipan.
Tugas
pokok Arsiparis:
melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan
yang meliputi: ketatalaksanaan kearsipan, pengolahan
arsip,perawatan da pemeliharaan arsip, pelayanan kearsipan, dan
publikasi kearsiapan; bimbingan dan supervisi kearsipan dan
akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
26


PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 03 TAHUN 2010 tentang JABFUNG
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN
ANGKA KREDITNYA
PLP: Jabatan yg mempunyai ruang lingkup
tugas, tg jawab,dan wewenang unt melakukan
pengelolaan lab pendidikan yg diduduki PNS
dengan HAK dan KEWAJIBAN yg diberikan oleh
pej yg berwenang
27

Pengertian LAB: unit penunjang akademik pada
lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup
atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak,
dikelola secara sistemastis untuk kegiatan
PENGUJIAN, KALIBRASI, dan/atau
PRODUKSI dalam skala terbatas, dengan
menggunakan PERALATAN & BAHAN
berdasarkan METODE keilmuan tertentu,
dalam rangka pelaksanaan pendidikan,
penelitian, dan/atau pengabdian kpd masyarakat.
28
PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN
tentang Jabfung PLP telah dan masih melaksanakan
tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam
jabatan PLP melalui PENYESUAIAN/INPASSING (akan
berakhir pada 30 Juni 2012) dengan ketentuan sebagai
berikut:
29
PERSYARATAN
1. Berijazah SMA
2. Pangkat minimal Pengatur,
golongan ruang II/c
3. DP3 rata-rata
1 tahun terakhir bernilai BAIK
1. Berijazah S1/DIV
2. Pangkat minimal
Penata Muda,
golongan ruang III/a
3. DP3 rata-rata
1 tahun terakhir bernilai BAIK
30
1.
2.
3.
Ijazah pendidikan formal tertinggi
SK kenaikan pangkat
Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan
pengelolaan laboratorium, yang ditandatangani
oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal
eselon II (Kalau di UNiv/Ins: Kepala BAUK; Poltek:
Kabag AUK)
31
PENGANGKATAN DALAM JABFUNG



Penyesuaian/Inpassing
Pengangkatan pertama kali-formasi
khusus CPNS
Perpindahan dari jabatan lain
(Struktural/Fungsional)
32
SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:
PRANATA
PERSYARATAN
KOMPUTER
HUMAS
ANALIS
KEPEGAWAIAN
ARSIPARIS
TERAMPIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pendidikan/ijazah
Pangkat
DP3 1 tahun terakhir
Diklat
Usia, 5 tahun sebelum
BUP jab terakhir
Memiliki pengalaman
/telah melaksanakan tugas
di bidang jabfung
Memenuhi AK yang
dipersyaratkan
SLTA/DI
II/a
Baik
Tekn. Informasi
SLTA
II/a
Baik
Inforhum
DIII
II/b
Baik
Adm. Kepeg.
DII
II/c
Baik
Kearsipan
51 tahun
51 th
51 th
51 th
2 th
2 th
2 th
3 th
V
V
V
V
33
SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:
PRANATA
PERSYARATAN
KOMPUTER
AHLI
1. Pendidikan
2. Pangkat
3. DP3- I tahun terakhir
4. Diklat
5. Usia, 5 tahun sebelum
BUP
6. Telah melaksanakan
tugas di bidang jabfung
ybs
7. Memenuhi AK
HUMAS
ANALIS
KEPEGAWAI
AN
ARSIPA
RIS
S1/DIV
III/a
Baik
Teknologi
informasi
S1/DIV
III/a
Baik
Infor.dan
kehumas
S1/DIV
III/a
Baik
Adm.kepeg
S1/DIV
III/a
Baik
Kearsip
an
51/55 th
51/55 th
51/55 th
51/55 th
2 th
2 th
2 th
3 th
34
PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN JABATAN PUSTAKAWAN
(PERPINDHAN DARI JABATAN LAIN)
PENGALAMAN
JFT
GOLONGAN
KERJA
PENDIDIKAN
DIKLAT FUNGSIONAL
USIA
SUBSTANSI
PUSTAKAWAN
DII
DIKLAT PUST TERAMPIL
II/b
2 TAHUN
TERAMPIL
PUSDOKINFO
BAGI NONPUSDOKINFO
5 tahun sebelum BUP
jabatan terakhir yang
diduduki
PUSTAKAWAN
SI
DIKLAT PUST AHLI
III/a
AHLI
PUSDOKINFO
BAGI NONPUSDOKINFO
5 tahun sebelum BUP
2 TAHUN
jabatan terakhir yang
diduduki
35
KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU




Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej
struktural
Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan
golongan penggajian
Standar pengukuran kinerja individual lebih
obyektif
Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan
fungsional umum per golongan
36
PROSEDUR
PENGANGKATAN
A
PIMPINAN
UNIT KERJA
SESJEN ATAU
PEJ YG DIBERI KUASA
SESJEN
U.P. KAROPEG
Y
SYARAT
BERKAS
USUL
Y
OK?
T
A
1. SRT PERNYATAAN TELAH
MELAKS KEG.
2. DUPAK +BUKTI FISIK
3. SK KP & JABATAN TERAKHIR
4. IJAZAH
5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS
6. DP3, 1 TH TERAKHIR
TIM
PENILAI
*)
PAK &
SK JABATAN
T
MENILAI
& PERTIMBANGAN
SRT
PENGEMBALIAN
*):
MADYA-UTAMA TPP: ANRI
A.PELAKSANA S.D. MUDA: TPI/
DEPDIKNAS
A
37
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 (Pasal 8 ayat 2)
SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT
DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI:
• Unsur Kepegawaian
• Unsur unit teknis
• Pejabat fungsional
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI
• KETUA merangkap ANGGOTA
• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA
• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA
• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA
38

Januari untuk kenikan pangkat April
 Juli untuk kenaikan pangkat Oktober
Dengan ketentuan penilaian untuk pengangkatan dan kenaikan
jabatan dapat dilakukan setiap saat. Kenaikan jabatan
dimungkinkan minimal setelah 1 tahun dalam jabatan.
39
PNS yang menduduki jabatan
fungsional dapat dinaikkan pangkat /
jabatan setingkat
lebih tinggi apabila telah mencapai
angka kredit kumulatif yang ditentukan
dan
syarat lain yang ditentukan.
dikecualikan dari ujian dinas
pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan
40

Dokumen kenaikan pangkat pejabat
fungsional tertentu dengan angka kredit:
1. SK jabatan terakhir
2. SK kenaikan pangkat terakhir
3. DP3 - 2 tahun terakhir
4. ASLI PAK jabatan fungsional terakhir
5. Kartu Pegawai (Karpeg)dan konversi NIP
1 set
41
SANKSI:
BEBAS SEMENTARA & BERHENTI
PEMBEBASAN SEMENTARA:
1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat
berat berupa penurunan pangkat;
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.
6. Apabila dalam waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat mengumpulkan AK untuk kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.
42
PEMBEBASAN SEMENTARA -ARSIPARIS
PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN
Arsiparis/Analis Kepeg Penyelia (III/d), dalam jangka waktu satu
tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak
dapat mengumpulkan 10 angka kredit.
Arsiparis Utama (IV/e), dalam jangka waktu satu tahun sejak
diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan 25 angka kredit.
Analis Kepeg Madya (IV/c), apabila setiap tahun sejak diangkat dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 AK
dari kegiatan tugas pokok.
43
SANKSI:
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
1.
Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat
lebih tinggi.
2.
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin
penurunan pangkat.
44
Pejabat fungsional kategori KETERAMPILAN yang
memperoleh ijasah DIV/S1 dapat diangkat ke dalam
jabatan fungsional kategori KEAHLIAN apabila :
~ kualifikasi pendidikan sesuai
~ lulus diklat kompetensi kategori keahlian
~ telah menduduki golongan ruang III/a
~ memenuhi angka kredit yang ditentukan
~ setiap unsur penilaian dalam DP-3 minimal baik
45
SE KA. PERPUSTAKAAN NASIONAL
NO. SE: 031a/i/bb/I.2006 Tgl 9 Januari 2006
TENTANG
PERUBAHAN ANGKA KREDIT SUBUNSUR PENDIDIKAN SEKOLAH,
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN, DAN UJIAN
PENYESUAIAN IJAZAH
S1 PERPUSTAKAAN ATAU S1 BIDANG LAIN DITAMBAH DIKLAT
ALIH JALUR YG SEBELUMNYA DIHARUSKAN MENGIKUTI UJIAN
PENYESUAIAN IJAZAH
TIDAK DIPERLUKAN LAGI

46
TUNJANGAN JABATAN
KEPPRES NO. 39 TAHUN 2007
JABATAN
TUNJANGAN
(Rp.)
Pranata
Pranata Komputer Utama
1.200.000,-
Komputer Ahli
Pranata Komputer Madya
900.000,-
Pranata Komputer Muda
600.000,-
Pranata Komputer Pertama
300.000,-
Pranata
Pranata Komputer Penyelia
425.000,-
Komputer
Terampil
Pranata Komputer Pelaksana
Lanjutan
265.000,-
Pranata Komputer Pelaksana
240.000,-
Pranata Komputer Pelaksana
Pemula
220.000,-
47
TUNJANGAN JABATAN
PERPRES NO. 29 TAHUN 2007
JABATAN
PRANATA HUMAS
AHLI
Tunjangan
Pranata Humas Madya
Rp 650.000,-
Pranata Humas Muda
Rp 400.000,-
Pranata Humas Pertama Rp 270.000,PRANATA HUMAS
TERAMPIL
Pranata Humas Penyelia Rp 300.000,-
Pranata Humas
Pelaksana Lanjutan
Pranata Humas
Pelaksana
Pranata Humas
Pelaksana Pemula
Rp 265.000,Rp 240.000,Rp 220.000,48
TUNJANGAN UMUM PNS
PERPRES NO 12 TAHUN 2006
BESAR
TUNJANGAN
No
GOLONGAN
1
IV
Rp 190.000,00,-
2
III
Rp 185.000,00,-
3
II
Rp 180.000,00,-
4
I
Rp 175.000,00,-
49
PEMBINAAN JABFUNG UMUM
Sistem karier KEPANGKATAN menggunakan
kenaikan pangkat reguler berdasarkan
PP 99 Thn 2000 jo PP 12 Thn 2002.
50
Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan IJAZAH
yang dimiliki (Pasal 8 PP No. 99 Tahun 2000)
GOLONGAN RUANG
STTB
Pengatur Muda
II/a
SD
Pengatur
II/c
SLTP
Pengatur Tk.I
II/d
SLKTP
Penata Md Tk.I
III/b
Penata
III/c
Penata Tk.I
III/d
SLTA, SLKTA, DI, DII
SM, SGPLB, DIII, Sarmud, Akademi,
Bakaloreat,
S1, DIV
Pembina
IV/a
Dokter, Apateker, S2, yg setara
Pembina Tk.I
IV/b
Doktor (S3)
51
KENAIKAN PANGKAT KARENA MEMPEROLEH IJAZAH
(Pasal 18 PP No. 99 Tahun 2000)
PANGKAT, GOL/RUANG
STTB yg diperoleh
SAAT INI
DAPAT
DINAIKKAN
SLTP
I/b ke bawah
I/c
SLTA, DI
I/d ke bawah
II/a
SGPLB, DII
II/a ke bawah
II/b
SM, Akademi, DIII
II/b ke bawah
II/c
S1, DIV
II/d ke bawah
III/a
Dokter, Apoteker, S2
III/a ke bawah
III/b
Doktor (S3)
III/b ke bawah
III/c
52

BUP PNS 56 Tahun:
(PS 4 PP No. 32 Tahun 1979)
BUP PUSTAKAWAN
KEPPRES NO. 102 TAHUN 2003
PELAKSN
PELKSN LNJT
PERTAMA
UTAMA
GOL IV/d & IV/e
PENYELIA
MUDA
MADYA
53
54