Transcript ROPEG-Mekanisme-Usulan-Jabfung-PKK

KEBIJAKAN DAN MEKANISME PENGAJUAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BIRO KEPEGAWAIAN
SETJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
2014
DASAR HUKUM

1.
2.
3.
4.
UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 (APARATUR SIPIL NEGARA)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 ( KP. PNS )
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 ( KEWENANGAN )
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994, JO PERATURAN
5.
6.
7.
PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 ( JABFUNG PNS )
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 ( TENAGA KES )
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 ( RUMPUN JABFUNG )
PERATURAN MENPAN NOMOR 47 TAHUN 2013 JO PERMENPAN NOMOR 13
TAHUN 2013 (PEMBIMBING KESEHATAN KERJA)
8.
PERATURAN BERSAMA MENKES & KA BKN NOMOR (JUKLAK)
PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL
PP 16 TAHUN 1994

Kedudukan
yang
menunjukkan
tugas,
tanggung
jawab,
wewenang dan hak seseorangPegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.
PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

Jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
Tujuan Penetapan Jabatan Fungsional

1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS
2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja
3. Peningkatan Karier PNS
4. Peningkatan Profesionalisme PNS
28 JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
NO JABATAN FUNGSIONAL

NO
JABATAN FUNGSIONAL
15 REFRAKSIONIS OPTISIEN
1
DOKTER PENDIDIK KLINIS
2
DOKTER
3
DOKTER GIGI
4
PERAWAT
5
PERAWAT GIGI
6
BIDAN
20 SANITARIAN
7
RADIOGRAFER
21 EPIDEMIOLOG KESEHATAN
8
PRANATA LABKES
22 ENTOMOLOG KESEHATAN
9
PEREKAM MEDIS
23 NUTRISIONIS
16 TEKNISI GIGI
17 TEKNISI TRANSFUSI DARAH
18 FISIKAWAN MEDIK
19 PSIKOLOG KLINIS
10 FISIOTERAPIS
24 APOTEKER
11 TEKNISI ELEKTROMEDIK
25 ASISTEN APOTEKER
12 ORTOTIS PROSTETIS
26 ADMINISTRATOR KESEHATAN
13 OKUPASI TERAPIS
27 PENYULUH KESMAS
14 TERAPIS WICARA
28 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
(Pasal 13 UU ASN No. 5 Tahun 2014)
 PNS diangkat dalam jabatan

PNS
Pimpinan
Tinggi
Administrasi
Fungsional
Umum
Khusus/Tertentu
Kesehatan
 Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan
Prinsip Profesionalisme, sesuai :




Kompetensi
Prestasi Kerja
Jenjang Pangkat
Syarat Obyektif lainnya
Non Kesehatan
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DITETAPKAN OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT/PROP/KAB/KOTA
(PP No. 9 tahun 2003)
Proses Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui :
1. Inpassing/ Penyesuaian
2. Pengangkatan Pertama
3. Perpindahan Jabatan / Alih Jabatan
Formasi / Kebutuhan :
Untuk mencapai angka kredit yang ditentukan agar jumlah Tenaga Fungsional
disesuaikan dengan beban kerja yang ada di unit kerja.
Apabila komposisi beban kerja dengan jumlah pejabat fungsional seimbang,
akan memperlancar Pejabat Fungsional dalam mengumpulkan angka kredit.
MEKANISME
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
Bertugas sebelum
terbit Permenpan
Inpassing
Bertugas setelah
terbit Permenpan

Pengangkatan
Pertama
Sebelumnya
Struktural/Jabfung lain
Alih
Jabatan
PAK
SK
Jabfung
Min. 2 tahun dalam Pangkat terakhir
SK
Kenaikan
Pangkat
Kenaikan Jabfung Min. 1 tahun
dalam Jabatan
FORMASI(1)
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional
Pembimbing Kesehatan Kerja dilaksanakan sesuai formasi jabatan,
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kementerian Kesehatan, paling sedikit 15 (lima belas) orang dan
paling banyak 35 (tiga puluh lima) orang;
b. Kementerian selain Kementerian Kesehatan, paling sedikit 4 (empat)
orang dan paling banyak 8 (delapan) orang;
c. Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 5 (lima) orang dan paling
banyak 25 (dua puluh lima) orang;
d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 15 (lima belas) orang;
e. Rumah Sakit Umum Kelas A, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling
banyak 15 (lima belas) orang;
f. Rumah Sakit Umum Kelas B, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 10 (sepuluh) orang;
FORMASI(2)
g. Rumah Sakit Umum Kelas C, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling
banyak 7 (tujuh) orang;
h. Rumah Sakit Umum Kelas D, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang;
i. Balai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh)
orang;
j. Loka paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang;
k. Kantor Kesehatan Pelabuhan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 10 (sepuluh) orang;
l. Puskemas, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima)
orang; dan
m. Politeknik Kesehatan, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5
(lima) orang.
Formasi Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja didasarkan
pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.
PENGANGKATAN MELALUI INPASSING
Persyaratan:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma
IV/Sarjana Terapan di bidang kesehatan;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
III/a;
c. mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
d. prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
PENGANGKATAN PERTAMA JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Permenpan RB Nomor 13 tahun 2013
Persyaratan:
a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV/Sarjana
Terapan di bidang kesehatan kerja/hyperkes;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir
 Paling lama 1 (satu) tahun setelah ditetapkan sebagai Pegawai
Negeri Sipil harus sudah diangkat dalam jabatan fungsional
Pembimbing Kesehatan Kerja
 Paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat dalam jabatan, harus
mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja
JFU
Menyusun

PAK
Struktural/JFT
SK
Pemberhentian
dari Struktural/JFT
Usul dari
UPT/
Biro
Kepegawaian
Unit Utama
Menyusun
PAK
Penerbitan
SK Perpindahan
Jabatan
PERPINDAHAN JABATAN KE
PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
(Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain)
Persyaratan:
a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pengangkatan
Pertama;
b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pengalaman di bidang upaya kesehatan kerja paling
kurang 2 (dua) tahun;
PERSYARATAN
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan setiap kali dengan
ketentuan :
1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi
3. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir
Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan setiap kali dengan
ketentuan :
1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
3. Prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)
UNTUK KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL
Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat
Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambatlambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK
(Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2003)
(Pasal 14-18 Permenkes No. 510/MENKES/PER/VII/2009)

Golongan
Angka Kredit
III/a
100
Jenjang Jabatan
Ahli
Pejabat Yang Menetapkan
AK
Kabag Pengembangan Pegawai/
Gubernur/Walikota/Bupati
Pertama
III/b
150
III/c
200
Muda
III/d
300
IV/a
400
IV/b
IV/c
550
700
Madya
Pejabat
Yang Menetapkan SK
Pejabat eselon II yang
membidangi kesehatan
kerja di Pusat/Provinsi/
Kabupaten/Kota
Direktur Jenderal Bina Gizi
dan KIA
Kepala Biro Kepegawaian/
Gubernur/Walikota/Bupati
Menteri Kesehatan/
Gubernur/Walikota/Bupati
PEMBEBASAN SEMENTARA
1. Belum mencapai pangkat maksimal :
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan AK
yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
2. Sudah mencapai pangkat maksimal :
Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan AK dari
unsur Utama :
Tk. Ahli Jenjang Madya
-
IV/c
-
20 AK
PEMBEBASAN SEMENTARA (2)
3.
Karena Alasan lain :
a.
diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b.
ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja;
c.
menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
d.
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
PENGANGKATAN KEMBALI
 . Karena angka kredit
Setelah mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan
jabatan/pangkat (dalam jangka 1 tahun sejak dibebaskan sementara)
 . Karena alasan lain, selesai melaksanakan :

ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja (usia paling tinggi 54 tahun)

Cuti diluar Tanggungan Negara.

Pembebasan Sementara sebagai PNS (PP No. 4 Th. 1966)
berdasarkan pemeriksaan pengadilan yg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak bersalah.

Tubel lebih dari 6 ( enam ) bulan.
PEMBERHENTIAN
A. Apabila tidak dapat memenuhi AK
 Belum mencapai pangkat maksimal
Dalam jangka 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Pembebasan
sementara, tidak dapat mengumpulkan AK kumulatif minimal untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
 Sudah mencapai pangkat maksimal
Dalam jangka watu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara,
tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh)
yang berasal dari Unsur Utama.
B. Karena alasan lain
Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan jabatan (PP
53 tahun 2010, pasal 7 ayat (4))
MEKANISME PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Biro
Kepegawaian
Menteri
Kesehatan
(Pertama dan Muda)
(Madya)
Usul dari
UPT/
Unit Utama
SK JABATAN
FUNGSIONAL
Presiden
(Utama)
PROSES SK JF DI BIRO KEPEGAWAIAN
SETELAH PAK DITETAPKAN DI UNIT/INSTANSI PEMBINA

UPT
Entry PAK
Usul Online
(SILK Usul)
1
2
Agenda TU
(SILK Usul)
Agenda Bagian
Validasi
Cetak SK
ROPEG
3
Cetak Verbal
7
4
8
Cetak
Pengantar TTD
5
9
6
Validasi TTD
Kirim SK
10
