Transcript MENPAN Bahan Sosialisasi JF Kesja 28 Maret 2014

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN
FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA PASCA UU
ASN
ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP,
KEPALA BIDANG STANDARISASI JABATAN SDM APARATUR
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014
OUTLINE
LATAR BLK DAN KEBIJAKAN
1
RB
POKOK-POKOK SUBSTANSI JF
2
KESJA
3 UU ASN DAN JF KEDEPAN
4 PENUTUP
LATAR BLK DAN KEBIJAKAN
1
RB
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN
DIUNDANGKAN TGL 15 JANUARI 2014
1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil jo. PP No 40 Tahun 2010
2. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS
Sebelum diundangkannya RPP JF
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan
Angka Kreditnya
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2013
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka
4/8/2015
Kreditnya
5
POKOK-POKOK SUBSTANSI JF
2
KESJA
URGENSI PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
UNDANG-UNDANG NOMOR
36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN BAB XII
MENGENAI KESEHATAN
KERJA
JABATAN FUNGSIONAL
PEMBIMBING KESEHATAN
KERJA
1. pasal 164 (1) menyatakan bahwa
upaya
kesehatan
kerja
ditujukanutk melindungi pekerja
agar hidup sehat dan terbebas
dari gangguan kesehatan serta
pengaruh buruk yg diakibatkan
oleh pekerjaan
2. pasal 165 (2) menyatakan bahwa
pekerja wajib menciptakan dan
menjaga
kesehatan
serta
pengaruh buruk yg diakibatkan
oleh pekerjaan
3. pasal 166 (3) menyatakan bahwa
Pemerintah
memberikan
dorongan dan bantuan untuk
perlindungan pekerja
PROFESINALISME DAN
PEMBINAAN KARIER
PRINSIP PROMOTIF-PREVENTIF
UPAYA KESEHATAN KERJA
Pembimbing
Kesehatan
Kerja
adalah Pegawai Negeri Sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan upaya
kesehatan kerja.
Rumpun Jabatan
Kesehatan dan
merupakan JF Binaan
Kemkes yg ke-28
Pembimbingan kesehatan kerja
adalah
kegiatan
untuk
memberikan bimbingan upaya
kesehatan kerja pada pekerja di
tempat kerja.
Upaya kesehatan kerja adalah upaya yang
ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup
sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan
serta pengaruh buruk pekerjaan yang meliputi
persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
di bidang kesehatan kerja.
TUGAS POKOK
melakukan kegiatan upaya
kesehatan
kerja
yang
meliputi
persiapan,
pelaksanaan,
monitoring
dan evaluasi di bidang
kesehatan kerja
 Utama
 Pendidikan
 Upaya
kesehatan
kerja, meliputi:
1. Persiapan
upaya
kesehatan kerja;
2. Pelaksanaan upaya
kesehatan kerja; dan
3. Monitoring
dan
evaluasi
upaya
kesehatan kerja.
 Pengembangan
Profesi
 Penunjang
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN
KERJA
KEDUDUKAN
1. Pembimbing Kesehatan
Kerja
berkedudukan
sebagai pelaksana teknis
fungsional
di
bidang
kesehatan kerja pada unit
organisasi
lingkup
kesehatan kerja pada
instansi pemerintah.
2. Pembimbing Kesehatan
Kerja merupakan jabatan
karier.
UNIT
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian/Lembaga selain
Kementerian Kesehatan
3. Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Pemerintah Daerah r
5. Rumah Sakit Umum Kelas A
6. Rumah Sakit Umum Kelas B
7. Rumah Sakit Umum Kelas C
8. Rumah Sakit Umum Kelas D
9. Loka
10.Kantor Kesehatan Pelabuhan
11.Puskemas
12.Politeknik Kesehatan
Peran Instansi Pembina Jabatan Fungsionanal
Pembimbing Kesehatan Kerja
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
menyusun pedoman formasi;
menetapkan standar kompetensi;
mengusulkan tunjangan jabatan;
melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya;
menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional/teknis fungsional;
memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis
fungsional;
mengembangkan sistem informasi jabatan;
memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja;
memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ;
memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan
kode etik jabatan;
melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;
menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan
melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional
Pembimbing Kesehatan Kerja;
PNS PROFESIONAL
Pembinaan jabatan fungsional dilakukan oleh Kementerian Kesehatan
selaku Instansi pembina.
Instansi
pembina
dalam
rangka melaksanakan tugas
pembinaan
menyampaikan
hasil pelaksanaan pembinaan
Jabatan
Fungsional
Pembimbing Kesehatan Kerja
secara
berkala
sesuai
dengan
perkembangan
pelaksanaan
pembinaan
kepada
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi dengan tembusan
Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
11
*
Pembimbing
Kesehatan
Kerja Pertama;
 Penata Muda, golongan ruang
III/a;dan
 Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang III/b.
Pembimbing
Kesehatan
Kerja Muda; dan
 Penata, golongan ruang III/c; dan
 Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d.
Pembimbing
Kerja Madya.
Kesehatan
 Pembina, golongan ruang IV/a;
 Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b; dan
 Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c.
*
1. berijazah paling rendah
Sarjana
(S1)/Diploma
IV/Sarjana
Terapan
di
bidang
kesehatan
kerja/hyperkes;
2. pangkat paling rendah
Penata Muda, golongan
ruang III/a;
3. Prestasi
kerja
paling
kurang bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir.
1. Pengangkatan pertama kali merupakan
pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. Calon Pegawai Negeri Sipil dengan
formasi jabatan fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja setelah ditetapkan
sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama
1 (satu) tahun harus diangkat dalam
jabatan fungsional Pembimbing Kesehatan
Kerja.
3. Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua)
tahun setelah diangkat dalam jabatan,
harus mengikuti dan lulus diklat dasar
fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.
4. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti
dan lulus diklat dasar Pembimbing
Kesehatan Kerja dapat diberhentikan dari
jabatan Pembimbing Kesehatan Kerja.
*
1. Memenuhi persyaratan
sebagaimana
pengangkatan pertama;
2. usia paling tinggi 50
(lima puluh) tahun;
3. memiliki pengalaman di
bidang
upaya
kesehatan kerja paling
kurang 2 (dua) tahun;
dan
1. Pangkat yang ditetapkan
bagi Pegawai Negeri Sipil
tersebut
adalah
sama
dengan
pangkat
yang
dimiliki, dan jenjang jabatan
ditetapkan sesuai dengan
jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang
menetapkan
angka kredit.
2. Jumlah
angka
kredit
ditetapkan dari unsur utama
dan unsur penunjang.
*
1. berijazah
paling
rendah
Sarjana
(S1)/Diploma
IV/Sarjana Terapan di bidang
kesehatan kerja/hyperkes;
2. pangkat
paling
rendah
Penata
Muda,
golongan
ruang III/a;
3. mengikuti dan lulus uji
kompetensi; dan
4. prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
Diberlakukan bagi Pegawai Negeri
Sipil yang telah dan masih
melaksanakan tugas di bidang
kesehatan
kerja
berdasarkan
keputusan
pejabat
yang
berwenang dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan
Pembimbing Kesehatan Kerja.
Batas
waktu
penyesuaian
/inpassing terhitung mulai tanggal
sejak
peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan
Reformasi
Birokrasi
diundangkan dan selesai pada
tanggal 31 Juli 2014
*
1. Jumlah pekerja;
2. Luas
wilayah
kerja; dan
3. Jumlah
unit
organisasi lingkup
kesehatan kerja
pada
instansi
pemerintah.
Formasi
Jabatan
Fungsional Pembimbing
Kesehatan
Kerja
didasarkan pada analisis
jabatan
dan
penghitungan
beban
kerja.
*
Untuk
meningkatkan
kompetensi
dan
profesionalisme
Pembimbing Kesehatan
Kerja yang akan naik
jenjang
jabatan
setingkat lebih tinggi,
yang
bersangkutan
harus mengikuti dan
lulus uji kompetensi.
Ketentuan uji kompetensi
diatur dengan Peraturan
Menteri Kesehatan selaku
pimpinan Instansi Pembina.
*
1. berijazah
paling
rendah
Sarjana
(S1)/Diploma
IV/Sarjana Terapan di bidang
kesehatan kerja/hyperkes;
2. pangkat
paling
rendah
Penata
Muda,
golongan
ruang III/a;
3. mengikuti dan lulus uji
kompetensi; dan
4. prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
1. berijazah paling rendah
Sarjana
(S1)/Diploma
IV/Sarjana
Terapan
di
bidang kesehatan;
2. pangkat
paling
rendah
Penata Muda, golongan
ruang III/a;
3. mengikuti dan lulus uji
kompetensi; dan
4. prestasi kerja paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.
*
1. Pengajar/pelatih/penyuluh/
pembimbing
di
bidang
upaya
kesehatan kerja pada unit organisasi
pemerintah;
2. Peran
serta
dalam
seminar/lokakarya/konferensi/pelatih
an di bidang upaya kesehatan kerja;
3. Keanggotaan dalam Tim Penilai
jabatan
fungsional
Pembimbing
Kesehatan Kerja;
4. Keanggotaan
dalam
organisasi
profesi
Pembimbing
Kesehatan
Kerja;
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
dan
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
1. Pengajar/pelatih/penyuluh di bidang
upaya kesehatan kerja;
2. Peran
serta
dalam
seminar/lokakarya/
konferensi/pelatihan
di
bidang
upaya kesehatan kerja;
3. Keanggotaan dalam Tim Penilai
jabatan fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja;
4. Keanggotaan dalam organisasi
profesi Pembimbing Kesehatan
Kerja;
5. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
dan
6. Perolehan
gelar
kesarjanaan
lainnya.
FORMASI
adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu
melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
Aspek Analisis Kebutuhan
Pegawai
 jenis pekerjaan;
 sifat pekerjaan;
 analisis beban kerja dan
perkiraan kapasitas
seorang PNS dalam jangka
waktu tertentu;
 prinsip pelaksanaan
pekerjaan; dan
 peralatan yang tersedia.
PP Nomor 97 Tahun 2000 jo PP Nomor 54 Tahun 2003
PENDIDIKAN, DIKLAT,
PRESTASI KERJA
TELAH DAN MASIH
MELAKSANAKAN TUGAS
PENDIDIKAN, PENGALAMAN,
DIKLAT, PRESTASI KERJA, USIA
untuk menghilangkan
kesenjangan dalam jabatan
dan kompetensi dapat
dilakukan Diklat teknis atau
fungsional
mengetahui kemampuan PNS
(pengangkatan dalam jabatan
dan kenaikan jabatan)
Degree – Non Degree
(Dalam Negeri – Luar Negeri)
Usia – Angka Kredit
Prestasi kerja – hukuman
disiplin
Tidak memenuhi Ak – tugas
belajar – diangkat dalam
jabatan lain
4/8/2015
23
UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
SASARAN
KERJA
PEGAWAI
(SKP)
SKP
BOBOT NILAI 60% 60%
ASPEK:
a. kuantitas;
b. kualitas;
c. waktu; dan
d. biaya.
PKP
40%
PERILAKU
KINERJA
PEGAWAI
(PKP)
BOBOT NILAI 40%
ASPEK:
a. orientasi
pelayanan;
b. integritas;
c. komitmen;
d. disiplin;
e. kerja sama; dan
f. kepemimpinan.
1
2
Unsur2 & PENILAIAN PRESTASI KERJA
JABATAN struktural
jabatan
acuan
Eselon I
Renstra dan rkt
Eselon Ii
Skp eselon i
Eselon Iii
Skp eselon ii
Eselon Iv
Skp eselopn iii
Eselon v
Skp eselon iv
Fungsional
umum
Skp eselon iv dan v
PENILAIAN PRESTASI
KERJA JABATAN
FUNGSIONAL ttt
BERDASARKAN
PERHITUNGAN ANGKA
KREDIT (PERKA BKN
1/2013 TTG
PELAKSANAAN PP
46/2011)
Prospek dan Manfaat
Jabatan Fungsional
Pembimbing
Kesehatan Kerja
1. Meningkatan efektivitas kegiatan
upaya
yang
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Meningkatan
produktivitas
kerja
PNS dalam melaksanakan kegiatan
upaya kesehatan kerja;
3. Meningkatan
efektivitas
dalam
pelaksanaan tugas guna mendukung
kinerja organisasi dan pelayanan
masyarakat;
4. Meningkatan
produktivitas
kerja
PNS dalam melaksanakan tugas;
5. Memperluas
untuk
menduduki
jabatan tertentu;
6. Profesionalisme PNS;
7. Kejelasan peran dan kinerja;
8. Kedudukan, Tugas tersetruktur dan
berjenjang, kemandirian tugas;
9. Tingkat/jenjang
:
Keahlian
(Madya, IV/c)
10.Memperpendek rentang kedali.
11.Memperoleh tunjangan
12.BUP
13.Peluang naik pangkat/jabatan
1. VERTIKAL
2. HORIZONTAL
3. DIAGONAL
1. kepastian
2. profesionalisme
3. transparan
jabatan, pangkat, pendidikan
dan pelatihan jabatan,
kompetensi, pengalaman, masa
jabatan.
3 UU ASN DAN JF KEDEPAN
KEBERADAAN JF DALAM UU ASN
profesi bagi :
1. Pegawai Negeri Sipil
2. Pegawai
Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja
Aparatur
Sipil Negara
(ASN)
1. Jabatan Pimpinan Tinggi
2. Jabatan Administrasi
3. Jabatan Fungsional
ASN SEBAGAI PROFESI
BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral,
dan tanggung jawab pada
pelayanan publik;
d. kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas;
dan
g. profesionalitas jabatan
http://sinyo19.blogspot.com
DIISI TNI
DAN POLRI
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN
Jabatan
Administra
si
Jabatan Administrator
memimpin pelaksanaan
seluruh kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jabatan Pengawas
mengendalikan
pelaksanaan kegiatan
yang dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Jabatan
Fungsion
al
Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda;
d) ahli pertama.
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
• Jabatan pimpinan tinggi utama;
• Jabatan pimpinan tinggi madya; dan
• Jabatan pimpinan tinggi pratama
Jabatan
ASN
tertentu
•
Jabatan Pelaksana
melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil;
d) pemula
R-PP tentang Pengisian Jabatan
ASN tertentu yang berasal dari
prajurit TNI dan anggota POLRI
PPK
(menetapkan)
PRESIDEN
PYB
(pembinaan)
MANAJEMEN ASN
Manajemen PNS meliputi:
a.
penyusunan dan penetapan
kebutuhan;
b.
pengadaan;
c.
pangkat dan jabatan;
d.
pengembangan karier;
e.
pola karier;
f.
promosi;
g.
mutasi;
h.
Penilaian kinerja
i.
penggajian dan tunjangan;
j.
penghargaan;
k.
disiplin;
l.
pemberhentian;
m. pensiun dan tabungan hari tua;
dan
n.
perlindungan.
Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. penggajian dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan
perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
Gaji dan Tunjangan
Gaji yang adil dan
layak
Secara bertahap
sesuai
dengan
beban
kerja,
tanggungjawab,
dan
resiko
pekerjaan.
A
P
B
N
/
A
P
B
D
Tunjangan kinerja dan tunjangan
kemahalan.
Tunjangan kinerja dibayarkan sesuai
pencapaian kinerja.
Tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai
dengan tingkat kemahalan berdasarkan
indeks harga yang berlaku di daerah
masing-masing.
R-PP tentang Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan
dan Fasilitas Lain
UU ASN
58 (lima puluh delapan) tahun bagi
Pejabat Administrasi;
60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat
PimpinanTinggi
BATAS USIA
PENSIUN
Sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi Pejabat
Fungsional.
4/8/2015
RPP BUP bagi
Pejabat Fungsional.
Batas Usia Pensiun 56 tahun
Dapat diperpanjang 60-65 -70 tahun
4 PENUTUP
Dengan manajemen pembinaan
jabatan fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja secara
profesional serta perencanaan
pegawai yang tepat akan
mendorong pada terwujudnya
Pejabat Fungsional Pembimbing
Kesehatan Kerja yang profesional
dan sesuai perkembangan profesi
dan tuntutan kompetensi
Pembimbing Kesehatan Kerja.
HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25
UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013
1. ASN ADALAH PROFESI
2. PRAKTEK MERIT SISTEM
3. KOMPETISI BERBASIS KOMPETENSI SECARA
PERTAMIN
KEMENKEU
A
KEMENKE
TERBUKA/DILARANG
MENGHALANGI
U
BERKOMPETISI
PEMDA
4. HAK PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEMENLU
KEMDIKBU
D
5. PERLINDUNGAN HUKUM DAN KARIER DARI
KEMKOMIN
FO
PRAKTEK POLITIK
6. KESEJAHTERAAN YG ADIL DAN LAYAK
SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013
TERIMA KASIH