Transcript - Bagian Kepegawaian UB

FORMASI JABFUNG PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP)
DALAM JABATAN/PANGKAT
Dra. Rosadah, M.AB
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN
UNIVEERSITAS BRAWIJAYA MALANG
UNDANG-UNDANG
NOMOR 43 TAHUN 1999
Pasal
17
ayat
(1)
Pasal
17
ayat
(2)
PNS diangkat dalam
jabatan dan pangkat
tertentu
Pengangkatan
berdasarkan prinsip
profesionalisme sesuai
kompetensi, prestasi
kerja, jenjang pangkat,
dan syarat objektif
lainnya
• seseorang duduk dalam
jabatan tertentu
• seseorang didayagunakan
untuk tugas jabatan yang
didudukinya
• seseorang ditetapkan
untuk memperoleh hasil
kerja tertentu
dasar pembentukan PNS
profesional
Dengan
pengangkatan dalam
jabatan berdasarkan
kompetensi
2
JABATAN
memimpin unit kerja dengan
tugas manajerial
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa
jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat
Contoh:
Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses
Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, BPP, Analis
Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang
berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat kemandirian;
ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB
Contoh:
Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata
Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 120 JFT
3
•
UU NO. 8 TAHUN 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian akan diubah menjadi UU
mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN)
•
Perubahan paradigma dalam RUU ASN
dibandingkan UU No 43 Tahun 1999 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian. RUU ASN
mengedepankan kinerja dan profesionalisme
aparatur sipil negara.
•
Dalam rancangan UU ASN, (versi 11 Januari
2013) jabatan ASN terdiri atas:
•
•
•
Jabatan Administrasi;
Jabatan Fungsional; dan
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan
manajemen kebijakan pemerintahan, dan pembangunan,
serta pelayanan administrasi.
Jabatan Administrasi :
 jabatan pelaksana;
 jabatan pengawas; dan
 jabatan administrator.
•
 Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan
kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan,
dan pembangunan.
 Jabatan pengawas bertanggung jawab mengawasi
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana.
 Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik,
administrasi pemerintahan, dan pembangunan.
6

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional
keterampilan.
•
Jabatan fungsional keahlian terdiri atas:
 Ahli pertama;
 Ahli muda;
 Ahli madya; dan
 Ahli utama.
7
•
Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas:
 Pemula
 Terampil; dan
 Mahir.
•
Jabatan pimpinan tinggi adalah pegawai ASN
yang menduduki jabatan pimpinan tinggi
(eselon I dan II).
8
Perbedaan jabatan fungsional umum dan jabatan
fungsional tertentu.
FUNGSIONAL UMUM
FUNGSIONAL TERTENTU
1. Karier pangkat tertinggi
berdasarkan ijazah.
2. Ujian dinas dipersyaratkan untuk
kenaikan golongan
3. Ujian penyesuaian ijazah
dipersyaratkan bagi yg selesai studi
lanjut untuk kenaikan golongan
4. Pangkat tdk boleh melampaui
pangkat atasan
5. Tunjangan fungsional berdasarkan
golongan
1. Karier pangkat /jabatan dengan angka
kredit. pangkat tertinggi Pembina
Utama Muda, IV/c (PLP Ahli); dan
Penata Tk I, III/d (PLP terampil)
2. Dibebaskan dari ujian dinas dan
penyesuaian ijazah
3. Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan
4. Tunjangan jabatan berdasarkan
jenjang jabatan
6. Dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Th. 1994 tentang jabfung PNS antara lain
dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan jabfung dilakukan oleh
Instansi Pembina jabfung. Dengan kata lain instansi pembina mempunyai
kewajiban melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan profesionalitas
para pejabat fungsional.
9
9
PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
PNS diberlakukan mulai tahun 2014.
Setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan dan wajib
hukumnya untuk dapat mencapai target.
SKP ditandatangani setiap awal tahun berdasarkan
kesepakatan pegawai bersangkutan dan atasan langsung.
Setiap akhir tahun dihitung capaian kinerjanya (CK):
CK kurang dari 25%>>hukuman disiplin berat
CK antara 25-50%>>hukuman disiplin sedang
(PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS)
Penilaian prestasi kerja merupakan proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap SKP dan perilaku kerja PNS dengan tujuan
untuk menjamin obyektifitas dalam pembinaan PNS
berdasarkan sistem karir yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja.
SKP memuat kegiatan tugas pokok jabatan, dan target
yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian. SKP
bersifat riil dan dapat diukur dan dinilai dengan jumlah
bobot keseluruhan 100. Penilaian berdasarkan tingkat
kesulitan dan prioritas, ditetapkan setiap tahun pada bulan
Januari. Dengan adanya SKP, diharapkan pembinaan
sistem karir PNS menjadi lebih adil dan kinerja organisasi
menjadi lebih baik.
Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan
realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas,
kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan
bobot kegiatan.
Penilaian perilaku kerja dilakukan pengamatan
sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara
menggabungkan penilaian SKP (60%) – 4 aspek
(kualitas, kuantitas, waktu, dan/atau biaya) dengan
penilaian perilaku kerja (40%) – observasi.
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
1. UU NOMOR 8 TAHUN 1974 JO NOMOR 43 TH 1999
2. PP NOMOR 16 TH 1994 JO NOMOR 40 TH 2010
3. PP NOMOR 101 TH 2000
4. KEPPRES NOMOR 87 TH 1999
5. PERPRES NOMOR 21 TAHUN 2013
6. PERMENPAN DAN RB NOMOR 03 TAHUN 2010 TANGGAL
15 JANUARI 2010
7. PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KA. BKN NOMOR
02/V/PB/2010 DAN NOMOR 13 TAHUN 2010 TANGGAL
6 MEI 2010
14
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN ADALAH JABATAN YANG
MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNNG JAWAB, DAN
WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENGELOLAAN
LABORATORIUM PENDIDIKAN YANG DIDUDUKI OLEH PNS DENGAN
HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIBERIKAN SECARA
PENUH OLEH PEJABAT YANG BERWENANG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA
PENDIDIKAN, BERUPA RUANGAN TERTUTUP ATAU
TERBUKA, BERSIFAT PERMANEN ATAU BERGERAK,
DIKELOLA SECARA SISTEMATIS UNTUK KEGIATAN
PENGUJIAN,KALIBRASI,DAN/ATAU PRODUKSI
DALAM SKALA TERBATAS, DENGAN MENGGUNAKAN
PERALATAN & BAHAN BERDASARKAN METODE
KEILMUAN TERTENTU, DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
KLASIFIKASI LABORATORIUM
TIPE LABORATORIUM
INDIKATOR
I
II
III
IV
JENIS LAB
KEDUDUKAN
LAB.ILMU DASAR
ADA DI SEKOLAH
LAB.ILMU DASAR
ADA DI PT
TINGKAT I
LAB.BIDANG
KEILMUAN
ADA DI JURUSAN
LAB.TERPADU
ADA DI
FAKULTAS/UNIV.
Fungsi Utama
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PRAKTIKUM
PENELITIAN (MHS,
DOSEN)
PENELITIAN (MHS,
DOSEN)
PPM
Peralatan
KATEGORI I
KATEGORI II
KATEGORI III
KATEGORI I
KATEGORI II
KATEGORI III
KATEGORI I
KATEGORI II
KATEGORI III
KATEGORI I
KATEGORI II
KATEGORI III
Bahan
BAHAN UMUM
BAHAN KHUSUS
BAHAN UMUM
BAHAN KHUSUS
BAHAN UMUM
BAHAN KHUSUS
BAHAN UMUM
BAHAN KHUSUS
DASAR PENGELOMPOKKAN TUGAS PLP
IVa-IVc
Madya
Mengembangkan, dan
mengendalikan
peralatan kategori III
dan bahan khusus
Lanjutan
Pelaksana
TERAMPIL
Penyelia
Mengoperasikan,
melayani dan
memelihara peralatan
kategori I dan bahan
umum
IIc-IId
IIIa-IIIb
Mengoperasikan, melayani
dan memelihara peralatan
kategori II dan bahan
umum
IIIa-IIIb
IIIc-IIId
Pertama
Mengembangkan/Mengoperasikan, melayani dan
memelihara peralatan
kategori I dan bahan
umum
Mengoperasikan, melayani
dan memelihara peralatan
kategori III dan bahan
khusus
IIIc-IIId
Muda
AHLI
Mengembangkan/Mengoperasikan, melayani dan
memelihara peralatan
kategori II dan bahan
khusus
18
Mengevaluasi
Penyelia
III/c – III/d
P.Lanjutan
III/a - III/b
Pelaksana
II/c - II/d
Memelihara
Mengoperasikan
umum
Macam bahan
khusus
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PLP TERAMPIL
/Merencanakan
Kategori 1
Kategori 2
Kesulitan peralatan
Kategori 3
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PLP AHLI
khusus
Madya
IVa - IVc
Mengembangkan
Pertama
IIIa - IIIb
Kategori 1
Mengevaluasi
Memelihara
Mengoperasikan/
Merencanakan
umum
Macam bahan
Muda IIIc
- IIId
Kategori 2
Kesulitan peralatan
Kategori 3
TINGKAT KESULITAN PENGELOLAAN PERALATAN
MAKIN TINGGI JENJANG
Kriteria
Unsur
Pengelolaan
Kategori I
Kategori II
Kategori III
Pengoperasian
Mudah
Sedang
Sulit
Perawatan
Mudah
Sedang
Sulit
Resiko
Rendah
Sedang
Tinggi
Kemampuan
Pengukuran
Kecermatan/
akurasi rendah
Kecermatan/
akurasi sedang
Kecermatan/
akurasi tinggi
Persyaratan
Pengoperasian
Dengan
panduan
Dengan pelatihan
Dengan Pelatihan
khusus
Sistem Kerja
Sederhana
Sedang
Rumit
Contoh
Alat Kaca
Neraca
pH Meter
Spektrofotometer
AAS, GC, HPLC
TINGKAT KESULITAN PENGELOLAAN BAHAN
MAKIN TINGGI JENJANG
Bahan
Umum
Khusus
Penanganan
Penyimpanan
Tidak memerlukan
persyaratan khusus
Memerlukan persyaratan
khusus
Sifat Fisik
Tidak eksplosif, tidak
korosif, tidak iritant, stabil
Eksplosif, korosif, iritant, labil
Sifat Kimia
Non Toksik, tidak
berbahaya
Toksik, berbahaya
Persyaratan
Metode
Tidak memerlukan
kemurnian tinggi
Memerlukan kemurnian
tinggi
Contoh
Sampel Uji
CRM, SRM, sampel uji
1. INPASSING
Pembentuk
an JF PLP
Pengangkatan dilakukan setelah masa
inpassing berakhir
JF yg
dibebaskan
sementara
23
Tingkat Terampil
Tingkat Ahli
Pertama
III/a – III/b
Muda
III/c - III/d
Madya
IV/a - IV/b - IV/c
Pelaksana
II/c – II/d
P.Lanjutan
III/a - III/b
Penyelia
III/c - III/d
INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN
Pasal 38 PERMENPAN & REFORMASI BIROKKRASI
No. 03 Tahun 2010
PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN tentang
Jabfung PLP telah dan masih melaksanakan tugas di bidang
pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui
penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut:
25
PERSYARATAN
1.
Berijazah SMA
2. Pangkat minimal Pengatur,
golongan ruang II/c
3. DP3 rata-rata
1 tahun terakhir bernilai BAIK
1. Berijazah S1/DIV
2. Pangkat minimal
Penata Muda,
golongan ruang III/a
3. DP3 rata-rata
1 tahun terakhir bernilai BAIK
26
Angka kredit dan jenjang jabatan
ditentukan berdasarkan:
- Pendidikan terakhir
- Pangkat terakhir
- Masa kerja dalam pangkat terakhir
MASA INPASSING/PENYESUAIAN
1 MEI 2010 sampai dengan 30 Juni 2012.
27
DATA INPASSING S.D. AGUSTUS 2012:
•
Berdasarkan Jabatan
JUMLAH
KATEGORI
JABATAN
(ORANG)
684
PLP Pelaksana
TERAMPIL PLP Pelaksana Lanjutan
TOTAL PLP TERAMPIL
PLP TERAMPIL:
2.172 ORANG
1.435
53
PLP Penyelia
•
3.179 PNS
2.172
• Berdasarkan Golongan
KATEGORI
Berdasarkan Pendidikan
KATEGORI
PENDIDIKAN
SLTA
TERAMPIL
D II
D III dan
Sarjana Muda
TOTAL PLP TERAMPIL
JUMLAH
(ORANG)
1.449
17
TERAMPIL
GOLONGAN
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
TOTAL PLP TERAMPIL
706
2172
JUMLAH
(ORANG)
351
348
483
942
46
2
2172
•
PLP AHLI: 1.007 ORANG
Berdasarkan Jabatan
JUMLAH
KATEGORI
AHLI
JABATAN
PLP Pertama
704
PLP Muda
255
48
PLP Madya
TOTAL PLP AHLI
•
(ORANG)
1.007
•
Berdasarkan Pendidikan
KATEGORI
PENDIDIKAN
D IV
AHLI
S1
S2
S3
TOTAL PLP AHLI
JUMLAH
(ORANG)
22
931
53
1
1.007
Berdasarkan Golongan
KATEGORI
GOLONGAN
III/a
III/b
AHLI
III/c
III/d
IV/a
TOTAL PLP AHLI
JUMLAH
(ORANG)
321
399
167
118
2
1.007
REKAPITULASI PLP PUP
TINGKAT
KEADAAN S.D. JUNI 2012
GOL
AHLI
TERAMPIL
TOTAL
JUMLAH
III/a
2
III/b
4
III/c
5
III/d
7
II/c
13
II/d
3
III/a
5
III/b
6
45
PENDIDIKAN
S1
S2
DIII
SMA
JUMLAH
JUMLAH
16
3
1
25
45
TINGKAT
AHLI
TERAMPIL
JABATAN
PLP Pertama
PLP Muda
PLP Madya
PLP Pelaksana
PLP Pelaksana Lanjutan
Penyelia
JUMLAH
JUMLAH
6
12
0
16
11
0
45
Pasal 25 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
☻ PLP TINGKAT TERAMPIL yang memperoleh ijazah S1 dapat diangkat ke
dalam jabatan fungsional PLP TINGKAT AHLI
☻ diberikan angka kredit 65 % dari angka kredit kumulatif (DIKLAT,
PENGELOLAAN LAB, DAN PENGEMBANGAN PROFESI) ditambah angka
kredit Sarjana (S1)/Diploma IV. Angka kredit dari unsur penunjang
tidak diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
• Lulus Diklat fungsional PLP tingkat Ahli
• Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
• Tersedia formasi untuk jabatan PLP tingkat
Ahli
33
ANDIKA, A.Md, pendidikan DIII FISIKA, Penata Muda,
ruang III/a. TMT 1 Juni 2011 diangkat melalui inpassing
sebagai PLP Pelaksana Lanjutan pada laboratorium
Fisika dengan AK sejumlah 122.
PADA AKHIR TAHUN 2011 MEMPEROLEH S1 FISIKA,
TELAH MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI PLP
SELAMA 1 TAHUN & MENGAJUKAN PENILAIAN AK.
HASIL PENILAIAN:
A. DIKLAT: 2
B. PENGELOLAAN LAB: 21,4
C. PENGEMBANGAN PROFESI: D. MENGIKUTI SEMINAR LAB PENDIDIKAN SEBAGAI
PESERTA: 1
E. MEMBIMBING PLP: 2 KALI
 AK INPASSING: 122
PENDIDIKAN: 60; TUGAS POKOK: 62
 PENILAIAN 1 JUNI 2011 S.D. 30JUNI 2012
PENDIDIKAN: 100-60= 40
PENGELOLAAN LAB: 21,4
PENUNJANG= 3
APAKAH DAPAT ALIH JALUR KE PLP AHLI??
BERAPA ANGKA KREDITNYA? JABATAN?
APAKAH DAPAT NAIK PANGKAT?
PK
PENGEMBANGAN KARIER PLP
 JALUR VERTIKAL DALAM JABATAN DAN PANGKAT
TINGKAT TERAMPIL:
MULAI PELAKSANA , II/c S.D. PENYELIA, III/d;
TINGKAT AHLI:
PERTAMA, III/a S.D. MADYA, IV/c
KARIER DALAM JAB & PANGKAT BERDASARKAN
ANGKA KREDIT YANG DIPERSYARATKAN
 JALUR DIAGONAL: ALIH TUGAS DALAM JABATAN
LAIN YANG RELEVAN DAN MEMENUHI
PERSYARATAN UNTUK JABATAN TERSEBUT.
(CONTOH: PLP MENJADI DOSEN)
PEMBINAAN KARIER PLP
KARIER JABATAN S.D. PENYELIA/MADYA
KARIER PANGKAT S.D. GOL III/d (TERAMPIL); IV/c (MADYA)
REGULASI
SISTEM
DIMUNGKINKAN
BERKARIER DALAM:
- JAB STRUKTURAL YG RELEVAN
- JABFUNG TERTENTU LAINNYA
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
Lampiran I –PLP TERAMPIL dan LAMPIRAN II-PLP AHLI
Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
N
O
I
UNSUR
Pendidikan
SUBUNSUR
A.
B.
C.
Pend. Sekolah dan mendapat ijazah/gelar (1; 3)
Diklat fung bid pengelolaan lab pendidikan dan memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat (6)
Diklat prajab dan memperoleh STTPP atau sertifikat (1)
II
Pengelolaan
laboratorium
A.
B.
C.
D.
E.
Perancangan kegiatan lab (6, 18)
Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan (32, 26)
Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan (6, 2)
Pengevaluasian sistem kerja lab (4,13)
Pengembangan kegaiatan lab (1, 5)
III
Pengemb.
Profesi
A.
Pembuatan karya tulis ilmiah/karya ilmiah di bidang
pengelolaan lab (6)
Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang
pengelolaan lab (3)
Pembuatan standar dan/atau pedoman pengelolaan lab (3)
Penemuan teknologi tepat guna di bidang pengelolaan lab (1)
Perolehan sertifikat profesi (3)
B.
C.
D.
E.
38
NO
IV
UNSUR
Penunjang
tugas Pranata
Lab Pend.
SUBUNSUR
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Pengajar/pelatih/tutor/fasilitator di bidang pengelolaan lab
setiap 2 jam pelajaran (JP) – 1 JP: 45 menit (1)
Memberikan bimbingan di bidang pengelolaan lab (1)
Peran serta dalam seminar/lokakarya/konfrerensi di bidang
pengelolaan lab (2)
Keanggotaan dalam organisasi profesi (1)
Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional PLP (1)
Perolehan penghargaan/tanda jasa (2)
Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (2,3)
DUPAK:
-TERAMPIL
-AHLI
RINCIAN
KEGIATAN
39
KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN PROFESI,
DAN PENUNJANG RELATIF SAMA
PLP
PENDIDIKAN
TERAMPIL
-FORMAL: 1
- DIKLAT : 7
AHLI
-FORMAL: 3
- DIKLAT : 7
PENGEMBANGAN
PROFESI
PENUNJANG
16
15
16
19
TUGAS POKOK PLP: PENGELOLAAN LABORATORIUM
TERAMPIL
SUBUNSUR
TUGAS POKOK
PELAKSANA
307
30
37
4
PERANCANGAN
KEG LAB
PENGOPERASIAN
PERALATAN &
PENGGUNAAN
BAHAN
PEMELIHARAAN/
PERAWATAN
EVALUASI SIST KERJA
LAB.
PENGEMBANGAN KEG
LAB.
AHLI
PELAKSANA
PENYELIA
LANJUTAN
PERTAMA
MUDA
MADYA
48
67
63
62
3
5
15
23
21
18
32
34
32
18
20
8
1
4
3
1
-
-
1
4
12
16
15
-
-
1
5
5
6
Contoh Butir Kegiatan PLP dan Angka Kreditnya
NO
.
I
UNSUR
Pendidikan
SUB UNSUR
A Pendidikan
formal dan
mendapat
ijazah.
BUTIR KEGIATAN
1 Doktor
Magister
Sarjana/DIV
Diploma III
SATUAN
HASIL
AK
PELAKSANA
200
150
100
60
Semua
jenjang
Ijazah
3
Semua
jenjang
Sertifikat
6
Semua
jenjang
Naskah
B Pelatihan
fungsional
dibidang
pengelolaan
laboratorium
III
4 Lamanya antara
161 sampai 480
jam
Pengembang A Pembuatan 1
an Profesi
karya tulis
Membuat karya tulis
hasil penelitian,
pengkajian, survey
dan/atau ealuasi di
bidang pengelolaan
lab yg dipublikasikan
dalam majalah ilmiah
yang diakui LIPI
Contoh butir kegiatan PLP Ahli dan Angka Kreditnya
NO.
II
UNSUR
Pengelolaan
Laboratorium
SUB UNSUR
A
Peranca
ngan
kegiatan
laborator
ium
KEGIATAN
1 Menyusun program
tahunan pengelolaan
laboratorium sbg;
a. Ketua
b. Anggota
5
Merancang program
pemeliharaan alat:
a. kategori 1
b. kategori 2
c. Kategori 3
AK
PELAKSANA
SATUAN HASIL
Program
0.18
0.17
Madya
Pertama
0,2
0.32
0,51
Pertama
Muda
Madya
0.75
0.48
0.20
Madya
Muda
Pertama
Program
4 Menyusun SOP uji
kinerja alat:
a.Kategori 3
b.Kategori 2
c.Kategori 1
SOP
Contoh Rincian Butir Kegiatan PLP Terampil
UNSUR
II
Pengelolaan
Laboratorium
SUB UNSUR
A
Perancang
an
kegiatan
laboratoriu
m
KEGIATAN
1 Menyusun program
tahunan pengelolaan
laboratorium sbg
anggota
2 Menyusun kebutuhan
peralatan… dstnya
4
6
Menyusun SOP
penggunaan bahan
pada kegiatan
penelitian:
a.khusus
b.Umum
Menyusun SOP
Praktikum yang
menggunakan
peralatan kategori 1
dan bahan umum pada
kegiatan pendidikan
SATUAN HASIL
AK
PLP
0.07
Pelaksana
0.17
P.Lanjutan
0.34
Penyelia
0.03
Pelaksana
Rencana
kebutuhan
0,21
0,24
Penyelia
P.Lanjutan
SOP
0,6
Penyelia
Program
KENAIKAN
JABATAN
1. TELAH 1 TH DALAM
JABATAN TERAKHIR
2. MEMENUHI JUML
ANGKA KREDIT YANG
DITENTUKAN
3. DP3 1 TH TERAKHIR
BERNILAI BAIK
KENAIKAN
PANGKAT
1. TELAH 2 TH DALAM
PANGKAT TERAKHIR
2. MEMENUHI JUML ANGKA
KREDIT YG DITENTUKAN
3. DP3 2 TAHUN TERAKHIR
BERNILAI BAIK
1. Jabatan sama dengan Pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS menyatakan
bahwa Pejabat Fungsional dapat naik
jabatan dan pangkat apabila
memenuhi sejumlah angka kredit
yang dipersyaratkan disamping
persyaratan lain sesuai dengan
ketentuan.
Pasal 1 angka 16: Permenpan dan RB
NO. 03 TAHUN 2010
Angka Kredit adalah:
“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus
dicapai oleh PLP dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya”.
Angka kredit merupakan representasi Prestasi
Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
Dengan demikian, PLP yang berprestasi
dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
UNSUR UTAMA:
≥ 80%
- DIKLAT
- TUGAS POKOK: PENGELOLAAN LAB
- PENGEMBANGAN PROFESI
Lampiran I *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Terampil
Lampiran II *) : Rincian Butir Kegiatan PLP Ahli
UNSUR PENUNJANG
≤ 20%
*) PERMENPAN No. 03 Tahun 2010
49
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
NO
I
UNSUR
%
PELAKSANA
PELAKSANA
LANJUTAN
PENYELIA
II/c
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
60
60
60
60
60
60
-
16
32
72
112
190
UNSUR UTAMA
A.PENDIDIKAN:
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN LABORATORIUM
≥80%
2
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN
YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS
PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
-
4
8
18
28
48
100%
60
80
100
150
200
300
50
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/D IV
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
I
UNSUR
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
%
PERTAMA
MUDA
MADYA
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
100
100
100
100
100
100
100
-
40
78
116
234
350
468
2
4
6
10
12
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B.PENGELOLAAN LABORATORIUM
≥80%
C.PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS
PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
-
10
20
80
60
90
120
100%
100
150
200
300
400
550
700
51
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN PASCASARJANA (S2)
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
UNSUR
%
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
PERTAMA
I
MUDA
MADYA
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
150
150
150
150
150
150
-
38
116
194
310
428
2
4
6
10
12
-
10
30
50
80
110
150
200
300
400
550
700
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN LABORATORIUM
C.
II
≥80%
PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG MENDUKUNG
PELAKSANAAN TUGAS PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
≤20%
JUMLAH
100%
52
ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)
JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO
UNSUR
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM
PENDIDIKAN
PERSENTASE
MUDA
I
MADYA
III/c
III/d
IV/a
IV/b
IV/c
200
200
200
200
200
-
76
154
270
388
4
6
10
12
UNSUR UTAMA
A. PENDIDIKAN
1. PENDIDIKAN FORMAL
2. DIKLAT
B. PENGELOLAAN
LABORATORIUM
≥80%
C. PENGEMBANGAN PROFESI
II
UNSUR PENUNJANG
PENUNJANG KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS PRANATA
LABORATORIUM PENDIDIKAN
JUMLAH
≤20%
-
20
40
70
100
100%
200
300
400
550
53
700
TUGAS POKOK
Pranata Laboratorium Pendidikan
Tugas pokok PLP-PENGELOLAAN LAB- adalah melaksanakan :
1. Perancangan kegiatan laboratorium
2. Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
3. Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
4. Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
5. Pengembangan kegiatan laboratorium
Pasal 35 –Juklak PLP
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
pada
saat
penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat
tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang
dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta
telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam
pangkat terakhir, kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi dapat dipertimbangkan pada periode kenaikan
pangkat terdekat, apabila telah mengumpulkan
angka kredit paling kurang 10% (sepuluh) persen
dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
tugas pokok.
55
CONTOH:
DATA INPASING PLP: S1 dan S2: 1.007 ORANG
Apabila terdapat PLP S1 GOL III/d dengan masa kerja
dalam pangkat III/d telah lebih dari 4 tahun, maka
PLP ybs dapat naik pangkat ke Pembina golongan
IV/a pada periode kenaikan pangkat terdekat,
dengan ketentuan telah memenuhi 10 angka kredit
dari unsur tugas pokok. Selain itu, untuk ke IV/a
diwajibkan melaksanakan pengembangan profesi
minimal memperoleh 6 angka kredit. Dengan
demikian dipersyaratkan total 16 angka kredit yaitu
10 dari subunsur pengelolaan lab dan 6 angka kredit
berasal dari subunsur pengembangan profesi.
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 12
1.Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka
kredit, setiap PLP wajib mencatat dan
menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
2.Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
setiap kegiatan PLP dilakukan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun.
3.Penilaian dan penetapan angka kredit PLP yang
akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat
dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu)
tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil.
57
Pasal 26 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010
Persyaratan kenaikan jabatan PLP:
1. Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3
paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Pasal 27 Permenpan dan RB No. 03 Tahun 2010
Persyaratan kenaikan pangkat PLP:
1. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau DP-3
paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
1. Jabatan sama dengan Pangkat
2. Jabatan dibawah Pangkat
3. Jabatan diatas Pangkat
Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang
Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan
Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang
Pasal 29 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
1. PLP yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka
kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan
jenjang jabatan/pangkat berikutnya.
2. PLP yang pada tahun pertama telah memenuhi
atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang
didudukinya, pada tahun kedua wajib
mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh
persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
PASAL 30 PERMENPAN NO. 03 TAHUN 2010
KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PROFESI
JENJANG
ANGKA KREDIT
PENYELIA III/c ke III/d
2
PERTAMA KE MUDA
(III/b ke III/c)
2
MUDA III/c ke III/d
4
MUDA KE MADYA
(III/d ke IV/a)
6
MADYA
IV/a ke IV/b
IV/b ke IV/c
10
12
61
Pasal 31
1. PLP Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d setiap tahun sejak
menduduki jabatan/pangkat wajib
mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh)
angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
2. PLP Madya, pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c setiap tahun sejak
menduduki jabatan/pangkat wajib
mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh)
angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
62
FLOWCHART
USUL PENILAIAN,PENETAPAN PAK
DAN KENIKAN PANGKAT
PENGISIAN DUPAK:
LAMPIRAN I – TERAMPIL
LAMPIRAN II - AHLI
SURAT PERNYATAAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN:
LAMPIRAN III S.D VII
PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
DAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 02/V/PB/2010
NOMOR 13 TAHUN 2010
Pasal 9 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat PLP
yang sesuai dengan jenjang jabatannya, untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka PLP yang
berada satu tingkat di atas atau satu
tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja
yang bersangkutan.
• Pelaksanaan butir kegiatan dicantumkan pada:
>> Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
PLP Satu Tingkat Diatas Atau Dibawah Jenjang
(Lampiran VII Peraturan Bersama)
• >> Butir kegiatan harus dicantumkan pada
DUPAK sesuai jenjang jabatannya di bagian
pencatatan “Butir Kegiatan Jenjang Jabatan Di
atas/Di bawah”.
Pasal 10 Permenpan dan RB Nomor 03 Tahun 2010
Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:
1. PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 80% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II
Peraturan Menteri ini;
2. PLP yang melaksanakan kegiatan PLP satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 100% dari angka kredit dari setiap butir kegiatan,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II
Peraturan Menteri ini.
Penilaian Prestasi kerja Pranata Laboratorium
Pendidikan ditetapkan dengan angka kredit oleh
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Setelah mendapat pertimbangan
dari tim penilai
68
Pasal 13 PERMENPAN DAN RB NO. 03 TAHUN 2010
JENJANG
PENETAP
MADYA: IV/b – IV/c
DIRJEN DIKTI
MUDA: III/c-III/d
MADYA: IV/a Kemdikbud
DIREKTUR PTK DITJEN
DIKTI
MUDA: III/c-III/d
MADYA: IV/a PT Kementarian
selain Kemdikbud
PEJABAT ES 1 YANG MEMBINA
PENDIDIKAN
PELAKSANA: II/c-II/d
PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b
PENYELIA: III/c-III/d
PERTAMA: III/a-III/b
REKTOR/KETUA/DIREKTUR
JENJANG
PENETAP
PELAKSANA: II/c-II/d
PELAKS.LANJUTAN: III/a-III/b
PENYELIA: III/c-III/d
PERTAMA: III/a-III/b
PEJABAT ES.II YG MEMBINA
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN
PEMDA
PEJABAT ES.II YG MEMBINA
TENDIK DIKDASMEN
PEJABAT ES.II YG MEMBINA
PENDIDIKAN PADA
LPNK/KEMENTERIAN SELAIN
KEMDIKNBUD
Dalam menjalankan kewenangannya, Pejabat Penetap Angka
Kredit dibantu oleh TIM PENILAI
PENETAPAN ANGKA KREDIT
digunakan untuk salah satu syarat
~ PENGANGKATAN
~ KENAIKAN JABATAN
~ KENAIKAN PANGKAT
tidak dapat diajukan keberatan oleh pejabat
fungsional ybs. Oleh karena itu
anggota tim penilai harus benar-benar
kompeten bekerja secara profesional
cermat – teliti – obyektif – total – dan
memiliki komitmen yang tinggi
71
Penilaian Prestasi
kerja pejabat
fungsional
ditetapkan dengan
angka kredit oleh
Pejabat yang
berwenang
Setelah mendapat
pertimbangan
dari tim penilai

 obyektif
 terukur
 lebih terbuka
 fokus pekerjaan
 dilakukan oleh tim
Penetapan angka kredit dasarnya
adalah Penilaian kompetensi
( terampil/ahli ) Yang diperoleh
~ unsur Utama
~ unsur Penujang
72
Pasal 14
Tim Penilai Jabatan Fungsional PLP terdiri atas
unsur pembina teknis, unsur kepegawaian, dan
unsur pejabat fungsional PLP.
Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
a.Ketua merangkap anggota dari unsur pembina teknis;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c.Sekretaris dari unsur kepegawaian; dan
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(2) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, paling kurang 2 orang dari pejabat fungsional
PLP.
73
(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat PLP yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja PLP; dan
c. dapat aktif melakukan penilaian.
(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana
dimaksud tidak dapat dipenuhi dari PLP, maka anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki
kompetensi untuk menilai prestasi kerja PLP.
Pasal 16 ayat (2) Apabila Tim Penilai Perguruan Tinggi
belum dapat dibentuk, penilaian angka kredit PLP dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Perguruan Tinggi terdekat
atau Tim Penilai Pusat.
74
TIM PENILAI PUSAT
TIM PENILAI INSTANSI
TIM PENILAI PERGURUAN TINGGI
TIM PENILAI DAERAH
TIM PENILAI UNIT TEKNIS
TIM PENILAI TEKNIS
KEMENTERIAN LAIN/LPNK
Tim Penilai Teknis
Tim Penilai Pengganti
PADA TAHUN 2012 TELAH DILAKUKAN PELATIHAN
(BIMBINGAN TEKNIS) TIM PENILAI ANGKA KREDIT
(TPAK) PLP PADA PERGURUAN TINGGI (PT). PT
DIMINTA MEMBENTUK TPAK PLP DAN DITETAPKAN
DENGAN SK REKTOR/KETUA/ DIREKTUR. SK TPAK
DISAMPAIKAN KE DITJEN DIKTI SELAKU PEMBINA
TEKNIS PLP
76
Standar Kompetensi
 Kemdikbud berkewajiban menyusun standar kompetensi
jabatan PLP sebagai dasar pembinaan karier dan
peningkatan mutu profesionalisme PLP
 Pengertian Kompetensi
Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan
sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan
tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien
 Pengertian Standar Kompetensi
Adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus
dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas
PASAL 33 AYAT 1 PERMENPAN & RB NO. 3 TAHUN 2010
Standar Kompetensi PLP mencakup:
 Pengoperasian peralatan laboratorium
 Pengelolaan bahan laboratorium
 Penerapan metoda kerja laboratorium
Wajib diikuti oleh PLP
yang akan naik jabatan
78
Penetapan Standar Kompetensi:
1. Acuan pelaksanaan uji kompetensi PLP dan karier
2. Pedoman penyelenggaraan diklat JF PLP
3. Pedoman pembinaan kompetensi
4. Pedoman pengembangan bahan ajar pelatihan
79
TUNJANGAN JABATAN PLP
BERDASARKAN PERPRES NO.21 TAHUN 2013
JENJANG JABATAN
PLP MADYA
PLP MUDA
PLP PERTAMA
BESAR TUNJANGAN
Rp. 1.260.000,00,Rp. 960.000,00,Rp. 540.000,00,-
PLP PENYELIA
Rp. 780.000,00,-
PLP PELAKSANA LANJUTAN
PLP PELAKSANA
Rp. 450.000,00,Rp. 360.000,00,-
PERKA BKN NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
TATA CARA PERMINTAAN, PEMBERIAN, DAN PENGHENTIAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
• JFT PLP DITETAPKAN TGL 15 JANUARI 2010
• TUNJANGAN PLP DITETAPKAN TGL 1 MARET 2013
• SESUAI PERKA BKN NO. 39/2007, UNTUK
PENGAJUAN TUNJANGAN JABATAN PERLU
MELAMPIRKAN:
SK PENGANGKATAN SEBAGAI PLP (SK INPASSING)
DAN SK KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT TERAKHIR
SK PEMBERIAN TUNJAB PLP
SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
TUGAS KEMDIKBUD SEBAGAI INSTANSI PEMBINA
(PASAL 5 PERMENEGPAN DAN RB NO. 03/2010)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabfung ybs
menyusun pedoman formasi
menetapkan standar kompetensi
mengusulkan tunjangan jabatan
sosialisasi jabatan dan petunjuk pelaksanaannya
menyusun kurikulum diklat
menyelenggarakan diklat
mengembangkan sistem informasi
fasilitasi pelaksanaan jabatan
fasilitasi pembentukan organisasi profesi
fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan kode etik
12. monitoring dan evaluasi
82
Pelatihan TenDik PLP