Transcript Makalah 1 – PEMBINAAN JFTL KEMENTAN

Disampaikan pada :
TEMU TEKNIS JF NON PENELITI
Di BALITBANG KEMENTERIAN PERTANIAN
JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI LITKAYASA
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT)
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
1
Peningkatan Profesionalisme JF Teknisi
Litkayasa
KATA KUNCI :
LITKAYASA, PROFESIONALISME DAN PENINGKATAN
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
2
Posisi JF Tertentu Dalam Organisasi
JF Tertentu
Balitbang
Kementan
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
3
DASAR HUKUM TEKNISI LITKAYASA:
1. Kep MenPan No. 23/KEP/M.PAN/2/2003 tentang Jabatan
Fungsional Teknisi Litkayasa dan Angka Kreditnya.
2. Kep. Menpan No KEP/193/M.PAN/11/2004
3. Per Bersama Kepala BPPT Dan Kepala BKN No
160/KA/BPPT/X2005 No. 19 A Tahun 2005.
4. SK Ka. BPPT Nomor : 147/Kp/BPPT/V/2007
Petunjuk Teknis JFTL dan Angka Kreditnya
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
4
Pengertian Karir
Karir sebagai PNS adalah kondisi yang menunjukkan status
kepegawaian di unit kerja dari pangkat terendah, saat masuk kerja
sebagai CPNS hingga pangkat tertinggi pada saat sebelum
PENSIUN.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
5
POLA KARIR PNS
Jabatan
Struktural
Umum
PNS
Jabatan
Fungsional
Khusus/Tertentu
PENIDIKAN
• < S1 (SLTA, DI, DII, DIII)
• > S1 (S2,S3)
UNIT KERJA
• UNIT TEKNIS
• ADMINISTRASI
UMUR
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
• Di bawah BUP (50 tahun)
• Di atas BUP
6
Pengertian Jabatan

Jabatan Struktural yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam
struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat
dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon
I/a)
 Jabatan Fungsional yaitu :
 Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 Jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi
dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan
tugas-tugas pokok organisasi
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
7
 Jabatan Fungsional :
 Jabatan Fungsional Tertentu yang pengangkatan dalam
jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka
kredit.
 Jabatan Fungsional Umum yang untuk pengangkatan dalam
jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan
angka kredit.
 Jabatan Fungsional Tertentu :
 Jabatan Fungsional Keterampilan (II/a – III/d)
 Jabatan Fungsional Keahlian (III/a – IV/e)
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
8
JALUR FUNGSIONAL UMUM STRUKTURAL
GOL
JALUR FUNGSIONAL TERTENTU
IV/d
1050
850
IV/c
700
IV/b
550
IV/a
400
IV/e
Es1
Es2
Es3
Es4
S3
Es5
S2
S1/
D4
D3
D2
SMA
/D1
III/d
300
III/c
200
300
200
III/b
150
150
III/a
100
100
II/d
II/c
80
60
II/b
40
II/a
25
S3
S2
S1/D4
D3
D2
SLTA
I/d
I/c
I/b
SMP
SD
I/a
9
Data pada Desember 2013 menunjukkan bahwa :
Jumlah PNS (seluruh Indonesia)
= 4.362.805 orang
=
1.749.085 orang (40%)
Fungsional Tertentu (112) =
2.335.975 orang (54%)
Fungsional Umum
Struktural
=
277.745 orang (6%)
(Sumber website BKN)
10
10
Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)
Peta PNS Berdasarkan Jabatan 2013
Struktural
6%
Es. IV & III dikurangi
Fung. Umum
40%
Menjadi
UU
ASN berlaku JFT
menjadi
-80%
%
70 % 70
-80
Fung. Tertentu
54%
JFU menjadi
seminimal mungkin
DEFINISI TEKNISI LITKAYASA
Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk
melakukan
kegiatan
pelayanan
penelitian dan perekayasaan di bidang teknik
dan sosial pada instansi pemerintah.
(PerMenPAN No.23/KEP/M.PAN/2/2003)
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
12
DEFINISI PEREKAYASA
Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang
lingkup, tugas, tanggungjawab dan wewenang untuk
melakukan kegiatan kerekayasaan dalam suatu
kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian
Terapan, Pengembangan, Perekayasaan,
dan
Pengoperasian yang diduduki oleh PNS dengan hak
dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh
pejabat yang berwenang.
(PerMenPAN No.219/M.PAN/7/2008)
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
13
DEFINISI PENELITI
Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada
satuan organisasi penelitian dan pengembangan
(litbang) instansi pemerintah.
(PerMenPAN No.KEP/128/M.PAN/9/2004)
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
14
KONTRIBUSI DAN PERAN SUMBER
DAYA MANUSIA FUNGSIONAL
TEKNISI LITKAYASA ?
Sumber::
PII- PUSBINDIKLAT
& MP3EI- BPPT
-2011
SURATNO
15
DOMAIN KEGIATAN KEREKAYASAAN:
Domain Perekayasa
PENELITIAN DASAR
Research
PENELITIAN
TERAPAN
Penelitian
Mencari informasi ,
data atau
keterangan untuk
pembuktian
kebenaran atau
ketakbenaran suatu
hipotesis yang
bekaitan dengan
subjek ilmu
pengetahuan &
teknologi
Development
Pengembangan
Mengembangkan
kaidah dan teori
yang sudah terbukti
benar untuk
meningkatkan
pemanfaatannya
bagi terciptanya
suatu produk
teknologi
( UU No 18 , 2002 , Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan & Teknologi )
Engineering
Perekayasaan
Merealisasikan hasil
pengembangan
dengan menciptakan
nilai , produk atau
proses produksi
dengan
mempertimbangkan
semua aspek unsur
teknologi
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
Operation
Pengoperasian
Melaksanakan
penerapan
operasional produk
perekayasaan
kepada pelanggan
16
POSISI T. LITKAYASA dalam KEGIATAN PENELITIAN DAN
KEREKAYASAAN (LITBANGYASA)
PENELITI
Penelitian
Dasar
RUANG LINGKUP
KEGIATAN
T. LITKAYASA
PEREKAYASAAN
Penelitian
Terapan
(Research)
Pengem
bangan
(Develop
ment)
Pereka
yasaan
(Engin
eering)
Pengope
rasian
(Operati
on)
RUANG LINGKUP KEGIATAN
T. LITKAYASA
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
17
PERAN TEKNISI LITKAYASA DALAM ORGANISASI
FUNGSIONAL KEREKAYASAAN (OFK)
Ka. Program
● Program Scheduling
● Program Financing
Chief Eng
Program
Manager
● Man power Planning
● Product Quality
Gp Leader 1
Gp Leader 2
WBS 1
WBS 2
● WP 11 Leader 11
● Eng Staff
●
● Teknisi
● WP 12 Leader 12
● Eng Staff
●
●
● WP 13 Leader 13
● Eng Staff
●
●
● ● ●
Teknisi Litkayasa
Gp Leader 3
WBS 3
● WP 31 Leader 31
● Eng Staff
●
● Teknisi
● WP 32 Leader 32
● Eng Staff
●
● Teknisi
● WP 33 Leader 33
● Eng Staff
●
● Teknisi
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
18
CIRI-CIRI KHUSUS dan KELEBIHAN
TEKNISI LITKAYASA
CIRI KHUSUS :
1. Dalam Kelompok Fungsional Ketrampilan.
2. Kegiatannya sebagai Tenaga Teknisi
3. Dapat menjadi mitra kerja Pejabat Fungsional Peneliti dan
Pejabat Fungsional Perekayasa.
KELEBIHANNYA :
1.
2.
3.
Dapat mencapai pangkat III/d meskipun dari SLTA.
Semua butir-butir kegiatan dapat dikerjakan dan dapat nilai angka kredit
(walaupun bukan dalam porsi jabatannya).
Penilaian Angka Kredit hanya dilakukan di Tim Penilai Instansi masingmasing (dari Litkayasa Pemula s.d. Litkayasa Penyelia)
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
19
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA,
PANGKAT & GOL; ANGKA KREDIT; TUNJANGANNYA
No
1
NAMA JABATAN
PANGKAT/GOLONGAN
ANGKA
KREDIT
TUNJANGAN
Rp 183.000 *)
Pelaksana Pemula
Pengatur Muda/
II-a
25
2
Pelaksana
Pengatur Muda Tingkat I/ II-b
Pengatur/
II-c
Pengatur Tingkat I/
II-d
40
60
80
Rp 197.000
Rp 250.000
3
Penata Muda/
III-a
Pelaksana Lanjutan Penata Muda Tingkat I/ III-b
100
150
Rp 220.000
Rp 300.000
200
300
Rp 385.000
Rp 450.000
4
Penyelia
Penata /
Penata Tingkat I/
III-c
III-d
Rp 220.000 **)
* ) : Kepres No. 25 Tahun 2006, tanggal 26 Mei 2006
**) : Kepres No. 31 Tahun 2007, tanggal 28 Juni 2007
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
20
PEMBINAAN KARIR
TEKNISI LITKAYASA
1. PENGANGKATAN PERTAMA
2. KENAIKAN JABATAN
3. KENAIKAN PANGKAT
4. PEMBEBASAN SEMENTARA
5. PENGANGKATAN KEMBALI
6. PEMBERHENTIAN
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
21
1. PENGANGKATAN PERTAMA
1. Ada Formasi untuk jabatan Teknisi Litkayasa pada
instansi yang bersangkutan.
2. Berijazah minimal SMTA atau Diploma 1 (D1), sesuai
tugas pokok dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.
3. PNS, Pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang
II/a
4. Telah bekerja dalam bidang Penelitian atau
Perekayasaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
5. Usia Maksimal 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun
6. Lulus Diklat Fungsional Teknisi Litkayasa
7. Semua unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3
pada 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya
bernilai baik.
8. Penentuan jabatan teknisi Litkayasa digunakan jumlah
angka kredit yang berasal dari unsur utama.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
22
SYARAT PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
1. Berhenti dari Jabatan fungsional lain atau
jabatan struktural
2. Mengajukan permohonan untuk menjadi
pemangku Jabatan Fungsional T. Litkayasa
3. Ada formasi untuk Jabatan Fungsional Teknisi
Litkayasa
4. Lulus Diklat untuk Jabatan Teknisi Litkayasa
5. Usia maksimal 5 tahun sebelum pensiun.
6. Nilai DP3 sekurang-kurangnya baik dalam 1
tahun terakhir.
7. Telah bekerja sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun sesuai dengan tupoksi untuk jabatan
Teknisi Litkayasa.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
23
2. KENAIKAN JABATAN :
Syarat :
1. Memenuhi
jumlah
tambahan
angka
kredit yang dipersyaratkan untuk naik
jabatan setingkat lebih tinggi;
2. Setiap
unsur
nilai
DP3
sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 tahun
terakhir.
3. Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam
Jabatan terakhir.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
24
3. KENAIKAN PANGKAT :
Syarat :
1. Memenuhi angka kredit untuk naik pangkat
setingkat lebih tinggi;
2. Setiap unsur nilai DP3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
3. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam
pangkat terakhir.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
25
4. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN
DARI JABATAN :
1.Teknisi litkayasa Gol Ruang II/a s/d III/c dibebaskan
sementara dari jabatannya jika dalam jangka waktu
5 (lima) tahun. dalam jabatan terakhir tidak dapat
mengumpulkan Angka kredit untuk kenaikan 1 tingkat
lebih tinggi;
2.Teknisi litkayasa dgn Gol Ruang III/d dibebaskan
sementara dari jabatannya jika setiap thn. dalam
jabatannya tidak dapat mengumpulkan Angka kredit
sekurang-kurangnya
10
dari
kegiatan
pelayanan
penelitian dan perekayasaan dan pengembangan profesi;
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
26
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN
( Lanjutan ) :
3. Dijatuhi hukuman disiplin PNS berupa hukuman
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa
penurunan pangkat suasuai dengan peraturan
yang berlaku
4. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
5. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Teknisi
Litkayasa;
6. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya;
7. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
27
PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan
fungsional tertentu dan belum diangkat kembali
dalam jabatan fungsional tertentu tsb, maka statusnya
adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional
Umum kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan
kenaikan pangkat reguler.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
28
5. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN :
1. Telah memperoleh angka kredit yang disyaratkan dalam 1 th
sejak dibebaskan sementara.
2. Selesai menjalani hukuman disiplin tk sedang dan berat.
3. Oleh pengadilan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi
hukuman percobaan;
4. Selesai melaksanakan tugas di luar jabatan teknisi litkayasa;
5. Kembali ke instansi semula selesai menjalani cuti di luar
tanggungan negara;
6. Selesai tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.


PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Teknisi
Litkayasa, jabatannya ditetapkan berdasarkan AK
terakhir yang dimiliki.
Angka kredit baru yang diperoleh selama dibebaskan
sementara karena dijatuhi hukuman disiplin ringan dan
sedang tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan
penetapan angka kredit.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
29
6. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN :
1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan
sementara bagi TL Pemula, II/a s.d. TL
Penyelia Gol III/c tidak dapat mengumpulkan
Angka kredit yang disyaratkan.
2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Berhenti sebagai PNS, karena permintaan sendiri
atau pensiun.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
30
ANGKA KREDIT
SATUAN NILAI DARI TIAP BUTIR KEGIATAN
DAN/ATAU AKUMULASI NILAI BUTIR KEGIATAN YG
HRS DICAPAI OLEH PEJABAT FUNGSIONAL YG
DIGUNAKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK:
PENGANGKATAN
DLM JABATAN
KENAIKAN
JABATAN
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
KENAIKAN
PANGKAT
31
UNSUR DAN PROSENTASE KEGIATAN
UNSUR UTAMA
• PENDIDIKAN
• PELAYANAN KEG.
PENELITIAN &
PEREKAYASAAN
• PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR PENUNJANG
KEGIATAN PENUNJANG
<= 20%
>= 80%
32
PENILAIAN T. LITKAYASA
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
PENULISAN KARYA
TULIS ILMIAH --->
PENGEMBANGAN
PROFESI
PENULISAN
KARYA TULIS
ILMIAH
Waktu
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
33
Laporan
Pelaksanaan
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
34
LAMPIRAN I:
PERATURAN BERSAMA KEPALA BADAN PENGKAJIAN
DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DAN KEPALA BADAN
KEPEGAW AIAN NEGARA
NOMOR
NOMOR
TANGGAL
: 267/Kp/BPPT/VIII/2009
: 15 TAHUN 2009
: 26 AGUSTUS 2009
DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA
KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
: BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN T EKNOLOGI
LITKAYASA
1 Januari
DAFT AR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABAT AN FUNGSIONAL PEREKAYASA
Nomor:
/PTIST/T IRBR/BPPT/U-PRK/XI/2012
INSTANSI
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
KETERANGAN PERORANGAN
Nama
NIP
Nomor Seri Kartu Pegawai
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
Jabatan Fungsional/TMT
Masa Kerja golongan lama
Masa Kerja golongan baru
Unit Kerja
: PTIST - T IRBR - BPPT
No
UNSUR , SUB UNSUR DAN BUT IR KEGIAT AN
1
2
I
II
19631129.1989.03.2.003
E867302 (lama) P086603 (baru)
Jakarta, 29 November 1963
Perempuan
S-2
Pembina Utama Madya - IV/d, 01 April 2011
Perekayasa Utama, 05 Oktober 2010
23 tahun 2 bulan
2 tahun 8 bulan
UNSUR YANG DINILAI
II
PERLU
DIPERHATIKAN
Pejabat Fungsional/
Sekretariat /
Tim Penilai
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MASA PENILAIAN :
2009 s/d 31 Desember Tahun 2010
PENDIDIKAN
A
Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah
1.
Doktor (S3)
2.
Magister (S2)
3.
Sarjana (S1)
B
Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Kegiatan kerekayasaan dan
Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
1.
Lamanya lebih dari 960 jam
2.
Lamanya 641 – 960 jam
3.
Lamanya 481 – 640 jam
4.
Lamanya 161 – 480 jam
5.
Lamanya 81 – 160 jam
6.
Lamanya 31 - 80 jam
7.
Lamanya 10 - 30 jam
C
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan III
KEGIATAN KEREKAYASAAN
A
Pelaksanakan kegiatan penelitian terapan, pengembangan,
perekayasaan dan pengoperasian
2.
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL
T IM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH LAMA BARU JUMLAH
3
4
5
6
7
8
150
0,000
150,000
3,000
Sebagai Ketua Sub Kelompok (Leader)
b
Menyelenggarakan pertemuan dan memimpin diskusi dengan
para Staf Perekayasa (Engineering Staff ) tentang pekerjaan
mereka
c
Memberikan presentasi hasil kegiatannya dalam pertemuan
berkala yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Ketua
Kelompok (Group Leader )
1).
Mempersiapkan bahan presentasi laporan hasil kegiatan
Paket Kerja (W ork Package ) yang dipimpinnya
0,180
2).
Memberikan presentasi hasil kegiatan di hadapan Ketua
Kelompok (Group Leader ) secara berkala (Pemaparan,
diskusi, dan penyimpulan hasil)
0,067
d
8.
Melaksanakan kegiatan di lingkungan berisiko tinggi atau
berbahaya
Kepala Program (Program Director )
a
Melakukan perencanaan program bersama Pengelola
Program (Program Manager ) dan Insinyur Kepala (Chief
Engineer ) membentuk organisasi program, menentukan
jumlah struktur rincian kerja (W BS ) dan jumlah paket
pekerjaan (W P) untuk setiap struktur rincian kerja (W BS )
b
Mengangkat personil-personil yang terlibat dalam program
serta pejabat-pejabat fungsional atas usulan Insinyur Kepala
(Chief Engineer ), dan Program Manajer (Program Manager )
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
1,232
35
Kendala
Dalam pengembangan karir Jabatan Fungsional T. Litkayasa, antara
lain :1. Para Pejabat Fungsional (T. Litkayasa)
1.
2.
3.
4.
Tidak memahami peraturan-peraturan yang berlaku, baik peraturan
tentang Jabatan Fungsional tersebut (T. Litkayasa) dan peraturan
tentang kepegawaian,
Kurang kreatif dan kurang Mandiri,
Minat baca kurang, kurang berani untuk menulis, sehingga lamban
dalam pembuatan laporan dan pembuatan tulisan karya tulis (ilmiah),
Kurang membangun jejaring (Network) dengan pejabat fungsional
lainnya (perekayasa/peneliti).
2. Lingkungan Kerja :
1.
2.
Masih kurangnya sinergis antar personil di unit kerja
Distribusi beban kerja kurang seimbang.
3. Tim Penilai :
1. Tim Penilai belum semuanya berasal dari Jabatan Fungsional tsb.
(T.Litkayasa)
2. Masih belum adanya keseragaman persepsi masing-masing Tim
Penilai.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
36
CONTOH
:
POSISI KELAS JABATAN (GRADING)
(di BPPT) kaitannya dengan Remunerasi/ Tunjangan
Kinerja
STRUKTURAL
JABATAN
FUNGSIONAL
KELAS
JABATAN
KELAS
SETAMA
16
FUNG AHLI UTAMA
13
DEPUTI
16
FUNG AHLI MADYA
11
INSPEKTUR /BE
15
FUNG AHLI MUDA
9
PUSAT/BIRO/B2/DIREKTUR/ UPT
(Es. II)
15
FUNG AHLI PERTAMA
8
UPT/BALAI (SATKER, Es.III)
13
FUNG TRAMPIL PENYELIA
8
FUNG TRAMPIL LANJUTAN
7
FUNG TRAMPIL PELAKSANA
6
FUNG TRAMPIL PEMULA
5
BAGIAN/BIDANG/BALAI (dibawah
UPT Es. II)
10/11/12
Sub. Bag TU (Balai-Satker)
9
Sub. Bag/Sub. Bid/Seksi
8
FUNG UMUM IV
7
FUNG UMUM III
5
FUNG UMUM II
3
FUNG UMUM I
3
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
37
KELAS
NO JABATAN
TUNJANGAN KINERJA
PER KELAS JABATAN
JENJANG
JABATAN
BESARNYA
TUNJANGAN
3
Rp 19.360.000,00
4
5
2
2
Kepala
BPPT
16
3
15
Rp 10.315.000,00
4
14
Rp 7.529.000,00
5
13
Rp 6.023.000,00
6
12
Rp 4.819.000,00
7
11
8
9
1
1
Rp 14.131.000,00
Perekayasa
Utama
Rp. 1.400.000
Rp 3.855.000,00
Perekayasa Madya
Rp. 1.200.000
10
9
Rp 3.352.000,00
Rp 2.915.000,00
Perekayasa Madya
Rp. 750.000
10
8
Rp 2.535.000,00
11
12
13
14
15
16
17
7
6
5
4
3
2
1
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
2.304.000,00
2.095.000,00
1.904.000,00
1.814.000,00
1.727.000,00
1.645.000,00
1.563.000,00
Perekayasa
Rp. 325.000 /
Pertama/
Penyelia
Rp. 450.000
Pelaksana Lanjutan Rp. 300.000
Pelaksana
Rp. 250.000
Pemula
Rp. 220.000
38
Profesi
• Jabatan atau pekerjaan yang menuntut
keahlian atau ketrampilan dari pelakunya.
Tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi
karena memerlukan diklat khusus untuk itu.
Profesi memiliki mekanisme serta aturan.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
40
Profesional
• Untuk sukses dalam bekerja, seseorang harus
bersikap profesional. Ahli pada bidangnya dan
tidak pernah berhenti menekuni keahlian yang
dimilikinya serta selalu inovatif untuk tetap
menjadi terbaik di bidangnya. (Kompetitif)
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
41
Profesionalisme
• Profesionalisme merupakan komitmen atau sikap mental
.“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu kepada
sikap mental dalam bentuk komitmen untuk senantiasa
mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya.
Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki
profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut
terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan
ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sember daya, serta
sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua
bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan
perpaduan antara kompetensi dan karakter yang
menunjukkan adanya tanggung jawab moral.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
42
Profesionalisasi
• Proses menuju perwujudan dan
peningkatan profesi sesuai standar yang
membuat seseorang menjadi profesional.
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
43
Kenapa profesionalisme
• Karena merupakan aspek penting dalam
peningkatan integritas SDM
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
44
TRANSFORMASI BIROKRASI &
PENGELOLAAN SDM APARATUR
2025
2018
2013
DYNAMIC
GOVERNANCE
PENGEMBANGAN
PERFORMANCE BASED
POTENSI HUMAN
BUREAUCRACY
CAPITAL
MANAJEMEN
SDM
RULE BASED
BUREAUCRACY
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI
(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )
1
PENATAAN STRUKTUR BIROKRASI
2
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
3
SISTEM SELEKSI CPNS & PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
4
PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS
5
PENGEMBANGAN SISTEM ELEKTRONIK PEMERINTAH
6
PENYEDERHANAAN PERIZINAN USAHA
77
PENINGKATAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS APARATUR
8
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
99
PENINGKATAN EFISIENSI BELANJA APARATUR
Program Percepatan Reformasi
Birokrasi
RENCANA AKSI
a. Penetapan standar kompetensi jabatan
b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis
kompetensi (Diklat)
PROGRAM
c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis
kompetensi
d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai
Negeri
Profesionalisasi
PNS
e. Sertifikasi kompetensi profesi
f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secara
perodik
g. Pengukuran Kinerja Individu
h. Penguatan Jabatan Fungsional
Identifikasi jabatan
fungsional
Identifikasi jabatan fungsional
Identifikasi output jabatan
fungsional
Penyusunan standar
kompetensi
Pengelolaan kinerja jabatan
Pengelolaan kinerja jabatan
fungsional
fungsional
Penyesuaian tunjangan jabatan
fungsional
DIISI TNI
DAN POLRI
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN ASN
Jabatan
Administrasi
Jabatan Administrator
(setara eselon III)
memimpin pelaksanaan
kegiatan pelayanan publik
serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jabatan Pengawas
(setara eselon IV)
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan yang
dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana
(setara Eselon V atau JF
Umum) melaksanakan
kegiatan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jabatan
Fungsional
Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda; dan
d) ahli pertama.
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
• Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I);
• Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan
• Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).
Jabatan ASN
tertentu
Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil; dan
d) pemula
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL
80
70
60
50
40
30
20
10
0
70,13
63,16
Pusat
Daerah
Sumber data: BKN, 2013
20,57 22,25
8,78
6,21 4,75
1,29 0,24
I
II
ESELON
I
II
III
IV
V
2,63
III
PUSAT
DAERAH
629
34
3.031
13.194
10.049
61.810
30.850
19.4782
4.288
7.297
TOTAL
IV
TUNJANGAN
(milyar
rupiah/BLN)
3,6
52,7
90,5
121,8
4,1
272,7
V
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL
80
76,44
60
%
43,97
Pusat
Daerah
Sumber data: BKN, 2013
46,99
40
20
9,27
0
Guru
Lainnya
1,28 1,37
Medis
7,27
12,56
0,48 0,35
Paramedis
Tidak ada
Persentasi Jabatan Fungsional terhadap Jumlah Pegawai
• Pusat 35,3%
• Daerah 53,4% (dominasi fungsional umum)
J ABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
43
INSTANSI
PEMBINA JF T
JABATAN
FUNGSIONAL
TERAMPIL
AHLI
2012
110
2013
124
ESTIMASI 2014
2014 +
POTENSI
106
2014: 5 JFT BARU = 129
+
134
240
KONDISI JABATAN FUNGSIONAL SAAT INI
1
Jumlah JF yg sudah ditetapkan 129
2
Kelemahan dalam pengaturan
JF terampil dan ahli digabung
• BUP dan tunjangan disamakan
• Pembebanan keuangan negara yg tidak
tepat sasaran
kegiatan berdasarkan proses dan
produk/output tidak terdefinisi
A.K yg dikumpulkan tidak mencerminkan
prestasi kerja JF
Belum terdefinisinya standar
kompetensi jabatan
• Pengembangan kompetensi JF tidak
optimal
• diklat JF belum dapat didesain secara
optimal
Persyaratan pengangkatan dalam JF
tidak berdasarkan uji kompetensi
JF menjadi jabatan alternatif (tempat
penampungan)
KONDISI JABATAN FUNGSIONAL KEDEPAN
1
Pemisahan JF Ahli dan JF Terampil secara bertahap
• Sesuai dengan standar jabatan internasional
• Jumlah JF dari 129 menjadi 240
2
Potensi Usulan JF baru pada 76 K/L : 152 JF terampil dan ahli
3
Penyempurnaan dalam pengaturan
kegiatan tidak berdasarkan proses
tetapi berdasarkan produk/output akhir
Menyusun standar kompetensi JF
Persyaratan pengangkatan dalam JF
berdasarkan uji kompetensi
Mengharuskan instansi pembina JF
untuk melakukan pengelolaan JF secara
profesional
Prestasi kerja JF lebih terukur
• Pengelolaan kompetensi JF dapat
berjalan secara efektif
• Terwujudnya kelas jabatan
• diklat JF dapat direncanakan berdasarkan
training need assessment (TNA)
• Peningkatan profesionalisme dapat
dilakukan
• Pengelolaan
JF menjadi pilihan
karier JF dapat
profesionalisme
dilakukan
PROSES USULAN PEMBENTUKAN
JABATAN FUNGSIONAL
INSTANSI
PEMBINA/PEMRA
KARSA
&
INSTANSI
PENGGUNA
TUGAS
INSTANSI
PEMBINA
PERKA BKN TTG
JUKLAK JF
UJI BEBAN
KERJA
USULAN
PEMBENTUKAN
EKSPOSE
NASKAH
AKADEMI
K
PENY. DRAFT
PERMENPAN
RB
PENETAPAN
PERMENPANRB
MENYUSUN DAN
MENETAPKAN
JUKNIS, PEDOMAN
DSB
POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN FUNGSIONAL
ASN
• PROFESIONAL
• PELAYANAN PRIMA,
INOVATIF, KERJASAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
NOMENKLATUR JABATAN
TUGAS POKOK
HASIL KERJA/OUTPUT KEGIATAN
URAIAN KEGIATAN/TUGAS
KOMPETENSI
JENJANG JABATAN
KUALIFIKASI PENDIDIKAN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
DIKLAT
UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
FORMASI JABATAN
TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN
JABATAN FUNGSIONAL ASN
TUGAS
Jabatan
Fungsional
melaksanakan
tugas pelayanan
berdasarkan
profesi jabatan
fungsional
keahlian dan/atau
keterampilan
tertentu
PERAN
KEDUDUKAN
Jabatan
fungsional
Jabatan
fungsional
memiliki peran sebagai
pelaksana tugas di
bidang pelayanan dan
profesi jabatan
fungsional yang
berdasarkan pada
keahlian dan/atau
keterampilan tertentu
berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab
secara langsung pada
pejabat pimpinan tinggi
atau pejabat administrasi
yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas
jabatan fungsional
tertentu
KOMPETENSI & PERSYARATAN JABATAN FUNGSIONAL
KOMPETENSI
Jabatan
Fungsional
Keahlian
Jabatan
Fungsional
Keterampilan
PERSYARATAN
1. Profesional dengan pendidikan minimal
1. memiliki kemampuan
Sarjana (strata –1) atau D.IV;
pengetahuan di bidang tertentu
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan
2. memiliki kemampuan
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
menggunakan metodologi
penelitian,
pengkajian dan
pengembangan,
peningkatan
dan
penerapan konsep dan teori serta
metoda operasional dan penerapan
disiplin
ilmu
pengetahuan
yang
mendasari pelaksanaan tugas dan
fungsi
jabatan
fungsional
yang
bersangkutan;
3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan.
3. memiliki kemampuan berfikir
analitis dan konseptual
4. Memiliki kemampuan untuk
mengembangkan teknik dan
metoda dalam bidang tugas
didasarkan pada keilmuan
1. Teknisi profesional dan/atau penunjang
1. tertentu
memiliki pengetahuan
profesional dengan pendidikan minimal
vokasional/kejuruan
SLTA dan setinggi-tingginya Diploma III
2. mampu melaksanakan kegiatan
(D-3);
teknis vokasional/kejuruan
2. Memiliki
kemampuan
untuk
3. mampu menerapkan prosedur
dan teknik vokasional/ kejuruan
tertentu
melakukan kegiatan teknis operasional;
3. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan
peraturan perundangan.
POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL ASN
PANGKAT
(KELAS JABATAN)
(BAB IX)
BY CAREER
BY CAREER
BY POSITION
21
PIMPINAN TINGGI
20
1.
Utama
19
2.
Madya
18
3.
Pratama
17
16
15
FUNGSIONAL
14
AHLI
13 ADMINISTRASI
Utama, Madya, Muda,
12
Pertama
1.
Administrator
11
2.
Pengawas
10 3.
Pelaksana TERAMPIL
Penyelia, Mahir, Terampil
9
Pemula
8
7
POLA
KARIER JF
1.
2.
3.
4.
TERAMPIL
Penyelia
Mahir
Terampil
Pemula
ADMINISTRASI
1. Administrator
2. Pengawas
3. Pelaksana
(BAB IX)
PIMPINAN TINGGI
1. Utama
2. Madya
3. Pratama
BY CAREER
1.
2.
3.
4.
AHLI
Ahli Utama
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BY POSITION
PANGKAT (KELAS JABATAN)
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SEBAGAI HAK PEJABAT FUNGSIONAL ASN
1. Pendidikan
dan Latihan
3. Kursus
5. Praktik Kerja
Di Instansi Pusat
dan Daerah
selama 1 tahun
2. Seminar
4. Penataran
6. Pertukaran
PNS dan
Swasta
INSTANSI PEMBINA WAJIB MENYUSUN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
1. PENGANGKATAN PERTAMA
PENDIDIKAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA,
2. PENGANGKATAN DR JABATAN LAIN
PENDIDIKAN, PENGALAMAN, DIKLAT, PRESTASI KERJA,
USIA, UJI KOMPETENSI
3. PENYESUAIAN/INPASSING
TELAH DAN MASIH MELAKSANAKAN TUGAS DAN UJI
KOMPETENSI
KEBIJAKAN PENGANGKATAN
DALAM
JABATAN
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN
FUNGSIONAL
STRUKTURAL
FUNGSIONAL
TERTENTU
FUNGSIONAL
UMUM
MANDIRI TEKNIS
SUBSTANTIF
STAF
PP 16/1994 jo PP
40/2010
Keppres 87/1999
PENGEMBANGAN
FUNGSIONAL
MANAJERIAL
FASILITATIF
PP 100/2000
PP 13/2002
PP 41/2007
PENYEDERHANAAN
STRUKTURAL
PNS PROFESIONAL
PENILAIAN PRESTASI KERJA
ANGKA
KREDIT
Vs
PP 46/2011
Penilaian kinerja pejabat
fungsional dilakukan
berdasarkan:
1.Pada tingkat individu yang
merupakan jabaran dari
rencana kinerja unit atau
organisasi.
2.Target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai, serta
perilaku pejabat fungsional.
PERAN INSTANSI PEMBINA DAN
INSTANSI PENGGUNA
Instansi Pembina (Pembinaan )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
menyusun pedoman formasi;
menetapkan standar kompetensi;
mengusulkan tunjangan jabatan;
melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya;
menyusun kurikulum diklat fungsional/teknis
fungsional;
g. memfasilitasi diklat fungsional/teknis fungsional;
h. mengembangkan sistem informasi jabatan;
i. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional;
j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi;
k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika
profesi dan kode etik jabatan;
l. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;
m.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan
n. melakukan monev Jabatan Fungsional;
PNS PROFESIONAL
Instansi Pengguna
a. menyusun formasi
jabatan untuk setiap
jenjang
b. melaksanakan
pengangkatan,
pemindahan, pembebasan
sementara, pemberhentian
dari dan dalam jabatan
fungsional
c. penyelenggaraan pembinaan.
− memfasilitasi pelaksanaan
tugas
− melakukan penilaian
prestasi kerja.
− menyusun Manajemen
Diklat
d. berkoordinasi dengan instansi
pembina Jabfung
CONTOH KEBUTUHAN JFT
NO
JABATAN FUNGSIONAL
PERKIRAAN JML JF
SAAT INI
ESTIMASI
KEBUTUHAN SCR
NASIONAL
1
SURVEYOR PEMETAAN
Ah: 5, Tr: 14
22.673
2
PENGAWAS PERIKANAN
Ah: 17, Tr:7
2.158
4
PENGAWAS MUTU HASIL
PERTANIAN
Ah: 373, Tr: 140
3.870
5
POLISI KEHUTANAN
Ah: 333, Tr: 3790
18.581
6
PEREKAYASA
3884
7.650
7
PENGAWAS FARMASI DAN
MAKANAN
Ah: 315, Tr: 302
17.521
8
PERANCANG PERUNDANG
UNDANGAN
358
5.035
9
PENGANTAR KERJA
Ah: 228, Tr: 165
5.832
10
PENERJEMAH
140
1.379
untuk peningkatan profesionalisme SDM
Aparatur melalui Pengembangan Jabatan
Fungsional
SURATNO - PUSBINDIKLAT - BPPT
67
Nama Jabatan Fungsional
nama jabatan fungsional tidak
lagi menggunakan nomenklatur
dengan angka kredit, karena
dengan
menyesuaikan
pengaturan yang penilaiannya
pada prestasi kerja bukan dengan
angka kredit tapi dengan sasaran
kerja pegawai dan prilaku kerja
pejabat fungsional yang dicapai
berdasarkan kontrak kinerja
BEBERAPA REALITA DALAM PENGELOLAAN JABATAN
FUNGSIONAL SELAMA INI
•Kinerja jabatan fungsional belum linier dengan
kinerja organisasi.
•Kinerja pejabat fungsional digambarkan dengan
angka kredit yang secara nyata tidak dapat
memberikan
gambaran
tentang
kinerja
sesungguhnya dari pejabat fungsional
• Kenaikan level jabatan belum sepenuhnya
mencerminkan kenaikan level kompetensi
•Keberadaan
jabatan
fungsional
lebih
banyak memberikan
keuntungan
kepada
pemangku jabatannya ketimbang kepada
organisasi
PEMBENTUKAN JABATAN
FUNGSIONAL
• Menyediakan salah satu sarana pembinaan karier
kepada Pegawai Negeri Sipil
• Untuk meningkatkan kompetensi dan
profesionalitas Pegawai Negeri Sipil
• Meningkatkan kinerja unit atau organisasi
POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN
FUNGSIONAL
SISTEMATIKA
 BAB I

BAB II
PENGATURAN
 KETENTUAN UMUM
 RUMPUN
JABATAN
KEDUDUKAN
FUNGSIONAL

BAB III
DAN
JABATAN
 INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS
INSTANSI PEMBINA

BAB IV
 KATEGORI,
JENJANG JABATAN
DAN
KELAS
JABATAN
FUNGSIONAL
KONSEP JENJANG DAN KELAS JABATAN
KELAS
21
20
19
18
KEAHLIAN
17
1. AHLI UTAMA
2. AHLI MADYA
3. AHLI MUDA
4. AHLI PERTAMA
16
15
14
13
12
Alt 2: Kelas 8-15
KETRAMPILAN
1.
2.
3.
4.
PENYELIA
MAHIR
TERAMPIL
PEMULA
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Alt 1: Kelas 8-17
SISTEMATIKA
PENGATURAN
 BAB V
 TUGAS POKOK, HASIL KERJA
DAN
URAIAN
KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL




Tugas pokok jabatan hanya untuk 1 jenis
jabatan fungsional
Setiap jabatan harus menghasilkan
output/hasil kerja jabatan fungsional
Hasil kerja sebagai kontrak kinerja
jabatan fungsional yang harus dicapai
dalam 1 tahun
Uraian kegiatan adalah aktivitas untuk
menghasilkan hasil kerja/output
POKOK-POKOK DAN SISTEMATIKA JABATAN
FUNGSIONAL (3)
SISTEMATIKA

BAB VI
PENGATURAN
 PENILAIAN
PRESTASI
JABATAN FUNGSIONAL
KERJA
Penilaian kinerja pejabat fungsional
dilakukan berdasarkan :
1. perencanaan kinerja pada tingkat
individu yang merupakan jabaran dari
rencana kinerja unit atau organisasi,
2. memperhatikan target, capaian, hasil,
dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku pejabat fungsional.
3. Jadi penilaiannnya SKP + Prilaku Kerja
SISTEMATIKA

BAB VII
PENGATURAN
 TIM PENILAI PRESTASI KERJA
JABATAN FUNGSIONAL
 Penilaian
Prestasi Kerja Pejabat
Fungsional dilakukan oleh Tim Penilai
Kinerja Instansi
 Untuk menjamin obyektivitas dalam
penilaian prestasi kerja Pejabat
Fungsional, perlu dibantu oleh Tim
Penilai Pejabat Fungsional yag memiliki
kompetensi di bidang fungsi tersebut
 BAB VIII
 KOMPETENSI
JABATAN
FUNGSIONAL (kompetensi yang
dibutuhkan
pada
setiap
level/jenjang jabatan)

BAB IX
 PENGANGKATAN

BAB X
 PENGEMBANGAN
DALAM
JABATAN
(persyaratan
pengangkatan
pertama
dan
perpindahan dr jabatan lain
harus memperhatikan syarat
adm dan kompetensi
KOMPETENSI
DAN UJI KOMPETENSI PEJABAT
FUNGSIONAL (perlu dilakukan
pengelolaan kompetensi jabatan
fungsional)
 BAB XI
 FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
(anjab,
abk dan indikator
formasi)

BAB XII
 PEMBEBASAN

BAB XIII
 PENYESUAIAN/INPASSING (JIKA JF
SEMENTARA,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
(memperhatikan PUU)
BARU/PERUBAHAN LAIN)
(Perlu dilakukan uji kompetensi
untuk menjamin bahwa pejabat yg
diangkat kompeten di bidangnya)
SISTEMATIKA
 BAB XV

BAB XVI
CATATAN
PENGATURAN
 KETENTUAN LAIN-LAIN
 KETENTUAN PENUTUP
 BEBERAPA KETENTUAN DAPAT
DITAMBAHKAN
DENGAN
PENGATURAN
LAIN
SESUAI
DENGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PENGUKURAN BEBAN KERJA KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL APARATUR SIPIL NEGARA
1. NAMA
PENDIDIKAN
2. NIP.
JABATAN
3. PANGKAT/GOL. RUANG
UNIT KERJA
PERIODE
JANUARI………….S.D…………….DESEMBER……………
NO TUGAS
POKOK
1
2
HASIL
KODE
KERJA/OUTPUT
3
4
URAIAN
KEGIATAN
5
JUMLAH
VOLUME
HASIL
KEGIATAN
6
WAKTU
WAKTU
JUMLAH
PELAKSANAAN PER RATA-RATA WAKTU
SATUAN KEGIATAN
SELURUH
NYA
MINIMAL MAKSIMAL
7
8
9
10
MATRIKS BUTIR-BUTIR KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL ……………………………
NO TUGAS
HASIL
KODE
URAIAN
BOBOT FAKTOR
PELAKSANA
POKOK KERJA/ KEGIATAN KEGIAT RESIKO RESIKO TINGKAT KOMPETENSI BBN TOT PRTM MDA MDY UTM
OUTPUT
AN
INDIVI LINGKU KESULIT
YANG
KRJA
DU NGAN
AN
DIBUTUHKAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1. Instansi Pembina secara bertahap perlu
melakukan
penyempurnaan
dan
mengusulkan konsep perubahan jabatan
fungsional binaannya termasuk memisahkan
jabatan fungsional keterampilan dan
keahlian
2.
langkah penyempurnaan akan
Seba
diterbitkan
Peraturan
MenpanRB
gai
sebagai
langkah penyesuaian yang cukup
mendesak dalam pelaksanaan jabatan
fungsional
3.
Untuk revisi dan usulan baru akan
dilakukan pengaturan sesuai dengan UU
ASN dan RPP Jabatan Fungsional ASN