AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENDIKBUD

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan PANDJI DWI PRASETYO 1

•

SEKILAS FAKTA TENTANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

2

Managing a BIG SIZE

!

Sesitjen’14

3

Syukur

Sesitjen’14

- Penduduk - Pulau - Bahasa Daerah/Etnis - Pelajar/SILN - Sekolah - Aset Kemendikbud - PTN* - PTS* - Mahasiswa PTN* - Mahasiswa PTS* : ± 250 Juta : 17.504

: 746/± 1.300

: ± 40 Juta : ± 275 Ribu : ± 110 T : 93 (3%) : 3.068 (97%) : 907.323 (20%) : 2.2 Juta (80%) - Dosen* - Dosen PTS* - Guru+SILN - Guru Bersertifikasi - Anak-anak PAUD - Lembaga PAUD - Satuan Kerja - PNS/T. Kependidikan : 273.734

: 122.092

: ± 3 Juta : ± 1.5 Juta : ± 11.300 Juta : ± 162 Ribu : 417 : ± 59.000

*Sumber Kompas, Selasa 21 Januari 2014

4

Sesitjen’14 4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan AKSES MUTU & RELEVANSI

Tantangan • • • •

Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi,geografis Daya tampung merata .....

• • • •

Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap Disparitas mutu & distribusi guru Pendidikan karakter belum memadai Adanya kesenjangan pendidikan dengan dunia

•

kerja .......

Arah Kebijakan Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan Meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan

PELESTARIAN & PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

• • • •

Konservasi produk budaya masih terbatas Diplomasi budaya belum efektif dimanfaatkan Regulasi bidang kebudayaan masih terbatas .......

TATA KELOLA

• • • • •

Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel ........

Menuntaskan konservasi, pengembangan, diplomasi, dan promosi kebudayaan Memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel 5

Sesitjen’14

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendikbud

1. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal; 2. Pelaksanaan kebijakan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kegiatan pemeriksaan, memberikan peringatan dini, memberikan jaminan kualitas atas pelaksanaan tata kelola, memberikan masukan dan koreksi kegiatan yang berpotensi menyimpang sebagai upaya pencegahan melalui

pendampingan penyusunan manajemen risiko dan audit berbasis risiko

, serta melakukan audit investigasi atas dugaan KKN dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya; 3. Perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); 4. Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi; 5. Peningkatan kompetensi SDM Inspektorat Jenderal dan pemberdayaan Satuan Pengawasan Intern di Satuan Kerja; 6. Pelaksanaan Tata Kelola Kemendikbud Menuju Pemerintahan yang Baik.

6

Mengawal Efektifitas Implementasi Kebijakan

Sesitjen’14

Kemendikbud

1. Dana Dekonsentrasi; 2. Pengelolaan dana rehab APBN+P (Bansos); 3. Bantuan Sosial (Subsidi Siswa Miskin/Bidik Misi); 4. Pendidikan Menengah Universal 12 Tahun; 5. UN (pencetakan, pendistribusian,pelaksanaan, pemindaian dan pertanggungjawaban keuangan); 6. Implementasi Kurikulum 2013; 7. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); 8. Pengelolaan/Penertiban Barang Milik Negara; 9. Pengadaan Barang / Jasa; 10. Rekening, BOPTN.

7

Sesitjen’14

Outcome Inspektorat Jenderal

Opini LK WTP •Inmendiknas 1/2011 •Pendampingan •Reviu LK,SAKIP,LAKIP •Penertiban BMN •Supervisi SPI •Monev Tinjut LHP •Penelitian dan Reviu RKA-K/L Pendidikan Anti Korupsi •Zona Integritas & WBK •Program Pengendali Gratifikasi (PPG & UPG) •Pendidikan Anti Korupsi (PAK) •PRIMA (Program Revita lisasi Integritas Moral Aparatur) •LHKPN •Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) •Pakta Integritas Sinergitas Pengawasan • Kebijakan Pengawasan • SPI Unitama, PT, UPT • BPKP • Inspektorat Daerah • KPK • PPATK • K/L Terkait 8

4 Kriteria Dalam Penentuan Opini WTP (Unqualified Opinion)

1. Kesesuaian dengan Pemerintahan (SAP) Standar Akuntansi 2. Efektivitas Pengendalian Interen 3. Kapatuhan terhadap ketentuan perundang undangan 4. Pengungkapan yang memadai dalam CaLK

Sesitjen’14

9

Perkembangan Capaian Kualitas Laporan Keuangan Sesitjen’14 Kemendikbud 2005-2012 TAHUN ANGGARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Opini BPK Disclaimer Disclaimer Disclaimer

• • • Laporan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, Blockgrant, & Tugas Pembantuan Kompetensi Keuangan & BMN Pengelola Inventarisasi BMN Belum Sesuai dengan SA-BMN Neraca Aset Pada LK Belum Mencerminkan nilai wajar • • • • • Penyusunan LK tidak berjenjang Perbedaan signifikan SAK dan SABMN Satker Dekonsentrasi & TP tidak menyampaikan Laporan Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya CaLK Belum mengungkapkan informasi penting terkait LK

WDP WDP Disclaimer

PNBP dikelola diluar mekanisme

Disclaimer

SPI & Kepatuhan • • • Selisih Nilai Aset Tetap SAK & SIMAK-BMN Penertiban BMN Pengendalian Persediaan SPI (17 Temuan ) & Kepatuhan (29 Temuan)

WDP

• • • Perbedaan signifikan SAK dan SABMN Penyajian hampir seluruh akun neraca tidak dapat diyakini kewajarannya CaLK belum mengungkapkan informasi penting terkait LK SPI & Kepatuhan 10

Sesitjen’14

Target Opini LK Tahun 2013

Target

2013 WTP Kegiatan :

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Peningkatan kapasitas SDM Keu & BMN 3. Peningkatan/penguatan SPIP 4. Peningkatan e-Administrasi (termasuk e-Keuangan) 5. Peningkatan penerapan e-Procurement 6. Percepatan penyelesaian tinjut pemeriksaan BPK-RI, dll

Keterangan :

TMP : Tidak Memberikan Pendapat WDP : Wajar Dengan Pengecualian WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 11

Sesitjen’14

Upaya Itjen Mewujudkan Opini WTP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Monev TL LHP BPK RI, BPKP, & Itjen; Penguatan Sistem Pengendalian Internal ; Pengawasan Dini terhadap Program/Kegiatan dan Anggaran; Meningkatkan Pengawasan dan Reviu thd Satker BLU; Meningkatkan Pengawasan atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dng pendekatan

audit berbasis risiko

; Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan thd satker, khususnya pengelolaan kas, pencatatan, pelaporan piutang dan penatausahaan aset tetap, melalui pendampingan penyusunan manajemen berbasis risiko; Pendampingan Penyusunan LK Seluruh Satker; Review Atas LK, LAKIP/SAKIP Unit Utama dan Kementerian (Satker); • • • • • Meminimalisasi potensi kerugian negara yang mungkin terjadi atas : Pengelolaan dan penertiban BMN, Ex BHMN, BHPT BLU, PTN; Pengelolaan PNBP; Rekening-rekening; PBJ, Barang Persediaan; Pengelolaan dana Hibah dan Kerjasama di PTN.

12

Sesitjen’14

Tujuan dan Lingkup Audit/Pemeriksaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Mereviu sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan; Menguji kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atas transaksi transaksi selama periode yang berlangsung; Memperoleh data dan informasi untuk pengembangan perencanaan pemeriksaan, pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dan penilaian resiko (risk assesment); Melakukan pengujian substantif terbatas atas transaksi penerimaan dan belanja negara serta aset tetap.

Pemantauan proses pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi; Pemahaman atas peraturan intern, tupoksi, program dan kegiatan entitas; Pemahaman siklus bisnis entitas dan analisis risiko; Pemahaman sistem dan prosedur operasional entitas secara manual maupun terkomputerisasi dan analisa kelemahannya; Pengujian subtantif transaksi tahun diperiksa 13

Sesitjen’14

Wilayah Rawan Penyimpangan

Pada umumnya sektor-sektor rawan yang sering menimbulkan penyimpangan dan merugikan negara, antara lain :

1. Pengadaan buku-buku 2. Penyaluran Bansos (SSM, BOPTN, dll) 3. Perbaikan / Rehab Sarpras 4. Harga (nilai mark up) 5. Penetapan pemenang lelang 6. Pembayaran fiktif 7. Pemalsuan dokumen 8. Manipulasi penggunaan barang/dana 9. Manipulasi pembebasan tanah; 10. Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak 11. Penggelapan uang; 12. Manipulasi gaji pegawai; 13. Pungutan tidak sah; 14. Penyalahgunaan biaya perjadin; 15. Penyalahgunaan wewenang; 16. Penerimaan CPNS.

14

Pengadaan Barang/Jasa

1. Perencanaan pengadaan (RAB, dll); 2. Pembentukan panitia lelang; 3. Prakualifikasi perusahaan; 4. Penyusunan dok. lelang; 5. Pengumuman lelang (RUP), SIBAJA, SIRUP; 6. Pengambilan dok. Lelang (LPSE, e-procurement); 7. Penentuan harga perkiraan sendiri; 8. Penjelasan lelang (anwizing); 9. Penawaran harga danpembukaan penawaran; 10. Evaluasi penawaran; 11. Pengumuman calon pemenang; 12. Sanggahan peserta lelang; 13. Penunjukan pemenang lelang; 14. Penandatanganan kontrak perjanjian; 15. Penyerahan barang/jasa kepada user; 16. Denda Keterlambatan.

Sesitjen’14

15

•

Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial

16

Akuntabilitas:

• • • • Padanan kata : Tanggung gugat Asal kata: Accountability Arti: Obligation to Answer = Kewajiban untuk menjawab Akuntabel: Harus sesuai dengan prinsip prinsip dan ketentuan yang berlaku serta mencapai sasaran yang telah ditentukan baik fisik, keuangan, maupun manfaat.

17

• Jadi, pengelolaan hrs akuntabel , dlm rangka memenuhi akuntabilitas 18

REFORMASI BIDANG KEUANGAN

• Mulai tahun 2003 pemerintah telah melakukan reformasi di bidang keuangan yang ditandai dengan berlakunya UU 17/2003 dan UU 1/2004 dengan harapan sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta transparan, dengan keinginan setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

• • • • Menggunakan dana dan daya terbatas Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan Dalam waktu yang sesingkat singkatnya Dapat dipertanggungjawabkan

• • • Harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Memberikan manfaat yang sebesar besarnya Sesuai sasaran yang telah ditetapkan

• • • • TERBUKA ketentuan yang akan dilakukan/diadakan.

Termasuk: mengenai informasi dan Syarat teknis dan administrasi Tata cara evaluasi (kalau ada) Hasil evaluasi Penetapan calon penyedia barang /jasa, jika ada

• • • PENDANAAN PENDIDIKAN (UU no. 20/2003) Pasal 46 ayat (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah , Pemerintah Daerah , dan masyarakat Pasal 48 ayat (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada Prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik.

Pasal 49 ayat (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TRANSPARANSI

• •

PERTANGGUNGJAWABAN Penggunaan dana bantuan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada pemberi bantuan maupun kepada masyarakat . Oleh karena itu, setiap pengeluaran dana bantuan harus memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan Ketua Lembaga sebagai penerima dana bantuan sosial bertanggungjawab penuh atas pengeluaran dana bansos.

Mekanisme pemberian bantuan sosial (secara umum) : > Penyusunan Proposal.

- Calon penerima bantuan harus mengajukan proposal, dibuat/ditandatangani oleh pimpinan lembaga serta harus mendapat rekomendasi dari Dinas/Subdin > Seleksi/penilaian proposal , meliputi : - Administrasi, substansi, dan verifikasi/visitasi lapangan jika diperlukan oleh Tim Penilai.

> Penetapan Lembaga penerima subsidi/Bansos , dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai.

> Penyaluran dana NB: Setiap tahap penilaian proposal hrs dibuat BA Penilaian dan ditandatangani seluruh Tim Penilai.

• •

PENYALURAN DANA :

Setelah SK Penetapan dan MOU/akad kerjasama ditandatangani, diusulkan ke KPPN untuk membayarkan dana ke rekening lembaga penerima subsidi/Bansos Paling lambat Satu minggu setelah menerima dana program kegiatan harus sudah dilaksanakan sesuai jadwal yg disetujui.

HATI2 TERHADAP MARSAL TEMANNYA MARKUS YANG BERGENTAYANGAN ……

PENGGUNAAN DANA:

•    Dana harus digunakan secara: Efisien dan hemat, Terarah sesuai dengan tujuan, Sesuai dengan jumlah dan porsi pemanfatatannya •   Penggunaan dan Pertanggungjawaban dana transparan Setiap pengeluaran/pembelanjaan dicatat sesuai ketentuan Setiap pengeluaran/pembelanjaan hrs dpt dipertanggungjawabkan

1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah 2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.

4. Realisasi pengadaan barang/jasa yang diterima tidak boleh lebih kecil dari uang yang dikeluarkan 5. Seluruh peneriman dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam buku penerimaan dan pengeluaran (BUKU KAS UMUM) 6. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dibukukan atau dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya.

7. Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo yang ada, baik yang ada di Kas maupun yang ada di Bank, kemudian dilaporkan kepada penanggung jawab kegiatan tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota 8. Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi, tidak boleh atau dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan dua garis dan diparaf.

di-tip ex

   Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran Bukti transaksi lainnya Semua dokumen yang ditandatangani ketua lembaga penerima subsidi/Bansos, diketahui dan dicap dengan stempel

1. Memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, konsultan/fasilitator maupun masyarakat.

2. Dipindahbukukan/disimpan di Bank lain dalam jangka waktu lama guna memperoleh bunga.

3. Dipinjamkan kepada siapapun/pihak lain 4. Membayar lembur paniti, bonus, dan kegiatan rutin lainnya 5. Diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya membeli ternak dsb.

Apabila di kemudian hari berdasarkan laporan masyarakat dan/atau hasil monev terdapat penyimpangan penggunaan dana maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk penyelesaian pajak yang terkait dengan penggunaan dana subsidi/Bansos harus memperhatikan: 1. Usahakan untuk berkonsultasi dengan kantor pajak setempat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak.

2. Setiap pembelian barang yang kena pajak, harus disertai dengan tanda bukti yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Pajak yang dipungut oleh bendahara tim pelaksana rehabilitasi dan pembangunan sekolah harus disetor ke Kantor Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• • Dana Bansos berasal dari APBN Dalam penggunaan dana yang bersumber dari APBN terdapat potensi penerimaan pajak, yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan dan atau pemungutan oleh Bendaharawan/pihak yang melakukan pembayaran atau yang menggunalan dana . PPh yang dipotong atau yang dipungut merupakan beban/kewajiban pihak yang menerima pembayaran sehingga mengurangi jumlah pembayaran yang diterima . PPN yang dipungut merupakan beban yang harus ditanggung oleh lembaga penerima Block grant dan menambah jumlah pos pengeluaran (tidak mengurangi jumlah pembayaran yang diterima oleh pemasok

TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968 NO 1 1 2 3 4 URAIAN 2 Penerimaan/pengeluaran uang/surat berharga Catatan dalam Buku buku Kepala/Register Halaman pertama Buku Kas Umum Halaman-halaman Buku Kas Umum Cara mengerjakan yg seharusnya 3 Semuanya penerimaan/pengeluaran hrs dicatat dlm Buku Kas Umum dan dlm Buku Kepala/Register Catatan dlm Buku Kas Umum adalah cataatn yg pertama, setelah itu baru dalam Buku Kepala/Register Pada halaman pertama BKU dicatat jumlah halaman, diberi tanggal dan ditandatangani pemegang kas.

Setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut dan diparaf bendaharawan

1 5 6 7 8 TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968 (lanjutan) 2 Halaman terakhir Buku Kas Umum 3 Pemeriksaan kas oleh atasan langsung atau pemeriksa fungsional dicatat pada halaman terakhir Buku Kas Umum Saat mencatat penerimaan/pengeluaran Penerimaan/pengeluaran dicatat terlebih dahulu, setelah itu baru uangnya diterima/dibayarkan Tempat mencatat penerimaan/pengeluaran Tinta yang dipergunakan Penerimaan dicatat di sebelah kiri, pengeluaran dicatat di sebelah kanan Buku Kas Umum Catatan dalam Buku Kas Umum mempergunakan tinta hitam

1 9 10 11 12 TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968 2 Koreksi atas kesalahan (lanjutan) 3 Angka/huruf yg salah dicoret dgn dua garis lurus dgn rapi shg tulisan yg semula masih dpt dibaca, kemudian diparaf Waktu penutupan Buku Penjumlahan lajur penerimaan dan lajur pengeluaran Hubungan Saldo Buku dengan Saldo Kas Dilakukan sebulan sekali pd akhir bulan/setiap saat bila atasan langsung menganggap perlu (lihat Lampiran: IV a) Pada waktu penutupan buku, penjumlahan pos-pos sebelah penerimaan sama dgn penjumlahan pos-pos sebelah pengeluaran Saldo buku pada saat penutupan sama dengan saldo kas, bila terjadi selisih kurang bendaharawan harus mengganti, bila terjadi selisih lebih harus disetor ke Kantor Kas Negara

1 13 14 15 16 TATA CARA PENYELENGGARAAN BUKU KAS UMUM BERDASARKAN SK. MEN. KEU. NO. 332/M/V/9/1968 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1968 2 Pencatatan selisih kurang atau selisih lebih (lanjutan) 3 Baik selisih kurang maupun selisih lebih harus dicatat dlm Buku Kas Umum Pencatatan Saldo pada awal bulan Uang-uang lain yg disimpan Brandkast Pencatatan uang yg disimpan di Bank Saldo buku waktu penutupan Buku Kas Umum pd akhir bulan merupakan pos pertama Buku Kas Umum pada awal bulan berikutnya Uang-uang lain yg dikuasai Bendaharawan dan disimpan dalam satu penerimaan/pengeluaran harus dicatat dlm Buku Kas Umum Brandkast , Uang yg disimpan di Bank hrs dicatat dlm Buku Kas Umum dan Buku Bank 17 Bank tempat menyimpan uang Uang hrs disimpan di Bank Indonesia, bila tidak ada disimpan di Bank Pemerintah

LANDASAN HUKUM kewajiban pembuatan laporan :

1. UU RI No. 17 Tahun 2003 Ttg Keuangan Negara; 2. Keppres No. 42 Tahun 2002 Ttg Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Bab VII Pasal 57 ayat (1),(2).

3. Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003 Bab III huruf C.

• • • Laporan dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peristiwa yang terjadi.

Isi laporan yang benar akan mendorong mutu penulisan laporan yang baik, artinya kebenaran isi tercakup pada laporan yang memiliki bentuk yang sistematik, penalaran yang jelas dan menggunakan bahasa dengan kritis.

Secara umum laporan dapat dianggap sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan.

• Secara khusus, dalam konteks administrasi, laporan memperoleh pengertian khusus sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organisasi.

• Laporan dana Bansos , dapat berbentuk : a. Laporan pertanggungjawaban keuangan b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Atau gabungan antara keduanya

TEMUAN YANG SERING TERJADI

No.

Permasalahan Penyebab

1 2.

3.

Realisasi Kemajuan Fisik Pembangunan berpotensi mengalami keterlambatan.

Terdapat beberapa item pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa volumenya tidak sinkron antara RAB dengan gambar rencana.

Dana (Block Grant) Bantuan Pengadaan Peralatan Siswa APBN-P Tahun 2012 tidak terlaksana.

Adanya yayasan.

campur tangan pihak Kurangnya tenaga kerja (tukang/buruh) yang dipergunakan.

Kelalaian pihak sekolah/perencana tidak melakukan perhitungan RAB secara cermat.

Perencana pekerjaan kompeten dibidangnya.

tidak Panitia pengadaan dan Panitia penerima tidak difungsikan.

Lanjutan...

No.

Permasalahan Penyebab

6.

7.

8.

Pekerjaan pembangunan Ruang Belajar tidak sempurna, antara lain dinding yang terpasang tidak dilakukan pengacian, kusen tidak dilakukan pengamplasan, langsung dicat Kelebihan penganggaran pekerjaan pondasi dalam Pembangunan Ruang Kelas Baru.

Tim pembangunan kurang melakukan pengawasan Kekurangcermatan Tim Pembangunan dalam menghitung RAB dan lemahnya suprvisi oleh pemberi bantuan.

Realisasi fisik pekerjaan pembangunan Ruang Praktik Siswa tidak sesuai dengan gambar rencana dan RAB.

Pihak pelaksana tidak mematuhi RAB dan gambar rencana yang telah dibuat.

PENDIDIKAN

Rahmatan Lil Alamin

Sesitjen’14

42

Sesitjen’14

PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS  

Perjanjian Kinerja Pakta Integritas

Terima kasih

43