Materi Sesi III : Kegiatan Bimtek Penatausahaan

Transcript Materi Sesi III : Kegiatan Bimtek Penatausahaan

TATA CARA LELANG BARANG MILIK DAERAH (BMD) Disampaikan Pada Acara Bimbingan Teknis Pengelolaan BMD Dilingkungan BPKAD

(Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

oleh : Samsuddin (Kepala KPKNL Pontianak) Pontianak, 23 Februari 2015

Tujuan Bimbingan Teknis Pelelangan BMD

Agar Pengguna Jasa Lelang (Pemohon/Penjual Lelang) khususnya Satuan Kerja di lingkungan BPKAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat lebih memahami atau meningkatkan pengetahuan tentang Prosedur Pelayanan Lelang BMD Yang Dilakukan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak 2

Kementerian Keuangan Organisasi Pelaksana Lelang DJKN Kantor Wilayah

Wilayah Kerja KPKNL Pontianak

KPKNL 1 Kota dan 10 Kab (diluar Singkawang, Sambas & Bengkayang) 3 3

Adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN

Tugas dan Fungsi

: 1. Pengelolaan Kekayaan Negara 2. Pelayanan Penilaian 3 . Pengurusan Piutang Negara 4.

Pelayanan Lelang

DASAR HUKUM LELANG

Peraturan Lelang (

Vendu Reglement

) Stbl. 1908 No.189

Instruksi Lelang (

Vendu Instructie

) Stbl. 1908 No.190

PP No. 1 Tahun 2013 (Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Keuangan) Peraturan Pelaksanaannya: a. PMK No. 93/PMK.06/2010 Sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 (Juklak Lelang) b. PMK No. 174/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.

158/PMK.06/2013 (PL Kelas I) c. PMK No. 175/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.159/PMK.06/2013 (PL Kelas II) d. PMK No. 176/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.160/PMK.06/2013 (Balai Lelang) e. PMK No 45/PMK.06/2013 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait: a. UU Perbendaharaan Negara b. KUH Acara Perdata (HIR dan RBg) dan KUH Acara Pidana c. UU Hak Tanggungan d. UU Fidusia e. UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang f. UU Perbankan, dll.

Peraturan Pelaksanaan Yang Terkait Dengan Lelang

PP No. 1 Tahun 2013 (Jenis dan Tarif PNBP pada Kementerian Keuangan) PMK No. 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

Catatan : Persetujuan S K Penghapusan Lelang Waktu 1 bulan PMK No. 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penghapusan BMN (Mulai berlaku 14 juni 2014) Catatan : Persetujuan Lelang BAST SK Penghapusan 1.

Waktu 2 bulan PMK No. 179/PMK.06/2009 tentang Penilaian BMN PMK No.93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Surat Edaran Dirjen Kekayaan Negara No. SE-04/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN 6

DEFINISI LELANG

  Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang (Pasal 1 VR Jo Pasal 1 angka 1 PMK 106/2013).

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. (Pasal 1a VR Jo Pasal 2 PMK No. 106/2013) 7

FUNGSI LELANG Fungsi Publik Fungsi Privat Fungsi Budgeter 1. Mendukung Law Enforcement di bidang Hukum Hukum Pidana, Hukum Perpajakan, dll., Perdata, yaitu sebagai bagian eksekusi suatu putusan/ termasuk Hak Tanggungan.

2. Mendukung tertib administrasi dan efisiensi dan pengurusan asset yang dimiliki pengelolaan atau dikuasai Negara/mengamankan penjualan dan pemindahtanganan barang yang dimiliki/ dikuasai negara.

Sebagai sarana transaksi Jual Beli barang yang memperlancar barang.

arus lalu lintas perdagangan Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang, PPh dan BPHTB/guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan.

PEJABAT LELANG (Pasal 1 angka 14 PMK No 106/2013 ) Pejabat Lelang ( Vendumeester ) yaitu orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.

  Pejabat Lelang Kelas I yaitu berstatus pegawai DJKN, berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib serta Lelang Noneksekusi Sukarela.

Kelas II (Swasta) yaitu Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela Catatan : Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang.

Unsur-unsur Lelang

1. Penjualan Secara Umum 2. Ada Pengumuman Lelang 3. Dilaksanakan oleh Pejabat Lelang 4. Ada Harga Limit 5. Ada Uang Jaminan - Setor ke Rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, (Kecuali Rp. 20 Juta ke bawah boleh tunai - Besarnya 20 % s.d. 100% dari Harga Limit

1. Lelang Eksekusi

Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen2 lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang undangan JENIS LELANG

Eksekusi PUPN Eksekusi Pengadilan Eksekusi Pajak Eksekusi Harta Pailit Eksekusi Hak Tanggungan Eksekusi Benda Sitaan Eksekusi Barang Rampasan Eksekusi Jaminan Fidusia Eksekusi Bea Cukai Eksekusi Gadai

JENIS LELANG

2. Lelang Non Eksekusi

a. Wajib Adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang • • • •

Termasuk tapi tidak terbatas pada : Lelang Barang Milik Negara/Daerah Lelang Barang Milik BUMN/D Lelang Barang yang menjadi Milik Negara Bea Cukai Lelang Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang tenggelam (BMKT) . Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari Tangan Pertama Catatan : Lelang BMN termasuk Lelang Non Eksekusi Wajib.

JENIS LELANG

b. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela

Termasuk tapi tidak terbatas pada :

•

Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk Persero

•

Lelang Harta Milik Bank dalam likuidasi (Kecuali ditentukan lain oleh perturan perundang-undangan

•

Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing

•

Lelang Barang Milik Swasta

131 13

DOKUMEN PERSYARATAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BMN/BMD

1. Salinan/Fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang; 2. Salinan/Fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan lelang;dan 3. Asli dan/atau Fotokopi bukti kepemilikan/hak, apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan,atau apabila bukti Kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya. (Contoh BPKB Kendaraan hilang) 4. Daftar Barang yang akan di lelang.

5. Surat Keputusan/Surat Tugas Penunjukan Pejabat Penjual 6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan untuk Objek Tanah 7. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/Penyetoan hasil bersih lelang berupa : Nomor Rekening Pemohon/Penjual Lelang,apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang.

8. Nilai Limit (apabila tidak dicantumkan dalam SK/Persetujuan Penjualan BMD) 9. Pengumuman Lelang 14

15 CARA PENAWARAN LELANG

1. a.

LISAN

semakin meningkat semakin menurun 2. Penawaran

TERTULIS

dilaksanakan dengan menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup.

TERTULIS DILANJUTKAN DENGAN LISAN

, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.

VIA EMAIL (Lelang Internet)

17 PENGUMUMAN LELANG BMN/BMD

1.Media : Surat Kabar Harian, kecuali nilai limit paling banyak Rp. 30 juta (tigapuluh juta rupiah) dapat ditempel pada Papan Pengumuman Selebaran; 2. Waktu 1x pengumuman, dengan jarak waktu - Barang Tidak Bergerak minimal 7 hari sebelum lelang - Barang Bergerak minimal 5 hari sebelum Lelang 3.Isi Pengumuman - Identitas Penjual - Waktu Lelang (Hari, Tgl dan Jam) - Tempat Lelang - Jenis dan Jumlah Barang - Lokasi - Waktu dan Tempat melihat objek lelang - Uang Jaminan (minimal 20% dan maksimal 100% dari nilai limit) - Nilai Limit - Cara Penawaran Lelang - Jangka Waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli (maksimal 5 hari kerja) - Pengumuman dan pelaksanaan lelang harus hari kerja

BEA LELANG NON EKSEKUSI WAJIB 18

Barang Tidak Bergerak Penjual Pembeli 0% 1,5 % 2.

Barang Bergerak Penjual Pembeli 0% 2 %

19 NILAI LIMIT

1. Fungsi Patokan Harga Terendah 2. Tanggung Jawab Penjual/Pemohon Lelang DJKN (KPKNL) 3. Wewenang Penilai Independen Lembaga Appraisal Penaksir/Tim Penaksir Dari Satker Dasar metode yang dapat dipertanggungjawabkan contoh : Kendaraan Bermotor (sumber data Dishub) Bongkaran Bangunan (sumber data Dinas PU) 4. Sifat Tidak Rahasia 5. Dicantumkan Dalam Pengumuman Lelang

20 RISALAH LELANG ?

Yaitu berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan

akta otentik

dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.

Salinan dari Risalah Lelang diberikan kepada Penjual/Pemohon Lelang dan Pembeli

 

FUNGSI RISALAH LELANG ?

Bagi Kantor Pertanahan, sebagai dasar peralihan hak atas tanah.

Bagi Bendaharawan Barang, sebagai dasar penghapusan atas barang yang di lelang dari daftar barang inventaris Bagi Kreditur, sebagai dasar untuk meroya Hak Tanggungan

 

Bagi Penjual/Pemohon Lelang, sebagai bukti telah penjualan sesuai prosedur lelang melakukan

 

Bagi Pembeli Lelang, sebagai Akta Jual Beli dapat dijadikan sebagai dasar untuk balik nama Bagi Administrasi Lelang, sebagai pertanggungjawaban dan pelaporan atas Pelaksanaan Lelang

Prosedur Lelang

1a 1b

PEMOHON LELANG

Balai Lelang KPKNL 1.

Persiapan Lelang;

2. Pelaksanaan Lelang;

3. Pasca lelang

3a 3b

PESERTA LELANG

1 d

PENGUMUMAN LELANG KAS NEGARA BANK/ BENDAHARA/PL 22

Penjelasan Prosedur Lelang 23

1 Persiapan Lelang a. Penjual mengajukan permohonan lelang.

b.Kepala KPKNL menetapkan Jadwal Lelang.

c. Pengumuman Lelang oleh Penjual.

d. Peserta/Peminat Lelang menyetorkan uang jaminan.

2 Pelaksanaan lelang Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang, Penawar yang tertinggi disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli.

3. Purna lelang a. Pemenang Lelang wajib membayar Harga Lelang, Bea Lelang dan kewajiban lain b. KPKNL menyerahkan Kutipan Risalah Lelang c. KPKNL menyetor hasil bersih lelang kepada Pemohon Lelang dan menyetor Bea Lelang ke kas negara.

24 Standar Operating Prosedur (SOP) Pelayanan Lelang

1 2 3 4 5 Permohonan Lelang Lengkap Penetapan Jadwal lelang Pengumuman Lelang ( 5 atau 7 hari) 2 (dua) hari Pelaksanaan Lelang 1 hari Pemberian Kutipan Risalah Lelang (Pembeli) 1 hari, sejak permohonan lengkap 6.

Pengembalian Uang Jaminan kepada Penyetor 1 hari sejak permohonan lengkap

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KEHADIRANNYA

SAMPAI JUMPA DILAIN WAKTU DAN KESEMPATAN