DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

DAERAH PABEAN KETENTUAN UMUM BARANG YANG DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN DIPERLAKUKAN SEBAGAI IMPOR DAN TERUTANG BEA MASUK FUNGSI DIJBC :  REVENUE COLLECTOR  TRADE FACILITATION  INDUSTRIAL ASSISTANCE  COMMUNITY PROTECTION KEPABEANAN ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENGAWASAN ATAS L;ALU LINTAS BARANG YANG MASUK ATAU KELUAR DAERAH PABEAN SERTA PEMUNGUTAN BEA MASUK DAN BEA KELUAR 2

DASAR HUKUM

UU NO. 10/1996 jo UU NO. 17/2006 Pasal 25 ayat 1 huruf (d)

PMK NO. 70/PMK.04/2012

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN PER BADAN/LEMBAGA/YAYASAN 3

SUBJEK FASILITAS

• •

SYARAT :

• BERBADAN HUKUM DAN BERKEDUDUKAN DI DALAM WILAYAH NKRI, PENDIRIAN DENGAN AKTA NOTARIS, DAN BERSIFAT NON PROFIT 4

OBJEK FASILITAS 1. BARANG UTK MENDIRIKAN/ MEMPERBAIKI BANGUNAN IBADAH, RUMAH SAKIT, POLIKLINIK DAN / ATAU SEKOLAH, SERTA BARANG YANG AKAN MERUPAKAN INVENTARIS TETAPNYA; 2. MOBIL KLINIK, SARANA PENGANGKUT ORANG SAKIT, SARANA PENGANGKUT UNTUK PERPUSTAKAAN KELILING ATAU SEJENISNYA, ATAU SARANA PENGANGKUT PETUGAS KESEHATAN; 3. BARANG YANG DIPERLUKAN UTK PEMAKAIAN TETAP OLEH PERKUMPULAN & BADAN2 UTK TUJUAN KEBUDAYAAN; 4. BARANG YANG DIPERLUKAN UTK IBADAH UNTUK UMUM SEPERTI TIKAR SEMBAHYANG, PERMADANI, ATAU PIALA PIALA UNTUK PERJAMUAN SUCI, SERTA BARANG HADIAH DALAM RANGKA PERAYAAN HARI BESAR KEAGAMAAN; 5

OBJEK FASILITAS #2 5. PERALATAN OPERASI ATAU PERKAKAS PENGOBATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK BADAN-BADAN SOSIAL; 6. MAKANAN, OBAT-OBATAN DAN / ATAU PAKAIAN UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT YG MEMERLUKAN; DAN/ATAU 7. BARANG LEMBAGA PERALATAN PENGAJARAN BELAJAR DENGAN MENGAJAR MAKSUD MENINGKATKAN KECERDASAN MASYARAKAT UNTUK UNTUK 6

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

DIREKTUR JENDERAL ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK 7

SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

BADAN/LEMBAGA/ YAYASAN SOSIAL PERMOHONAN INSTANSI TERKAIT (KEMSOS, BNPB, KEMENDAG, KEMEN LAIN) REKOMENDASI DJBC/ DIT. FASILITAS KEPABEANAN PERMOHONAN KANTOR PABEAN KEPUTUSAN PEMBEBASAN PERMOHONAN + REKOMENDASI + RINCIAN JML, JNS BRG PERKIRAAN NP PIB PIB UTK PENYELESAIAN ADM 8

ALUR PROSES PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK

PERMOHONAN DAN LAMPIRANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DJBC PENELITIAN DOKUMEN LENGKAP?

YES NO SURAT PENGEMBALIAN UTK KELENGKAPAN DATA/DOKUMEN MEMENUHI KETENTUAN SURAT PENOLAKAN KMK PEMBEBASAN BM PER BADAN/ LEMBAGA/ YAYASAN 9

PENGAWASAN 1. TERHADAP BARANG IMPOR KIRIMAN HADIAH / HIBAH YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, DILAKUKAN PEMERIKSAAN PABEAN MELIPUTI PENELITIAN DOKUMEN DAN/ ATAU PEMERIKSAAN FISIK; 2. APABILA PENERIMA FASILITAS TIDAK MEMENUHI KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH/ HIBAH WAJIB MEMBAYAR BEA MASUK DAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU 10

• • • • • • Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2012, maka : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 jo.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2006 jo; Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006 jo; Nomor 64/PMK.04/2007 jo; Nomor 177/PMK.04/2009 jo; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2011 DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

11

12