Transcript pajak ibbi bea materai

BEA MATERAI
PENGERTIAN ;

Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti

Benda Meterai adalah meterai tempel dan kertas meterai yang

Pemeteraian Kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai

Tanda Tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya
dan maksud tentang : perbuatan, - keadaan/ kenyataan bagi
seseorang dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan.
dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen
yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.
dipergunakan, termasuk : parap, teraan/ cap tanda tangan/ cap
parap, teraan cap nama/ tanda lainnya sebagai pengganti tanda
tangan
BEA MATERAI
Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 1985
PAJAK ATAS DOKUMEN YANG DIPAKAI
OLEH MASYARAKAT DALAM LALU LINTAS
HUKUM SEPERTI DIMAKSUD DALAM
PASAL 1 AYAT (2) HURUF A
UU No. 13 Tahun 1985 jo. PASAL 1
PP No. 24 Tahun 2000
DASAR HUKUM BEA MATERAI
Undang undang
•UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai
Peraturan Pemerintah
•PP No. 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Materai
Keputusan Mentri Keuangan
•KMK RI No. 133/KMK.04/2000, Tentang pelaksanaan PP No. 24
Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai.
•KMK RI No. 104/KMK.04/1986, Tentang Pelunasan Bea Materai
Dengan Menggunakan cara lain.
Surat Edaran Dirjen Pajak
•SE-38/PJ1994 Tentang penggunaan Kertas Bermaterai
Dan kertas biasa Bermaterai Tempel
•SE-29/PJ.53/1995 Tentang pelaksanaan perubahan
Tarif Bea Materai
•SE-44/PJ.53/1995 Tentang cara Pemateraian kemudian
Tanpa sanksi dalam masa Transisi
OBJEK, TARIF, DAN YANG TERUTANG BEA METERAI
Pasal 2 UU No. 13 Tahun 1985 jo. PP No.24 Tahun 2000
Surat perjanjian dan surat-surat lainnya
( a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)
yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan
sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan/ keadaan yang bersifat perdata.
Akta-akta yang
dibuat PPAT termasuk
rangkap-rangkapnya
Rp.6.000,-
Akta-akta Notaris
termasuk salinannya
Rp.6.000,-
Rp.6.000,-
Lanjutan1,…..Obyek,
Tarif
Rp.6.000,-
Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.
Yang
menyebutkan
penerimaan
uang;
Yang menyatakan
pembukuan uang
atau penyimpanan
uang dalan rekening
di bank;
Yang berisi
pengakuan
bahwa utang
uang seluruhnya
/sebagian telah
dilunasi/
diperhitungkan.
Yang berisi
pemberitahuan
saldo rekening
di bank;
Lanjutan2,…..Obyek, Tarif
Surat yang memuat jumlah
uang dengan Harga Nominal
lebih dari Rp. 250.000,- tetapi
tidaklebih dari Rp.1.000.000,-
Tdk terutang
Rp.3.000,-
Surat yang memuat jumlah
uang dengan Nominal
Tidak lebih dari Rp. 250.000,-
Lanjutan3,…..Obyek, Tarif
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya
lebih dari Rp. 1.000.000,-
Rp.6.000,-
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya
lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak
lebih dari Rp. 1.000.000,-
Rp.3.000,-
Tdk terutang
Surat berharga seperti wesel, promes
dan aksep yang harga nominalnya
tidak lebih dari Rp. 250.000,-
Lanjutan4,…..Obyek, Tarif
Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
lebih dari Rp.1.000.000,-
Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
lebih dari Rp.250.000,- tetapi
tidak lebih dari Rp.1.000.000
Tdk terutang
Rp.6.000,-
Rp.3.000,-
 Efek dengan nama dan dalam bentuk
apapun sepanjang harga nominalnya
Tidak lebih dari Rp.250.000,-
Lanjutan5,…..Obyek, Tarif
Surat surat biasa & surat surat kerumahtanggaan
Surat surat yang semula tidak dikenakan bea
materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan
untuk tujuan lain/digunakanoleh orang lain,
& lain dari maksud semula,yang akan digunakan
sebagai alat pembuktiandi muka pengadilan.
Rp.6.000,-
Cek & Bilyet Giro
Tanpa batas pengenaan
Besarnya harga nominal
Berlaku efektif: Per 01 Mei 2000
Rp.3.000,-
BUKAN OBJEK/ TIDAK
DIKENAKAN BEA METERAI
1.
Pasal 4 UU No. 13 Tahun 1985
PP 13/ 22 Sept 1989, PP 7/ 21 April 1995, PP 24/ 20
April 2000
Dokumen yang berupa :
a.
Surat Penyimpanan Barang;
b.
Konosemen;
c.
Surat angkutan penumpang dan barang;
d.
Keterangan pemindahan yang dituliskan diatas
dokumen sebagaimana dimaksud dlm huruf a, b & c;
e.
Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
f.
Surat Pengiriman barang untuk dijual atas
tanggungan pengirim;
g.
Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan
surat-surat sebagaimana dimaksud dalam hurup a
sampai hurup f.
Lanjutan,….bukan
Obyek…
2.
Segala bentuk ijasah
3.
Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan,
dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan
hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk
mendapatkan pembayaran itu.
4.
Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas
pemerintah daerah dan bank.
5.
Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan
lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara,
kas pemerintah daerah dan bank.
6.
Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern
organisasi.
7.
Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang
tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi dan badan badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut.
8.
Surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum
pegadaian.
9.
Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan
nama dan dalam bentuk apapun.
SAAT DAN PIHAK YANG
TERUTANG BEA METERAI
P a sa l 5 da n 6 UU N o . 1 3 Ta hu n 1 9 8 5
1. Saat terutang :

Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, pada saat
dokumen diserahkan

Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak,
pada saat selesainya dokumen dibuat.

Dokumen yang dibuat di luar negeri, pada saat
digunakan di Indonesia.
2. Pihak yang terutang :

Be a Mate rai
Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima
atau pihak yang mendapat manfaat dari
dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan
menentukan lain
CARA PELUNASAN BEA METERAI
Pasal 7 ayat (2) UU No. 13 Tahun 19985
Dengan Benda Meterai
 BIASA
Meterai Tempel
Kertas Meterai oleh Wajib BEA
 PEMETERAIAN BIASA
Dgn cara lain
Ditetapkan MENKEU
 ALAT LAIN (SE-11/PJ.3/1986)
Pencetakan Tanda Lunas
Bea Meterai oleh PERUM PERURI
 MESIN TERAAN METERAI
(KMK No. 104/KMK.04/1986)
Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan
Atau pencetakan TANDA LUNAS BEA METERAI,
BEA METERAI Harus disetor dimuka dgn menggunakan
SSP atau GIR-5
CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN METERAI TEMPEL
Pasal 7 ayat (3) s/d (6) UU No. 13 Tahun 19985
 METERAI TEMPEL direkatkan seluruhnya dng utuh dan
tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan BEA METERAI.
METERAI TEMPEL direkatkan di tempat dimana tanda tangan
akan dibubuhkan.
Pembubuhan tanda tangan disertai dgn pencantuman tanggal,
bulan, dan tahun dilakukan dgn tinta atau yang sejenis dgn
itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan
sebagian lagi di atas METERAI TEMPEL.
Jika digunakan lebih dari satu METERAI TEMPEL ,
tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua
METERAI TEMPEL dan sebagian di atas kertas.
CARA PELUNASAN METERAI
DENGAN KERTAS METERAI
Pasal 7 UU No. 13 Tahun 1985
Kertas meterai yg sudah digunakan tidak boleh
Digunakan lagi (ayat 7)
Jika isi dokumen yang dikenakan BEA METERAI terlalu
Panjang untuk dimuat seluruhnya di atas KERTAS
METERAI yang digunakan (ayat 8),
MAKA:
Untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan
Kertas tidak bermeterai.
Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan
BEA METERAI tidak dipenuhi, dokumen yang
Bersangkutan dianggap TIDAK BERMETERAI
(ayat 9)
CARA PELUNASAN BEA METERAI
DENGAN MESIN TERAAN METERAI
SE-11/PJ.3/1986
1.
2.
3.
4.
Be a Mate rai
Pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis
kepada direktur PPN dan PTLL atau kepala KPP,
untuk memperoleh izin menggunakan MESIN
TERAAN
MESIN TERAAN yang digunakan adalah MESIN
TERAAN yang tidak dapat melampui jumlah angka
pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran BEA
METERAI.
Perusahaan harus menyetor dimuka BEA METERAI
sebesar Rp. 5.000.000,- sebelum dikeluarkan izin
penggunaan MESIN TERAAN METERAI.
Sebelum MESIN TERAAN digunakan dilakukan
pemasangan segel.
PEMETERAIAN KEMUDIAN
Pasal 10 UU No. 13 Tahun 1985
Dilakukan Terhadap :
Dokumen yang akan digunakan sebagai alat
pembuktian di muka PENGADILAN.
Dokumen yang BEA METERAINYA tidak atau
kurang dilunasi ditambah denda.
Dokumen yang dibuat di LUAR NEGERI dan
digunakan di INDONESIA
DENDA ADMINISTRASI DAN
KEWAJIBAN PEMENUHAN BEA
METERAI
 Dokumen yang terutang Bea Meterai
tetapi Bea Meterainya tidak atau
kurang dilunasi sebagaimana mestinya
dikenakan denda sebesar 200% dari
Bea Meterai yang tidak atau kurang
dibayar.
 Pelunasan Bea Meterai yang terutang
berikut dendanya dengan cara
pemeteraian kemudian.