SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PUSAT DJBC Maret 2014

OUTLINE PRESENTASI

DASAR HUKUM FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005

tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas

PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007

tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi

PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012

tentang Perubahan PMK 154/PMK/2010 tentang Pemungutan pajak penghasilan pasal atau kegiatan usaha di bidang lain 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor

PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013

tentang Perubahan dari Pungutan Bea Masuk Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan

FASILITAS IMPOR OLEH KKPS

Materi Dasar Hukum Keterangan PMK No.

20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas BM Bebas dan PDRI tidak Dipungut Bentuk Fasilitas Subyek Jangka Waktu Fasilitas Jangka Waktu SK Kontraktor yang manandatangani kontrak berdasarkan UU No 8/1971 tentang Pertamina dengan pemerintah Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Dasar Hukum Fasilitas BM Keterangan PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi Bentuk Fasilitas Subyek BM Bebas Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU No 22/2001 tentang Migas Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak Jangka Waktu Fasilitas Jangka Waktu SK 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Dasar Hukum Fasilitas PPh Pasal 22 Bentuk Fasilitas Subyek Tata laksana Keterangan PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang perubahan PMK 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Usaha di bidang lain dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE 32/BC/2010 tanggal 10 Desember 2010

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

Materi Dasar Hukum Fasilitas PPN Keterangan PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk Tidak dipungut PPN dan PPnBM Bentuk Fasilitas Subyek Tata laksana barang untuk kegiatan eksplorasi hulu Minyak dan Gas Bumi Diberikan bersama dengan fasilitas PMK PMK 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari DJBC No.

MEKANISME FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI Indikator Dasar hukum Jenis fasilitas Sebelum UU No 22/2001 MIGAS Setelah UU No 22/2001 PMK No. 20/PMK.010/2005 Bebas BM dan Tidak dipungut PDRI PMK No. 177/PMK.011/2007 PMK No. 70 /PMK.011/2013 Bebas BM *) atau Bebas BM dan tidak dipungut PPN & PPnBM #) Jenis kegiatan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi Eksploitasi *) atau Eksplorasi #) Keterangan: *) & #) = SDA

PENGAJUAN FASILITAS FISKAL

Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan proses fas. pembebasan 1 1a Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan verifikasi dan pendasahan RIB 3 DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan - Terbitkan SK pembebasan BM + PDRI - Menyampaikan pada pengusaha 2 Direktorat Fasilitas Kepabeanan - Menyampaikan SK pembebasan pada KPUBC/KPPBC - monitoring penggunaan fasilitas oleh perusahaan 4 1a Pengusaha ajukan RIB+Doklap untuk pembebasan BM+PDRI Realisasi Impor (PIB+SK Fas+ doklap Pabean) KPU BC / KPPBC 5

Rincian tugas : • Pengajuan usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian KKKS disuatu wilayah kontrak kerja meliputi Kegiatan eksplorasi, kegiatan

Work Program & Budget

produksi dan (WP&B ) yaitu usaha menjaga kesinambungannya serta biaya-biaya program tersebut untuk kedua • Penyusunan alat

Authorization For Expenditure

manajemen dalam fungsi (AFE) yaitu perencanaan dan pengawasan keuangan, sehingga pemeriksaan keuangan sebagai dasar SKK Migas mengetahui kegiatan yang diusulkan, rincian biaya proyek, pengendalian biaya, pertahapan proyek dan

cost recovery

• Masterlist yang diajukan KKKS diberikan rekomendasi untuk RKBI setelah disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud WP & P dan AFE 11

Rincian tugas : • Verifikasi terhadap aspek legal proyek, Nomor dan Tanggal Pengajuan meliputi Nama Kontraktor dan Status Kontrak Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil, Alamat, NPWP, Daerah Operasi, Nama kegiatan • Verifikasi terhadap aspek teknis meliputi Kode ldentifikasi Material, pos tarif (kode Harmonized System),Deskripsi barang, Spesifikasi, Perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi • Verifikasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan ADP dan Daftar lnventarisasi Barang • Menandasahkan RKBI menjadi RIB 12

• Rincian tugas :

Pra

Nomor

Clearence

Keputusan Fasilitas Fiskal berdasarkan PMK 20/PMK.010/2005 177/PMK.011/2007 meliputi untuk penerbitan dan RIB ditandasahkan oleh Ditjen Migas PMK yang Surat Nomor telah •

Clearence

meliputi pelayanan realisasi impor barang di Kantor Pabean •

Post Clearence

meliputi pengawasan terkait kepatuhan importir terhadap ketentuan salah satunya melalui post audit di bidang kepabeanan 13

Prinsip Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

TRANSPARANCE

Kejelasan proses bisnis dalam pengurusan fasilitas perjinan yang dapat diakses melalui media berbasis web, serta tracking status pengurusan perijinan secara online dan realtime yang dapat di akses dimana saja

STANDARD

Melalui pelayanan perijinan yang standar, kepastian dan kemudahan pelayanan fasilitas perijian dapat diciptakan. Kerumitan atas banyaknya perijinan di DJBC dapat diminimalisasi

AUTOMATED

Terciptanya otomasi proses bisnis dalam pelayanan fasilitas perijinan dalam rangka menciptakan akselerasi pelayanan dan akurasi data sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal

INTEGRATED

Integrasi antar sistem kepabeanan dan cukai menciptakan peningkatan kecepatan otomasi sistem di DJBC secara keseluruhan, meningkatkan akurasi data dan optimalisasi pengawasan.

Tujuan Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan yang

baik/ benar, terukur, dan tepat waktu sesuai janji layanan

.

Terintegrasi

dengan proses layanan pokok kepabeanan di bidang ekspor, impor maupun cukai dan mencakup seluruh entitas layanan di Kantor Pelayanan, Wilayah dan Kantor Pusat Memudahkan proses

rekonsiliasi data

antara realisasi impor/ekspor dengan fasilitas fiskal kepabeanan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas layanan

Akurasi data

 Menghilangkan potensi pemalsuan maupun ketidakakuratan fasilitas perijinan Tersedianya data yang berguna bagi pihak manajerial dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas kepabeanan yang diharapkan berguna dalam menentukan arah kebijakan lebih lanjut

Fitur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

        Single Portal dalam pengajuan segala perijinan fasilitas kepabeanan Web base application guna memberikan fleksibilitas akses Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan oleh pengguna jasa dan user lainnya Tracking and Trace yang dapat digunakan melakukan monitor terhadap proses penyelesaian perijinan fasilitas secara real time dan dimana saja DJBC Wiki-Licensing adalah sebuah fasilitas transparansi terhadap kejelasan proses bisnis pengurusanan perijinan fasilitas yang meliputi : Dasar Hukum, Persyaratan yang dibutuhkan, janji layanan, SOP, dan lokasi/tempat pengurusan Centralize adalah memusatkan sistem pelayanan perijinan fasilitas dan memperluas akses sistem di semua Kantor DJBC di seluruh Indonesia Otomated Workflow dalam proses penerbitan ijin fasilitas SLA Monitor merupakan fitur yang menunjukan kondisi janji layanan terhadap suatu dokumen pengajuan perijinan fasilitas. SLA Monitor menunjukkan indikator apakah suatu proses sudah melebihi batas waktu, hampir melebihi batas waktu dan belum melebihi batas waktu Integrated dengan modul sistem CEISA lainnya guna menjamin akurasi data dan optimalisasi pengawasan kepabeanan silo system

SO Fast

Data Center Utama

Sentralisasi Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Internet

Pengguna Jasa

Db.Oprs.

Kementerian / Lembaga

Web Service via Internet INTRANET MPLS Disaster Recovery Center (DRC)

      Infrastruktur TIK DJBC hanya ada di KP DJBC (Centralized) pendukung lainnya  seluruh perangkat hardware, software, middleware, Sar-Pen, Network & DC Utama di KP DJBC akan terhubung dengan DRC Kementerian Keuangan* Semua Sistem Aplikasi (SKP), Tabel Referensi & software lainnya  berada di DC Utama di KP DJBC Semua data + proses layanan (di kantor mana pun) dapat di-monitor real-time “Integrasi Sistem & Konsolidasi Data” Governance : transparan, akuntabel, automated & reconciliated

Pegawai DJBC Semua Kantor DJBC (Kanwil/KPU/KPPBC) = 138 Kantor

Arsitektur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

Co: BKPM, Kem. ESDM

Tantangan Dalam Pengembangan Sistem

 Jenis Perijinan Fasilitas yang cukup banyak, perlu diciptakan pengelompokan perijinan sejenis untuk penyerderhanaan  Standardisasi dan harmonisasi dalam rangka mengurangi faktor kompleksitas  Kejelasan proses bisnis rekonsiliasi ijin fasilitas dengan dokumen pabean lainnya  Waktu yang terbatas, perlu urutan prioritas perijinan yang akan dikembangkan  Integrasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya

ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PERTAMBANGAN

Mulai Submit Permohonan Perbaikan Dokumen Validasi

T

Kirim Respon Perbaikan Dokumen Valid?

Y

Kirim Respon Permintaan Hard Copy Respon Perbaikan Dokumen Respon Permintaan Hardcopy

T

Periksa Ulang?

Penomoran Konsep Pengecekan Konsep oleh Direktur Pengajuan Konsep ke Direktur

Y T

Periksa Ulang?

Penerbitan Surat Keputusan Distribusi Surat Keputusan Selesai Pengecekan Konsep oleh Kasubdit Berkas Dokumen Permohonan Proses Penerimaan Berkas Hardcopy Dokumen Permohonan Analisis Permohonan Data kurang?

Y

Pengajuan Konsep ke Kasubdit

T

Periksa Ulang?

Pengembalian Permohonan

Y T

Pengecekan Konsep oleh Kepala Seksi Pengajuan Konsep ke Kepala Seksi

Y

Perekaman Konsep

Pengajuan Perijinan Fasilitas via Portal Pengguna Jasa

Wikipedia Perijinan Bea Cukai

Kondisi Saat Ini (Piloting)

24

Kondisi Yang Diharapkan Otomasi di Segala Bidang

• KKKS • KKOB

otomasi otomasi

• Kementerian ESDM

otomasi otomasi

• Kementerian Keuangan 25

Terima Kasih

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta - 13230