Transcript KMK 143 - Ilmu Pengetahuan & Teknologi

FASILITAS BEA MASUK
ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN
Dasar Hukum
1.
2.
PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO.
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2006.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 143/KMK.011/1997 JO.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 51/PMK.04/2007
DEFINISI BARANG UTK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
Penjelasan Pasal 25 Ayat (1) UU Nomor 17/2006 Huruf f :
Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
yaitu barang atau peralatan yang digunakan
untuk melakukan penelitian/riset atau percobaan
guna peningkatan atau pengembangan suatu
penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi.
DEFINISI BARANG UTK KEPERLUAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
Pasal 1 KMK 143 jo PMK 51 :
Yang dimaksud dengan barang untuk keperluan
penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
adalah barang yang benar-benar digunakan
untuk memajukan ilmu pengetahuan termasuk
untuk penyelenggaraan penelitian dengan tujuan
mempertinggi tingkat ilmu pengetahuan yang
ada.
SUBJEK FASILITAS
Perguruan Tinggi;
 Lembaga;
 Badan;
baik yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan (sesuai daftar lampiran KMK
143), maupun yang belum.

OBJEK FASILITAS
BARANG YANG BENAR-BENAR
DIGUNAKAN UNTUK MEMAJUKAN ILMU
PENGETAHUAN TERMASUK UNTUK
PENYELENGGARAAN PENELITIAN
DENGAN TUJUAN MEMPERTINGGI
TINGKAT ILMU PENGETAHUAN YANG
ADA
Kelengkapan Permohonan
1.
2.
3.
4.
Permohonan dari pimpinan perguruan tinggi, badan, atau
lembaga;
Daftar rincian jumlah, jenis barang, perkiraan nilai pabean
dan pelabuhan/bandara tempat pembongkaran;
Rekomendasi dari instansi teknis terkait (melihat jenis barang
yang dimintakan fasilitas, misal barang radioaktif,
rekomendasi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir / Bapeten);
Surat Keterangan mengenai tujuan pengunaan barang.
Catt: Apabila perguruan tinggi, badan, atau lembaga termasuk ke dalam
lampiran KMK 143 jo PMK 51, mengajukan permohonan sesuai dengan
format dalam SE Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE32/BC/1997 tanggal 22 September 1997 dalam 3 (tiga) rangkap.
Keputusan pemberian fasilitas


Apabila perguruan tinggi/badan/lembaga yang tercantum
dalam lampiran KMK 143 jo PMK 51, maka keputusan
pemberian fasilitas diberikan oleh Direktur Fasilitas
Kepabeanan
dengan
memberikan
‘endorsment’
(cap/print) persetujuan pemberian fasilitas pembebasan
bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada bagian
belakang setiap lembar permohonan;
Apabila tidak tercantum dalam lampiran KMK 143 jo
PMK 51, maka Direktur Fasilitas Kepabeanan
menerbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan setelah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
SKEMA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Ada dalam
Lampiran PMK
PERGURUAN TINGGI,
LEMBAGA/BADAN
MENKEU via DJBC
u.p. DIR. FASILITAS
KEPABEANAN
DIT. FASILITAS
KEPABEANAN
DJBC
Tidak ada dalam
Lampiran PMK MENTERI KEUANGAN
(minta persetujuan)
DJBC u.p. DIT.
FASILITAS
KEPABEANAN
TERIMAKASIH
http://www.beacukai.go.id