Transcript CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SOSIALISASI
PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-55/PB/2012 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA
TIM REVIU
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEMARANG, 17 JANUARI 2013
1
Latar Belakang
1. Adanya peraturan/kebijakan terkait
akuntansi dan pelaporan keuangan
yang baru/diganti/dihapus
2. Penyesuaian dengan BAS terakhir
3. Penyederhaan LKKL dan lampirannya
2
Pokok Perubahan
• Dasar Hukum
• Ruang Lingkup
• Format CaLK
• Lampiran
3
1. Dasar Hukum
• Ketentuan yang mendasari kewajiban
penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga;
• Ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
• Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan dana
dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
• Ketentuan tentang hibah;
• Ketentuan tentang kualitas piutang dan
penyisihan piutang tak tertagih.
4
2. Ruang Lingkup
• Pasal 2 ayat (3) dihilangkan:
” Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Direktur
Jenderal
Perbendaharaan ini”
• Pasal 5 ayat (1) dihilangkan:
” Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan laporan
keuangan kementerian negara/lembaga
adalah dokumen sumber
tahun anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember”
• Pasal 8 ayat (5) -> tambahan :
”Format penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
sebagaimana
tercantum dalam lampiran III disesuaikan dengan kondisi dan situasi
entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan”
5
3. Format CaLK
• Format CaLK harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi
entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan;
• Contoh format penyajian dalam PER-55/PB/2012 dibuat dengan
model simulasi,contoh kasus,
transaksi dan/atau kejadian
yang biasa terjadi pada entitas akuntansi/pelaporan untuk
mempermudah pemahaman user;
• Format CaLK pada PER-55/PB/2012 mengacu pada akuntansi yang
diterima umum
6
4. Lampiran….(1)
DIHILANGKAN
7
4. Lampiran….(2)
Lampiran II
tentang
Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada
Kementerian Negara/Lembaga
Lampiran I
Berubah menjadi
,
terdapat penyesuaian dan penyempurnaan diagram
struktur unit akuntansi keuangan dan
penjelasannya supaya lebih mudah dipahami oleh
pengguna
8
4. Lampiran….(3)
Lampiran III
tentang Tata Cara Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Berubah menjadi
Lampiran II:
1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) tidak perlu lagi dilampirkan karena BAR
merupakan kertas kerja
2. Terdapat perubahan pada poin perekaman, verifikasi, dan rekonsiliasi. Judul
diubah menjadi "Dokumen Sumber“
3. Terdapat tambahan penjelasan, untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahunan, Neraca per 31 Desember, dan Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) merupakan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited, sedangkan untuk
laporan keuangan tahunan asersi final akan ditentukan waktunya sesuai
dengan kesepakatan antara pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan
4. Sistematika isi laporan keuangan disederhanakan sesuai dengan Lampiran III
mengenai Sistematika dan Contoh Format Penyajian Laporan Keuangan
5. Penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan dihilangkan.
6. Rincian Laporan keuangan untuk semua tingkatan unit akuntansi
disederhanakan
7. LRA semesteran yang disampaikan adalah LRA perbandingan antara LRA
semester I tahun berjalan dengan LRA semester I tahun anggaran
sebelumnya
8. Neraca semesteran yang disampaikan adalah neraca perbandingan antara
neraca per 30 Juni tahun berjalan dengan neraca per 30 Juni tahun
sebelumnya
9
4. Lampiran….(4)
Lampiran IV
tentang Sistematika dan Contoh Format
Penyajian Laporan Keuangan
- Berubah menjadi Lampiran III, contoh format penyajian
laporan keuangan disusun seperti sebuah simulasi dengan
menggunakan entitas pelaporan dan entitas akutansi, data
serta angka yang bukan sebenarnya. Hal ini diharapkan
akan mempermudah pengguna dari level UAPA sampai
level UAKPA untuk memahami bagaimana membuat
laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Penyajian
CaLK oleh masing-masing entitas pelaporan dan entitas
akutansi disesuaikan dengan situasi dan kondisi masingmasing (tidak perlu persis meniru template)
- Nilai realisasi pendapatan dan belanja yang dituangkan
dalam CaLK adalah nilai netto dengan memberikan
informasi pengembalian pendapatan maupun
pengembalian belanja
10
4. Lampiran….(5)
DIHILANGKAN
11
4. Lampiran….(6)
Lampiran VI
tentang
Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Lampiran IV
Berubah menjadi
,
dengan tambahan penjelasan bahwa Laporan
Keuangan Tahunan merupakan laporan Keuangan
Unaudited
12
4. Lampiran….(7)
Lampiran VII
tentang
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan
Lampiran V
Berubah menjadi
,
dengan perubahan berupa penghapusan laporan
capaian kinerja. Hal ini dilakukan karena pada
dasarnya laporan tersebut sudah diakomodasi
dalam LAKIP.
13
LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
• Laporan Realisasi Anggaran
• Neraca
• Catatan Atas Laporan Keuangan
14
15
16
17
18
Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK)
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atau nilai suatu pos yang disajikan
dalam LRA, Neraca dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai
PERANAN CaLK
1. CALK adalah unsur LK Pokok dan Wajib, bukan
tambahan.
2. CALK bagian tak terpisahkan dari LK
3. Meningkatkan transparansi LK, dan
4. Menyediakan pemahaman yang lebih baik atas
informasi keuangan pemerintah
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
• A. PENJELASAN UMUM
• A.1. DASAR HUKUM
• A.2. KEBIJAKAN TEKNIS ENTITAS
• A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
• A.4 .KEBIJAKAN AKUNTANSI
21
22
23
24
25
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
• B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
• B.1 Pendapatan Negara dan Hibah
• B.2. Belanja Negara
•B.2.1 Belanja Pegawai
•B.2.2 Belanja Barang
• B.2.3 Belanja Modal
26
27
28
29
30
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
• PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
•C.1. Aset Lancar
•C.2 Aset Tetap
•C.3 Piutang Jangka Panjang
•C.4 Aset Lainnya
•C.5. Kewajiban Jangka Pendek
•C.6 Ekuitas Dana Lancar
•C.7 Ekuitas Dana Diinvestasikan
31
32
33
34
35
36
37
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
• D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
• D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH
TANGGAL NERACA
• D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN
BPK
• D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA
AKRUAL
• D.4 REKENING PEMERINTAH
• D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
38
39
40
Terima Kasih
Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Jl. Jenderal Achmad Yani (By Pass) Kav. 59
Cempaka Putih Timur – Jakarta Pusat 13011
Telp. +6221 -29079177 Fax. +6221 - 29079274
41