BIRO KEUANGAN – SEKRETARIAT JENDERAL, KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PENGELOLAAN ANGGARAN

Perencanaan & Penyusunan Anggaran (RKA KL/DIPA) PERTANGGUNGJAWABAN Penyusunan LK 1. Melakukan pembukuan terhadap semua dokumen; 2. Penyusunan Laporan sesuai dengan kontrak Pelak. Anggaran 1.

Pembuatan Kontrak, 2. Pengajuan SPP/SPM); 3. Pelak. Kegiatan pada satker

POKOK BAHASAN (MATERI)

1. Informasi Anggaran Kemdiknas Tahun Anggaran 2010

2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2009; 3. Penyaluran Bantuan Sosial (

Block Grant

/Hibah);

4.

• PELAKSANAAN,

• PERTANGGUNGJAWABAN,

• PEMBUKUAN, DAN • PELAPORAN KEGIATAN

ANGGARAN KEMENDIKNAS PER JENIS KEWENANGAN TAHUN ANGGARAN 2010

No JENIS KEWENANGAN dalam ribuan rupiah PAGU % 1 KANTOR PUSAT 2 KANTOR DAERAH 3 DANA DEKONSENTASI 4 TUGAS PEMBANTUAN TOTAL 9.958.651.049 18,05 20.475.389.707 37,10 24.446.383.992 44,30 306.754.587 0,56 55.187.179.335

100

APBN-P = Rp.63.438.179.335.000,-

ANGGARAN KEMENDIKNAS PER JENIS

PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2010

dalam ribuan rupiah

No JENIS PAGU % PENGELUARAN 1 BELANJA PEGAWAI 6.708.423.802 12,16 2 BELANJA BARANG 3 BELANJA MODAL 4 BELANJA SOSIAL 13.246.619.699 24,00 3.973.621.476 7,20 31.258.514.358 56,64 TOTAL 55.187.179.335

100 DITJEN DIKTI : Rp.19.560.827.272 (35,46%)

LHP BPK-RI (DANA HIBAH/BANSOS) 1/2

NO TEMUAN BPK

1. Realisasi dan pertanggungjawaban dana hibah (BANSOS) belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tidak disusun dan disampaikan; 2. Masih terdapat saldo dana pada akhir tahun yang berasal dari Belanja Sosial yang telah direalisasikan pada LRA tetapi belum diterima oleh pihak penerima (Tertahan di Bank Operasional KPPN) dan tidak diungkapkan dalam CaLK; 3. Terdapat pemotongan dana block grant untuk

Management Fee

4. Sisa dana bantuan belum disetor ke kas negara; 5. Aset hasil pengadaan sumber dana block grant belum dimanfaatkan pada perguruan tinggi

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

TEMUAN BPK

Penerimaan jasa giro belum disetor ke kas negara Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan sebelum dana

block grant

diterima dan dibayarkan serta dilaksanakan melampaui tahun anggaran Penyedia barang dan Jasa belum dikenakan denda keterlambatan Terdapat pemecahan Kontrak pengadaan barang hasil pelaksanaan Program Hibah Pengadaan peralatan tidak sesuai Kontrak Pengungkapan yang tidak/belum memadai dalam CaLK;

PENYALURAN BANSOS

(BLOCK GRANT)

1. BANSOS (Block Grant) diserahkan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan/ lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan bahkan ada yang lembaga pemerintah.

2. Penyaluran dalam bentuk :

a. Tunai/cash = 57 (menghasilkan Aset Tetap) b. Barang (

buku, alat edukasi atau peraga)

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYALURAN BANSOS

(BLOCK GRANT)

1. PENYUSUNAN Persyaratan, BUKU Proposal, PANDUAN Mekanisme & Tata : Cara Penyaluran pelaporan , pelaksanaan dan

2.

3.

PENETAPAN

LEMBAGA BLOCK GRANT PENERIMA : Seleksi dan Penetapan, Penandatangan kontrak/Akad Kerjasama;

PENYALURAN

BLOCK GRANT : SPP, SPM & SP2D memperhatikan identitas penerima

1.Seleksi/Penilaian Proposal, dengan persyaratan memiliki: a. Mengajukan permohonan. b. Akte Notaris dan/atau surat keputusan/izin operasional; c. No.Rek. bank atas nama lembaga/organisasi ybs; d. NPWP atas nama lembaga/organisasi ybs; e. Rencana program kegiatan dan rencana anggaran yang diperlukan yang dituangkan dalam proposal; f. Persyaratan lainnya 2. Penetapan oleh Dirjen berdasarkan rekomendasi Tim Penilai

KONTRAK/AKAD KERJASAMA

1. Identitas Para Pihak (No.Rek., NPWP, dll); 2. Nilai Bantuan dan cara Pembayaran: 3. Ketentuan Perpajakan; 4. Waktu Pekerjaan; 5. Pelaksanaan dan Pelaporan; 6. Hak dan kewajiban, serta sanksi: a. lembaga/organisasi yang mengajukan permohonan bantuan serta memenuhi persyaratan adminisi dan penilaian teknis berhak mendapatkan dana bantuan; b. lembaga/organisasi yang mendapatkan bantuan berkewajiban :  menggunakan dana bantuan sesuai Proposal/Kontak;  menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan & penggunaan dana bantuan;  membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku; c. lembaga/organisasi yg mendapatkan bantuan dan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi, berupa pengembalian seluruh bantuan ..

7. Penyetoran Sisa Dana apabila terdapat Sisa;

PROSES PENCAIARAN ANGGARAN

KANTOR/SATKER BAGIAN PENERBITAN SPM KPPN  PELAKSANAAN KEGIATAN/PEMBUATAN KOMITMEN  PEMBAYARAN GAJI/LEMBUR  SPK/KONTRAK DILENGKAPI : 1.

BA PEMERIKSAAN PEKERJAAN/BARAN G 2.

BA SERAH TERIMA  BUKTI-BUKTI TAGIHAN 1

ATASAN LANGSUNG/ PJBT.PEMBUAT KOMITMEN/BENDAHARA MENGAJUKAN SPP UP/TUP/GU/NIHIL/LS KE PENERBIT SPM BENDAHARA

13

KANTOR/SATKER ATAU PIHAK KETIGA

2 PEMERIKSAAN KELENGKAPAN SPP Ok 3 TIDAK SESUAI PENGEMBALIAN SPP PENGUJIAN SPP BESERTA LAMPIRANNYA Ok 4 TIDAK SESUAI PENGEMBALIAN SPP PEMBUATAN SPM DENGAN APLIKASI KOMPUTER 5 CETAK DAN Backup data

SPM

6 PENGAJUAN SPM 9

K P P N

PENGUJIAN SPM BESERTA LAMPIRANNYA Ok 7 PENERBITAN SP2D 8

TRANSPER KE REKNING

SYARAT-SYARAT SPP-LS UNTUK BANTUAN SOSIAL/BLOCKGRANT

14 1. SPP-LS : 2. Surat Keputusan mengenai penetapan penerima bantuan 3. Kontrak/Akad Kerjasama; 4. Kuitansi ; 5. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan; 6. Berita Acara Penyelesaian/Prestasi Pekerjaan; 7. Berita Acara Pembayaran; 8. Berita Acara Serah terima Pekerjaan; 9. Daftar Nominatif Penerima Bantuan (apabila dibayarkan secara kolektif)

CONTOH FORMAT DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN N O NAMA PENERIMA

1. Universitas …….

N.P.W.P

00.493.627.4-077.000

15 NAMA BANK

Bank BNI’46 Cab. ……, …

NOMOR REKENING

00000000

NILAI (Rp.)

10.000.000,-

KET.

Termin …..

… % J U M L A H ……………..

PELAKSANAAN KEGIATAN SETELAH MENERIMA BANTUAN

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak/Proposal dan memperhatikan ketentuan peraturan keuangan; 2. Bukti-bukti pengeluaran dibuat sesuai ketentuan yang berlaku; 3. Dalam pelaksanaannya memerhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku; 4. Apabila terdapat sisa dana agar disetorkan ke kas negara dengan menggunakan kode satker pemberi bantuan dan mengirimkan bukti setoran ke pemberi bantuan;

5. Bukti-bukti pengeluaran dibukukan dan diarsipkan dengan rapi dan baik;

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik kepada pemberi bantuan; 17

MEKANISME BELANJA (1/2)

Dana APBN (DIPA) dibelanjakan dengan mekanisme: Menggunakan Penyedia barang/jasa;

Swakelola; Pemilihan penyedia B/J dilaksanakan melalui:

PELELANGAN UMUM PELELANGAN TERBATAS PEMILIHAN LANGSUNG PENUNJUKAN LANGSUNG

- Pascakualifikasi • Jml rek. Min.3

• Nilai > 100 juta); - Prakualifikasi • Jml rek. Terbatas • Nilai > 100 juta);

-

Prakualifikasi • Jml rek.3 dan Nilai < 100 juta); - Prakualifikasi • Jml rek. 1 • Nilai < 50 juta);

18

MEKANISME BELANJA (2/2)

Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilaksanakan melalui: • Seleksi umum; • Seleksi terbatas; • Seleksi langsung: • Jml rek.3 dan Nilai < 100 juta); • Penunjukan langsung: • Jml rek. 1 dan Nilai < 50 juta);

1. Lulus PK : Daftar Pendek 5 s.d. 7 rekanan 2. Kurang dari 5 = PK ulang 3. Setelah diulang = 2 – 4 rekanan lanjut 4. Telah diulang hanya 1 yg MS = PL Media Pengumuman

1.

Untuk Pengadaan Konsultan dgn Nilai s/d 200 Juta a. Media Cetak b. Media Elektronika jangkauannya terbatas yang 2. Untuk Pengadaan Konsultan dgn Nilai > 200 Juta Media Cetak jangkauannya Nasional yang

Swakelola dapat dilaksanakan oleh :

• Kantor/satker pengguna barang/jasa; • Instansi pemerintah lainnya yang membantu satuan kerja bersangkutan; • Penerima hibah/bantuan

19

HAL-HAL YG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN

Setiap pembayaran dalam pengadaan/pekerjaan/ pemborong memperhatikan hal-hal berikut : 1. Pambayaran sampai dengan Rp.500.000,-, menggunakan kuitansi bermeterai secukupnya; 2. Pambayaran di atas Rp.500.000,- s.d. Rp.1.000.000, kuitansi bermeterai secukupnya (beban PPN + PPh); 3. Pambayaran di atas Rp.1.000.000,- s.d. Rp.5.000.000, : kuitansi bermeterai dilengkapi dgn Faktur Pembelian (beban PPN + PPh); 4. Pembayaran di atas Rp.5.000.000,- menggunakan kuitansi bermeterai dilengkapi dengan Faktur Pembelian dan SPK (beban PPN+PPh);

20

BUKTI-BUKTI PENGELUARAN

1. BELANJA HONOR: a. Kuitansi atau b. Daftar penerima honor 2. BELANJA BARANG a. Pengadaan ATK, dll b. Belanja sewa/jasa c. Perjalanan Dinas

•

Surat tugas

• • •

SPPD KUITANSI/TIKET RINCIAN BIAYA (Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak) 3. BELANJA MODAL (Kuitansi/Faktur, SPK/Kontrak) 21

CONTOH KUITANSI

KEMENTERIAN/LEMBAGA …………………………………………………………...

SUDAH TERIMA DARI

: Tahun Anggaran No. Bukti : : : Beban MAK.

:

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas JUMLAH UANG TERBILANG :

:

UNTUK PEMBAYARAN

: Rp. …………………………………………………………………………………………………...

( ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..) ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Setuju dibayar

PPK / PJK

………………………………………..

NIP. ………………………… Lunas dibayar tgl.

BP / BPP

……………………………..

NIP. ……………………..

……………., Yang menerima uang ……………………………..

N O 1

CONTOH DAFTAR PENERIMA HONOR

N A M A NOMOR NPWP JUMLAH HONOR (Rp.) PPh Pasal 21 (15%) (Rp.) JUMLAHYANG DITERIMA (Rp.) 2 3 4 5 (3 – 4) KET.

6 J U M L A H PPK/PJK ttd Achmad BP/BPP ttd Tahir

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN LUMP SUM 1.

Menurut jumlah hari 2. Meliputi Uang Makan, Uang Harian, dan Tranport Lokal BIAYA TRANSPORT PEGAWAI AT COST 1. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan sampaitempat tujuan pergi pulang.

2. pengeluaran retribusi dalam rangka keberangkatan/ kepulangan di terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan.

BIAYA PENGINAPAN AT COST 1. Menginap di hotel 2. Menginap di tempat lain bila tidak ada hotel

24

BUKTI PENGELUARAN PERJALANAN DINAS 1.

Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai adalah : a. Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun / bandara / pelabuhan pergi pulang; b. Tiket transportasi dari terminal bis / stasiun / bandara / pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang; c. Tiket pesawat dilampiri boarding pass, airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus; d. Bukti pembayaran moda transportasi lainnya e. Dalam hal untuk a, b, dan d sulit dan tidak dapat diperoleh pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yg dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPK, disertai Pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud 2. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan adalah kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel tempat menginap

.



hal di tempat menginap lainnya tidak

25 

Dalam mengeluarkan kwitansi, pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil dapat disertai pernyataan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sbgi pengganti bukti pengeluaran dimaksud yg disetujui PPK PPK menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil.

CONTOH RINCIAN PERJALANAN DINAS Nomor : Kode Akun : Dibukukan tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS NO

Lampiran SPPD Nomor Tanggal Nomor : : :

Perincian Biaya Jumlah Keterangan

1 2 3 Transpor : Jakarta - Bogor, PP Uang Harian : 3 hr x Rp.350.000, Uang Penginapan : 2 hr x Rp.350.000, 200.000

1.050.000

700.000

J u m l a h : Terbilang : satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

1.950.000

Telah dibayar sejumlah Jakarta, 23 Februari 2010 Telah menerima jumlah uang sebesar

BP/BPP

Yang menerima ………………………………………..

NIP. ………………………… Ditetapkan sejumlah Yang telah dibayar semula Sisa kuran/lebih A h m a d NIP. ……………………..

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

: Rp …………………………………………….

: Rp …………………………………………….

: Rp …………………………………………….

PPK / PJK

(…………………………………………….) NIP. ……………………………

Contoh format SPPD (halaman depan)

KEMENTERIAN/LEMBAGA …………………………………………………………...

Lembar ke : Kode Nomor : Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1 Pejabat yang berwenang memberi perintah 2 Nama /NIP Pegawai yang diperintahkan 3 a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas 4 Maksud Perjalanan Dinas 5 Alat angkut yang dipergunakan 6 a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7 a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/Tiba di tempat baru *) a. b. c. a.

b.

a.

b. c. 8 Pembebanan anggaran : a. Instansi b. Fungsi/Sub Fungsi/Program/Kegiatan/MAK 9 Ketarangan lain-lain : *) coret yang tidak perlu a.

b.

Dikeluarkan di : ……………………………..

Pada tanggal : …………………………….

PPK / PJK (……………………………………) NIP ………………………………..

Tiba di Contoh format SPPD (halaman belakang) Berangkat dari : Ke Pada Tanggal : : PPK/PJK : Pada Tanggal Kepala : (...............................................................) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala (………………………………………..) NIP. ………………………………….

: : : (...............................................................) Tiba di : Pada Tanggal Kepala : (...............................................................) Tiba di : Pada Tanggal Kepala : (...............................................................) Tiba di : (tempat kedudukan) Pada tanggal : Penanggungjawab kegiatan (………………………………………) NIP. ……………………………..

Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala : : (...............................................................) Berangkat dari Ke Pada Tanggal Kepala : : (...............................................................) Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang memberi perintah Penanggungjawab kegiatan (………………………………………) NIP. ……………………………..

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIP.

Jabatan : : : Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal …… No……., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi : NO U R A I A N JUMLAH J U M L A H 2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENGETAHUI /MENYETUJUI: …… tgl. ……………………….

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEGAWAI YG MELAKUKAN PERJALANAN DINAS (………………………..) (………………………..) 29

KETENTUAN PERPAJAKAN

1. PPh Pasal 21: a. PNS Punya NPWP 15% dari bruto b. PNS tdk Punya NPWP 18% dari bruto c. Non PNS Punya NPWP 5% dari bruto d. Non PNS tdk Punya NPWP 6% dari bruto 2. Pasal 22 a. Pengadaan barang 1,5% x DPP; b. konsumsi Rmh makan = 1,5% 3. Pasal 23: a. Semua jasa konsultan 2%, kecuali untuk konsultan perencana dan pengawas 4% b. Sewa komputer = 2%, Gedung = 10%, kendaraan=1,5% c. Konsumsi : Akom hotel = 2% 4. PPN 10%: a. Pengadaan Barang/Jasa; b. Jasa konsultan; c. Jasa Sewa Konsultan individu 30

PENYETORAN SISA ANGGARAN

9. Sisa uang harus segera disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur waktu penyetorannya, setoran dilakukan paling lambat pada akhir bulan berkenaan. Penyetoran ke Kas Negara dilakukan dengan menggunakan formulir sbb. : a. Formulir SSP untuk setoran pajak, dengan menggunakan mata anggaran sesuai dengan jenis pajak berkenaan; b. Formulir SSPB untuk setoran pengembalian belanja yang bersumber dari SPM tahun anggaran berjalan, dengan menggunakan mata anggaran pengembalian atas SPM berkenaan; c. Formulir SSBP untuk setoran PNPB termasuk pengembalian belanja yang bersumber dari SPM tahun anggaran yang lalu.

d. Elemen data pada SSP, SSBP atau SSPB diisi dengan benar dan lengkap,

SSBP

023 003 673474 01-51 572113 10-06-2387 2387-04686

B.

C.

D.

E.

A.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN

SSBP

SSBP

………………………(1)…………………… …….

Nomor Tanggal

:………………(2) :………………(3) 1.

Kementerian/Lembaga 2.

3.

Unit Organisasi Eselon I Fungsi, Sub Fugsi, Program 4.

5.

6.

Satuan Kerja Lokasi KP/KD/DK/TP/DS 1.

2.

Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar Alamat MAP dan Uraian Penerimaan Jumlah Setoran Dengan Huruf Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) : : : : : : : : : : : (5)………………………………………………………………… (6)………………………………………………………………… (7) (8)……………………………………………… (9)……………………………………………………… (10)……………………………………………………………… (11)………………………………………………………………………… (12)………………………………………………………………………… (13)…………………………………………… Rp (14)………………………………………………………………..

(15)…………………………………………………………………….........

Tanggal : (16)………………………..........................

KPPN

Lembar Untuk

WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR/BENDAHARA PENERIMA SEBAGAI BUKTI SETORAN (18)……………………………………………

PERHATIAN

Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini Keperluan : (20)………………………….tanggal………………… (21)…………………………………………………… NIP:…………………………………………………… (19) 19) Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal (22)…………………………………………………….

Cap Tanda Tangan (23)…………………………………………….

Nama Terang…………………………………………………...

7 1 2 3 4 5 PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

NO.

Catatan 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

URAIAN ISIAN

: - - Diisi dengan huruf Capital atau diketik Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran Diisi dengan nomor SSBP dengan metode penomoran BAESINomor (15040001) Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat. Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan ……diisi petugas Bank) Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/ Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran. Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian. Diisi dengan Kode Program (4) digit Diisi dengan Kode Sub Fungsi (2) digit Diisi dengan Kode Fungsi (2) digit Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker. Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit Diisi dengan kode apakah Satkernya Kantor Pusat (KP), Kantor Daerah (KD), Dekonsrentrasi (DK), Tugas Perbantuan (TP) atau Desentralisasi (DS) sebanyak (2) dua digit. Disi dengan Nama Wajib Setor. Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor. Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan Format. Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan. Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf. Diisi dengan tanggal SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya. Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N. Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN yang akan menerima setoran dimaksud. Diisi keperluan pembayaran Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP. Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP dan stempel Satker. Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro serta Cap.

PEMBUKUAN

Dasar Hukum : 1. PMK No.:73/PMK.05/2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker 2. Perdirjen Perbendaharaan No.:47/PB/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satker

1.

2.

YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBAYARAN

Pelaksanaan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas perintah PA/Kuasa PA.

Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan c. menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa anggaran untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.

3.

4.

5.

Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran dari PA/Kuasa PA apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terpenuhi.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan pembayaran wajib memperhitung kan kewajiban-kewajiban (pajak dan bukan pajak) pihak ketiga kepada negara.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (1/2)

1. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus segera dicatat dalam Pembukuan 2. Dokumen sumber pembukuan bendahara yang harus dicatat dalam Pembukuan, antara lain: a. Bukti Penerimaan : • Bukti Transper dari Ditjen Dikti (SPM/SP2D/); • Penerimaan Pajak (Pajak yang dipungut oleh bendahara atau disetor oleh wajib bayar) b. Bukti-Bukti Pengeluaran: • Kuitansi/tanda terima, faktur pajak; • Daftar Penerima honor; • Bukti Perjalanan Dinas; • Dokumen lainnya yang menjadi dasar hak tagih c. Faktur pajak, bukti potongan atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara sebagai bukti pembukuan penerimaan bendahara; d. SSP/SSBP/SSPB yang dinyatakan sah (sebagai bukti pembukuan pengeluaran bendahara); 3. Dokumen sumber pembukuan bendahara, dibukukan sebesar nilai bruto.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKUAN (2/2) 4. Pasal 7 Perdirjen Perbendaharaan No.:47/PB/2009 : a. Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer; b. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan

•

komputer, bendahara wajib: Mencetak buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya satu kali

•

dalam satu bulan; Menatausahakan hasil cetakan BKU dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui KPA/PPK

CONTOH PEMBUKUAN (1/4)

HALAMAN MUKA BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga : Unit Organisasi : Prov./Kab./Kota Satuan Kerja : : Tanggal No. SP DIPA : Revisi Ke : 1 : 2 Tahun Anggaran : : KPPN :

Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

CONTOH PEMBUKUAN (2/4)

Halaman ISI Bulan Mei 2010 TANG GAL

1 Mei

NOMOR BUKTI

5 Mei 7 Mei 31 Mei 1 2 3 4 5

U R A I A N

Menerima uang (Blocgrant) dari Direktorat Jenderan DIKTI Budi, SPPD, Jakarta-Bogor Badu, Transport CV. Aman, pembelian ATK Amran, honor

PENERI MAAN (D)

10.000.000, -

PENGELU ARAN (K)

500.000, 100.000, 200.000, 50.000,-

SALDO

10.000.000, 9.500.000, 9.400.000, 9.200.000, 9.150.000, JUMLAH

Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat

10.000.000, 850.000, 9.150.000,-

........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

CONTOH PEMBUKUAN (3/4)

Bulan Juni 2010 TANGGAL NOMOR BUKTI

1 Juni 2010

U R A I A N

Saldo akhir Mei 2010 10 Juni 2010 6 7 CV. Taruna, pengadaan komputer Badu, Transport

PENERI MAAN (D)

9.150.000, -

PENGELU ARAN (K)

-

SALDO

9.150.000, 7.500.000,- 1.650.000, 150.000,- 1.500.000,-

Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat

JUMLAH 9.150.000, 7.650.000,- 1.500.000,-

........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

TANG GAL

CONTOH BUKU PAJAK (4/4)

NOMOR URAIAN PPN PENERIMAAN (DEBET) PPh PPh PPh PENGELUARAN (KREDIT) BUKTI Psl 21 Psl 22 Psl 23 2 3 4 5 6 7 8 9 SALDO 1 10 Mengetahui KPA/PPK/PJK ttd Rahmat ........., .................... 2010 BP/BPP ttd Muh. Aidhin

PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN

1. Lembaga/organisasi diharuskan menyampaikan laporan kegiatan sesuai ketentuan dalam kontrak misalnya : a. Laporan secara tertulis disampaikan paling lambat 31 Desember 2010; b. Laporan berisi progres pelaksanaan kegiatan & pertanggung jawaban penggunaan dana.

c. Menyampaikan dokumen sumber pengembalian sisa anggaran (SSPB dan SSBP) ke Ditjen Dikti (Satker Pemberi)

2. Penyusunan Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CaLK)  Ditjen DIKTI (Satker Pemberi)

1.

2.

Belanja Barang (Block Grant) yang pengadaannya oleh Satker : a.

Apabila belum diserahkan ke pihak ke-3 dicatat sebagai persediaan, & apabila diserahkan buatkan BAST ?

b.

Apabila digunakan oleh satker dekon/TP dan belum dihibahkan dicatat sebagai aset Depdiknas (52/53/57) c.

Ungkapkan dalam CaLK.

Bansos (Block Grant  Tunai), menghasilkan Aset Tetap: a.

Apabila digunakan/dikuasai oleh Pemda dan belum dihibahkan dicatat sebagai aset Depdiknas dan sebaliknya apabila telah dihibahkan dicatat sebagai aset Pemda; b.

Apabila bansos dalam bentuk tunai ke lembaga swasta cukup dijelaskan dalam CaLK

ASET TETAP DALAM PELAKSANAAN BLOCK GRANT

1. Semua Aset yang diperoleh dari Dana APBN menjadi barang milik Negara dan kepada Daerah.

dapat

dihibahkan 2. Aset yang dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh Daerah.

3. Aset yang tidak dihibahkan kepada Daerah dikelola dan ditatausahakan oleh kementerian negara/lembaga yang memberikan pelimpahan/Penugasan wewenang.

PEMBUKUAN ASET TETAP

ASET TETAP DIHIBAHKAN Berita Acara Hibah yang disetujui Pengelola Barang

Dibukukan dalam Neraca PEMDA

TIDAK DIHIBAHKAN Dibukukan dalam Neraca K/L

Persyaratan dan Tata Cara Hibah

1. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 2. Status BMN yang akan dihibahkan kepada daerah harus jelas 3. BMN yang akan dihibahkan terlebih dahulu harus diusulkan oleh K/L kepada Menkeu c.q Dirjen Kekayaan Negara untuk mendapat persetujuan

htpp://simkeu.depdiknas.go.id

Help desk SIMKeu : 021-500 005 ext.4

Email : [email protected]

48