Transcript Optimalisasi pelayanan prima Peran KUA dan Madrasah dalam

Optimalisasi pelayanan prima
peran KUA dan madrasah dalam
mewujudkan zona integritas
menuju WBK/WBBM
1
PENDAHULUAN
 Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah
awal untuk melakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif
dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam
perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi,
diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang,
praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.
• Oleh karena itu, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar
lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintahan dan
pembangunan nasional.
2
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas,
langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, dalam
hal ini dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah
menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan
instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi, serta
menyederhanaan pada indikator proses dan
indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sehingga
dapat diterapkan secara lebih mudah dan
terintegrasi,
tidak
bersifat
parsial
dan
membingungkan.
3
Maka
dikeluarkanlah
peraturan
baru
yang
mengintegrasikan instrumen Zona Integritas dengan
instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Instansi Pemerintah
4
KERANGKA RENCANA STRATEGIS 2015-2019
RPJMN 2015-2019
1
Peningkatan kualitas kehidupan beragama
 Peningkatan kualitas pemahaman dan
pengamalan keagamaan,
 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan,
 Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola
oleh pranata keagamaan,
 Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan.
VISI, MISI &TUJUAN
KEMENTERIAN AGAMA
SASARAN STRATEGI
NASIONAL
11 PROGRAM
KEMENTERIAN AGAMA
KEGIATAN PRIORITAS
INDIKATOR KINERJA
KUNCI (IKK)
2
Peningkatan kerukunan umat beragama
3
Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah,
Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan
4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5
Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan
berwibawa
5
VISI
“Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat
Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan
Sejahtera Lahir Batin”
MISI
VISI DAN MISI
KEMENTERIAN AGAMA
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah,
perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan
pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih
dan berwibawa.
6
PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA
1 Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara Kementerian Agama
3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Agama
4 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan
Pelatihan Kementerian Agama
11 PROGRAM
KEMENAG
5 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
6 Pendidikan Islam
7 Bimbingan Masyarakat Islam
8 Bimbingan Masyarakat Kristen
9 Bimbingan Masyarakat Katolik
10 Bimbingan Masyarakat Hindu
11 Bimbingan Masyarakat Buddha
7
Kantor Urusan Agama
 Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja
terdepan kemenag yang melaksanakan sebagian
tugas pemerintah di bidang Agama Islam, di wilayah
Kecamatan
(KMA
No.517/2001
dan
PMA
No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan,
karena KUA secara langsung berhadapan dengan
masyarakat.
 Fakta sejarah juga menunjukan kelahiran KUA
hanya berselang sepuluh bulan dari kelahiran
Depag, tepatnya tanggal 21 Nopember 1946. Ini
sekali lagi, menunjukan peran KUA sangat strategis,
bila dilihat dari keberadannya yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat, terutama yang
memerlukan pelayanan bidang Urusan Agama Islam
8
 Dalam malaksanakan tugas ke-Urais-an ini, KUA tidak
sekedar melakukan pengawasan dan pencatatan
nikah/rujuk saja, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas
lainnya seperti mengurus dan membina tempat ibadah
umat Islam (masjid, langgar/mushalla) membina
pengamalan agama Islam, zakat, wakaf, baitul mal dan
ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat Islam
kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah,
sesuai
kebijakan
Dirjen
Bimas
Islam
dan
Penyelenggaraan
Haji
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
9
Jenis-jenis Pelayanan KUA
 Pelayanan bidang administrasi. Sebagai unit
pelaksana operasional Depag, mekanisme
kegiatan
perkantoraan
ditandai
aktifitas
pelayanan administrasi dalam bentuk pelayanan
dan bimbingan agama pada masyarakat sebagai
wujud koordinasi baik vertikal maupun horisontal,
meliputi: administrasi NTCR, kemesjidan,
perwakafan, bimbingan keluarga sakinah, zakat
dan ibadah sosial, serta adminstrasi keuangan
10
 Pelayanan bidang kepenghuluan. KUA adalah
satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang
melakukan pencatatan pernikahan di kalangan umat
Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata-mata
karena pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara
substansial bertanggungjawab penuh terhadap
pelaksanaan keabsahan sebuah pernikahan.
 Pelayanan bidang perkawinan dan keluarga
sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam
masyarakat yang akan berkembang menjadi tatanan
masyarakat yang lebih luas. Karena itu pembinaan
keluarga sakinah sangat penting karena akan
mewujudkan masyarakat yang rukun, damai dan
bahagia baik secara fisik maupun psikolog
11
 Pelayanan bidang perwakafan. Tanah wakaf
bukan semata-mata aset ummat, tetapi juga aset
bangsa. Untuk itu perlu pengelolaan secara
optimal dan profesional yang dilegitimasi dengan
kekuatan hukum, sehingga tidak menimbulkan
permasalahan seperti ; pembatalan, pengalihan
status, diperjualbelikan dan lainnya. Untuk itu
KUA perlu secara intensif memberikan
bimbingan dan pelayanan agar tanah wakaf
yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin sehingga tepat guna dan tepat sasaran
12
 Pelayanan bidang zakat dan ibadah sosial
 Pelayanan
bidang
kemesjidan
dan
kehidupan
beragama.
 Pelayanan bidang pangan halal dan kemitraan umat
Islam
 Penyuluhan
dan
sosialisasi
undang-undang
perkawinan
 Pelayanan bidang perhajian
 Kegiatan lintas sektoral Banyak sekali kegiatankegiatan
lintas
sektoral
yang
memerlukan
keterlibatan KUA secara langsung
13
Kondisi saat ini
•Mutu pendidikan
kita masih rendah
•Sistem pembelajaran
di sekolah yang
belum memadai
•Krisis moral yang
melanda masyarakat
kita
Masa depan
• Pendidikan yang tanggap
terhadap situasi
persaingan dan kerja
sama global
• Pendidikan yang
membentuk pribadi
yang mampu belajar
seumur hidup
• Pendidikan yang
menyadari sekaligus
mengupayakan
pentingnya pendidikan
nilai
14
Beberapa unsur yang dapat mempengaruhi
Mutu Pendidikan
Kurikulum
Isi Pendidikan
Proses Pembelajaran dan Evaluasi
Kualitas Guru
Sarana dan Prasarana Sekolah
Buku Ajar
Pemerataan Pendidikan
Manajemen Pendidikan
15
INDIKATOR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
 Prosentase lulusan
 Angka mengulang
 Angka putus sekolah
 Angka kelayakan mengajar
 Prosentase kesesuaian guru mengajar
 Nilai rata-rata lulusan
 Prosentase kondisi ruang kelas
 Prosentase fasilitas sekolah
 Angka partisipasi
 Satuan biaya
 Prosentase lulusan yg terserap
di sektor lapangan kerja
16
EVALUASI
KINERJA
17
Evaluasi
Kinerja
•melakukan pengkajian dan
penilaian
•proses
pengolahan
informasi secara berlanjut.
Prestasi yang harus dicapai
dalam pelaksanaan tugas sesuai
standar yang ditetapkan
berdasarkan kriteria-kriteria
18
Tujuan Evaluasi
Kinerja
1. Mengetahui sejauh mana sebuah program
sudah dilaksanakan
2. Menunjukkan sumbangan program terhadap
pencapaian tujuan Organisasi
3. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan
sebuah program, apakah program perlu
diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.
19
FAKTOR YG
MEMPENGARUHI
PENCAPAIAN TUJUAN
PENDIDIKAN
PENDIDIK/GURU
DANA
KURIKULUM
TEMPAT
PERALATAN
PENGAWAS
20
EVALUASI
21
EVALUASI
Proses Mengumpulkan
informasi
1. digunakan untuk menentukan alternatif
yang tepat dalam mengambil keputusan.
2. untuk menentukan sejauhmana tujuan
pembelajaran telah dicapai oleh siswa.
3. untuk mengetahui pencapaian belajar
kelas atau kelompok.
22
Ciri khas
Evaluasi
1. Pelaksanaannya harus
dilakukan
secara
berkesinambungan.
2. Dalam
pelaksanaan
evaluasi
dibutuhkan
data dan informasi
yang akurat untuk
menunjang keputusan
yang akan diambil
Dalam dunia pendidikan perlu adanya evaluasi agar
proses pendidikan yang sedang berlangsung dapat
berjalan sesuai dengan harapan
23
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA
1. Peningkatan pelayanan PAUD
2. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
menengah
4. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing
pendidikan tinggi
5. Peningkatan keterampilan angkatan kerja
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme
pendidik dan tenaga kependidikan
7. Optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan dan
tata kelola pendidikan untuk mendukung
peningkatan kinerja pembangunan pendidikan
24
PERMASALAHAN
PENGELOLAAN
DANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN
KEMENAG
25
Latar Belakang
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat
memprihatinkan, karena adanya ketertinggalan didalam
mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.
2. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara
lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi
pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah
pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun
permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:
a. Rendahnya sarana fisik,
b. Rendahnya kualitas guru,
c. Rendahnya kesejahteraan guru,
d. Rendahnya prestasi siswa,
e. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,
f. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan,
g. Mahalnya biaya pendidikan.
1.
26
Permasalahan pada Madrasah
Alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas proses
belajar mengajar lebih rendah dibandingkan dengan
alokasi anggaran belanja pegawai;
2. Alokasi anggaran untuk sarana prasarana
(penambahan ruang kelas, perpustakaan, lab, dll)
masih sangat rendah terutama madrasah swasta;
3. Kekurangan SDM pengelola anggaran yang kompeten.
Kepala madrasah negeri, selain sebagai KPA
merangkap sebagai PPK dan PPSPM. Tenaga
pembukuan keuangan rata-rata merangkap sebagai
guru bidang studi. Padahal mereka tidak
berlatarbelakang pendidikan berbasis keuangan;
4. Perencanaan alokasi mata anggaran bantuan sosial
yang masih belum memiliki kesepakatan (52 atau 57)
1.
27
5. Pendistribusian bantuan sosial belum
memenuhi 6 ketepatan, meliputi: tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat waktu, tepat guna, tepat
administrasi, dan tepat spesifikasi.
6. Pertanggungjawaban dana bantuan sosial
belum dibuat oleh lembaga penerima bantuan.
7. Permasalahan Dana BOS antara lain:
a. Pencairan dana tidak sesuai dengan riil jumlah
siswa
b. Penerimaan dana tidak tepat waktu
c. Penggunaan dana belum sesuai dengan
peruntukannya
d. Pelaporan pertanggungjawaban dana BOS belum
tertib
28
8.
9.
Permasalahan Tunjangan Fungsional Guru pada madrasah:
a.
Keterlambatan pembayaran karena ketidaktersediaan dana
APBN;
b.
Kurangnya guru dalam memenuhi persyaratan tunjangan
sertifikasi;
c.
Tunjangan sertifikasi Guru DPK yang ditugaskan di Kemenag
tidak dibayarkan instansi asal;
d.
Pungutan liar terhadap dana tunjangan;
e.
Duplikasi data.
Permasalahan Beasiswa:
a.
Database penerima beasiswa tidak akurat;
b.
Bantuan disalurkan tidak tepat waktu;
c.
Penerima beasiswa banyak yang ditemukan tidak memenuhi
persyaratan;
29
Fungsi Kanwil Kemenag
Berdasarkan PMA Nomor 13 Tahun 2012 adalah :
 Merumuskan dan menetapkan visi, misi, dan kebijakan
teknis bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan
beragama;
 Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan
umrah;
 Memberikan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di
bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan
keagamaan;
 Memberikan pelayanan kerukunan umat beragama;
 Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengelolaan
administasi dan informasi
 Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian,pengawasan, dan evaluasi program;
 Pelaksanaan hubungan dengan pemda, instansi terkait, dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas.
30
Upaya Pengendalian Dana
Pendidikan
oleh Kanwil Kemenag
1. Mengalokasikan dana bansos sesuai dengan
mata anggaran yang telah ditentukan;
2. Menyusun pedoman/juklak/juknis bantuan;
3. Melakukan verifikasi terhadap lembaga calon
penerima dana bantuan agar tepat sasaran;
4. Memproses penyaluran dana agar dapat
dicairkan/didistribusikan tepat waktu dan tepat
jumlah;
5. Memantau pelaksanaan pendistribusian
bantuan sampai ke lembaga penerima;
31
6. Mengendalikan laporan pertanggungjawaban
pendistribusian dan pendayagunaan bantuan dari
lembaga penerima bantuan;
7. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
bantuan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian
Agama;
8. Memberdayakan Pengawas Madrasah untuk
melakukan tugas pengawasan akademik dan
manajerial madrasah (sesuai PMA Nomor 2 Tahun
2012) termasuk mengendalikan dan memantau
pengelolaan dana pendidikan pada madrasah.
32
Hasil Pengawasan pada Madrasah
1. Penyusunan program dan rencana kinerja madrasah belum
jelas;
2. Kualitas manajerial madrasah dan guru belum memadai;
3. Evaluasi kinerja madrasah belum dikelola dalam suatu
sistem akuntabilitas publik;
4. Kekurangan jumlah guru;
5. Sosialisasi kurikulum belum optimal;
6. Perubahan kurikulum tidak diikuti dengan aspek
pendukungnya
7. Evaluasi terhadap kinerja pendidikan belum dilaksanakan.
Sertifikasi guru dan dosen belum dinilai tingkat efektifitas
hasilnya terhadap peningkatan kualitas peserta didik.
8. Pemberian bantuan kepada pihak madrasah tidak
berdasarkan kebutuhan madrasah;
33
Lanjutan...
9. Belum adanya tugas definitif bagi kepala urusan tata usaha
pada MIN dan MTsN. Koordinator administrasi dan
kebendaharaan diberikan kepada para guru atau tenaga
honorer. Hal ini membuat kinerja madrasah kurang
optimal. Dalam pengelolaan anggaran dan laporan
keuangan, tidak tertangani secara serius oleh tenaga yang
ahli di bidangnya
10. Siswa belum diperankan secara aktif dalam praktik belajar
mengajar
11. Persentase alumni yang diterima di jenjang yang lebih
tinggi masih rendah pada beberapa madrasah;
12. Angka putus sekolah masih cukup tinggi
34
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN AGAMA R.I
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2014
35