Transcript Kebijakan Pengembangan Madrasah

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
UMUM DI JAWA BARAT
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Sarana prasarana yang
belum memadai
Kekurangan tenaga guru
Keterbatasan daya tampung
Pemerataan
Pendidikan
Masih banyaknya siswa
kurang mampu
PERMASALAHAN
PENDIDIKAN PADA
MADRASAH
Efisiensi Pendidikan
Kualitas Pendidikan
Keterbatasan anggaran
Mutu SDM pengelola pendidikan
masih rendah
Proses pembelajaran yang konvensional
- Kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal
- Latar belakang guru tidak sesuai dengan tugas
mengajar
- Jumlah dan kualitas buku di sekolah belum
memadai
- Belum terintegrasinya PAI pada bidang studi
umum
VISI PENDIDIKAN
PADA MADRASAH
DAN PAI
TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK /
MANUSIA YANG BERIMAN DAN
BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA,
BERILMU, TERAMPIL, DAN
MAMPU HIDUP BERMASYARAKAT
VISI PENDIDIKAN PADA MADRASAH DAN PAI
PADA SEKOLAH UMUM
MISI
TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK /
MANUSIA YANG BERIMAN DAN
BERTAQWA, BERAKHLAK MULIA,
BERILMU, TERAMPIL, DAN
MAMPU HIDUP BERMASYARAKAT
Mengembangkan madrasah yang
populis, islami, berkualitas dan
Mandiri.
1.
Meningkatkan daya guna dan hasil
guna pend pada madrasah dan PAI
2.
Kurikulum madrasah yang berciri
khas islam dan PAI pada sekum yang
mengacu pada kompetensi dasar
3.
Peningkatan kuantitas dan kualitas
sumber daya pendidikan
4.
Penguatan lembaga madrasah
menuju terciptanya lembaga
pendidikan yang islami berkualitas
populis dan mandiri
5.
Penguatan ciri khas agama islam
dalam pendidikan di madrasah
6.
Meningkatkan ketaatan siswa dalam
mengamalkan ajaran agama
Populis yaitu madrasah yang selalu di cintai oleh masyarakat
karena madrasah tumbuh dari masyarakat dan di kembang kan oleh
masyarakat
Islami yaitu masyarakat yang berciri khas agama islam dalam
suatu lingkungan yang kondusif yang mampu menciptakan anak
bangsa menjadi seorang muslim yang beriman dan bertakwa pada
allah SWT serta berakhlah mulia
Berkualitas yaitu madrasah yang mampu mencetak anak bangas
sebagai seorang muslim yang memiliki kemampuan dan keteramiplan
yang cukup dalam menghadapi tantangan zaman
Mandiri yaitu madrasah yang mampu mengelola dan
mengembangkan madrasah itu sendiri tanpa menggantungkan pada
yang lain.
Standar Nasional Pendidikan ( SNP )
PP RI NO 19
Tahun 2005
Adalah kriteria minimal tentang sisten pendidikan diseluruh wilayah hukum
Negara kesatuan Republik Indinesia ( pasal 1 )
Untuk menjamin dan pengendalian mutu pendidikan ( pasal 2 )
Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan ( Pasal
3)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Standar
harus
dikembangkan
dengan
memperhatikan
aspek
daya
saing
(competitiveness) di satu sisi dan ketercapaian
(achievable) di sisi lain
Standar bersifat minimum criterion yang
ditingkatkan secara berkala (dinamis)
Standar tidak selalu harus diartikan
penyeragaman (mono standard), tetapi penyatuan
kerangka dalam diversifikasi (mutli-standard).
MENGAPA BERBASIS STANDAR? (1)
Memberikan arah yang jelas bagi pengelola pendidikan
tentang TARGET yang harus dicapai di setiap
lembaga pendidikan
Pengelola pendidikan mempunyai kebebasan untuk
menentukan strategi implementasi kurikulum dan
proses pendidikan dalam rangka mencapai standar
nasional pendidikan
Quality Assessment for Quality Education
MENGAPA BERBASIS STANDAR? (2)
Standar menjadi acuan seberapa baik hasil pendidikan
yang diinginkan sesuai dg kondisi yang ada ( Standard
is how good is good)
Standar mendorong semua pihak untuk melakukan
usaha secara terencana dan sistematis untuk
mencapainya (Standards are created because they
improve the activity of life)
GARIS LOGIKA STANDAR
STANDAR
MASUKAN
STANDAR
PROSES
STANDAR
HASIL
•ISI
•TENAGA PENDIDIK &
KEPENDIDIKAN
•SARANA & PRASARANA
•PROSES PENDIDIKAN
•PENGELOLAAN
•PENILAIAN
•PEMBIAYAAN
= GARIS LOGIKA KAUSAL
= GARIS LOGIKA STANDAR
•KOMPETENSI LULUSAN
•PENILAIAN
FUNGSI DAN TUJUAN
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.
Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara
terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan
perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.
LINGKUP DAN TUJUAN
STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2005
Standar Isi
(Kurikulum)
Standar Kompetensi
Lulusan
Standar Proses
Standar Pendidik &
Tenaga Kependidikan
8 STANDAR
NASIONAL PENDIDIKAN
Standar Sarana &
Prasarana
Standar Pembiayaan
Standar Pengelolaan
Standar Penilaian
Tujuan :
Menjamin Mutu Pendidikan Nasional dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat. (pasal 4)
KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR
KURIKULUM
( STANDAR ISI )
Mata pelajaran Agama dan Akhlak
Mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian
Mata pelajaran IPTEK
Mata pelajaran estetika
Mata pelajaran jasmani, olah raga dan
kesehatan ( pasal 6 ayat 1 )
STANDAR PROSES
 Setiap
satuan pendidikan melakukan
perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan proses
pembelajaran,penilaian hasil
pembelajaran dan pengawasan proses
pembelajaran untuk terlaksananya
proses pembelajaran yang efektif dan
efisien
( pasal 19 ayat 1 )
STANDAR KOMPETENSI
KELULUSAN
dalam penentuan kelulusan peserta didik
dari satuan pendidikan Digunakan
STANDAR KOMPETENSI
KELULUSAN
dalam penentuan kelulusan peserta
didik dari satuan pendidikan
Digunakan sebagai pedoman
penilaian
Betujuan untuk
meletakan/meningkatkan dasr
kecerdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia serta
keterampilan untuk hidup mandiri dan
mengikuti pendidikan lebih lanjut
STANDAR PENDIDIK
KEPENDIDIKAN



DAN TENAGA
Pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi pembelajaran
Kompetensi akademik adalah tingkat pendidikan minimal
yang harus dipenuhi seorang pendidik
Kompetensi pembelajaran meliputi :
A. Kompetensi pedagonik
B. Kompetensi kepribadian
C. Kompetensi profesional
D. Kompetensi sosial ( pasal 28 ayat 1, 2 dan 3 )
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA
Setiap tahun pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi : parabot, peralatan dan media pendidikan,
buku dan sumber belajar lainnya
Setap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana,
meliputi : lahan, ruang kelas, R.pimpinan R.pendidik,R
tata Usaha, R.perpustakaan,
R.laboratorium,kantin,tempat olah raga dan tempat
beribadah. ( pasal 42 ayat 1 dan 2 )
STANDAR PENGELOLAAN
Pengelolaan satuan pendidikan [ada jenjang
pendidikan dasar dan menengah menerapkan
manajemen berbasis sekolah ( kemandirian,
kemitraan,partisipasi, keterbukaan dan
akuntabilitas )
Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan tinggi menerapkan otonomi
perguruan tinggi ( pasal 49 ayat 1 dan 2 )
STANDAR PEMBIAYAAN
 Pembiyaan pendidikan terdiri dari atas : (a)biaya
investasi,(b)biaya oprasional,(c)biaya operasi
 Biaya investasi meliputi : (a)biaya penyediaan sarana dan
prasarana ,(b)biaya pengembangan SDM, dan (c)dan modal
kerja tetap
 Biaya personal adalah biaya yang harus di keluarkan peserta
didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran
 Biaya operasi meliputi gaji,bahan/peralatan habis pakai dan
biaya tak langsung ( listrik,jasa
telekomunikasi,pemeliharaan,transportasi,konsumsi,pajak,as
uransi dll ). Pasal 62 ayat 1, 2, 3
STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN
• Penilaian pendidikan terdiri dari :
A.Penilaian hasil belajar oleh pendidikan
B.Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
C.Penilaian hasil belajar oleh pemerintah
63 ayat 1 )
(pasal
PROGRAM KERJA
TAHUN 2006
BIDANG KURIKULUM
Orientasi Konsep pengembangan
Kurikulum Berbasis Kompetensi.
• Implementasi Kurikulum Berbasis
Kompetensi.
• Pengembangan Mata Pelajaran Agama yang
mengacu kepada Kurikulum Berbasis
Kompetensi.
• Standaritas Metodologi Pengembangan
Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk
madrasah dan sekolah.
•
BIDANG SARANA
• Pengadaan dan Penggandaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan Madrasah dan PAI
Sekolah Umum.
• Pemberiaan Bantua Imbal Swadaya untuk
Madrasah (RA, MI, MTs, dan MA).
• Pengadaan sarana program keterampilan,
khususnya pada MA.
• Pengembangan Standarisasi Sarana dan
Prasarana
BIDANG KETENAGAAN DAN KESISWAAN
•
•
•
•
•
•
Melanjutkan upaya Peningkatan kuantitas guru madrasah
melalui guru kontrak dan PNS.
Melanjutkan upaya Pembinaan dan Pemberdayaan
Organisasi Siswa (madrasah dan sekolah umum).
Melanjutkan upaya Pengembangan dan Bantuan
Oprasional Organisasi Mandiri Tenaga Kependidikan an
Kesiswaan (KKG, MGMP, KKM, OSIS).
Melanjutkan upaya Pemberdayaan Organisasi Siswa dan
Kesiswaan (seperti pesantren kilat).
Melanjutkan upaya penambahan jumlah beasiswa
Pengembangan standarisasi kompetensi tenaga
kependidikan
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
•
•
•
•
•
•
•
Pengembangan Regulasi Penyelenggaraan Madrasah dan PAI
pada Sekolah Umum termasuk PP di bidang Pendidikan.
Pelaksanaan dan Pengembangan Akreditasi Madrasah.
Penguatan Manajemen Madrasah dan PAI pada Sekolah Umum.
Penyempurnaan standar pelayanan minimal penyelenggaraan
madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum
Pengembangan Fungsi MDC di Kanwil dan PSBB di Madrasah
Model
Pemberdayaan Organisasi Ketatalaksanaan Madrasah dan PAI
pada Sekolah Umum
Pengembangan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah
Umum
BIDANG EVALUASI DAN SUPERVISI
• Bantuan Penyelenggaraan UAN / UAS.
Sosialisasi Supervisi bagi Pengawas Pendais
• Bantuan Operasional Pengawas Pendais.
(Biaya Perjalanan Dinas, Bantuan Oprasional
untuk Pokjawas dan lain-lain).
• Bantuan Beasiswa untuk Pengawas
Berprestasi.
• Pengembangan Standar Supervisi dan evaluasi
Pendidikan Agama di Madrasah dan Sekolah
Umum.
PERBAIKAN PENDIDIKAN MADRASAH









Perbaikan manajemen pendidikan madrasah.
Akreditasi (paradigma baru).
Penetapan standar mutu tenaga pendidikan.
Penyusunan kurikulum yang menonjolkan keunggulan
spesifik.
Penentuan kompetensi siswa.
Penyediaan bengkel-bengkel keterampilan (seperti agrikultur,
tata boga, tata busana, dan otomotif).
Metode dan sarana pembelajaran yang menempatkan siswa
sebaga subjek (student centered).
Pengadaan buku teks.
Regulasi pendirian madrasah.
JUMLAH MADRASAH
DI JAWA BARAT
Lembaga
Status
Jumlah
Negeri
Swasta
-
2,337
2,337
78
3,145
3,223
MTs
138
1,661
1,799
MA
72
532
604
RA/BA
MI
Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan
JUMLAH SISWA MADRASAH DI
JAWA BARAT
Lembaga
Status
Negeri
RA/BA
Mad. Ibtidaiyah
112,320
Mad. Tsanawiyah
62,100
Mad. Aliyah
17,245
Swasta
80,575
359,523
293,783
74,030
Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan
Jumlah
80,575
471,843
355,883
91,275
JUMLAH TENAGA PENGAJAR
Lembaga
RA/BA
MI
MTs
MA
Status
Negeri
Swasta
8,819
3,077
19,830
3,631
29,976
2,005
9,462
Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan
Jumlah
8,819
22,907
33,607
11,467
Kualifikasi Guru Madrasah
MIN
MIS
Qualified
Jumlah
%
2,122 9,26
962 4,19
MTsN
MTsS
2,421
1,210
7,2
3,6
MAN
MAS
1,630
375
14,21
3,2
Education Management Information System - Bagian Data dan Informasi Pendidikan
Un-Qualified
Jumlah
%
12,225 53,36
11,682 50,99
13,224
16,752
40,69
49,84
5,431
4,031
47,36
35,15
Kelulusan Madrasah Tahun
Pelajaran 2004/2005
No.
JENJANG
1
MI
2
MTs
3
MA:
PESERTA
LULUS
%
TIDAK
LULUS
%
65.879
65.879
100
0
0
105.867
101.95
96,30
3.916
3,7
- Program IPA
6.518
6.113
93,79
405
6,72
- Program IPS
21.072
19.328
91,72
1.744
8,28
903
851
94,24
52
5,76
28.493
26.292
96,28
2.201
7,72
- Program Bahasa
Total
* Data dari Pusat Penilaian Depdiknas
MATRIK INDIKATOR KEBERHASILAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENYLENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH
BERDASARKAN PP NO. 19 TAHUN 2005
No.
1
KOMPONEN
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
Kurikukulum
1.Ketersediaan
Kurikulum Nasional
Ada
Keterangan :
*) Kewenangan
2. Tersebarnya Kuri
kulum Lokal
Ada
P
3. Keterlaksanaan Kur
ikulum Nasional
Sesuai
V
PR : Pemerintah
Provinsi
4. Keterlaksanaan Ku
rikulum Lokal
Sesuai
V
K : Pemerintah
Kab/Kota
5. Prosentase Daya se
rap Kur.Nasional
75 %
V
M : Madrasah
6. Prosentase daya se
rap Kur. Lokal
80 %
: Pemerintah
Pusat
V
V
36
V
Lanjutan
No.
2
KOMPONEN
Peserta Didik
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
V
V
1. Angka Partisipasi
Kasar (APK)
Meningkat
2. Angka Partisipasi
Murni (APM)
Meningkat
V
V
V
V
3. Angka Pendaftaran
Siswa
Meningkat
V
V
V
V
4. Angka Putus
Sekolah
Menurun
V
V
5. Angka Mengulang
Menurun
V
V
6. Kelangsungan Bela
jar Siswa
Meningkat
V
V
7. Prosentase Kelulu
san
90 %
37
V
Lanjutan
No.
3
KOMPONEN
Ketenagaan
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
1. Kinerja Kepala
Madrasah
Baik
V
V
V
2. Prosentase Guru
Berkualitas
75 %
V
V
V
3. Prosentase Guru
Berkeahlian
75 %
V
V
4. Rasio Guru dengan
Siswa
1:20
V
V
38
Lanjutan
No.
4
KOMPONEN
Sarana/Prasarana
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
1.Lahan
Cukup
V
V
2. Bangunan
Lenngkap
V
V
3. Perpustakaan Mad.
Ada
V
V
V
4. Alat & Media Pendd
Lengkap
V
V
V
5. Perabot
Lengkap
V
V
6. Sarana Olah Raga
Lengkap
V
V
7. Sarana Keagamaan
Ada
V
V
8. Aula Serbaguna
Ada
V
V
V
V
39
Lanjutan
No.
5
6
KOMPONEN
Organisasi
Pembiayaan
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
1. Struktur Organisasi
Ada
V
2. Personalia
Ada
V
3. Uraian Tugas
Ada
V
4. Mekanisme Kerja
Baik/Lancar
V
1. Anggaran
Pemerintah
Ada
2. Anggaran Swadaya
Ada
3. Komponen yang
dibiayai
Seluruhnya
V
V
V
V
V
V
V
V
V
40
Lanjutan
No.
7
KOMPONEN
Manajemen
Madrasah
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
1. Pemahaman Visi,
Misi Madrasah
Baik
V
2. Tingkat Kehadiran
Guru
90 %
V
3. Tingkat Kehadiran
tenaga Administrasi
90 %
V
4. Tingkat Kehadiram
Tenaga Kependd.
90 %
V
5. Tingkat Kehadiran
Siswa
90 %
V
6. Tertib Administrasi
Lengkap
V
7. Kinerja Madrasah
Baik
41
V
Lanjutan
No.
8
KOMPONEN
Peranserta
Masyarakat
INDIKATOR
KETERCAPAIAN
MINIMAL
P
*)
PR
*)
K
*)
M
*)
1. Dukungan & Peran
serta Masyarakat/
Komite Madr./BP3
Ada
V
2. Perhatian Orang Tua
Ada
V
3. Peranserta Tokoh
Masyarakat
Ada
V
V
4. Peranserta Dunia
Usaha
Ada
V
V
42
WASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb
TERIMA KASIH