Transcript Definisi Pelanggaran dan Hukuman Disiplin

• Pencapaian sasaran kinerja
• Penerapan Reward & Punishment
• Penegakan hukum secara adil dan
proporsional dengan mempertimbangkan
kefungsian, efektifitas dan efisiensi
• Penumbuhan motivasi dan etos kerja
• Aktualisasi keteladanan dan pencitraan
publik
• Pelestarian lingkungan dan atmosfir
akademik yang sehat
Definisi Pelanggaran dan Hukuman Disiplin
adalah setiap ucapan, tulisan
atau perbuatan Pegawai UB yang tidak mentaati
kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan baik
yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.
adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada pegawai karena melanggar peraturan disiplin
pegawai.
adalah prosedur yang harus
ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa
KEBERATAN/BANDING ADMINISTRATIF.
• Perpres 12 Th 1961 dan Permendiknas 48 Th 2009
– Pelanggaran sekitar tugas belajar Pegawai
• PP 4 Th 1966
– Pemberhentian sementara Pegawai yg didakwa melakukan tindak pidana
baik dlm jabatan maupun di luar jabatan
• PP 32 Th 1979
– Pemberhentian Pegawai stl diputuskan hukuman di pengadilan
• PP 10/1983 jo 45/1990
– Perkawinan dan perceraian Pegawai
• UU 25 Tahun 2009
– Sanksi bagi pejabat dan pelaksana pelayanan publik
• Permendiknas 17 Tahun 2010
– Pencegahan dan Penanggulangan Plagiasi di PT
• PP 53 Tahun 2010
– Ketentuan jam kerja dan sasaran kinerja
• Permendikbud 16 Tahun 2012
– Kode Etik pegawai di lingkungan Kemendikbud
• Memeriksa dosen/TK yg
dilaporkan indisipliner
• Memberikan rekomendasi
kpd Rektor utk
memutuskan perkara atau
menjatuhkan sanksi thd
tindakan pelanggaran
disiplin
• Memeriksa adanya dugaan
pelanggaran kode etik
• Meminta keterangan dan
mendengarkan pembelaan
• Memberikan rekomendasi
kpd Rektor mengenai
pemberian sanksi
– Teguran Lisan
– Teguran Tertulis
– Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis dari Atasan Langsung
– Penundaan KGB selama 1 tahun
– Penundaan KP selama 1 tahun
– Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
– Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
– Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
– Pembebasan dari Jabatan
– Pemberhentian dengan hormat TAP sebagai pegawai
– Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai
Dihitung secara kumulatif
baik jam kerja maupun hari
kerja :
-1
hari > 7,5 jam
- 1 minggu > 37,5 jam
1. Masuk kerja dan mentaati
ketentuan jam kerja
5 hari
Teguran lisan
6 s.d. 10 hari
Teguran tertulis
11 s.d. 15 hari
Pernyataan tidak puas
16 s.d. 20 hari
Penundaan KGB selama
1 tahun
21 s.d. 25 hari
Penundaan KP selama 1
tahun
26 s.d. 30 hari
Penurunan pangkat
setingkah lebih rendah
selama 1 tahun
31 s.d. 35 hari
36 s.d. 40 hari
41 s.d. 45 hari
Lebih dari 46 hari
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 tahun
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah
Pembebasan dari
jabatan
1. Pemberhentian
dengan hormat
TAP
2. Pemberhentian
tidak dengan
hormat
2. Mencapai sasaran kerja
pegawai yang ditetapkan
Persentase capaian
beban kerja yang
disepakati dlm 1 tahun
JENIS HUKUMAN
25 % s.d. 50%
Sedang
Dibawah 25%
Berat
EVALUASI KINERJA DOSEN (EKD) yang
dilaksanakan pelaporannya tiap tahun
dievaluasi tiap semester dengan
kecukupan minimal 12 sks untuk bidang
PENGAJARAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN dan UNSUR PENUNJANG
Pelaku
Ketentuan yg
Dilanggar
Dosen/
Peneliti
/Tendik
Pasal 11
ayat (6)
Urutan
Sanksi
1.
2.
3.
4.
5.
SANKSI UNTUK
PELAKU
PLAGIARISME
6.
7.
8.
Teguran
Peringatan tertulis
Penundaan
pemberian hak
Penurunan pangkat
dan jabatan
akademik/fungsional
Pencabutan hak utk
diusulkan sbg
profesor/jenjang
utama bagi yg
memenuhi syarat
Pemberhentian
dengan hormat dari
status
dosen/peneliti
/tendik
Pemberhentian tdk
dgn hormat dari
status sebagai
dosen/peneliti/
tendik
Pembatalan ijazah
yg diperoleh dari
PT ybs
Sanksi
Tambahan
Sanksi Lain menurut
Peraturan Per-UU-an
UU Sisdiknas :
Apabila dosen
menyandang
sebutan profesor :
Diberhentikan dari
jabatan profesor
Mempergunakan karya
ilmiah jiplakan untuk
memperoleh gelar
akademik, profesi,
vokasi dipidana
penjara paling lama 2
tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 200
juta
Mekanisme Pembinaan terhadap
Pelanggaran Disiplin
Badan Pembinaan
Disiplin Pegawai UB
Atasan Langsung
PEJABAT
BERWENANG
(Rektor/PR-II)
• Peraturan Rektor UB no 282/PER/2012 Pasal
5 butir a :
– Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, DTUB berhak memperoleh PENGHASILAN TETAP dan
PENGHASILAN LAIN yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku bagi DT-UB serta jaminan
KESEJAHTERAAN SOSIAL.
Berkarya untuk menghargai hidup