Transcript BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)

PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENATAAN PNS
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
3. Keputusan Prsiden Nomor 42 Tahun 2002 Jo Keppres
Nomor 72 Tahun 2004.
4. Peraturan Bersama 3 Menteri.
5. Peraturan Ka BKN Nomor 37 Tahun 2011
2
UU NO.43 TAHUN 1999
1)
2)
Kelancaran tugas pemerintahan dan
pembangunan nasional sangat
tergantung pada kesempurnaan aparatur
negara khususnya PNS.
Jumlah PNS yang diperlukan ditetapkan
berdasarkan beban kerja suatu orgaisasi.
4
 FORMASI
adalah jumlah dan susunan
pangkat Pegawai Negeri Sipil yang
diperlukan dalam suatu satuan organisasi
negara untuk mampu melaksanakan tugas
pokok dalam jangka waktu tertentu.
 FORMASI
ditetapkan dalam jangka waktu
tertentu berdasarkan jenis,sifat dan
beban kerja yang harus dilaksanakan.
I. LATAR BELAKANG PENATAAN PNS
1. Pelimpahan status kepegawaian pusat ke
daerah karena kebijakan otonomi daerah
berjumlah ± 2,3 juta PNS
2. Kebijakan Pengangkatan Tenaga Honorer
menjadi PNS berjumlah 899. 866 CPNS
3. Persentase antara jumlah belanja
pegawai dengan belanja publik didalam
APBD tidak rasional.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
LANJUTAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN PNS
5. Pemekaran Wilayah/Daerah yang
berdampak pada penambahan Formasi
PNS.
6. Perkembangan Teknologi Informasi
secara cepat dan pesat.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
II. PENATAAN PNS
1. Mismatch
yaitu
kesenjangan
antara
kompetensi PNS dengan syarat kompetensi
jabatan yang didudukinya
2. Under employment yaitu kinerja PNS yang belum
produktif dan belum adanya target atau kontrak
kinerja berupa sasaran kinerja individu yang harus
dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya,
sehingga pelayanan PNS terhadap masyarakat belum
memuaskan.
3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak
proporsional antara jumlah PNS dengan tugas
dan
fungsi
organisaasi
yang
harus
dilaksanakan.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
III. KONDISI OBJEKTIF PNS
1. Jumlah PNS per 13 Mei 2011 adalah =
4.708.330.
2. Ratio PNS terhadap penduduk adalah
4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 50.45.
3. Prosentase PNS terhadap penduduk
adalah 1.98%
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1. Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia 1,98% masih cukup moderat
Sebagai perbandingan beberapa Negara ASEAN
NO
NEGARA
PROSENTASE
%
1
Indonesia
1,98
2
Malaysia
3,7
3
Filipina
2,9
4
Thailand
1,9
5
Kamboja
1,2
6
Laos
1,8
7
Vietnam
2,1
8
Darussalam
9
Myanmar
11,4
0,7
Sumber data: Kementerian Luar Negeri tahun 2009
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
2. Pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil
2003 - 2010
Tahun
Jumlah
%
Pertumbuhan
1
6
7
2003
3.648.005
2004
3.587.337
-1,66
2005
3.662.336
2,09
2006
3.725.231
1,72
2007
4.067.201
9,18
2008
4.083.360
0,40
2009
4.524.205
10,80
2010
4.598.100
1,63
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
3. Komposisi PNS berdasarkan Jenis Jabatan
INSTANSI
JABATAN
Struktural
Instansi
Pusat
JUMLAH
Instansi
Daerah
Esl. I
512
35
547
Esl. II
1.899
3.985
5.884
Esl. IIII
9.972
26.213
36.185
Esl. IV
33.879
119.939
153.818
Esl. V
8.512
3.276
11.788
Fungsional Tertentu
278.515
1.883.118 2.161.633
Fungsional Umum
616.698
1.721.777 2.338.475
JUMLAH
949.987
3.758.343 4.708.330
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
4. PNS yang akan mencapai BUP 2011-2014
sejumlah 488.494 dengan
Tahun 2011 :
Tahun 2012 :
Tahun 2013 :
Tahun 2014 :
Total
107.418
124.175
123.167
133.734
: 488.494
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
STRATEGI MENGATASI PERMASALAHAN PNS
1. MELAKUKAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PENGERTIAN
Penataan PNS adalah
suatu proses analisis secara sistematis dan
berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas,
kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang
tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi,
sehingga dapat mewujudkan visi dan misi
organisasi menjadi kinerja nyata.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ORGANISASI
ANALISIS
JAB/BEBAN
KERJA
MENGHITUNG
JUMLAH
PEGAWAI TEPAT
PENATAAN
PEGAWAI
KUANTITAS,
KUALITAS,
KOMPOSISI ,
DAN DISTRIBUSI
PEGAWAI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PROSEDUR PENATAAN PNS
1. PERSIAPAN PENATAAN PNS
2. PELAKSANAAN PENATAAN
PNS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1. PERSIAPAN PENATAAN
ANALISIS
JABATAN
Informasi Jabatan :
a. Uraian Jabatan
b. Syarat Jabatan
c. Peta Jabatan
dan Kekuatan
Pegawai
Tidak Ada
Ada
Menyusun Informasi Jabatan
Peninjauan Kembali
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
2. PELAKSANAAN PENATAAN PNS
Analisis
Kesenjangan
Jabatan
Menghitung
Kebutuhan
Pegawai
Klasifikasi
Jumlah
Pegawai
Tindak Lanjut
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
3. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PNS
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM
PERATURAN MENPAN &
RB
JABATAN
FUNGSIONAL
TERTENTU
INSTANSI
PEMBINA
GURU
PERKA BKN NO.
4/2010
PNS pada SARANA
PELAYANAN
KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN
TENAGA
STRUKTURAL
SESUAI DENGAN
STRUKTUR
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
DAFTAR SUSUNAN JABATAN
Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
Nama
Jabatan
Kasubdit.
Perencanaan
Pengembang
an Pegawai
Ikhtisar Jabatan
Pendidikan
Melaksanakan
analisis kebutuhan
dan penyiapan bahan
perencanaan
pengembangan
pegawai.
S1
Manajemen
/Administrasi
2
Kepala Seksi
Penyusunan
Perencanaan
Pengambang
an Pegawai
Melakukan
pengumpulan,
pengolahan, dan
analisis kebutuhan
pengembangan
S1
Perencanaan
Manajemen Pengembang
/Adminisan
trasi
3
Perencana
Pengembang
an Pegawai
Mengumpulkan
bahan perencanaan
pengambangan
S1
Teknis
Manajemen Pengemba/Adminisngan Pegawai
trasi
No
1
Diklat
Pengembangan
perencanaan
/manajemen
SDM
Syarat Jabatan
Pengalaman
Keahlian
Keterampilan
Terlibat dalam Desain
kegiatan
Pengembabidang
ngan SDM
pengembangan pegawai
Menganalisa
Kebutuhan
Pengembang
an dan
faktor-faktor
terkait
Terlibat dalam
kegiatan
teknis bidang
perencanaan
pengembangan
Terlibat dalam
kegiatan
bidang
pengembangan
Desain
Perencanaan
teknis
Pengembang
an
Menyusun
Kebutuhan
teknia
Pengembang
an
Menyajikan
bahan
perencanaan
pengembang
an
Menginventa
risir
kebutuhan
dan
permasalahan
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
DAFTAR SUSUNAN PEGAWAI MENURUT JABATAN
Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
Data Pegawai
No
Nama
Jabatan
Nama
Tahun
pengang Pensiun Pendi Diklat
katan
dikan
Pengalaman
jabatan
Keahlian
Menganalisis
jumlah
Kebutuhan
dan kualitas
Pengembangan
Mencari dan
mengumpulkan informasi
dan bahan
serta
Kebutuhan
pengembangan Pegawai
Dst
1
Kasubdit.
Drs
Perencanaan Budi,
PengembaMM
ngan
Pegawai
1985
2012
S2
Peng
emba
ngan
SDM
Kabag
Pengembangan
pegawai
2
Kepala Seksi Amir,
Penyusunan SE,
Perencanaan MM
Pengembangan
Pegawai
1980
2011
S2
Pere
ncan
aan
Pen
gem
bang
an
Pengelola
Kepegawaian
3
Perencana
Pengembangan
Pegawai
2009
2040
S1
-
-
Karina
, SE
Keterampilan
Mengklasifikasikan
daftar kebutuhan
dan faktor yg terkait
pengembangan
pegawai
Menyusun dan
menghimpun
Kebutuhan
pengembangan
Pegawai
Dst
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
PERKIRAAN PERUBAHAN KOMPOSISI PEGAWAI
Tahun 2011 s/d 2013
Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
No
1
2
3
Nama Jabatan
Kasubdit.
Perencanaan
Pengembangan
Pegawai
Kepala Seksi
Penyusunan
Perencanaan
Pengemba-ngan
Pegawai
Perencana
Pengembangan
Pegawai
Pegawai Yang Ada
Pensiun
Promosi
Mutasi
2011
1
2012
1
2013
1
2011
-
2012
1
2013
-
2011
-
2012
1
2013
-
2011
-
2012
-
2013
-
1
1
1
-
-
1
-
-
1
-
-
-
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS PERSEDIAAN PEGAWAI
PERKIRAAN PERSEDIAAN PEGAWAI
Tahun 2011 s/d 2013
Unit Kerja : Sub Direktorat Perencaan Pengembangan Pegawai BKN
No
1
2
3
Nama Jabatan
Kasubdit. Perencanaan Pengembangan Pegawai
Kepala Seksi Penyusunan
Perencanaan Pengembangan
Pegawai
Perencana Pengembangan
Pegawai
Pegawai yang ada
2010
Persediaan
2011
2012
2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
ANALISIS KESENJANGAN JABATAN
ANALISIS KESENJANGAN JABATAN
: Direktorat Perencanaan kepegawaian dan Formasi
: Drs. Budi, MM
: Ka. Sub Direktorat Perencanaan Pengembangan Pegawai
Unit Kerja
Nama Pegawai
Jabatan
No
Kategori
1
Pendidikan
2
Diklat
3
Pengalaman
Jabatan
4
Keahlian
5
Keterampilan
Syarat Jabatan
Eksisting Kondisi Pegawai
Analisis
Kesenjangan
Tindak Lanjut
S1
S2
Manajemen/Administrasi
Pengembangan
Pengembangan SDM
perencanaan /manajemen
SDM
Terlibat dalam kegiatan
Kabag Pengembangan
bidang pengembangan
Pegawai
pegawai
Desain
SDM
Pengembangan Menganalisis jumlah
Kebutuhan dan kualitas
Pengembangan
Menganalisis Kebutuhan
Pengembangan dan
faktor-faktor terkait
Mengklasifikasikan daftar
kebutuhan dan faktor yg
terkait pengembangan
pegawai
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nama Jabatan
Kode Jabatan
Unit Organisasi
dibawahnya
Ikhtisar Jabatan
Uraian Tugas
Bahan Kerja
Alat Kerja
Hasil Kerja
9. Tanggung Jawab
10. Wewenang
11. Nama Jabatan yg ada
12. Korelasi Jabatan
13. Kondisi Lingkungan Kerja
14 Resiko Pekerjaan
15. Syarat Jabatan
16 Prestasi Kerja Yang diharapkan
17. Butir Informasi lain
KEGUNAAN INFORMASI JABATAN
•
•
•
•
•
•
•
INFORMASI PEMEGANG JABATAN
MENGHINDARI PEKERJAAN RANGKAP
MENGETAHUI BATAS TANGGUNG JAWAB
MENGETAHUI BATAS WEWENANG
MENGETAHUI HASIL KERJA
DIKLAT
INFORMASI SYARAT JABATAN
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
KURANG (K)
Contoh :
- Jumlah PNS pada Kab. X adalah 4.700
orang.
- Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 5.000.
- Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai
yang tepat adalah minimal 4.875.
- Dengan demikian Kab. X saat ini termasuk
dalam Kategori Kurang (K).
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
SESUAI (S)
Contoh :
- Jumlah PNS pada Kab. Y adalah 4.955 orang.
- Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 4.892 .
- Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai
yang tepat adalah antara 4.780 sampai
dengan 5.014.
- Dengan demikian Kab. Y saat ini termasuk
dalam Kategori Sesuai (S).
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
KATEGORI JUMLAH PEGAWAI
LEBIH (L)
Contoh :
- Jumlah PNS pada Kota Z adalah 23.000
orang.
- Setelah dilakukan penghitungan kebutuhan
pegawai, ternyata pegawai yang dibutuhkan
adalah 15.000.
- Dengan toleransi 2,5% maka jumlah pegawai
yang tepat adalah maksimal 15.375.
- Dengan demikian Pemerintah Kota Z saat ini
termasuk dalam Kategori Lebih (L).
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI KURANG (K)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Penarikan PNS dari instansi lain sesuai syarat jabatan
3. Pemberdayaan pegawai melalui diklat & pengayaan tugas
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Positive Growth
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI SESUAI (S)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Pemetaan potensi untuk mengetahui minat dan bakat pegawai
3. Mengangkat JFU menjadi JFT
4. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai
5. Zero Growth
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
TINDAK LANJUT
KATEGORI LEBIH (L)
1. Distribusi pegawai dari unit yang lebih ke yang kurang
2. Penilaian Kompetensi
3. Pemeringkatan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat jabatan
4. Pemberlakuan PP 32/1979 tentang pemberhentian pegawai
5. Minus Growth
6. Evaluasi dan analisis Organisasi (tugas, fungsi, dan struktur)
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
UNDANG-UNDANG NO.43 TAHUN 1999
A. Pasal 23 ayat (2)
Pegawai Negeri Sipil dapat di berhentikan dengan hormat karena:
a.
b.
c.
d.
Atas permintaan sendiri;
Mencapai batas usia pensiun;
Perampingan organisasi pemerintah;atau
Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai pegawai negeri sipil
B. Penjelasan Pasal 23 ayat (1) dan (2)
Ayat (1)
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat
menerima hak-hak kepegawaian sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku antara lain hak
pensiun dan hak tabungan hari tua
Ayat (2)
Diberhentikan dengan hormat apabila tenaganya tidak di
perlukan oleh Pemerintah atau hal hal lain yang dapat
mengakibatkan yang bersangkutan dapat di berhentikan
tidak dengan hormat
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 6
Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi Negara
yang mengakibatkan adanya kelebihan Pegawai Negeri Sipil,
maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di salurkan
kepada satuan organisasi lainnya.
Pasal 7
Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
tidak dimungkinkan, maka Pegawai Negeri Sipil yang
kelebihan itu di berhentikan dengan hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan
mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 18
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil karena mencapai Batas Usia
Pensiun, berhak atas pensiun apabila dia memiliki masa kerja
pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
Pasal 19
(1)Uang tunggu diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan
dapat di perpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu)
tahun.
(2)Pemberian uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979
Pasal 20
(1)Besarnya uang tunggu adalah:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun
pertama;
b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk
tahun-tahun selanjudnya
(2) Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya,dari bulan
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan
dengan hormat dari Jabatan Negeri
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (2011)