Transcript Pertemuan 11 MODEL-MODEL SISTEM POLITIK Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 11
MODEL-MODEL SISTEM POLITIK
Materi:
• Otokrasi Tradisional
• Totalitarianisme
• Komunisme
• Demokrasi
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat menjelaskan sistem politik yang
diterapkan di Indonesia
BINUS UNIVERSITY
3
I. Otokrasi Tradisional
1.1. Kebaikan bersama
Menekankan stratifikasi ekonomi
Kebebasan politik individu tidak dijamin
Kebutuhan moril dan nilai-nilai moral lebih
menonjol
Menekankan kolektivitas
1.2.Identitas Bersama: Didasarkan pada faktor-faktor
primordial seperti suku bangsa, ras, dan agama.
BINUS UNIVERSITY
4
1.3. Hubungan kekuasaan : Otokrat biasanya seorang
sultan, raja, atau emir yang memiliki kekuasaan
simbolis dan nyata. Distribusi kekuasaan tidak
seimbang dengan masyarakat.
1.4. Legitimasi kewenangan: Bersumber dan berdasar
tradisi.
1.5. Hubungan ekonomi dan politik: Terdapat jurang
yang lebat antara penguasan dan masyarakat baik dari
segi ekonomi maupun politik.
BINUS UNIVERSITY
5
II. Sistem politik Totaliter
Sistem politik totaliter sangat menekankan konsensus
total di dalam masyarakat tetapi konflik total pula
dengan musuhnya di dalam negeri maupun di luar
negeri. Untuk mencapai konsensus total dilakukan
dengan indoktrinasi ideologi dan paksaan fisik. Sistem
ini dapat dibedakan menjadi dua yakni sistem komunis
dan fasis.
BINUS UNIVERSITY
6
III.Komunisme
3.1. Kebaikan bersama
Sistem ini ditandai dengan prinsip sama rasa sama rata dalam
bidang ekonomi dan sekularisme yang radikal ketika agama
digantikan dengan ideologi komunis yang bersifat doktriner
dan eskatologis. Kebebasan politik dan hak-hak sipil untuk
mengeritik penguasa partai politik tidak dijamin, tetapi sangat
menekankan pada kemerdekaan nasional dan bebas dari
penindasan asing. Jadi kepentingan individu tunduk pada
kehendak partai, nasional atau negara dan bangsa.
BINUS UNIVERSITY
7
3.2. Identitas bersama
Faktor sakral yang mempersatukan masyarakat dalam sistem
ialah ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis. Dalam
konteks ini elit yang bertindak sebagai penafsir dan pelaksana
ideologi berusaha membentuk manusia dan masyarakat baru
dengan cara mengindoktrinasikan ajaran kepada semua warga
masyarakat melalui sekolah, media massa, organisasiorganisasi yang menjadi bagian dari partai, lembaga kader, dan
lembaga resosialisasi. Ideologi ini dijadikan sebagai tujuan dan
pandangan hidup bagi seluruh penduduk sehingga acap kali
ideologi ini disebut sebagai agama politik.
BINUS UNIVERSITY
8
3.3. Hubungan Kekuasaan
Kekuasaan dalam sistem ini dimonopoli dan dilaksanakan
secara sentral dengan partai tunggal. Kekuasaan paksaan
yang dilakukan oleh militer dan politis rahasia lebih menonjol
dari pada kekuasaan konsensus.
3.4. Legitimasi Kekuasaan
Dasar kewenangan pemimpin dalam sistem ini berupa peranan
mereka sebagai ideolog yaitu sebagai penafsir dan pelaksana
ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis.
BINUS UNIVERSITY
9
3.5. Hubungan Politik dan Ekonomi
Pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal
mengendalikan kegiatan ekonomi dalam koordinasi
unit ekonomi maupun dalam pengadaan barang dan
jasa. Inisiatif ekonomi individual dan swasta dilarang.
BINUS UNIVERSITY
10
IV. Sistem Politik Demokrasi
4.1. Kebaikan Bersama
Persamaan kesempatan bagi setiap individu dijamin dengan hukum.
Setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar tujuan
hidupnya.
4.2.Identitas Bersama
Faktor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem demokrasi
ialah bersatu dalam perbedaan. Di Indonesia dikenal dengan
Bhineka Tunggal Ika dan di Amerika dikenal dengan Unity in
Deversity. Di satu pihak penduduk mempertahankan keterikatan
dengan setiap subkultur, namun pada pihak lain seluruh penduduk
mempunyai keterikatan pada tujuan dan dasar yang sama yakni
keterikatan pada lembaga demokrasi, saling percaya, hidup
berdampingan dengan rukun dan damai.
BINUS UNIVERSITY
11
4.3. Hubungan Kekuasaan
Dalam sistem politik demokrasi terdapat distribusi kekuasaan
yang relatif merata di antara kelompok sosial dan lembaga
pemerintah.
4.4. Legitimasi Kewenangan
Prinsip kewenangan dan legitimasi dalam sistem ini bersifat
prosedural (rule of law) yang diatur dalam konstitusi.
Penguasa mendapatkan kewenangan berdasarkan prosedur
yang disusun dalam konstitusi atau peraturan perundangudangan.
BINUS UNIVERSITY
12
4.5. Hubungan Politik dengan Ekonomi
Berdasarkan koordinasi unit ekonomi maupun dalam
pemilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta
ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan porsinya.
BINUS UNIVERSITY
13