Pertemuan 5 DEMOKRASI Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Download Report

Transcript Pertemuan 5 DEMOKRASI Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 5
DEMOKRASI
Materi:
• Pengertian Demokrasi
• Sejarah Demokrasi
• Pemilu dan Demokrasi
• Model-Model Demokrasi
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat menunjukan model demokrasi yang
ada di Indonesia
BINUS UNIVERSITY
3
I. Pengertian Demokrasi
Secara Etimologis Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani demos dan
kratos/kratein. Demos = rakyat dan kratein = kekuasaan. Jadi demokrasi
berarti government/role by people. Secara struktural, sistem politik demokrasi
secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik
dan konsensus. Dewasa ini ada dua aliran yang dinamakan demokrasi yakni
demokrasi konstitusional dan demokrasi yang didasarkan pada komunisme. Ciri
khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang
demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak
dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam
konstitusi. Pada abad 20 ini pemerintahan demokratis ditandai oleh beberapa
nilai yakni; 1) Perlindungan konsitusional, 2) Badan kehakiman yang bebas dan
tidak memihak, 3) Pemilihan umum yang bebas, 4) Kebebasan untuk
menyatakan pendapat, 5) Kebebasan berserikat, dan 6) Pendidikan
kewarganegaraan.
BINUS UNIVERSITY
4
II. Sejarah Demokrasi
 Demokrasi Yunani Kuno = demokrasi langsung. Suatu bentuk
pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik
dijalankan secara langsung oleh warga negara yang bertindak
berdasarkan mayoritas; Bentuk negara = negara kota dengan wilayah
yang terbatas dan dengan jumlah penduduk yang sedikit.
 Demokrasi ini hilang ketika bangsa Eropa yang feodal berhasil
mengalahkan orang Yunani. Masyarakat pada abad ini (600-1400)
bersifat feodal. Dan ciri yang lainnya adalah kuatnya pengaruh agama
terhadap negara. Dokumen Magna Charta lahir pada jaman ini.
 Renaissance (1350-1600) dan Reformasi. Rainaissance adalah aliran
yang menghidupkan kembali minat pada kesustraan dan kebudayaan
Yunani Kuno yang disisihkan pada abad pertengahan. Pada zaman ini
manusia melepaskan dirinya dari penguasaan agama
BINUS UNIVERSITY
5
 Aufklarung (abad pemikiran, 1650-1800). Zaman ini rasionalisme
sangat berkembang yakni aliran pikiran yang ingin memerdekakan
pikiran manusia dari batas-batas agama dan mendasarkan pikiran
atas akal sehat, rasio.
 Kebebasan berpikir membuka jalan bagi kebebasan politik. Timbulkan
gagasan bahwa manusia memiliki hak-hak politik yang tidak boleh
disewenang-wenangkan oleh raja.
 Kebebasan berpikir dan diakuinya hak-hak politik manusia
melahirkan gagasan mengenai kontrak sosial
 Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial adalah bahwa dunia
dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam yang mengandung
prinsip-prinsip keadilan yang universal; artinya berlaku untuk semua
waktu serta semua manusia mulai dari raja sampai rakyat jelata.
BINUS UNIVERSITY
6
III.Pemilihan Umum dan Demokrasi
 Salah satu hal yang paling pokok dalam sistem
pemerintahan yang demokratis adalah masalah yang
berkaitan dengan Pemilihan Umum. Hampir semua negara
demokratis melaksanakan pemilhan umum.
 Salah satu fungsi dari pemilihan umum ialah mengatur
prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan
perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan
BINUS UNIVERSITY
7
Sistem Pemilihan Umum
Sistem Pemilihan Umum berbeda-beda di berbagai negara. Ada sistem
pemilihan langsung, yaitu rakyat memilih kepala negara secara langsung,
dan ada pula melalui perwakilan kepala negara. Namun ada dua sistem
pemilihan Umum yang lasim diterapkan dalam negara demokrasi dewasa ini
yakni sistem distrik dan proporsional.
1. Sistem Pemilihan Umum Distrik
Dalam Pemilihan Umum secara distrik daerah pemilihan dibagi atas
distrik-distrik tertentu. Pada masing-masing distrik pemilihan, setiap
parpol mengajukan satu calon.
BINUS UNIVERSITY
8
Misalnya, 2 atau 3 kecamatan merupakan satu distrik. Partai X mencalonkan A untuk
bersaing pada distrik tersebut. Partai Y mencalonkan B, dan Z mencalonkan C.
A, B, dan C yang mewakili partainya masing-masing, bersaing untuk memperoleh suara
terbanyak, pada distrik tersebut. Misalkan A yang meraih suara terbanyak, maka untuk
distrik itu A yang dipilih menjadi wakil rakyat.
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Distrik
Kelebihan:
 Para pemilih benar-benar memilih calon yang disukainya, karena jelas-jelas siapa calon
untuk distrik yang bersangkutan. Bukan memilih tanda gambar parpol, tetapi langsung
merujuk pada nama sang calon untuk distrik itu.
 Calon terpilih merasa terikat pada kewajibannya untuk memperjuangkan kepentingan
warga distrik/daerah pemilihan tersebut. Ia terpilih karena dukungan para pemilih
kepadanya.
BINUS UNIVERSITY
9
Kelemahan
 Calon terpilih kurang merasa terikat kepada kepentingan
parpol yang mengajukannya sebagai calon, karena ia terpilih
berdasarkan kemampuan pribadinya yang menarik simpati
rakyat.
 Cara pemilihan seperti ini kurang memberi kesempatan bagi
para calon dan bagi parpol yang didukung oleh kelompok
minoritas. Kemungkinan tidak ada kursi bagi parpol kecil dan
untuk mewakili kelompok minoritas, karena tidak ada
penjumlahan suara baik secara nasional daerah. Jumlah
perolehan suara dihitung pada distrik yang berangkutan saja.
BINUS UNIVERSITY
10
2. Pemilu Sistem Proporsional/perwakilan berimbang
 Sistem ini dianut di Indonesia.
 Pemilih tidak langsung memilih calon yang didukungnya.
 Para calon ditentukan berdasarkan nomor urut calon dari masingmasing parpol atau organisasi sosial politik.
 Para pemilih memilih tanda gambar atau lambang suatu orsospol.
 Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masingmasing orsospol, ditentukan melalui penjumlahan suara secara
nasional atau penjumlahan suatu daerah (propinsi).
 Masing-masing daerah diberi jatah kursi berdasarkan jumlah
penduduk dan kepadatan di daerah yang bersangkutan
BINUS UNIVERSITY
11
Kelebihan dan Kelemahan
Kelebihan
Hasil Pemilihan melalui penjumlahan suara dan penjatahan proporsional
memungkinkan terwakilinya kepentingan minoritas.
Integritas secara citra partai lebih solid karena para pemilih mendukung
parpol.
Kelemahan
Keterikatan para calon lebih terarah kepada partainya dibanding kepada
publik pemilih, karena para pemilih bukan mendukung sang calon
perorangan.
Kecenderungan membentuk partai-partai baru lebih besar, karena
kemungkinan memperoleh kursi melalui penjumlahan suara.
BINUS UNIVERSITY
12
IV. Pola-Pola Demokrasi
4.1. Sistem dua partai
Seperti yang dikemukakan oleh Arend Lijphart (1999: 63) sistem dua
partai merupakan model demokrasi mayoritas.
Menurutnya sistem ini memiliki dua keutungan baik langsung
maupun tidak langsung. “The firs direct benefit is that they offer the
voters a clear choice between two alternative sets of public policies.
Second, they have moderating influence because the two main
parties have to compete for the swing voters in the center of
political spectrum and hence have to advocate moderate, centris
policies”. Lijphart juga menambahkan bahwa,“Two party system
are claimed to have an important indirect adventage: they are
necessary for the formation of single-party cabinets that will be
stable and effective policy makers”.
BINUS UNIVERSITY
13
4.2. Model multi partai
Model ini merupakan model konsensus. Model ini
biasanya dipraktikkan pada negara yang masyarakatnya
sangat plural baik dari segi agama, etnis budaya,
ideologi, dan berbagai macam kelompok kepentingan.
Untuk mengakomodasi pluralitas ini model konsensus
merupakan pilihan yang tepat.
BINUS UNIVERSITY
14