Transcript Pertemuan 3 KEKUASAAN Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 3
KEKUASAAN
Materi:
• Pengertian Kekuasaan
• Dimensi-dimensi kekuasaan
• Pelaksanaan kekuasaan politik
• Distribusi kekuasaan
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat menghubungkan dimensi kekuasaan
dengan kekuasaan
BINUS UNIVERSITY
3
I. Pengertian Kekuasaan
• Max Weber seorang sosiolog jerman mendefinisikan
kekuasaan sebagai “The likelihood of achieving
desired ends in spite of possible resistence from
others” (kemampuan untuk memaksakan kehendak
seseorang meskipun mendapat tantangan dari orang
lain).
• Menurut Etzioni kekuasaan adalah kemampuan untuk
mengatasi sebagian atau semua perlawanan, untuk
mengadakan perubahan-perubahan pada pihak yang
memberikan oposisi.
BINUS UNIVERSITY
4
Ada tiga jenis Kekuasaan menurut Etzioni yaitu koersif, persuasif, dan
utilitatiran
1. Kekuasaan Utilitarian
Utilitarian berasal dari kata utilis yang berarti berguna. Jadi
Utilitarian adalah sifat yang menekankan kegunaan pada dari
sesuatu.
2. Kekuasaan Koersif
Kekuasaan yang menggunakan kekerasan untuk mengubah orang
lain atau untuk menghukum mereka yang menghalanginya.
3. Kekuasaan Persuasif
Kekuasaan persuasif tidak menggunakan paksaan, melainkan pada
kepercayaan orang-orang yang dikuasai
BINUS UNIVERSITY
5
II. Dimensi-dimensi Kekuasaan
2.1. Potensial dan Aktual
Seseorang dipandang memiliki kekuasaan potensial
apabila memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti
kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan
informasi, popularitas, status sosial yang tinggi,
massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sedangkan
kekuasaan aktual apabila seseorang telah
menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke
dalam kegiatan politik secara efektif.
BINUS UNIVERSITY
6
2.2. Konsensus dan Paksaan
Pada aspek kekuasaan paksaan, orang taat karena
rasa takut. Dalam konteks ini ada tiga sarana yang
digunakan untuk mendapatkan ketaatan yakni
paksaan fisik, ekonomi dan psikologik. Fisik antara
lain berupa senjata, ekonomi seperti kehilangan
pekerjaan dan psikologik seperti intimidasi.
Sedangkan ketaatan pada kekuasaan konsensus
lebih bersifat kultural dan moral. Orang taat
karena nilai tertentu. Jadi orang taat karena
pengertian, kesadaran, dan persetujuan.
BINUS UNIVERSITY
7
2.3. Positif dan Negatif
Tujuan umum pemegang kekuasaan untuk mendapatkan
ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi.
Tujuan ini dapat dikelompokan dalam dua aspek yakni positif
dan negatif. Kekuasaan positif adalah penggunaan sumbersumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang
penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif adalah
penggunaan sumbers-sumber kekuasaan untuk mencegah
pihak lain untuk mencapai tujuannya yang tidak hanya
dipandang tidak perlu tetapi juga merugikan pihaknya.
BINUS UNIVERSITY
8
2.4. Jabatan dan Pribadi
Dalam masyarakat yang maju dan mapan baik
jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki
jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya,
pada masyarakat yang sederhana, struktur
masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas
kualitas pribadi tampak lebih menonjol dari pada
kekuasaan yang terkandung dalam jabatan.
BINUS UNIVERSITY
9
2.5. Implisit dan Eksplisit
Kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat
dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara
jelas terlihat dan terasakan.
2.6. Langsung dan tak langsung
Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk
mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan
melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui perantara.
Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber
untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui
perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih
besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.
BINUS UNIVERSITY
10
III.Pelaksanaan kekuasaan Politik
Ada empat faktor yang perlu dianalisis berkaitan dengan
pelaksanaan kekuasaan politik yakni bentuk dan jumlah
sumber; distribusi sumber dalam masyarakat; penggunaan
sumber; dan hasil penggunaan sumber.
3.1. Bentuk dan jumlah sumber
Yang termasuk sumber kekuasaan ialah sarana paksaan
fisik, kekayaan, normatif, jabatan, keahlian, informasi,
status sosial, popularitas pribadi, dan massa yang
terorganisasi.
BINUS UNIVERSITY
11
3.2. Distribusi sumber dalam masyarakat
Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusikan
secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem
politik, karena kemampuan setiap orang bervariasi.
Masyarakat yang strukturnya masih sederhana, distribusi
pemilikan sumber-sumber relatif merata sebab selain
sumber-sumber kekuasaan yang tersedia masih sedikit,
juga karena hubungan antar sesama dilandasi dengan
prinsip kekeluargaan dan hubungan dengan pemimpin
didasarkan pada prinsip primus interpares.
BINUS UNIVERSITY
12
Di negara-negara berkembang distribusi sumber-sumber
kekuasaan biasanya tidak merata. Hubungan kekuasaan lebih
bersifat hirarkis. Keadaan ini berbeda dengan negara maju.
Pada negara maju distribusi sumber lebih merata. Sudah
banyak warga masyarakat dengan tingkatan hidup yang lebih
baik.
Berdasarkan uraian di atas maka, distribusi sumber-sumber
kekuasaan ditentukan oleh susunan masyarakat, tingkat
perkembangan, pendidikan, teknologi, tipe birokrasi, jenis, dan
kualitas pengadaan barang dan jasa.
BINUS UNIVERSITY
13
3.3. Penggunaan sumber-sumber
Ada tiga pilihan bagi setiap orang atau kelompok
dalam menggunakan sumber-sumber kekayaan 1)
Menggunakan sumber itu ke dalam kegiatan nonpolitik seperti kegiatan karitatif; 2) Investasi; 3)
Menggunakan sumber itu untuk mempengaruhi
proses politik.
BINUS UNIVERSITY
14
3.4. Hasil penggunaan sumber
Hasil penggunaan sumber ialah jumlah individu
yang dapat dikendalikan oleh pemegang
kekuasaan, sektor-sektor kehidupan yang
dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, dan
kedalaman pengaruh kekuasaan terhadap individu
dan masyarakat.
BINUS UNIVERSITY
15
IV.Distribusi kekuasaan
4.1. Model elit yang memerintah
Menurut model ini dalam setiap masyarakat
terdapat dua kelas yang menonjol. Di satu sisi ada
kelas yang memerintah, yang terdiri dari sedikit
orang, melaksanakan fungsi politik, memonopoli
kekuasaan,
dan
menikmati
keuntungankeuntungan yang ditimbulkan dengan kekuasaan.
Dan sisi yang lain, ada kelas yang diperintah yang
berjulah lebih banyak, diarahkan, dikendalikan
oleh penguasa dengan cara-cara yang kurang
lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan.
BINUS UNIVERSITY
16
4.2. Model Pluralis
Asumsi yang mendasari model ini ialah setiap individu
menjadi anggota dari satu atau lebih dari kelompok atau
kekuatan sosial dengan kepentingan dan ideologinya
sendiri. Setiap kelompok kepentingan ini akan
mempertahankan kepentingan dan otonominya
berhadapan dengan kelompok sosial lainnya. Peran
pemerintah dalam konteks ini ialah sebagai arena
persaingan dan kompromi di antara berbagai organisasi
dan kelompok kepentingan lainnya. Distribusi kekuasaan
antara kelompok sosial relatif lebih merata.
BINUS UNIVERSITY
17
4.3. Model Populis
Asumsi di balik model ini ialah demokrasi. Artinya partisipasi individu
warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan
politik yang jelas akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan individual
dan sosial dalam masyarakat. Dalam model populis;
1) Setiap warga negara yang telah dewasa secara potensial memiliki
kekuasaan politik seperti hak memilih dalam pemilihan umum;
2) Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai perhatian
dan minat yang besar pada proses politik karena setiap warga
negara memiliki motivasi yang kuat untuk aktif dalam proses
politik; dan
3) Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai kemampuan
untuk mengadakan penilaian terhadap proses politik karena
mereka memiliki informasi politik yang memadai.
BINUS UNIVERSITY
18