Transcript Pertemuan 7 TRIAS POLITIKA Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 7
TRIAS POLITIKA
Materi:
• Sejarah Trias Politika
• Badan Legislatif
• Badan Eksekutif
• Badan Yudikatif
BINUS UNIVERSITY
2
Tujuan:
Mahasiswa dapat menggunakan prinsip trias politika
untuk menunjukan pembagian kekuasaan politik di
Indonesia
BINUS UNIVERSITY
3
I. Sejarah Trias Politika
Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari
tiga macam kekuasaan yakni kekuasaan legislatif atau kekuasaan
membuat undang-undang; kekuasaan eksekutif atau kekuasaan
melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan yudikatif atau
kekuasaan mengadilli atas pelanggaran undang-undang.
Trias politika adalah prinsip normatif yang mencegah kekuasaan
terdapat pada orang yang sama. Dengan demikian diharapkan hak
asasi warga negara lebih jamin.
Dokrin trias politika untuk pertama kali dikemukakan oleh John
Locke (1632-1704) dan montesquieu (1689-1755).
BINUS UNIVERSITY
4
Dalam bukunya yang berjudul Two Treatuses on Civil Government
(1690) Locke mengeritik kekuasaan absolut raja-raja Stuart.
Menurut Locke kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga
kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan esekutif, dan
kekuasaan federatif.
Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan
undang-undang;
Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undangundang dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili; dan
Kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan
untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara
lain seperti membuat aliansi dan sebagainya.
BINUS UNIVERSITY
5
Pada tahun 1748 filsuf Perancis Montesquieu memperkenalkan lebih
lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya The Spirit of the Laws.
Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang yakni
kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurutnya ketiga
kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas
maupun organ yang menyelenggarakannya.
Montesquieu memberi tekanan pada badan yudikatif yang bebas
karena disinilah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia
dijamin. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undangundang; eksekutif menyelenggarakan undang-undang dan kekuasaan
yudikatif adalah kekuasaan mengadilli terhadap pelanggar undangundang.
BINUS UNIVERSITY
6
II. Badan Legislatif
– Badan legislatif adalah lembaga yang membuat
undang-undang.
– Anggota badan legislatif dianggap mewakili rakyat.
– Secara teoritis badang legislatif merefleksikan bahwa
rakyatlah yang berdaulat.
– Dalam konteks kedaulatan rakyat ini, badan legislatif
merumuskan kemauan rakyat dengan menentukan
kebijakan umum yang mengikat seluruh masyarakat
BINUS UNIVERSITY
7
Fungsi Badan Legislatif
Pada dasarnya ada dua fungsi utama badan legislatif:
1. Menentukan policy (kebijakan) dan membuat undang-undang.
Untuk fungsi ini, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk
mengadakan amandemen terhadap rancangan undangundang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget.
Secara teoretis tugas utama badan legislatif terletak di
bidang perundang-undangan. Untuk membahas undangundang sering dibentuk panitia-panitia yang berwewenang
untuk memanggil menteri atau pejabat lainnya untuk dimintai
keterangannya.
BINUS UNIVERSITY
8
Namun dalam perkembangannya sekarang fungsi utama
ini juga dapat dilakukan oleh eksekutif, dan dalam
konteks ini badan legislatif hanya membahas atau
mengamandemennya.
Dalam bidang budget badan legislatif dapat
mengadakan amandemen terhadap Rancangan
Anggaran Belanja Negara. Badan legislatif dapat
menentukan berapa dan dengan cara bagaimana uang
rakyat dipergunakan.
BINUS UNIVERSITY
9
2. Fungsi kontrol
Badan legislatif mengontrol badan eksekutif dalam
arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif
sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang
telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini
badan legislatif diberi hak-hak kontrol khusus seperti;
pertanyaan parlemen, interpelasi, angket, dan mosi
BINUS UNIVERSITY
10
2.1. Pertanyaan parlemen
Anggota parlemen berhak untuk mengajukan pertanyan kepada
pemerintah mengenai suatu hal.
2.2. Interpelasi
Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai
kebijaksanaannya dalam suatu bidang.
2.3. Hak Angket
Hak angket adalah hak yang dimiliki oleh badan legislatif untuk
mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat
dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil
penyelidikannya kepada anggota badan legislatif yang lainnya,
yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini,
dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah
BINUS UNIVERSITY
11
2.4. Mosi
Hak mosi merupakan hak yang dianggap ampuh.
Kalau legislatif menyampaikan mosi tidak percaya
maka kabinet harus mengundurkan diri.
BINUS UNIVERSITY
12
III. Badan Eksekutif
• Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh
badan eksekutif. Di negara-negara demokratis
badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala
negara seperti raja atau presiden, beserta
menteri-menterinya.
• Badan eksekutif dalam arti yang luas mencakup
para pegawai negeri sipil dan militer
BINUS UNIVERSITY
13
Wewenang Badan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang;
• Diplomatik: Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan
negara-negara lain;
• Administratif: Melaksanakan undang-undang serta peraturanperaturan lain dan menyelenggarakan adminstrasi negara,
• Militer: Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan
perang serta keamanan dan pertahanan negara;
• Yudikatif: Memberi garasi, amnesti, dan sebagainya;
• Legislatif: Merencanakan rancangan undang-undang dan
membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai
menjadi undang-undang.
BINUS UNIVERSITY
14