Transcript Pertemuan 8 HAK ASASI MANUSIA Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun

Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik
Tahun
: 2008
Pertemuan 8
HAK ASASI MANUSIA
Materi:
• Pengertian HAM
• Sejarah HAM
• Prasyarat Moral HAM
• HAM di Indonesia
BINUS UNIVERSITY
Tujuan:
Mahasiswa dapat menjelaskan hakikat dan prinsip
moral HAM
BINUS UNIVERSITY
I. Pengertian HAM
• HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia
sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu
gugat siapa pun. Di anggap bahwa hak-hak ini dimiliki tanpa perbedaan atas
dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin. Dan karena itu bersifat asasi serta
universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus
memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan citacitanya.
• Menurut Rhoda E. Howard hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh
manusia karena dirinya manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi dan
tidak seorang pun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa keputusan
hokum yang adil. Konsep mengenai hak asasi manusia membuat perbedaan
status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan
hokum dan menuntu adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah
orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya.
BINUS UNIVERSITY
II. Sejarah HAM
2.1. 1215; Magna Charta yakni suatu dokumen yang mencatat
beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris
kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka.
2.2. 1689; Bill of Rights yaitu suatu undang-undang yang diterima
parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya
mengadakan perlawanan terhadap Raja James II.
2.3. 1789; Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yaitu
suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan revolusi Prancis
sebagai perlawanan terhadap kewewenangan dan rezim lama.
2.4. 1791; Undang-Undang Hak yakni suatu naskah yang disusun oleh
rakyat Amerika dan yang menjadi bagian dari Undang-Undang
Dasar
BINUS UNIVERSITY
2.5. 1966; Hak Politik, Sipil, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
Standar Hak Asasi Manusia Internasional telah
ditetapkan sejak tahun 1948 dalam Deklarasi Semesta
Hak Asasi Manusia PBB yang dimodifikasi pada tahun
1966 dalam kesepakatan internasional Hak Sipil dan Politik
serta kesepakatan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya.
Hak Asasi Manusia dalam kesepakatan 1966 dibagi menjadi
dua kelompok utama; hak sipil dan politik di satu sisi dan
hak ekonomi, sosial dan budaya di sisi yang lain.
BINUS UNIVERSITY
Hak sipil dan politik ;
Mencakup semua hak yang melindungi individu terhadap pelanggaran
keamanan fisik dengan eksekusi sewenang-wenang, penyiksaan, dan
perlakuan atau hukum yang kejam, merendahkan atau tidak
manusiawi. Hak sipil dan politik juga melindungi warga negara
terhadap penganiayaan oleh pejabat negara melalui pengakuan di
depan hukum, prasangka tidak bersalah, jaminan pengadilan terbuka,
dan adil yang tidak memihak, pelarangan undang-undang yang berlaku
surut ke belakang, dan perlindungan terhadap penangkapan,
penahanan yang sewenang-wenang atau pembuangan keluar negeri.
Hak atas kewarganegaraan dan memiliki rumah di suatu negara juga
dilindungi oleh hak atas kebangsaan, kebebasan bergerak, dan
memilih tempat tinggal.
BINUS UNIVERSITY
Hak seseorang atas privasi dilindungi oleh pelarangan campur
tangan sewenang-wenang terhadap keluarga, rumah atau
reputasi orang lain. Kebebasan politik dan sipil juga mencakup
hak yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam
kehidupan publik dan politik. Kebebasan pikiran, kata hati,
agama, berpendapat, dan berekspresi, berkumpul dan berserikat
secara damai juga dilindungi. Termasuk dalam hak politik ini
adalah hak mengambil bagian dalam pemerintahan dan
memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dan
sejati, dengan hak suara yang universal dan setara.
BINUS UNIVERSITY
Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya:
Mencakup hak atas makanan dan standar hidup yang
layak untuk kesehatan dan kesejahteraan seseorang
serta keluarga. Hak ini juga meliputi hak untuk bekerja,
beristirahat, dan bersantai serta keamanan sosial;
demikian pula hak atas pendidikan dan partisipasi dalam
kehidupan budaya masyarakat. Sebagian hak bisa
dianggap bersifat budaya: hak untuk berbicara dalam
bahasa sendiri, menjalankan agama, dan mempraktikan
budaya sendiri.
BINUS UNIVERSITY
Untuk lebih singkat hak-hak sebagaimana dideskripsikan di atas dapat
dilihat dalam dua tabel berikut:
a. Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan
Budaya 1966
PASAL
6
8
9
11
13
BINUS UNIVERSITY
Isi
Right to work
Right to form trade union
Right to social security
Right to an adequate standard of living for himself and
his family, including adequate food, clothing and
housing.
Right to education
b. Konvensi International mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966
Pasal
6
9
14
18
19
21
22
BINUS UNIVERSITY
Isi
Right to life
Right to liberty and security of person
Right to equality before the courts and tribunals
Right to freedom of thought, conscience and religion
Right to hold opinions without interference
Right to peacful assembly
Right to freedom of association
III.Prasyarat Moral HAM
Konsepsi moral yang mendasari konstruksi sosial Hak Asasi
Manusia adalah penafsiran tentang martabat manusia. Dalam
konvensi HAM 1966 pada bagian mukadimahnya dinyatakan
bahwa hak asasi manusi berasal dari martabat manusia yang
diwariskan. Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara
martabat serta hak-haknya. Setiap manusia dipengaruhi oleh
akal budi dan kesadaran serta harus berindak satu sama lain
dalam semangat persaudaraan. Berdasarkan tesis ini maka
prasyarat moral hak asai manusia adalah;
BINUS UNIVERSITY
3.3.1. Prasyarat non-disrkriminasi. Non-diskriminasi adalah hak asasi
manusia berdasarkan dua alasan. Pertama alasan strategis; tanpa
kesetaraan di hadapan hukum dan di arena politik, individu tidak bisa
dituntut menuntut hak asasinya. Kedua, anggapan bahwa tidak semua
manusia bernilai moral yang sama adalah menyakitkan dan merendahkan.
3.3.2. Otonomi pribadi, perhatian, penghormatan dan perlakuan sebagai
sesama manusia oleh orang lain dalam masyarakat. Otonomi pribadi
mensyaratkan perlindungan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia
yang membuat seseorang selalu menjadi sasaran kekuatan koersif negara
yang sewenang-wenang. Memiliki otonomi pribadi juga berari memiliki
kebebasan bertindak menurut keputusannya dan keputusannya dihormati
oleh negara serta warga negara lain. Akhirnya memiliki otonomi berarti
memiliki privasi–untuk berfikir, mempertimbangkan, melawan tekanan
kekuatan-kekuatan konvensional.
BINUS UNIVERSITY
IV.Hak Asasi Di Indonesia
4.1. Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk
mempertahankan hidup dan kehidupannya
Pasal 28B
Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan
keturunan melalui perkawinan yang sah.
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi
BINUS UNIVERSITY
Pasal 28C
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan
demi kesejahteraan umat manusia.
Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.
BINUS UNIVERSITY
Pasal 28D
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan
Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
BINUS UNIVERSITY
Pasal 28E
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal
di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak
kembali.
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat.
BINUS UNIVERSITY
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Pasal 28G
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi
BINUS UNIVERSITY
Pasal 28H
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan.
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
BINUS UNIVERSITY
Pasal 28I
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan jaman dan peradaban
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
BINUS UNIVERSITY
4.2.Undang-Undang No. 39 thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang No. 39 thn. 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencakup hal-hal
berikut:
– Hak untuk hidup
– Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
– Hak mengembangkan diri
– Hak memperoleh keadilan
– Hak atas kebebasan pribadi
– Hak atas rasa aman
– Hak atas kesejahteraan
– Hak turut serta dalam pemerintahan
– Hak wanita
– Hak Anak
BINUS UNIVERSITY