Transcript Document 7396531

Pendahuluan
•
•
•
•
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan
perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi
terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu
tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.
Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang
tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan
angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serangserangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi,
dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang
kejam.
Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme",
para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan,
pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Tetapi dalam pembenaran dimata
terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme
yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme
sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.
Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak
terjadinya peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada
tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai “September Kelabu”, yang memakan 3000
korban. Serangan dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur,
melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga
tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat
dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar Twin Towers World Trade
Centre dan gedung Pentagon.
•
Berita jurnalistik seolah menampilkan gedung World Trade Center dan Pentagon sebagai
korban utama penyerangan ini. Padahal, lebih dari itu, yang menjadi korban utama dalam
waktu dua jam itu mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak
yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing
akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, menurut
Dana Yatim-Piatu Twin Towers, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di
Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang
tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para
teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke World Trade Center merupakan
penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain
merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia. Di
sana terdapat perwakilan dari berbagai negara, yaitu terdapat 430 perusahaan dari 28
negara. Jadi, sebetulnya mereka tidak saja menyerang Amerika Serikat tapi juga dunia.
Amerika Serikat menduga Osama bin Laden sebagai tersangka utama pelaku
penyerangan tersebut.
•
Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negaranegara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi Terorisme
sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia
melawan Terorisme Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali,
tanggal 12 Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil
terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Perang
terhadap Terorisme yang dipimpin oleh Amerika, mula-mula mendapat sambutan dari
sekutunya di Eropa. Pemerintahan Tony Blair termasuk yang pertama mengeluarkan Anti
Terrorism, Crime and Security Act, December 2001, diikuti tindakan-tindakan dari negaranegara lain yang pada intinya adalah melakukan perang atas tindak Terorisme di dunia,
seperti Filipina dengan mengeluarkan Anti Terrorism Bill.
•
•
•
Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di
antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The
Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut:
“Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use
of violence for the purpose putting the public or any section of the public in
fear.”
Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa
ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang,
kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila
tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan
kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk
menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidak
percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa
masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.
Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan
teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih
utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar
perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat
dikatakan lebih sebagai psy-war.
Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat
tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta
dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan
bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk
kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan
kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes
against peace and security of mankind)
PERMASALAHAN HUKUM
•
•
•
Dalam rangka mencegah dan memerangi Terorisme, sejak jauh sebelum maraknya
kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk Terorisme terjadi di dunia,
masyarakat internasional maupun regional serta pelbagai negara telah berusaha
melakukan kebijakan kriminal (criminal policy) disertai kriminalisasi secara sistematik
dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai Terorisme.
Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak
Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai
akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban pemerintah untuk secepatnya
mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor
intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam
penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang
mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan
pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas
Tindak Pidana Terorisme,
Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada
tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum
Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum
Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat.
Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam
masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena
perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan
diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma
dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan
undang-undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan
khusus untuk segera menanganinya.
Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam
pembuktian.
Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003
mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari
asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) [[(lex specialis derogat
lex generalis)]].
Keberlakuan lex specialis derogat lex generalis, harus memenuhi kriteria :
bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh
peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut,
sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan
bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.
1.
2.
3.
Sedangkan kriminalisasi Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari
perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti :
Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP.
Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP
termasuk kekhususan hukum acaranya.
Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang
kejahatan terorisme.
Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam
kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai
wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan
pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap
keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan
dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus
dilindungi.
Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus tersebut
harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut, pasal
103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa
semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam buku I Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain.
1.
2.
3.
4.
Sesuai pengaturan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP),
penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap
beracara di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti
dengan penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum.
Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) menyebutkan
bahwa perintah Penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang
yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana berdasarkan Bukti
Permulaan yang cukup. Mengenai batasan dari pengertian Bukti Permulaan
itu sendiri, hingga kini belum ada ketentuan yang secara jelas
mendefinisikannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang menjadi dasar pelaksanaan Hukum Pidana. Masih terdapat
perbedaan pendapat di antara para penegak hukum.
Sedangkan mengenai Bukti Permulaan dalam pengaturannya pada UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, pasal 26 berbunyi :
Untuk memperoleh Bukti Permulaan yang cukup, penyidik dapat
menggunakan setiap Laporan Intelijen.
Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang cukup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan
oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan
secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera
memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.
PENGERTIAN TINDAK PIDANA TERORISME
(Pasal 6 s/d Pasal 19)
Pasal 6
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan
korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan
harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek
vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional,
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 7
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan
bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas
atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas
publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.
Pasal 8
Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:
a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk
pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan
bangunan tersebut;
b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk
pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan
tersebut;
c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau
memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan
bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan
hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat
untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak
dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai,
atau rusak;
h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan
kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang
dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun
upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan
muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau
mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam
bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai
pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan
direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan
kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya,
dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas
kemerdekaan seseorang;
l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap
seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat
membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau
menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat
terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan
ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara
apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara
yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan
pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam
penerbangan;
o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan
lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam
penerbangan;
q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat
membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat
mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam
penerbangan.
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA TERORISME
Pasal 20
Setiap orang yang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman
kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut
umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak
pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 21
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat
bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara
melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan
terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak
pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 22
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara
tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Pasal 23
Setiap saksi dan orang lain yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 24
Ketentuan mengenai penjatuhan pidana
minimum khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22,
tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana
terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan
belas) tahun.
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN
•
•
•
•
•
Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka
paling lama 6 (enam) bulan.
Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan
setiap laporan intelijen.
Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar,
yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam
secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Penagkapan oleh Penyidik dalam waktu 7 X 24 jam
Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat
diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang
penerapannya ditetapkan dengan Undangundang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang tersendiri.
2.Daerah operasi organisasi teroris
Sumut
Kalimantan
Sumsel
Cirebon
Tj.KarangLampung
PamekasanMadura
Makasar-Sulsel
Cipinang-Jkt
Bandung
Nusakambangan
Madiun
DenpasarBali
AbepuraPapua
Indonesia Profile
 The world's largest archipelago : more than 17,500 islands
 Between two continents, Asia and Australia.
 Length: 3,977 miles from the Indian Ocean to the Pacific Ocean.
 Area if its territorial waters were included, the total area is 1.9
million square miles.
 The five major islands :
–
–
–
–
–
Sumatra : 473,606 square km
Java : 132,107 square km
Kalimantan : 539,460 square km,
Sulawesi : 189,216 square km
Papua : 421,981 square km.
5.KEKUASAAN KEHAKIMAN :
UU RI NO.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas Undang-undang No.2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum menyatakan bhw :
Peradilan umum( Pengadilan Negeri dan
pengadilan Tinggi ) merupakan peradilan di
bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku
kekuasaan kehakiman yang merdeka ,untuk
menyelenggarakan
peradilan
guna
menegakkan hukum dan keadilan.
6.PENGADILAN MENDAHULUKAN PENYELESAIAN
TERORIS :
Pasal 57 UU No.8 Tentang Perubahan
Peradilan Umum menyatakan bahwa:
-perkara-perkara yang harus didahulukan
penyelesaiannya di Pengadilan adalah :
1.perkara korupsi
2.perkara terorisme
3.narkotika/psikotropika
4.pencucian uang
7.PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM :
Pasal 19 ayat (4) UU No.4 Tahun 2004 :Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian dari putusan
.
Putusan hakim :
-harus memuat semua fakta yang terungkap dalam persidangan ,
-memuat alasan dasar putusan ,
-memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan,
-memuat pasal dari UU yang berhubungan dengan perkara itu ,
-memuat sumber hukum tidak terulis yang dijadikan dasar mengadili.
Pasal 28 : hakim wajib menggali ,mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
UU No.5 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung : mengatur masalah “dissenting opinion “
8. PUTUSAN PENGADILAN ADALAH :
pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum:
-dapat berupa pemidanaan,
-dapat bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum dalam hal serta menurut
cara yang diatur dalam undang-undang
ini
9.Proses penegakan hukum
sidang
prk teroris
PN
-di hukum ok terbukti
-dibebaskan
-lepas contoh kasus
PN.Medan
Pengerahan
MASSA
Intervensi :
- Politisi ,LSM,NGO
- mengomentari sidang
- polisi disebutkan tdk
profesional utk melemahkan
- melanggar HAM
- dukungan ormas tertentu
SIDANG :
PT
-di hukum
-dibebaskan
-dilepaskan
MA
-DI HUKUM
-DIBEBASKAN
-DILEPASKAN
10.
PENGADILAN MAMPU MENYELESAIKAN
TERORIS TEPAT WAKTU :
1.
2.
3.
PERKARA
Penyidik, Penuntut umum,Hakim dihadapkan
persoalan
masalah
penahanan,
sidang
marathon.
PN. JakSel telah menyelesaikan perkara teroris
Jamah Islamiyah,bom JW Marriot,bom di
depan Kedubes Australia Kunigan.
Pengadilan Negeri Denpasar juga sudah
menyelesaikan perkara peledakan bom Bali I
dan bom Bali II .Juga pengadilan-pengadilan
negeri lainnya sudah menyelesaikan banyak
perkara teroris.
11. TERORISME MERUPAKAN KEJAHATAN :
 KEJAHATAHAN INTERNASIONAL.
 TERORGANISASI DENGAN BAIK .
 MEMPUNYAI JARINGAN LUAS DAN
MENGGUNAKAN SISTEM SEL .
 MEMILIKI SUMBER DANA YANG SANGAT
BESAR .
 MENGANCAM PERDAMAIAN DAN
KEAMANAN NASIONAL,REGIONAL DAN
INTERNASIONAL.
12.KERJASAMA INTERNASIONAL
Pada bulan Desember 2000 di Palermo ,Sisilia,Italia ditanda
tangani Konvensi PBB Tentang Kejahatan Terorganisasi
Transnasional
(United
Nations Convention
against
Transnational organized Crime )
Pada tanggal 28 November 2005 dalam pertemuan Euro –
Mediterranean Summit di Barcelona ,rencana penanganan
antiterorisme, dalam rancangan
Code of conduct on
Countering Terrorism ,menyatakan serangan teroris tetap
tidak dapat dibenarkan apapun alasannya .
Masalah terorisme tidak bisa diatasi oleh hanya suatu
negara akan tetapi perlu kerjasama Internasional untuk
menanggulanginya .
13. KERJASAMA REGIONAL ASEAN
• KONFERENSI
TAHUNAN
KEPALA
KEPOLISIAN
• PERTEMUAN PARA MENTERI ASEAN
TENTANG KEJAHATAN TRANSNASI ONAL
TAHUN 1997, 1999
• PERTEMUAN PARA DIRJEN IMIGRASI
14.AKSI BOM DI INDONESIA
















1.Pada tanggal 01 AGUSTUS 2000.Terjadi serangan bom dirumah kediaman Duta
Besar Filipina di Jakarta.
2.Pada tanggal 27 Agustus 2000 ledakan di depan kantor Kedubes Malysia .
3.Pada tanggal 13 September 2000 .Terjadi ledakan bom di Gedung Bursa Efek .
4. Pada tanggal 24 Desember 2000. ledakan Bom pada malam hari Natal.
5.Pada tanggal 23 September 2001Terjadi ledakan bom di Plaza Atrium Senen.
6.Pada tanggal 12 Oktober 2001.Terjadi ledakan bom di Restoran KFC, Makassar.
7.Pada tanggal 6 November 2001.Terjadi ledakan bom di Sekolah Australia,di Jakarta.
Bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS ).
8.Pada tanggal 01Januari2002Terjadi ledakan bom pada malam Tahun Baru.
9.Pada tanggal 12 Oktober 2002 Terjadi peledakan Bom bunuh diri yang sangat dahsyat
di Kuta, Bali.
10.Pada tanggal 5 Desember2002 bom di Restoran McDonald's, Makassar.
11.Pada tanggal 3 Februari 2003 Terjadi ledakan bom di Kompleks Mabes Polri.
12.Pada tanggal 27 April 2003 Terjadi ledakan bom di Bandara Cengkareng.
13.Pada tanggal 5 Agustus 2003 Terjadi peledakan bom bunuh diri dengan kekuatan
besar di Hotel JW Marriott, Jakarta.
14.Pada tanggal 9 September 2004 Terjadi peledakan bom bunuh diri di depan Kedubes
Australia, Jakarta.
15.Pada tanggal 8Juni2005Terjadi ledakan di Pamulang, Tangerang.
16.Pada tanggal 1 Oktober 2005 Kuta, Bali.(BOM BALI II).
15.Korban teroris sejak
tahun 1960
Sejak akhir 1960-an, aksi teroris
telah mengakibatkan kehancuran
fatal dalam sejarah.
16.000 serangan teroris yang terjadi
di dunia ini mengakibatkan lebih dari
20.000 korban jiwa.
16.Cara –cara operasi Terorisme
Pengeboman
Pembunuhan
Penculikan
dengan tebusan
Penyanderaan
Pembajakan
Penyerangan bersenjata
Melukai anggota tubuh orang lain
sehingga
mengakibatkan cacat secara
permanen
Pembakaran
Perampokan
17.Kelompok teroris yang menggunakan
bom bunuh diri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Organisasi Jihad Islam Hezbollah
Brigade Al-Qassam dari HAMAS
Jihad Islam Palestina
Babbar Khaisa (Kelompok Sikh)
Partai Buruh Kurdistan atau PKK
Al-Jihad Mesir
Harimau Pembebasan dari Tamil Eelam atau LTTE
DHKP/C di Turki
Al-Qaeda
Laskar l-Taiba (Kashmir)
Brigade Syahid Al-Quds dari FATAH
Pemberontak Chechen
Front Populer untuk Kebebasan dari Palestina
Jamaah Islamiyah Asia Tenggara dan Indonesia
18.Kecenderungan dalam Terorisme
Revolusi Rusia
Konflik ArabIsrael
Fundamentalisme
Radikal
Pengeboman
Fasilitas
di Seluruh
Dunia
Revolusi Prancis
Terorisme yang Tumbuh
di Dalam Negeri
Evolusi Terorisme
Trends in
Terrorism
Serangan Senjata Kimia/Biologi
19.Pelaku Bom Bunuh Diri Masa Kini
20.Terorisme Modern

Teroris tidak segan-segan melakukan serangan kejam
dengan mengorbankan rakyat sipil dalam jumlah besar
Modern Terrorism

Terrorists are willing to conduct ruthless
attacks against mass civilian targets
21.Jumlah Fasilitas yang Menjadi
Sasaran Serangan Teroris
22.Konflik Etnis Utama
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Daerah Basque di Spanyol
Suku Kurdi di Turki dan Irak
Warga Albania di Macedonia dan Serbia
Chechen di Rusia
Aceh, Irian Jaya (Papua) di Indonesia
Uighur di Cina
Tamil di Sri lanka
Suku Assam, Bodo, Kashmir, Sikh, dan Naga
di India
Warga Irlandia di Irlandia Utara
Warga Palestina di Israel
23.Kamp pelatihan teroris di Akademi Militer
Mujahidin Afganistan, Kamp Latihan
Hudaybiyah dan Kamp Latihan Jabal Quba di
Mindanau ,Filipina Selatan :
• Materi pelajaran militer yang utama diberikan
adalah:
• 1.Tactic,yaitu seni pertempuran infanteri.
• 2.Map Reading ,yaitu kemahiran seputar peta dan
navigasi .
• 3.Weapon Training ,yaitu kemahiran
berbagai
macam senjata infanteri dan artileri.
• 4.Field Engineering ,yaitu kemahiran ranjau
standar buatan pabrik ,bahan peledak ,penempatan
bom ,dan penggunaannya sebagai alat penghancur
.Termasuk pengetahuan peracikan bahan kimia dan
juga bahan dapur yang dapat diolah menjadi bahan
peledak disebut juga materi pelajaran Mine and
Destruction.
24.LATIHAN LANJUTAN DI KAMP TERORIS
 1.Kemahiran menembak pistol dan revolver.
 2.sniper (rifle markmanship ) .
 3.Kursus-kursus bahan kimia dan peracikan bahan
peledak
 4.perbengkelan senjata dan amunisi .
 5.Kemahiran merakit sirkuit elektronik.
 6.Kursus Tank Tempur (seperti ,T-60,T-59,T-72)
 7.Latihan tempur infanteri di berbagai bentuk
lapangan,sekaligus ikut bertempur kontak senjata dll.
25.Penyidikan
Tindak Pidana Terorisme
Pasal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32
• Penyidikan berdasar hukum acara berlaku kecuali ditentukan lain
•
•
•
•
•
•
•
•
dalam Perpu.
Penyidik diberi wewenang 4 (empat) bulan untuk HAN
Bukti permulaan yang cukup dapat gunakan setiap “Laporan
Intelejen”
Alat Bukti  Pasal 184 + 2 DE
KAP berdasar bukti permulaan  pasal 26 ayat 2 ?, 7 x 24 Jam.
Blokir rekening
Keterangan Bank dan Jasa Keuangan
Buka, riksa dan sita surat dan kiriman via pos or jasa pengiriman
Pasal 32 “Saksi memberikan keterangan dengan bebas
tanpa tekanan”
26.MENURUT PROF.DR.MULADI
“bahwa masalah terorisme merupakan
bahaya laten dan sekaligus musuh
bagi
bangsa
Indonesia
pada
khususnya dan umat manusia pada
umumnya (hostes humanis generis ).
27.JARINGAN TERORIS JAMAAH ISLAMIYAH
• Jamaah Islamiyah adalah sebuah jaringan
teroris berbasis di Asia Tenggara yang
memiliki hubungan dengan Organisasi
teroris Internasional Al Qaeda. Jaringan ini
merekrut dan melatih para ekstremis pada
akhir 1990an, tujuannya menciptakan
sebuah negara Islam yang meliputi Brunei,
Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina
Selatan, dan Thailand Selatan.
28.JAMAAH ISLAMIYAH DI INDONESIA
• Al-jamaah Al-Islamiyah adalah sebuah organisasi
•
/jamaah yang terdiri dari orang-orang muslim yang
memiliki seorang pemimpin yang disebut Amir Jamaah
.Jamaah ini bukanlah Jama’atul Muslimin tetapi
merupakan Jama’atun minal-Muslimin, maksud dari
minal-Muslimin adalah kelompok atau organisasi ini
terdiri dari sebagian orang-orang muslim saja ,yaitu
bukan bermaksud umumnya semua umat Muslim di
seluruh dunia .
. Al-Jamaah Al-Islamiyah adalah sebuah JAMAAH atau
organisasi dengan alasan bahwa Al-Jamaah AlIslamiyah memiliki pimpinan jamaah yang ditaati
,anggota jamaah dan struktural kepemimpinan (jalur
komando ) .
29.UNDANG-UNDANG TERORIS DI
INDONESIA
• Kejahatan teroris adalah kejahatan yang
baru masuk dalam peraturan perundangundangan di Indonesia sejak terjadi Bom
Bali pada tahun 2002 ,sementara di
negara-negara lain perkara kejahatan
teroris sudah lama masuk dalam undang
–undang .
Karakteristik :
1.
2.
2.
3.
4.
Disengaja
Gunakan Kekerasan
Dengan perencanaan
Dilakukan secara bersama
Dukungan Pembiayaan
30.Tindak Pidana Teroris
Bab III 14 Pasal, Bab IV 5 Pasal
Pasal 6 dan 7 :
Akibatkan :
• Suasana teror
• Rasa takut terhadap orang secara meluas
• Menimbulkan Korban yg bersifat massal
Dengan cara : - Merampas kemerdekaan
- Hilangnya nyawa
- Harta orang lain
Untuk menimbulkan : - Kerusakan
- Kehancuran terhadap obyek vital strategis
- Lingkungan Hidup
- Fasilitas Publik
- Fasilitas International
30.
Pasal 9 :
Setiap orang melawan hukum
Memasukan ke Ina, membuat,
Menerima, mencoba peroleh,
Menyerahkan, mencoba myrhkn
Menguasai, membawa, mmpnyi
Persediaan padanya, menyimpn
Mengangkut, menyembunyikan,
Mempergunakan, mengeluarkan
Ke dan/atau dari Ina.
Senpi, Amunisi, Handak dan
Bahan bahaya lainnya
Dengan maksud melakukan
Tindak Pidana Terorisme
31.PENANGKAPAN :
• Pihak berwajib Indonesia
telah menahan sampai
sekarang bulan Maret 2006,
sekitar 400 orang teroris
yang terlibat aksi-aksi teroris
di Indonesia
32.KTT Arab di Arab Saudi 07 Desember
2005
• Negara OKI menyerukan agar negara-
negara OKI memberantas ekstrimisme dan
militan yang mengatas namakan Islam
dan memerangi terorisme.
33.KTT OKI DI ARAB SAUDI :
• Pikiran jiwa seorang muslim harus dibersihkan dari
•
•
•
pikiran ekstrimis yang menyimpang dan menyerukan
pengafiran, pertumpahan darah, serta pengahancuran
masyarakat.
Persatuan
dan
kebangkitan
Islam
tidak
bisa
diwujudkan melalui aksi peledakan bom dan
pertumpahan darah. Itu adalah pemikiran yang dianut
sekelompok orang yang sesat.
Persatuan dan kebangkitan hanya bisa tercipta melalui
keimanan yang kuat, saling menyayangi sesama, serta
iklas berkata dan bekerja.
Menjadi moderat adalah dasar manusia untuk bisa
membangun rasa saling memahami. Pijakan lain adalah
sikap toleran, memahami dan menghormati.
34.Terorisme di Malaysia
• Negara Malaysia telah menahan ratusan
orang tersangka kelompok militan,mereka
di tahan di sebuah penajara berdasarkan
UU keamanan yang mengijinkan
penahanan tanpa harus diadili lebih
dahulu.( Internal Security Act)
35.PM Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dalam kongres
tahunan partai UMNO (Organisasi Nasional Malaysia
bersatu,21 Juli 2005 menyerukan :
• umat islam agar mencegah upaya yang dilakukan kelompok militan
•
•
•
•
untuk membajak nama islam demi kepentingan idiologi kekerasan
mereka dan budaya kekerasan atas nama islam tidak terjadi lagi.
Ia meminta umat islam sadar bahwa islam dan ajarannya dapat
digunakan oleh kelompok tertentu utk melaksanakan agenda
tersembunyi mereka .
Ada kelompok yg melakukan kekerasan dengan mengatasnamakan
islam.
Harus di cegah keimanan islam dijadikan alat oleh kelompok yg
memiliki agenda tersembunyi.
Kelalaian akan memberikan kelompok militan menyebarkan
pertikaian dikalangan muslim dan menggaggu keharmonisan ras.
36.PERTEMUAN UNI EROPA
• Penanganan antiterorisme yang dibahas
dalam
Euro-Mediterranean
Summit
selama dua hari di Barcelona,pada
tanggal 28 November 2005. Rancangan
‘Code of conduct on Countering Terrorism
‘ itu menyatakan….serangan teroris tetap
tidak dapat dibenarkan dengan alasan
apapun.
37.Mantan Sekjen PBB Kofi Annan :

Semua negara di dunia harus bersatu dalam
solidaritas dengan para korban terorisme, dan
dalam kebulatan tekad dalam mengambil suatu
tindakan melawan teroris itu sendiri dan melawan
semua pihak yang memberi mereka perlindungan,
bantuan, atau dorongan.”selanjutnya Kofi Annan
mengatakannya “dari sifatnya, terorisme adalah
suatu penyerangan atas prinsip dasar dari
hukum, tata tertib, hak manusia”.
38.Konferensi Internasional Tentang Isu
Radikalisme Islam dan Aktifitas Ekonomi
Indonesia :
• Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
dalam sambutannya
dalam Konferensi Internasional tentang isu radikalisme
Islam dan aktivitas ekonomi Indonesia (07 Desember
2005)“meminta rakyat berpikir positif menanggapi
langkah–langkah pemerintah termasuk langkah perang
melawan terorisme. Pemerintah akan terus melakukan
perang menyeluruh melawan terorisme. Isu terorisme
adalah isu yang sangat sensitif dan tidak selalu populis.
39.AGENDA UTAMA ORGANISASI
TERORIS INTERNASIONAL :
• mendapatkan “Weapons of Mass
Destruction“ yaitu senjata pemusnah
masal seperti senjata nuklir, senjata
kimia, senjata biologi (senjata gas
sarin yang merusak saraf), dan Bom
hidrogen.
• -melalui kerja sama Internasional ini
bisa di cegah.
40.IMPLIKASI KERUNTUHAN
NEGARA UNI SOVIET :
Setelah
Negara Uni Soviet runtuh:
• beberapa komponen senjata nuklir dan cetak
biru pembuatan senjata nulir dijual ke negaranegara tertentu yang sangat berminat memiliki
senjata nuklir tersebut.
• Yang menjadi keprihatinan dunia Internasional
adalah apabila teroris mampu menguasai negara
tersebut sehingga mereka mempunyai akses ke
senjata pemusnah masal tersebut, dan apabila ini
terjadi ini akan terjadi bencana global.
41.Persoalan dibidang legislasi
Pemberantasan Teoris :
• Apabila
aparat
keamanan
diberikan
kewenangan yang lebih besar.Kekhawatirkan
masyarakat
akan terjadi penyalahgunaan
kewenangan ( abuse of power ).
• Di
Perancis aparat kemanan diberikan
kewenangan
ternyata
tidak
ada
masalah.Bahkan setelah UU diamandemen
aparat keamanan mampu mencegah dan
memggagalkan sebanyak 26
rencana
peledakan bom diseluruh Perancis .
42.Undang-undang Keamanan Australia
Yang Baru :
• 1.Sekarang ini Polisi dan agen rahasia Australia
memperoleh hak untuk menyadap telepon dan
melacak email serta sms warga masyarakat
,walaupun mereka bukan tersangka kejahatan dan
bukan pelaku kejahatan.
• 2.Polisi boleh menahan orang tanpa perintah
perpanjangan masa penahanan,jika orang tersebut
dituduh mengetahui rencana serangan
•  Reaksi masyarakat dan pembela kebebasan
sipil menganggap UU ini mengganggu privasi
masyarakat.
•
43.Indonesia Ratifikasi 2 Konvensi Internasional
Pemberantasan Terorisme :
• 1.Konvensi
Internasional
Pemberantasan
Pengeboman oleh Teroris Tahun 1997
(International Convention for The Suppression
of Terrorist Bombings 1997).
• 2.Konvensi
Internasional
Pemberantasan
Pendanaan
Terorisme
Tahun
1999
(International Convention of the Suppression
of the financing of Terrorism 1999). Kedua
Konvensi Internasional ini sangat bermanfaat
bagi Indonesia dalam memerangi kejahatan
teroris.
44.Keberhasilan Negara Perancis
menangani Terorisme :
Adanya dukungan dari Parlemen Perancis dalam proses legislasi, dengan
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Perancis untuk
melakukan segala upaya penegakan hukum dalam perang melawan teroris.
 Apabila kita melihat keberhasilan Pemerintah Perancis dalam memerangi
kejahatan teroris tersebut, tentunya Pemerintah Indonesia juga bisa
menggunakan gagasan untuk mendapatkan dukungan dari Parlemen, agar
diberikan dukungan melalui proses legislasi untuk memberikan kewenangan yang
lebih luas kepada Pemerintah dalam memerangi kejahatan teroris tersebut .
45.Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman
oleh Teroris thn.1997( UU No.5 Thn.2006 ) dlm pasal 2
menyatakan:
“Setiap orang yang dianggap telah melakukan tindak pidana,
apabila orang tersebut secara melawan hukum dan sengaja
mengirimkan, menempatkan,melepaskan, atau meledakkan, suatu
bahan peledak atau alat mematikan lainnya di, ke dalam, atau
terhadap tempat umum, fasilitas negara atau pemerintah, sistem
transportasi masyarakat, atau fasilitas infrastruktur yang
dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, luka
berat, atau dengan tujuan untuk menghancurkan tempat, fasiltas
atau sistem yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar .
-Ketentuan ini juga berlaku bagi orang yang melakukan percobaan
atas tindak pidana tersebut dan bagi mereka yang turut serta
dalam terjadinya tindak pidana tersebut”
46.Konvensi Internasional Tentang Pendanaan
Terorisme thn.1999 ( UU No.6 Thn.2006 )
• Pasal 2 ( dua ) :Setiap orang dianggap telah melakukan
tindak pidana apabila orang tersebut secara langsung
atau tidak langsung, secara melawan hukum
dan
dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan
dana
dengan niat akan digunakan atau dengan
sepengetahuannya
akan
digunakan,
secara
keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan tindakan
yang dapat menimbulkan suatu akibat yang tercakup
dan dirumuskan dalam salah satu Konvensi yang
tercantum dalam lampiran Konvensi ini.
47.Pasal 8 dan pasal 9 :
Pasal 8 : “Mengatur kewajiban negara pihak
untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan
membekukan dana yang digunakan untuk
membiayai tindak pidana terorisme. Dana
tersebut selanjutnya dapat dirampas negara
sesuai dengan hukum nasional.
• Pasal 9 : “Mengatur kewajiban negara pihak
untuk melakukan penahanan terhadap tersangka
pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan
atau ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan
yang cukup.
48.CARA-CARA PENANGGULANGAN AKSI
TERORISME LAINNYA:
1. Selain melalui cara penegakan hukum cara
2.
lain yang juga dianggap penting dan efektif
untuk melawan aksi teroris adalah dengan
menyebarkan toleransi antar umat manusia
dan toleransi antar umat beragama .
Dunia internasional harus bekerjasama
untuk menemukan akar masalah yang
memicu timbulnya aksi terorisme.
49.Golden Rules yang harus diperhatikan
hakim dalam memutus perkara .
• Memegang teguh supremasi hukum.
• Mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak
•
•
•
manapun .
Objektif(no bias) dalam memutus suatu perkara
,harus memutus berdasarkan pada hukum ,bukan
karena pengaruh eksternal .
Melakukan analisis atas dasar bukti-bukti yang
ada .
Dalam membuat pertimbangan harus dengan
jelas dan mudah dimengerti.
Kesimpulan dan saran :
•
•
Keberhasilan Insititusi Pengadilan dalam menyelesaikan perkara kejahatan terorisme itdak
lepas dari peranan penuntut umum dalam membuat surat dakwaan yang baik dan kemampuan
penuntut umum membktuikan kesalahan terdakwa.Perlu ada sinergi antara instansi kepolisian
,kejaksaan dan pengadilan .
Dalam menanggulangi kejahatan terorisme ,Jaksa-jaksa dan hakim yang menangani perkara
teroris harus memahami cara-cara kerja organisasi dan jaringan teroris ,struktur organisasi
teroris dan jaringan organisasi Internasional .
•
3.Kejahatan teroris menjadi
ancaman bagi stabilitas keamanan nasional ,regional dan
Internasional .dan menjadi ancaman bagi perekonomian nasional dan perekonomian global .
•
4.Selain kemampuan Profesional aparat penegak hukum .Merevisi UU Terorisme sesusai dengan
perkembangan tingkat kejahatan yang dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada
aparat keamanan dalam memerangi aksi terorisme.
•
5. Perang melawan teroris selain menangkap para pelakunya (otaknya ) juga termasuk
mencegah terjadinya serangan-serangan bom di kemudian hari . 6.Pemerintah harus mampu
mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan serta mengamputasi dan membasmi dana-dana
pembiayaan terorisme di Indonesia
•
6.Mengatasi aksi terorisme selain dengan cara -cara melalui penegakkan hukum cara lain yang
juga dianggap paling efektif dalam melawan terorisme adalah dengan menyebarkan ajaran
toleransi antarmanusia dan Dunia Internasional harus bekerja sama menemukan akar
masalah yang memicu timbulnya aksi terorisme di seluruh dunia.