Transcript Download this file (TANGGAPAN TERHADAP DRAFT UU TTG PENCGAHAN DAN PEMBERANTASAN.ppt)

TANGGAPAN TERHADAP DRAFT UU TTG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
Oleh:
Drs. Muhammad Tito Karnavian, M.A
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Issues
• Pengungkapan pendanaan terorisme di
Indonesia
• Tanggapan terhadap draft undang-undang
Pendanaan Terorisme di Indonesia
• Sumber dari al Qaeda
• Kejahatan /Fa’i
• Donatur anggota
Sumber al Qaeda
• Kasus bom Kedubes Filipina Agustus 2000
• Kasus bom malam Natal 30 gereja di 11 kota
tahun 2000
• Kasus bom Bali 1 tahun 2002
• Kasus bom JW Mariott Jakarta tahun 2003
Aliran dana
Operator
AQ
Khalid Sheikh
Muhamad
Bendahara
Kurir/
hawala
Hambali
Faiz
Bafana/
Wanmin
Wanmat
wire
Kurir/langsung
Operator
Sumber Kejahatan/Fa’i dan Ghounimah
• Landasan: halal mengambil harta orang kafir dg Fai (sebelum
perang) dan Ghounimah (setelah perang)
• Perampokan:
1. Bom Bali 1 : perampokan toko emas di Serang oleh Po Imam
Samudra thn 2002
2. Bom JW Mariott thn 2003: perampokan Lippo Bank Medan
oleh Toni Togar dan Fadli Sadama cs
3. Bom Bali 2 tahun 2005: perampokan toko handphone di Jateng
4. Perampokan CIMB Medan thn 2010.
5. Kasus kekerasan Poso tahun 2002-2006
• Carding:
Bom Bali 1 oleh Imam Samudra
• Mencuri harta majikan dg modus sebagai PRT : kasus NII di Jabar
dan Bekasi.
Donatur anggota
• Kasus Poso – kelompok Mujahidin Tanah Runtuh
• Kasus Pelatihan militer Aceh thn 2010 – mengaku
sbg jaringan JAT – hampir Rp. 1 milyar – diberikan
langsung, sebagian tarik dari simpanan Bank dan
sebagian dg transfer (Abdul Hamid ke Ubaid)
• 2,5% income sedekah untuk kelompok
• Sedekah untuk jihad fisabilillah – beda penafsiran
ttg “jihad” tsb - amar maruf nahi munkar atau
jihad perang/teror?
Peta jaringan teror
Pok Teror Underground
Support Base –
Upper ground
Layer theory in Terrorist network
Symphatizers
Pelaku
Ops teror
Supporters
Operatives
Hardcore
Beberapa cara lain pendanaan terorisme
• Narco-terrorism : di Central Asia dan Latin
America
• Gunakan cover, fund untuk giat legal: pendidikan,
kesehatan, religious propagation/dakwah (E.g:
kasus Muhammad Faiz kirim dana ke Dulmatin
dan Umar Patek di Mindanao Filipina thn 2004),
giat sosial untuk bantu korban konflik (kasus
Mujahidin Kompak di Ambon dan Poso)
• Income support base secara legal spt (penelitian
ICG) multi marketing jual herbal, buku dll.
Lessons learned dari empirical findings
1.
Metoda yg digunakan:
a. Wire transfer, baik langsung maupun tidak langsung utk giat
terorisme – libatkan transaksi bank/perusahaan keuangan namun
dg identitas palsu baik sender maupun receiver
b. Kurir – termasuk sistem hawala
c. Cash langsung (ini yg paling umum di Indonesia)
2.
Kesulitan pembuktian masalah niat/intention/knowledge ttg
penggunaan dana oleh funder untuk giat terorisme:
a. Interpretasi “jihad” yg berbeda
b. Support base/upperground menyangkal utk mendanai giat
terorisme
c. Terrorist group/underground menyangkal bahwa funder
mengetahui dana akan dipakai untuk aksi terorisme
Tanggapan terhadap draft
•
•
•
•
Tampaknya lebih mengcover untuk giat pendanaan dg metoda wire
transfer/gunakan transaksi bank/jasa keuangan legal lainnya.
Kurang mengcover ttg sistem kurir dan cash langsung – sudah ada secara umum
pada pasal 2,3 dan 4.
Agar permudah pembuktian ttg niat/intention/knowledge
funder/kurir/perbantuan dalam wire transfer atau pemberian langsung agar
mereka yg sebenarnya terlibat tidak memanfaatkan celah hukum tsb untuk
mengelak. Misalnya: dg perkuat perlindungan saksi agar tidak bertemu langsung
dg terdakwa di sidang (kasus ini mirip organized crime) dan penggunaan alat bukti
digital evidence dan laporan hasil intelijen (perlu ditegaskan lagi dalam pasal 29).
Karena kegiatan terorisme adalah kegiatan klandestine yg tidak saja sulit untuk
diidentifikasi, termasuk sistem pendanaannya yg gunakan sistem sel dan cover
kegiatan legal, bgmana para pihak penyedia jasa keuangan dapat menjalankan
kewajibannya untuk melaporkan transaksi keuangan jika ia tidak memahami
bahwa itu terkait dengan pendanaan terorisme atau tidak (pasal 16)? Terutama
selain: orang atau korporasi yg berdasarkan publikasi pemerintah/organisasi
internasional dbg teroris/organisasi teroris?
Apakah mereka akan terkena sanksi jika ternyata tidak melaporkan suatu transaksi
orang/korporasi yg bukan kategori tsb krn di dalam penjelasan psl 16 disebutkan
kata “antara lain” yg berarti masih ada yg lain.
Terima Kasih